Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Polri lebih unggul dari pelaku kejahatan. Hal ini disampaikan kepala negara dalam amanat upacara memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara. “Harus memiliki kemampuan teknis yang lebih unggul dari pelaku-pelaku kejahatan,” kata presiden dalam amanat saat menjadi inspektur upacara di Monas, Jakarta Pusat, Senin, 1 Juli
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango tiba-tiba mengungkapkan bahwa ada permasalahan terkait hubungan antara KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung (Kejagung). Beberapa anggota Komisi III DPR pun penasaran dengan pernyataan Nawawi yang tiba-tiba dan tanpa penjelasan lebih lanjut itu. Hal tersebut terjadi dalam rapat kerja antara Komisi III DPR dan
Pemerintah mengeklaim temukan pihak internal yang dianggap bersalah sehingga menyebabkan Pusat Data Nasional (PDN) diserang ransomware LockBit 3.0. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan, dari hasil forensik, pemerintah telah mengetahui pengguna atau user yang mengakibatkan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 diserang ransomware. Hadi
Wacana pemerintah membentuk satuan tugas atau Satgas Pemberantasan Judi Online sebenarnya sudah mencuat sejak April 2024. Sejumlah kementerian dan lembaga seperti kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal dilibatkan. Belakangan, sejumlah kasus judi online menjadi perhatian publik. Salah satunya adalah kasus Polwan di Mojokerto, Jawa
Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin menyampaikan pemerintah tidak pernah memperkirakan Pusat Data Nasional (PDN) Sementara akan diretas dengan modus ransomware. Hal itu disampaikan Ma’ruf soal peretasan PDN mengakibatkan data sejumlah kementerian/lembaga dan instansi tidak bisa dipulihkan karena dienkripsi oleh peretas. Menurut Ma’ruf, gagasan awal pembuatan PDN adalah buat menyatukan
Polisi menangkap TCA yang terlibat judi online jaringan Kamboja di Ciamis, Jawa Barat. Dia berperan menampung deposit judi online selama tiga tahun terakhir dengan jumlah transaksi Rp356 miliar. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan penangkapan dilakukan Polres Ciamis dengan didahului patroli siber. Mulanya polisi mendapati
Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid meminta pemerintah segera membuat Satuan Tugas (Satgas) menangani persoalan serangan terhadap Pusat Data Nasional (PDN). Sebab, Komisi I melihat belum ada keterpaduan penyelesaian masalah antar kementerian/lembaga untuk menangani persoalan PDN. “Tapi bagaimana respons cepat dari pemerintah, itu yang kita butuhkan. Dan tadi di kesimpulan,
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap jumlah anggota DPR dan DPRD beserta sekretariat jenderalnya yang main judi online mencapai lebih dari 1.000 orang. Jumlah transaksi yang melibatkan anggota dewan itu mencapai 63 ribu transaksi secara nasional. Adapun secara khusus di DPR RI saja mencapai lebih dari 7 ribu
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap perkiraan kerugian negara dari kasus dugaan korupsi bantuan sosial bantuan presiden (Bansos Banpres) wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan dan Bekasi (Jabodetabek). “Sementara kurang lebih Rp125 miliar. Tapi masih dihitung ya,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta,
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menyatakan Provinsi Jawa Barat (Jabar) merupakan wilayah dengan pemain judi online paling banyak di Indonesia. Jumlah transaksi judi online di Jabar mencapai Rp3,8 triliun. “Yang paling di atas Jawa Barat. Jawa Barat ini pelakunya 535.644, dan nilai transaksinya Rp3,8
Gangguan yang terjadi terhadap Pusat Data Nasional (PDN) merupakan masalah serius yang menjadi tanggung jawab Menkominfo dan Kepala BSSN. Keduanya menurut anggota Komisi I DPR Sukamta adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas kejadian ini. “Ini persoalan keamanan nasional. Mereka mengumpulkan semua data K/L dan Pemda jadi satu. Ternyata tidak
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) soal batas usia kepala daerah perlu disikapi hati-hati. Putusan MA mengabulkan gugatan Partai Garuda. Menurut dia, putusan MA tersebut membuat penyelenggara pemilu, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), kebingungan terkait peluang diskriminatif terhadap pendaftaran calon kepala daerah
