Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman kepada mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) selama 10 tahun penjara. SYL dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) RI. Hukuman itu lebih rendah
Ketua DPR Puan Maharani memperingatkan agar revisi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Adapun DPR telah resmi mengusulkan revisi aturan ini. Nantinya, Wantimpres akan diubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). “Jangan sampai
Polisi mengungkapkan sindikat judi online yang bermarkas di sebuah apartemen di daerah Grogol Petamburan, Jakarta Barat meretas situs milik pemerintah hingga pendidikan. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Andri Kurniawan mengatakan peretasan itu dilakukan untuk mempromosikan situs judi online yang mereka kelola. Menurut Andri, para tersangka ini memang menyasar
Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dikritik. DPR RI dan pemerintah sebagai perumus regulasi mengajak seluruh elemen masyarakat dalam melakukan revisi. “Mendesak pemerintah dan DPR melibatkan masyarakat secara bermakna dalam seluruh pembuatan UU,” kata Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tak masalah jika Dewan Pertimbangan Agung (DPA) diisi presiden sebelumnya. Mulai dari Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri, Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), serta Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi). “Enggak ada masalah, lagi pula itu juga menjadi hak prerogatif presiden,” kata Ketua DPP PKB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut transaksi di lingkungan kantornya menyentuh ratusan juta. Sebanyak 17 orang teridentifikasi bermain gim haram itu di lingkungan Lembaga Antirasuah. Alex mengatakan hanya delapan orang yang masih berstatus pegawai KPK. Sisanya ada mantan pegawai yang sudah dipecat dan pihak lain. “Antara lain yg terlibat itu (kasus
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meminta pihak kepolisian melanjutkan mencari para terduga pelaku yang masih buron dalam kasus pemerkosaan hingga pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon pada 2016 silam. Hal itu dikatakan Ma’ruf merespons putusan PN Bandung yang mengabulkan permohonan praperdilan Pegi Setiawan sehingga statusnya sebagai tersangka dalam kasus tersebut
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan pihaknya telah menerima empat surat presiden (surpres) mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI, RUU Polri, RUU Kementerian Negara, dan RUU Keimigrasian. Meski demikian, dia menyebutkan pembahasan keempat RUU tersebut akan dilanjutkan sesudah masa reses. “Jadi menunggu DIM dari pemerintah.
Direktorat Tidak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri mengungkap kasus dan pornografi jaringan Taiwan. Perputaran uang dalam sindikat internasional ini mencapai Rp500 miliar. Djuhandani mengaku akan berkoordinasi dengan Pusat Pelapoan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Jenderal bintang satu ini memastikan akan mengungkap sampai tuntas dan menerapkan tindak pidana pencucian uang (TPPU)
Di tengah kritik publik yang semakin masif, pemerintah tetap mengirimkan surat presiden berisi persetujuan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Meski tidak akan dibahas pada masa sidang ini, pimpinan DPR memastikan kedua rancangan UU
Profesor Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) Ni’matul Huda mengatakan harus ada pembenahan yang serius di dalam hal rekrutmen pejabat negara. Hal ini menanggapi terkait kasus dimana satu persatu pucuk pimpinan lembaga negara rontok akibat kebobrokan integritas dan moral, mulai dari Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menilai gugatan Hakim Konstitusi Anwar Usman di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta sebagai “salah alamat” atau salah sasaran. “Objek yang dinilai di pengadilan hukum adalah pelanggaran hukum. Akan tetapi, dia bukan melanggar hukum, tapi melanggar kode etik. Jadi, ini objek perkaranya salah
