Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19 di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tahun anggaran 2020-2022, Senin (25/3/2024). Kepada Fadel, tim penyidik mengonfirmasi ihwal penagihan terkait proyek APD Covid-19 di Kemenkes. Juru Bicara KPK Ali
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto buka suara soal dugaan penganiayaan oleh sejumlah prajurit terhadap anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) bernama Defianus Kogoya di Papua Tengah. KKB merupakan sebutan aparat Indonesia terhadap kelompok milisi Organisasi Papua Merdeka (OPM). Hadi mengaku telah memanggil Panglima TNI Agus Subiyanto untuk melakukan investigasi terkait peristiwa tersebut.
Mahkamah Konstitusi atau MK dijadwalkan bakal menggelar sidang sengketa pemilu atau Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024. Lantas, apakah hakim konstitusi Anwar Usman dan Arsul Sani ikut menangani sengketa Pilpres 2024? Diwartakan sebelumnya, pendaftaran gugatan PHPU Pilpres telah dimohonkan oleh dua kubu peserta Pilpres 2024, yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan korban ribuan mahasiswa Indonesia ke Jerman sebagai modus lama. “Praktik TPPO dengan mahasiswa magang sejatinya merupakan modus lama,” ujar Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah dalam keterangan tertulis, senin (25/3/2024). Komnas HAM mencatat, dalam kurun waktu tahun
Ribuan mahasiswa terjebak kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berkedok magang di Jerman. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi (Kemendikbud Ristek) dinilai tidak mempunyai mekanisme pengawasan ketat terhadap program magang Kampus Merdeka. “Adanya kasus dugaan TPPO dalam program Ferienjob di Jerman yang melibatkan mahasiswa Indonesia sangat memprihatinkan. Apalagi korbannya
Kepolisian Resort Kota (Polresta) Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) mengungkapkan, bahwa pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) jaringan Internasional diduga mengambil dana hingga Rp15 juta per korban yang berhasil diberangkatkan ke luar negeri. Ronald menerangkan, dari hasil keuntungan itu, ada kemungkinan yang didapat para pelaku bisa lebih dari nominal tersebut. Sebab, mereka
Suasana di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) penuh sesak sejak Sabtu siang. Menjelang malam, alih-alih mereda, Gedung yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat itu justru terus didatangi tim hukum partai politik. Mereka berbondong-bondong mengajukan permohonan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau PHPU. Juru Bicara Mahkamah Konstitusi, Fajar
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pekerjaan retrofit sistem sootblowing PLTU Bukit Asam PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan Tahun 2017 sampai dengan 2022. Sudah ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini. Retrofit sistem sootblowing adalah penggantian komponen suku cadang untuk mendukung dihasilkannya uap pada PLTU. “KPK sidik dugaan korupsi di PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa (19/3).
Mahkamah Konstitusi (MK) berencana untuk memisahkan proses penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024. Pemeriksaan akan dilakukan sendiri-sendiri apabila kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD sama-sama melayangkan gugatan.
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Pasal 310 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) inkonstitusional bersyarat. Sebab, dalam putusan perkara Nomor 78/PUU-XXI/2023, Mahkamah menyebut guna adanya kepastian hukum maka frasa “dengan lisan” pada Pasal 433 Undang-Undang 1 Tahun 2023 atau KUHP baru diakomodasi dalam pasal pencemaran nama baik yang diatur dalam pasal 310 ayat 1 KUHP. Menurut mahkamah, tidak ada perbedaan mendasar dalam ketentuan norma Pasal 310 Ayat 1 dengan Pasal 433 Undang-Undang 1 Tahun 2023 atau KUHP baru.
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan badan atau pejabat negara tak boleh mengajukan peninjauan kembali (PK) terkait perkara yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Hal itu dinyatakan lewat putusan perkara nomor 24/PUU-XXII/2024 yang diajukan Rahmawati Salam. Pemohon ingin Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Bahlil Lahadalia menyambangi Bareskrim Mabes Polri pada Selasa petang, 19 Maret 2024. Menteri Investasi itu melaporkan narasumber Tempo, yang memberitakan kisruh pencabutan dan pemulihan ribuan izin usaha pertambangan (IUP). Langkah Bahlil, menurut Lembaga Bantuan Hukum Pers, bisa menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers di Indonesia, karena seorang pejabat tinggi negara
