Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono dan Wakil Menteri KKP Didit Herdiawan agar permasalahan pagar laut diusut secara tuntas. Pada kesempatan ini, Sakti juga menuturkan penanganan permasalahan pagar laut ini akan dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak mulai dari TNI Angkatan Laut hingga
Bareskrim Polri mengungkap total tiga situs judi online jaringan nasional dan internasional dan menyita total aset senilai Rp61 miliar. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Aji mengatakan ketiga situs judi yang berhasil diungkap itu merupakan H5GF777, RGO Casino, dan Agen 138. Himawan mengatakan operasi pengungkapan merupakan hasil
Penyidikan soal pagar laut 30 kilometer di Teluknaga, Tangerang, Banten akan tetap dilanjutkan meski sudah dilakukan pelonggaran kata Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Staf Khusus Menteri KKP Doni Ismanto mengatakan pihaknya bekerja sama dengan aparat penegak hukum buat memastikan memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelesaian kasus tersebut. Dia juga berkata
Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah akan segera membuat undang-undang tentang mekanisme pemindahan narapidana atau transfer of prisoners. Dia menjelaskan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengamanatkan ketentuan pemindahan narapidana diatur dengan undang-undang. Aturan itu tercantum dalam Pasal 45 ayat (2)
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyebut Peraturan Gubernur Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian sebagai kebijakan yang diskriminatif. Ada alasan yang dinilai kental akan diskriminasi terhadap perempuan, salah satunya adalah boleh berpoligami dengan dalih, “Istri tak dapat menjalankan kewajibannya sebagai
Demokrasi di Indonesia menghadapi tantangan serius akibat pelemahan institusi-institusi yang seharusnya menjadi penopangnya. Masyarakat sipil yang dulu menjadi motor penggerak demokrasi kini terfragmentasi, sebagian terserap ke dalam kekuasaan, sementara sebagian lainnya memilih diam. Hal yang sama terjadi pada institusi formal seperti parlemen dan lembaga penegak hukum, yang semakin terkooptasi oleh
Bareskrim Polri membongkar kasus pencucian uang judi online di Hotel Aruss, Semarang, Jawa Tengah. Terungkap sejumlah fakta seputar kasus ini. Aset hotel ini didanai FH dari total lima rekening. Total nilai yang terlacak mencapai Rp 40,5 miliar. Kini hotel tersebut telah disita. Dalam kasus ini, tercatat dana berasal dari situs
Pemeriksaan terhadap hakim konstitusi Ridwan Mansyur oleh KPK dipastikan tidak terkait dengan sidang-sidang di Mahkamah Konstitusi (MK), termasuk sidang pengujian undang-undang dan sidang sengketa hasil Pilkada Serentak 2024. Enny mengungkapkan Ridwan Mansyur diperiksa KPK selama 1 jam sebagai saksi terkait dengan kasus dugaan korupsi di Mahkamah Agung (MA). Enny mengaku
Anggota Komisi IV DPR, Rajiv mendorong agar pelaku pemagaran laut sepanjang 30,16 Km di wilayah pantai Tangerang dan 8 Km di pantai Bekasi dibawa ke ranah hukum jika terbukti melakukan tindakan ilegal. Rajiv menyebut Komisi IV DPR akan segera melakukan sidak ke lokasi untuk mencari tahu pelaku dan motif pemagaran
Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan Ketua Pengadilan (PN) Surabaya, Jawa Timur (Jatim) Rudi Suparmono (RS) sebagai tersangka korupsi penerimaan suap dan gratifikasi vonis bebas Gregorius Ronald Tannur. Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) meningkatkan status hukum terhadap Rudi, setelah dilakukan penangkapan di Kota Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), Selasa
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menegaskan pihaknya terus mencari bukti, terkait kasus dugaan suap dalam proses pergantian antarwaktu (PAW), anggota DPR. Tersangka sekaligus Sekjen PDIP Hasto Krisiyanto, diyakini bisa diadili dalam persidangan. Setyo mengatakan, kasus itu menjadi atensi publik saat ini. KPK tidak bisa membuatnya mangkrak, karena masyarakat
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa pihaknya melalui komisi terkait tengah melakukan pengecekan terhadap pemagaran laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten, guna mencari pelaku yang bertanggung jawab terhadap pemasangan ilegal tersebut. Dasco mengemukakan bahwa pengecekan tersebut terhadap berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, untuk mencari dalang pemasangan
