Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menciduk lima orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Minggu (12/11/2023) malam. Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, tiga di antara mereka merupakan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong. Sementara, dua orang lainnya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri buka suara soal dinamika politik yang melibatkan Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini. Megawati mengaku sangat prihatin. Ia menyebut, peristiwa ini memperlihatkan terjadinya manipulasi hukum. Megawati bilang, konstitusi merupakan pranata kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus diikuti dengan selurus-lurusnya. Konstitusi, kata dia, tidak hanya ditaati
Hari ini Dewan Pengawas (Dewas) memanggil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri terkait aduan pelanggaran etik yang masuk. Firli dijadwalkan menjalankan klarifikasi akan dugaan pemerasan dan pertemuan dengan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) pada pukul 10.00 WIB. Anggota Dewas KPK Albertina Ho mengatakan pihaknya mempercepat pemeriksaan
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada PN Jakarta Pusat menyatakan Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali, bersalah dalam tindak pidana korupsi BTS Kominfo dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 di Bakti Kementerian Kominfo atau korupsi BTS. Majelis Hakim
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) terpilih Suhartoyo berkomitmen membenahi lembaga yang dipimpinnya. Suhartoyo ingin membawa MK menjadi lembaga yang kembali dipercaya publik. Namun Suhartoyo belum merumuskan langkah-langkah pasca pelantikannya pada pekan depan. Sebab hal tersebut masih perlu dibicarakan. Suhartoyo menegaskan kepemimpinan di MK sebenarnya kolektif. Sehingga Ketua dan Wakil Ketua MK
Desakan agar Anwar Usman mundur sebagai hakim konstitusi terus bergulir. Desakan itu disuarakan sejumlah pihak, dari tokoh agama, aktivis, maupun politisi. Ketua Tanfizidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Alissa Wahid misalnya, yang meminta agar pria asal Bima, Nusa Tenggara Barat itu berhenti jadi Hakim MK. Adapun Majelis Kehormatan MK (MKMK)
Menko Polhukam sekaligus bakal cawapres PDIP Mahfud MD menilai putusan MKMK yang mencopot Anwar Usman dari jabatan Ketua MK sudah tepat, ketimbang mencopotnya dari hakim konstitusi sudah tepat. Mahfud mengatakan jika Anwar dipecat justru akan berpotensi dibatalkan melalui mekanisme banding. Mahfud menegaskan putusan MKMK terhadap Anwar telah tepat lantaran tak
Sebanyak tiga terdakwa kasus korupsi proyek penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastuktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5, telah menjalani sidang pembacaan putusan, Rabu (8/11/2023). Mereka adalah eks Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate; eks Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti), Anang
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat bakal menggelar sidang pembacaan putusan terhadap tiga terdakwa kasus dugaan korupsi proyek penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastuktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5, Rabu (8/11/2023) ini. Ketiganya adalah mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo),
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sudah membuat putusan dalam sidang dugaan pelanggaran etik para hakim konstitusi terkait perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 menyangkut batas usia capres-cawapres. Putusan yang paling menjadi perhatian publik adalah memberhentikan Anwar Usman dari Ketua MK. Namun, putusan MKMK yang diketuai Jimly Asshiddiqie tak bisa mengubah putusan MK terkait
Kejaksaan Agung mengungkap kronologi aliran dana yang diterima oleh anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Achsanul Qosasi. Direktur Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kuntadi menjelaskan penerimaan uang sebesar Rp 40 milliar oleh Achsanul Qosasi melalui tangan Sadikin Rusli yang juga telah menjadi tersangka di kasus korupsi BTS.
Sidang gugatan praperadilan yang diajukan Syahrul Yasin Limpo (SYL) kembali digelar hari ini. Pihak KPK memastikan akan hadir usai pada pekan lalu sempat absen. “Informasi yang kami terima, betul hari ini tim biro hukum KPK hadir pada sidang praperadilan yang dimohonkan tersangka SYL,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (6/11/2023). SYL diketahui melayangkan gugatan praperadilan untuk melawan status tersangka yang diberikan KPK. Ali mengatakan penetapan status tersangka kepada mantan Menteri Pertanian itu telah melalui mekanisme hukum yang jelas.
