Anggota Komisi III DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah menyatakan bahwa pihaknya akan memanggil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Ramdhani untuk diminta penjelasannya terkait pernyataannya soal sosok berinisial T yang disebut sebagai aktor pengendali kasus judi online. Komisi III DPR RI, menurut dia, akan menggelar rapat dengan Benny
Rapat audiensi Komisi III DPR dengan keluarga almarhum Dini Sera Afrianti menghasilkan tiga kesimpulan terkait tindak lanjut terdakwa Ronald Tannur yang divonis bebas dalam kasus pembunuhan. Rapat audiensi dihadiri keluarga almarhum Dini yang didampingi kuasa hukum, Dimas Yemahura. Selain pimpinan Komisi III, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad juga hadir
Komisi Yudisial (KY) membuka ruang untuk menerjunkan tim investigasi setelah majelis hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis bebas terhadap Gregorius Ronald Tannur, terdakwa kasus pembunuhan. Meski tidak dapat mengomentari putusan pengadilan, KY menyoroti putusan tersebut dan paham jika akhirnya muncul gejolak di publik. Anggota sekaligus juru bicara KY, Mukti
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencari tahu sosok inisial T yang disebut sebagai pengendali judi online lewat pemanggilan Ketua BP2MI Benny Rhamdani pada Senin (29/7) besok. Sigit mengatakan hal itu diperlukan untuk membuat terang benderang sosok inisial T yang dalam beberapa waktu terakhir telah menghebohkan publik. Ia menjelaskan nantinya penyidik
Anggota Komisi III DPR Hinca Pandjaitan menilai, ada banyak hal yang perlu dipertanyakan dari putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan Gregorius Ronald Tannur dari kasus penganiayaan terhadap pacarnya. Hinca mengatakan, Komisi Yudisial (KY) harus mengusut putusan PN Surabaya tersebut, termasuk kemungkinan adanya kepentingan yang dilayani majelis hakim mengingat ayah Ronald
Setelah lebih dari dua bulan kebijakan pemberian izin pengelolaan tambang untuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan diterbitkan pemerintah, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah akan mengambil sikap. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan, PP Muhammadiyah akan memberikan sikap resminya terkait pengelolaan tambang pada 27-28 Juli 2024. Pengumuman itu akan digelar di
Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengungkapkan sosok inisial T sebagai pihak yang mengendalikan bisnis judi online di Indonesia. Benny mengatakan sosok T ini tak pernah tersentuh oleh hukum di Indonesia meski identitasnya telah diketahui. Benny bilang sosok inisial T ini terungkap setelah BP2MI melakukan penelusuran praktik
Tenaga Ahli Utama Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengingatkan agar semua pihak duduk bersama membicarakan baik-baik mengenai kontroversi revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Menurut Ngabalin, wacana prajurit TNI diperbolehkan terlibat dalam kegiatan bisnis mesti dibicarakan sejelas-jelasnya, baik itu dari sisi terminologi maupun etimologi.
Panitia Seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansel KPK mengumumkan hasil seleksi administrasi calon pimpinan (capim) dan calon dewan pengawas (dewas KPK) lembaga anti-rasuah periode tahun 2024-2029. Ketua Pansel KPK Yusuf Ateh mengatakan ada 236 orang yang lulus untuk capim dan sebanyak 146 orang yang lulus untuk calon dewas. Yusuf mengatakan
Anggota Komisi I DPR RI Syarief Hasan mengatakan, alasan ide TNI boleh berbisnis yakni demi meningkatkan kesejahteraan prajurit. “Itu menurut hemat kami itu ada kaitannya dengan pemenuhan anggaran untuk Kemenhan. Ada kaitannya dengan kesejahteraan prajurit,” kata Syarief dalam program Satu Meja The Forum Kompas TV, Rabu (24/7/2024) petang. Berdasarkan asumsi
Mantan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatra Bagian Utara, Nur Setiawan Sidik mengeklaim, hanya melaksanakan perintah jabatan dari atasan dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Jalur Kereta Besitang-Langsa di Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017-2023. Kuasa hukum Nur Setiawan, Ranop Siregar, menjelaskan, perintah dimaksud, yakni berasal dari mantan dirjen perkeretaapian
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih memastikan perkara syarat batas usia calon kepala daerah (cakada) diputus berdasarkan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Enny juga tidak secara eksplisit menyampaikan dalam RPH tersebut Anwar Usman diikutsertakan dalam memberikan pendapat terhadap perkara tersebut atau tidak. Jadwal terkait RPH itu pun Enny belum
