Massa aksi tolak UU TNI yang ditangkap pihak kepolisian di sekitar Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (24/3), dilaporkan bertambah. Laporan gabungan masyarakat sipil Front Anti Militerisme (FAM) mencatat, setidaknya ada 40 orang yang ditangkap aparat dan sedang ditahan di Mapolresta Surabaya. Tim LBH Surabaya saat ini sedang berada di Polrestabes
Pemerintah menjamin pelindungan yang lebih baik bagi pekerja migran Indonesia (PMI) saat moratorium ke Arab Saudi dibuka kembali nanti. Jaminan itu disampaikan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding, menanggapi protes beberapa pihak terkait dengan rencana pencabutan moratorium untuk menempatkan pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi. Mulanya, Menteri
Demonstrasi menolak Undang-Undang TNI atau UU TNI yang baru-baru ini disahkan DPR RI berlangsung ricuh di Malang pada Minggu (23/3) malam. Menurut pernyataan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pos Malang, demo yang awalnya berlangsung kondusif sejak pukul 15.45 WIB di depan Gedung DPRD Kota Malang. Eskalasi mulai meningkat sekitar pukul 18.20
Guru Besar Ilmu Ekonomi Politik Universitas Nasional Yuddy Chrisnandi menyebut hanya segelintir anggota Komisi I DPR yang paham tentang filosofi lahirnya UU TNI. Yuddy mengatakan ketika berbicara tentang reformasi TNI dan revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang baru disahkan, banyak anggota DPR melupakan sejarah. Ia memperhatikan hanya
Pusat Penerangan TNI menyatakan serangan KKB di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, menewaskan 1 orang guru dan melukai enam orang lainnya. Pernyataan ini sekaligus klarifikasi atas pernyataan Kapendam XVII Cenderawasih Kol Inf Chandra Kurniawan di Jayapura, yang menyebut korban tewas mencapai enam orang. Kapuspen TNI BrigjenTNI Kristomei Sianturi mengatakan
Bareskrim Polri bersama Polda Metro Jaya mulai menyelidiki laporan terkait dugaan teror berupa kiriman paket kepala babi di kantor Tempo. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan penyidik telah melakukan oleh tempat kejadian perkara (TKP) di Gedung Tempo, Jakarta Selatan, Minggu (23/3). Olah TKP meliputi
Komisi III DPR RI telah selesai melakukan penyusunan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkapkan pada masa persidangan III Tahun Sidang 2024-2025 mendatang, pihaknya akan segera melakukan pembahasan RUU KUHAP dan ditargetkan
Selain di Jakarta, demo mahasiswa dan masyarakat sipil tolak RUU TNI juga terjadi di berbagai kota di Indonesia dari ujung barat hingga timur, Kamis (20/3). Meskipun ada demonstrasi dan protes setidaknya sejak berhari-hari lalu, DPR secara bulat mengesahkan perubahan UU 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI itu jadi
Aparat telah menemukan senjata laras panjang kaliber 5,56 yang diduga digunakan prajurit TNI untuk menembak tiga anggota polisi di Way Kanan, Lampung. KapendamII/Sriwijaya Kolonel Inf Eko Syah Putra Siregar mengatakan senpi laras panjang itu selanjutnya akan dicek tim TNI AD. Eko menyebut senjata laras panjang itu dalam kondisi terbuang di
Pangdam II/Sriwijaya Mayjen Ujang Drawis menyebut status dua anggota TNI AD terduga pelaku penembakan tiga anggota Polres Way Kanan masih saksi. Ujang menjelaskan status saksi itu belum berubah meski keduanya, yakni Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah, sudah ditahan sejak Senin (17/3) usai insiden penembakan. Ujang beralasan hal itu dikarenakan tim
Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, memenui Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (19/3/2025). Pertemuan dilakukan menjelang disahkannya RUU TNI yang rencananya digelar Kamis (20/3/2025). Ia mengaku RUU TNI menjadi salah satu pembahasan bersama Prabowo. Namun, Utut tidak berkomentar banyak soal pembahasan dia bersama Prabowo. Politikus
Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan Koalisi Masyarakat Sipil bakal turun ke jalan bersama untuk menolak pengesahan Revisi Undang-Undang TNI (RUU TNI) di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (20/3/2025). Aksi ini dilandasi dari kekecewaan masyarakat yang merasa diabaikan pemerintah meski melakukan protes RUU TNI di berbagai daerah
