Indonesia terpilih kembali sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB setelah memperoleh suara terbanyak. Menjadi anggota untuk keenam kalinya, Indonesia mengusung tema ”Inclusive Partnership for Humanity” atau Kemitraan yang Inklusif sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk memajukan dan untuk pelindungan hak asasi manusia. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melalui keterangan
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memanggil eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo hari ini dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Hal itu diungkapkan oleh juru bicara KPK Ali Fikri, pada Rabu 11 Oktober 2023. Ali mengatakan, KPK telah menetapkan Syahrul Yasin Limpo sebagai tersangka korupsi bersama dua orang lainnya yakni Direktur Alat
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan mendalami aliran uang dugaan korupsi eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo ke Partai Nasdem. Adapun Syahrul diketahui menjabat sebagai Dewan Pakar Partai Nasdem. KPK baru saja secara resmi mengumumkannya sebagai tersangka dugaan pemerasan dalam jabatan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan). “Sedangkan
Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai ‘penjaga gawang’ pemilihan umum (pemilu) diminta konsisten mengawal keadilan dalam proses demokrasi itu. Jangan sampai kecurangan pemilu mencederai kehendak masyarakat. “MK itu bukan hanya penjaga konstitusi, tetapi juga penjaga demokrasi. Dalam membela administrasi, kecurangan pemilu, dan kontroversi di tahapan pemilu sebagai alasan keberatan pemohon (penggugat),” kata
Jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menjadwalkan hadirkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Ario Bimo Nandito Ariotedjo atau Dito Ariotedjo dalam sidang sidang kasus dugaan korupsi proyek pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS) 4G pada Rabu (11/10/2023). Dito Ariotedjo bakal bakal memberikan keterangan untuk terdakwa mantan Menteri
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cucun Ahmad Syamsurijal menyesalkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bakal diambil jelang pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Ia menganggap, putusan itu bisa dianggap memuluskan figur tertentu untuk jadi bakal calon wakil presiden (cawapres), misalnya Wali Kota
Hari ini eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo akan diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam perkara dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. “Sesuai dengan informasi yang kami terima, besok Rabu bertempat di Gedung Merah Putih KPK, benar tim penyidik menjadwwalkan pemanggilan dan pemeriksaan sebagai saksi,” kata Juru bicara KPK Ali
Agustus tahun lalu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengeluarkan Keputusan Presiden atau Keppres Nomor 17 Tahun 2022. Isinya tentang pembentukan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM yang berat masa lalu atau TIM PPHAM. Melalui Keppres ini, pemerintah berupaya mengadakan pemulihan kepada para penyintas HAM. Adapun rekomendasi pemulihan bagi korban atau keluarga
Presiden Joko Widodo (Jokowi) disarankan menonaktifkan sementara pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diduga terlibat pemerasan terhadap mantan Menteri Keuangan Syahrul Yasin Limpo. Di sisi lain, muncul dugaan Ketua KPK Firli Bahuri terlibat dugaan pemerasan itu, meski sudah dibantah. Sedangkan Syahrul disebut-sebut tersangkut dugaan korupsi di Kementerian Pertanian yang tengah
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengisi hari kedua berkantor di Papua dengan menggelar pertemuan bersama sejumlah aktivis hak asasi manusia (HAM) di Kantor Gubernur Papua, Selasa (10/10). Sekretariat Wakil Presiden di Jayapura, Papua, menginformasikan pertemuan berlangsung pada pukul 11.00 WIT. Wapres akan didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri
Kasus dugaan pemerasan oleh oknum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap mantan menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo sampai ke telinga Presiden Joko Widodo. Ia menegaskan tak mau dikesankan campur tangan atas kasus tersebut. Menurutnya, saat ini dugaan adanya pemerasan tersebut masih simpang siur. “Saya belum tahu permasalahannya secara detail. Saya belum
Kuasa hukum mantan Gubernur Papua Lukas Enembe, Petrus Bala Pattyona, memastikan kliennya tidak akan bisa mengikuti sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin, 9 Oktober 2023. Hal itu dikatakannya sebab Lukas Enembe sedang sakit. Ia menuturkan saat ini Lukas Enembe sedang dirawat di Unit Stroke RSPAD akibat jatuh di
