Kuasa Presiden RI Joko WIdodo (Jokowi) meminta Mahkamah Konstitusi (MK) tetap memperbolehkan presiden berkampanye dalam Pemilu 2024. Kuasa presiden itu turut menyinggung Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dalam argumennya, dalam sidang lanjutan gugatan UU Pemilu terkait pasal presiden dan wakil presiden boleh berkampanye di gedung
Pengamat hukum tata negara, Feri Amsari mengomentari vonis kode etik yang dijatuhkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU divonis melanggar kode etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu atau DKPP karena meloloskan pencalonan Gibran Rakabuming Raka. Menurut Feri, Ketua KPU Hasyim Asy’ari bisa dipecat sebagai Ketua KPU karena tiga kali melanggar
Forum Peduli Indonesia Damai yang terdiri dari tokoh lintas agama menyerukan pemilu damai dalam memilih presiden dan wakil presiden. Seruan itu ditujukan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), aparatur negara lainnya hingga partai politik untuk menjalankan kewajiban sesuai aturan yang berlaku. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia
Kelompok relawan Pro Jokowi (Projo) DIY resmi mencabut laporan dari Polda DIY terkait dugaan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo yang dilakukan seniman sekaligus budayawan Butet Kertaredjasa, Senin (5/2). Hal itu disampaikan oleh Koordinator Bidang Hukum dan Advokasi TKD Prabowo-Gibran, Romi Habie sebagai pendamping hukum Ketua DPD Projo DIY Aris Widihartanto
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan, putusan sidang etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari bisa ditindaklanjuti ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai bukti gugatan administratif pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres).
Presiden Joko Widodo mengharapkan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tetap berjalan dan berfungsi dengan baik kendati ditinggalkan Mahfud MD. Saat ini Presiden tengah menyiapkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam baru pengganti Mahfud yang dipastikan berasal dari kalangan nonpartai politik. Presiden menegaskan, sosok Menko
Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta mengembalikan lagi berkas perkara tersangka kasus pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Firli Bahuri ke Polda Metro Jaya. Kasipenkum Kejati DKI Jakarta Syahron Hasibuan mengatakan pengembalian berkas dilakukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) lantaran masih dinyatakan belum lengkap atau P-19. Melalui pengembalian berkas tersebut,
Dunia perguruan tinggi kini menyedot perhatian. Para guru besar di beberapa universitas berteriak kencang menegur penyelenggara kekuasaan negeri. Mereka seolah serentak keluar kandang dan mengaum sejadi-jadinya. Mereka menghardik kekuasaan agar tidak semena-mena. Tidak memereteli demokrasi. Di saat bersamaan, muncul gerakan tandingan. Sejumlah profesor dan dosen yang juga mengatasanamakan perguruan tinggi
Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menetapkan mantan General Manajer (GM) PT Antam Abdul Hadi Aviciena (AHA) sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam penjualan logam mulia di Butik Emas Logam Mulia Surabaya 01 Antam. Penetapan tersangka baru setelah Budi Said ini dilakukan
Setalah Universitas Gadjah Mada, giliran Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta menentang perilaku Presiden Jokowi di Pemilu 2024. Mereka mengeluarkan pernyataan sikap bertajuk Indonesia Darurat Kenegarawanan, kemarin. Pernyataan sikap itu dibacakan Rektor UII Yogyakarta Prof Fathul Wahid di kampusnya. Dengan didampingi para guru besar, dosen, karyawan, dan mahasiswa, dia mengungkapkan dua
Sejumlah nama diprediksi masuk dalam bursa calon Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) pengganti Mahfud MD yang mundur dari kabinet pimpinan Presiden Joko Widodo. Nama-nama itu, seperti, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hingga mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman.
Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri menanggapi pernyataan Muhammad Luthfie Hakim, kuasa hukum eks Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej, yang mendorong revisi Prosedur Operasional Baku (POB) penetapan tersangka. Hal itu berhubungan dengan menangnya Eddy Hiariej melawan KPK dalam persidangan praperadilan. Hakim tunggal Estiono memutus
