MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak untuk seluruhnya permohonan Perkara Nomor 156/PUU-XXI/2023 mengenai ketentuan persyaratan usia minimal menjadi calon presiden dan calon wakil presiden (capres cawapres) dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) sebagaimana telah dimaknai MK dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Perkara ini diajukan
Direktur Utama (Dirut) PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) periode 2018-2021 M. Kuncoro Wibowo didakwa merugikan keuangan negara sejumlah Rp127 miliar terkait kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial atau bansos beras untuk Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) tahun 2020-2021 di Kementerian Sosial (Kemensos) RI. “Terdakwa Muhamad Kuncoro Wibowo
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md hari ini akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menyampaikan surat pengunduran dirinya dari Kabinet Indonesia Maju. “Saya akan menyampaikan surat resmi untuk Presiden sepulang dari Aceh besok sore,” kata Mahfud dalam acara Tabrak, Prof di Aceh pada Rabu malam,
Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango buka suara setelah kalah dalam sidang praperadilan mantan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej. Dalam putusannya, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan penetapan tersangka Eddy Hiariej tidak sah dan tak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Nawawi mengaku sudah memerintahkan jajaran Biro Hukum KPK untuk
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2023 yang stagnan dari tahun lalu yaitu 34 poin menjadi cambuk. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penanganan tindak pidana korupsi membutuhkan komitmen konkret dan dukungan penuh dari semua elemen. Ali menilai penguatan regulasi dibutuhkan untuk menguatkan
Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengungkapkan isi pertemuannya dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD pada Senin (29/1/2024). Menurut Pratikno, Mahfud menyampaikan permintaan untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Pratikno juga menegaskan bahwa saat Mahfud bertemu dirinya, belum ada surat pengunduran diri yang disampaikan. Sementara itu,
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal mendalami lebih lanjut dugaan keterlibatan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali dalam kasus dugaan korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD). Menurut KPK, potongan dana insentif pajak yang diduga melibatkan tersangka Kasubag Umum BPPD Kabupaten Sidoarjo Siska Wati diperuntukkan untuk
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan hanya menetapkan sejumlah pelaku intelektual dalam kasus dugaan pungutan liar (Pungli) di rumah tahanan (Rutan) sendiri. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, pihaknya tidak menyeret 93 pegawai rutan KPK yang saat ini menjalani sidang etik di Dewan Pengawas (Dewas) secara keseluruhan. Ghufron mengatakan, KPK tidak
Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International StudieS (CSIS) Arya Fernandes meminta masyarakat mewaspadai hoaks atau informasi tidak benar yang menyasar penyelenggara pemilu dan hasil pemilu. Sebab, ketidakbenaran informasi tersebut dapat berpengaruh pada legitimasi pemilu. Hoaks mengenai hasil pemilu, sambung Arya sempat terjadi pada pemilu 2014
Kejaksaan Agung (Kejagung) saat ini menangani dua kasus besar terkait korupsi komoditas emas di Indonesia. Dua kasus dalam penyidikan oleh tim Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) itu kasus berbeda dan tak saling terkait penanganannya. Kasus pertama korupsi dalam tata niaga dan impor komoditas emas. Kasus kedua korupsi dalam
Tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mengamankan uang tunai dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (26/1). Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango mengatakan uang tersebut merupakan barang bukti awal yang ditemukan tim KPK di lapangan. Adapun uang tersebut masih dalam perhitungan. Dalam operasi senyap tersebut, KPK
Menkumham Yasonna Laoly berjanji akan memproses permintaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang ingin memiliki rumah tahanan sendiri (Rutan). LPSK berencana memfungsikan rutan untuk justice collaborators atau saksi pelaku. Yasonna menjelaskan izin pembentukan rutan berada di bawah kewenangan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan Kemenkumham. Yasonna menyatakan akan mempercepat perizinan rutan
