Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap presiden terpilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 bisa mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Sampai saat ini beleid itu belum disahkan juga di DPR. KPK meyakini RUU Perampasan Aset bakal menjadi amunisi tambahan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Pemberian efek jera pun diyakini bakal
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik pemantauan gugatan praperadilan ketua nonaktif KPK Firli Bahuri dan mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy oleh Komisi Yudisial (KY). KPK berharap Instansi itu terus memasang mata sampai peradilan tindak pidana korupsi (tipikor). Kepala Bagian Pemberitaan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menunda sidang gugatan praperadilan mantan Wakil Menteri Hukum dan Ham (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej menjadi Senin (18/12/2023) pekan depan. Sejatinya sidang digelar pada Senin (11/12/2023), namun ditunda atas permintaan termohon yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pantauan Kompas.com di ruang sidang
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan menggelar Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023 dengan tema Sinergi Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju pada 12-13 Desember 2023 di Istora Senayan, Jakarta. Eks Pimpinan KPK Saut Situmorang mengatakan hal yang perlu direfleksikan lembaga antirasuah dalam hakordia, seperti mengembalikan independensi KPK. “Kembalikan independensi KPK secara
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly buka suara merespons kasus dugaan korupsi yang menjerat Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy Hiariej). Yasonna hanya menyinggung status Eddy di Kemenkumham tanpa mengomentari kasus hukumnya. Eddy Hiariej bersama tiga orang lainnya telah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap
Setara Institute bersama International NGO Forum on Indonesia Development (INFID) mengungkap skor indeks Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia 2023 mengalami penurunan menjadi 3,2 dari sebelumnya 3,3. Pemberian Skor itu berdasarkan pemenuhan hak-hak yang mengacu pada 6 indikator pada variabel hak sipil dan politik serta 5 indikator pada variabel hak ekonomi,
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyesalkan terpidana kasus korupsi yang merupakan mantan Wali Kota Batu, Jawa Timur, Eddy Rumpoko dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Suropati, Kota Batu. Pimpinan KPK berlatar belakang akademisi ini meminta agar ke depan dilakukan peninjauan ulang mengenai prosedur pemakaman di TMP. Pemakaman Eddy Rumpoko di TMP
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro mengatakan bahwa di tahun politik ini hendaknya menjadi momentum untuk pemenuhan perlindungan HAM. Pesta demokrasi harus dilaksanakan dengan mengedepankan penghormatan terhadap HAM. Atnike mengatakan bahwa pemilu merupakan bagian dari HAM yakni hak politik. Lantas perbedaan sikap atau pandangan politik
Mabes Polri melakukan mutasi dan rotasi jabatan ratusan personel baik perwira menengah (pamen) dan perwira tinggi (pati). Berdasarkan dua Surat Telegram bernomor ST/2749/XII/KEP./2023 dan ST/2750/XII/KEP./2023 tertanggal 7 Desember 2023, total ada 535 personel yang dimutasi dan dirotasi. Asisten Kapolri Bidang SDM Irjen Dedi Prasetyo mengatakan mutasi Polri merupakan hal yang
Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy memprotes pengumuman tersangka terhadapnya sebelum adanya surat pemberitahuan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tindakan itu menjadi salah satu poin praperadilan yang diajukan Eddy di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengklaim pihaknya tak mengetahui sosok yang mengusulkan gubernur diangkat secara langsung oleh presiden dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau RUU DKJ. Skema itu dimuat dalam Pasal 10 ayat (2) Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau RUU DKJ. Doli mengatakan, pihaknya belum
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyebut Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), bertujuan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini disampaikan oleh Menkominfo dalam pengesahan revisi UU ITE di Rapat Paripurna DPR RI dan Pemerintah di Gedung Nusantara
