Direktur Eksekutif Human Studies Institute (HSI) Rasminto menilai pemerintah mencoba untuk memperbaiki komunikasi publik dengan lebih terbuka dalam menanggapi berbagai persoalan termasuk soal kritik Revusi Undang-undang (RUU) Polri. Pernyataan itu melihat dari wawancara Presiden Prabowo dengan 7 orang jurnalis senior yang berlangsung di perpustakaan pribadi Presiden Prabowo Subianto di kediaman
Pegiat antikorupsi sekaligus mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Tibiko Zabar mengatakan pemberian remisi bagi narapidana koruptor akan mengurangi efek jera bagi mereka. “Sebab dengan remisi praktis hukuman koruptor akan makin berkurang, hingga berujung bisa cepat bebas dari tahanan,” ujar Tibiko, Selasa, 8 Maret 2025. Ada 288 narapidana korupsi di
Presiden Prabowo Subianto mengaku geram dengan kasus korupsi yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan. Untuk membuat koruptor jera, ia mendukung adanya penyitaan aset koruptor oleh negara. Hal tersebut disampaikannya dalam pertemuan dengan enam pemimpin redaksi di kediaman pribadinya, di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/4/2025). Kendati
Presiden Prabowo Subianto akan memberikan perhatian khusus terhadap pembahasan undang-undang yang kurang melibatkan partisipasi publik. Hal tersebut disampaikan Prabowo ketika berbincang dengan enam pemimpin redaksi (pemred) di kediaman pribadinya, di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/4/2025). Ia juga menjawab soal pembahasan rancangan atau revisi undang-undang yang
Presiden Prabowo Subianto memastikan tak ada niat untuk membuat kembalinya dwifungsi lewat revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (RUU TNI). Hal tersebut merupakan jawaban Prabowo ketika ditanya soal cepatnya pembahasan hingga pengesahan RUU TNI oleh DPR. Dalam perbicangannya dengan enam pemimpin redaksi (pemred) pada Minggu (6/4/2025), Prabowo menyampaikan
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mendatangi keluarga salah satu polisi yang menjadi korban tewas karena diduga ditembak oknum TNI saat menggerebek arena judi sabung ayam. Listyo memastikan bakal mengusut tuntas kasus penembakan kepada tiga anggota Polres Way Kanan, Lampung tersebut. Komitmen itu disampaikan Kapolri
Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Zainal Arifin mengatakan ada 51 wilayah di Indonesia yang menggelar aksi penolakan UU TNI hingga Rabu (26/3) ini. Zainal mengatakan massa aksi di 10 dari 51 wilayah yang menggelar aksi penolakan mengalami represi aparat secara brutal. Zainal menyebut ada pola kekerasan
Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai NasDem Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, memuji langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang meminta pengusutan kasus teror kepala babi dan bangkai tikus ke Kantor Tempo demi menjaga kebebasan pers. Bareskrim Polri diperintahkan melakukan pengusutan agar kasus teror tak terulang kembali dan menemui titik
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), saat ini, sedang mengkaji kemungkinan revisi Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) dan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Termasuk Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu). Rencana revisi UU Pemda, UU Pilkada, dan UU Pemilu ini dimaksudkan agar bisa
Tim gabungan Polda Lampung dan TNI AD menetapkan total tiga orang tersangka dalam kasus penembakan kepada polisi dan judi sabung ayam. Dalam kasus penembakan terhadap 3 anggota Polres Way Kanan hingga tewas, anggota TNI AD Kopda Bazarsyah yang ditahan sejak Senin (17/3) kemarin akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka. Status penetapan
Disahkannya revisi Undang-Undang (RUU) TNI oleh DPR RI pada Kamis (20/3/2025), masih menjadi perdebatan dan kekhawatiran di masyarakat. Perdebatan dan kekhawatiran itu muncul karena salah satu poin dalam undang-undang (UU) itu mengatur bahwa perwira aktif kini bisa menempati jabatan pada 14 kementerian/lembaga, bertambah dari sebelumnya hanya 10 kementerian/lembaga. Dari penambahan
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menghormati jika ada kelompok masyarakat yang menggugat Undang-Undang No.34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau UU TNI yang baru disahkan DPR, beberapa hari lalu. Saan mengatakan pihak yang menolak atau tidak puas dengan RUU yang sudah ditetapkan, selalu ada jalur hukum yang bisa ditempuh. Salah
