Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menampik isu PDIP yang akan menarik seluruh kadernya dari posisi menteri di Kabinet Indonesia Maju (KIM) pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pratikno mengklaim hubungan seluruh menteri di tubuh kabinet Jokowi harmonis. Menurutnya, mereka fokus bekerja menangani masalah di setiap bidangnya masing-masing. Sejauh ini, Pratikno juga
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui ada sejumlah dokumen yang diminta Polda Metro Jaya dalam kasus yang melibatkan ketua KPK Firli Bahuri. Berkas tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). “Dokumen yang diminta pihak penyidik (terkait) perkara dimaksud,” kata juru bicara bidang penindakan KPK
Putusan kontroversial Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perubahan syarat batas usia capres-cawapres yang diturunkan menjadi 35 tahun dinilai berdampak negatif terhadap integritas penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu). “Akibatnya, melalui putusan MK ini, integritas penyelenggaraan pemilu menjadi dipertanyakan,” kata Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP BRIN) Siti
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) akan menggelar sidang perdana, Kamis (26/10) hari ini terkait laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi dalam penanganan gugatan batas usia capres-cawapres. Fajar mengatakan sidang akan digelar pukul 10.00 WIB di Ruang Sidang Lantai 4, Gedung II MK, Jakarta. Anggota MKMK Jimly Asshiddiqie sebelumnya mengungkap
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Firli Bahuri telah selesai menjalani pemeriksaan dalam kasus dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo atau SYL pada Selasa malam, 24 Oktober 2023. Pemeriksaan berlangsung selama hampir tujuh jam. Dalam pemeriksaan itu, Firli mengakui pertemuannya dengan Syahrul Yasin Limpo di GOR Tangki,
Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate dituntut Umum 15 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan Base Transciecer Station (BTS). Selain itu Johnnya juga dituntut membayar uang pengganti senilai Rp 17,8 miliar plus denda Rp 1 miliar subsider kurungan penjara 1 tahun. Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung menilai Johnny terbukti secara sah dan meyakinkan dalam kasus tersebut.
Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengusut kasus korupsi base transceiver station (BTS) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Pengusutan dilakukan dengan memeriksa tiga saksi pada Rabu (25/10).
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri membenarkan pertemuannya dengan eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di lapangan bulu tangkis sebagaimana foto yang beredar viral di media sosial. Pengakuan ini disampaikan Firli dalam pemeriksaan di Bareskrim Polri yang berlangsung sejak pukul 10.00 WIB hingga pukul 19.30 WIB hari ini, Selasa
Presiden Joko Widodo dijadwalkan merombak atau me-reshuffle susunan Kabinet Indonesia Maju, pada Rabu (25/10/2023), hari ini. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana telah mengonfirmasi bahwa Jokowi akan melantik pejabat di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu hari ini. Dia menambahkan, Presiden akan melantik Menteri Pertanian untuk Sisa Masa Jabatan 2019-2024, Kepala
Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) masih menjadi masalah serius di dunia termasuk Indonesia. Ada 2.356 korban TPPO sepanjang 2017 hingga Oktober 2022, yang tercatat di SIMFONI PPA. Sejak 2021, kasus online scamming yang terindikasi TPPO semakin banyak bermunculan, serta banyak menyerang kalangan yang paham dunia digital. Plt Direktur Informasi Dan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menjadwalkan sidang pembacaan tuntutan di kasus dugaan korupsi BTS 4G pada Rabu (25/10/2023). Para terdakwanya ialah mantan Menkominfo sekaligus eks Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate, mantan Dirut Bakti Kominfo Anang Achmad Latif dan mantan Tenaga Ahli Hudev UI Yohan Suryanto. “Rabu 25 Oktober
Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya resmi menyatakan pembentukan Majelis Kehormatan MK (MKMK). Kehadiran MKMK ini guna merespons sejumlah laporan masyarakat terhadap para hakim MK. Berdasarkan data sementara ini, setidaknya MK sudah menerima tujuh laporan terkait dugaan pelanggaran etik hakim MK. Diperkirakan masih ada laporan lagi yang akan menyusul. “Jadi, seluruh laporan
