Ahli Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar mengkritisi besarnya proporsi aparat penegak hukum (APH) dalam deretan calon pimpinan atau Capim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari 20 orang Capim, terdapat 9 orang yang berasal dari kalangan polisi dan jaksa. Akademisi dan aktivis yang akrab disapa Uceng ini
Kasus bullying peserta didik Program Pendidikan Dokter Spesialis atau PPDS Universitas Diponegoro (Undip) memasuki babak baru. Sejumlah mahasiswa PPDS Undip bakal dimintai keterangan oleh polisi. Sementara Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin heran dilaporkan atas kasus dugaan perundungan tersebut. Tim hukum Undip Semarang bakal memberi pendampingan terhadap sejumlah mahasiswa PPDS
Jamaah Islamiyah (JI), organisasi teroris yang telah membubarkan diri, meminta maaf kepada negara dan korban atas serangkaian aksi teror yang mereka lakukan. Permohonan maaf tersebut disampaikan oleh pendiri JI, Abu Rusydan, dalam wawancara eksklusif dengan Kompas.com, Senin (16/9/2024). Sejumlah aksi teror yang dilakukan JI antara lain Bom Malam Natal (2000),
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco angkat bicara soal wacana Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) untuk mengakomodasi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dasco mengaku belum bisa menjawab isu tersebut. “Ya kalau itu saya belum bisa jawab sekarang. Karena semua juga sampai dengan saat
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengaku menerima informasi bahwa para pejabat sudah tidak takut lagi dengan lembaga antirasuah. Sebab, risiko yang dihadapi ketika mereka korupsi, lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh dari hasil mencuri uang negara. Mantan Hakim Pengadilan Tipikor itu menyebut, sulit membuat koruptor jera
Daftar 20 nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau Capim KPK yang diumumkan Panitia Seleksi (Pansel) didominasi oleh aparat penegak hukum. Peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Diky Anandya mengatakan bahwa dominasi aparat penegak hukum ini berpotensi mengundang persepsi publik ihwal dugaan intervensi ke Pansel KPK. Laporan Koran Tempo edisi
Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Julius Ibrani membeberkan tiga nama kandidat calon pimpinan dari internal KPK yang lolos ke tahap wawancara ternyata bermasalah. Tiga nama capim KPK dari internal yang dimaksud ialah Johanis Tanak selaku Wakil Ketua KPK 2019-2024, Pahala Nainggolan selaku Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK
Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute Center for Public Policy Research (TII), Christina Clarissa Intania, mengkritisi Rancangan Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden atau RUU Wantimpres yang telah disetujui dalam pembahasan tingkat I, pada Selasa, 10 September 2024. Dia menyebut, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak mengakomodasi masukan ahli dan masyarakat
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal mengundang putra bungsu dan menantu Presiden Joko Widodo Kaesang Pangarep dan Bobby Nasution untuk klarifikasi penerimaan fasilitas jet pribadi. Ia menyerahkan kepada tim dari Direktorat Penerimaan Layanan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) untuk memproses laporan dari masyarakat mengenai dugaan gratifikasi Kaesang dan Bobby. Sebelumnya, Juru
Panitia Khusus Hak Angket atau Pansus Haji optimistis bisa merampungkan penyelidikan dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan haji sebelum pelantikan anggota DPR periode 2024-2029. Hingga saat ini Pansus Haji telah mengumpulkan sederet temuan yang akan diverifikasi saat kunjungan ke Arab Saudi. “Kami yakin ini akan selesai sebelum pelantikan di Oktober mendatang,”
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengungkapkan hasil positif dari upaya pemberantasan judi online (judol) di Tanah Air. Dikutip dari video Antaranews, Budi Arie mengatakan, terjadi penurunan akses masyarakat terhadap situs atau laman judi online mencapai 50 persen. Kemudian, dia mengungkapkan bahwa terjadi penurunan jumlah deposit di laman
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan pemerintah menyetujui untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres (RUU Wantimpres) pada pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR guna disahkan menjadi undang-undang. Persetujuan itu diambil dalam Rapat Pleno pengambilan keputusan Tingkat I atas RUU Wantimpres
