KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono sering melakukan permainan kotor di wilayah Asia Tenggara. Bukti awalnya sudah dikantongi penyidik. “Sementara kita masih fokus di wilayah Asia Tenggara (dalam permainan kotor Andhi). Kemarin kan sudah disebutkan negara mana yang jadi tujuan,” kata juru bicara bidang
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat mempertanyakan urgensi pasal penghinaan presiden yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Hal itu diceritakan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej dalam acara Kementerian Hukum dan HAM (Menkumham) Goest To Campus di Universitas
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal mendalami penggunaan istilah jalur atas dan jalur bawah dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA). istilah tersebut diketahui digunakan oleh pihak-pihak terkait dalam berkomunikasi. “Iya masih dalam pendalaman lebih lanjut soal kode tersebut,” kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri,
Aliran uang terkait perkara dugaan korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) terus diusut oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. Meskipun perkara ini telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Pondok Pesantren Al-Zaytun yang dipimpin Panji Gumilang adalah hasil operasi intelijen untuk memecah sisa-sisa gerakan Darul Islam atau Negara Islam Indonesia (NII) yang dicetuskan oleh Kartosoewirjo. Mahfud awalnya menceritakan, di masa awal kemerdekaan Indonesia, banyak pejuang dari kalangan Islam yang merasa terpinggirkan dan tak tertampung
Mahkamah Agung (MA) hanya melontarkan pernyataan normatif pascapenahanan Sekertaris MA Hasbi Hasan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasan Hasbi ditahan terkait dugaan suap penanganan perkara di MA. Juru Bicara MA Suharto menyampaikan lembaganya menghargai proses hukum yang tengah dijalani oleh Hasbi Hasan. Suharto menyebut MA tak mempermasalahkan penahanan terhadap Hasbi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan aset rampasan kasus rasuah ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum dan HAM). Nilai barang yang diberikan mencapai Rp28,9 miliar. “Perampasan aset merupakan cara KPK memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi di Indonesia selain pemidanaan badan,” kata Ketua KPK Firli Bahuri melalui keterangan
Presiden Joko Widodo atau Jokowi merespons soal dugaan pengembalian uang sebesar Rp 27 miliar oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotejo ke tersangka korupsi pengadaan tower Base Transceiver Station (BTS) 4G, Irwan Hermawan. Menanggapi pengembalian dana tersebut, Jokowi menyerahkan pengusutannya ke aparat penegak hukum. Jokowi enggan memberikan respons lebih
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, memastikan pemerintah tidak akan membubarkan Pondok Pesantren Al Zaytun. Namun, ia juga memastikan bakal menuntaskan dugaan tindak pidana Pemimpin Al Zaytun, Panji Gumilang agar tak berlarut-larut. Mahfud menjelaskan, Al Zaytun tetap dapat beroperasi dan pemerintah akan memberikan pembinaan. Sebab,
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal terus memaksimalkan pemulihan aset dari kasus rasuah yang ditanganinya. Koordinasi antarpenegak hukum dinilai penting. “Tugas-tugas tersebut dalam rangka menyelenggarakan pemberantasan tindak pidana korupsi bersama instansi penyelenggara pidana korupsi,” kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango melalui keterangan tertulis, Rabu (12/7). Nawawi menjelaskan penegak hukum wajib satu
Jaksa penuntut umum akan membacakan tanggapan atas eksepsi atau nota keberatan terhadap Johnny G. Plate cs dalam kasus korupsi BTS BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika pada hari ini, Selasa, 11 Juli 2023. Jaksa akan membacakan tanggapan terhadap tiga terdakwa, yakni eks Menteri Kominfo, Johnny Gerard Plate; Direktur Utama Badan Aksesibilitas
Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) menggugat penambahan masa jabatan pimpinan KPK Firli Bahuri dan kawan-kawan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam sidang pendahuluan yang digelar Senin (10/7), MAKI yang diwakili Koordinatornya, Boyamin Saiman meminta MK melakukan uji materi terhadap Pasal 34 UU 30/2022 tentang KPK. Pasal tersebut sebelumnya telah diubah melalui
