Komnas HAM berharap jaksa penuntut umum (JPU) menarik upaya kasasi atas putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang membebaskan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dari dakwaan kasus pencemaran nama baik terhadap Luhut Binsar Pandjaitan. Ketua Komnas HAM Atnike Sigiro menyatakan dalam kondisi ideal seharusnya Haris dan Fatia bahkan tak
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pembayaran komisi untuk asuransi perkapalan milik PT PELNI (Persero) Tahun Anggaran 2015-2020. Sudah ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus tersebut. Namun, KPK belum mengumumkannya. Ali mengatakan diduga terdapat perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara. KPK, terang dia, menerapkan Pasal
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan mengundang ketiga pasangan calon capres-cawapres pada Rabu, 17 Januari 2024. Ketiganya akan berbicara dalam Program Penguatan Anti Korupsi untuk Penyelenggara Berintegritas (Paku integritas). “Tentu nanti masing-masing capres-cawapres menyampaikan komitmen pemberantasan korupsi yang diakhiri dengan penandatangan pakta integritas. Informasi yang kami peroleh, yang kami undang
Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur menyatakan kasasi terhadap putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur yang membebaskan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. Diketahui, Haris dan Fatia merupakan terdakwa kasus dugaan pencemaran nama baik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Diketahui
Mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo dan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pikir-pikir atas vonis pidana penjara selama selama 14 tahun dan denda sebesar Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menyatakan Rafael
Eks pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu, Rafael Alun Trisambodo, dijadwalkan menghadapi sidang pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), pada Senin (8/1/2024). Ayah Mario Dandy tersebut terjerat kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Sidang vonis ini semula diagendakan pada 4 Januari 2024. Namun, Majelis hakim memutuskan
Mahkamah Konstitusi (MK) akan melantik Majelis Kehormatan MK (MKMK) permanen pada Senin (8/1) siang ini. Tiga orang yang akan dilantik menjadi MKMK permanen adalah eks hakim MK yang juga akademisi I Dewa Gede Palguna, akademisi Yuliandri, dan hakim konstitusi aktif Ridwan Mansyur. “Ketiganya akan dilantik dan mengucapkan sumpah pada Senin
Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) memilih menunda pembacaan vonis atas eks pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu, Rafael Alun Trisambodo. Majelis hakim beralasan waktu yang dimiliki belum memadai guna menyusun vonis. Awalnya, Rafael diagendakan menghadapi sidang pembacaan vonis pada Kamis (4/1/2024). Tetapi sejak pagi, sidang tak kunjung dimulai. Sidang
Kepala bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Ali Fikri menyatakan lembaganya siap menghadapi gugatan praperadilan yang kembali diajukan oleh eks Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Ali mengatakan, KPK melalui Biro hukum akan menjawab seluruh dalil permohonan praperadilan yang diajukan Eddy
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menandatangani revisi undang-undang informasi dan transaksi elektronik atau revisi UU ITE jilid II. Jokowi meneken surat itu pada Selasa, 2 Januari 2024, menurut situs resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara. Salinan UU ITE jilid II yang diunggah Kemensetneg pada Kamis, 4 Januari
Denpom IV/4 Surakarta telah menetapkan enam anggota TNI sebagai tersangka pengeroyokan relawan Ganjar Pranowo di Boyolali. Keenamnya merupakan anggota TNI berpangkat prajurit dua. Kapendam IV/Diponegoro Kolonel Inf Richard Harison mengatakan, dari 15 anggota yang ditahan, hanya enam yang ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka itu berdasarkan bukti dan keterangan terperiksa. Namun
Bareskrim Polri bakal memanggil Roy Suryo soal dugaan penyebaran hoaks penggunaan ear feeder oleh Gibran Rakabuming Raka dalam debat KPU.nKabag Penum Humas Polri Kombes Erdi Chaniago menyebut penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri akan segera melayangkan panggilan klarifikasi terhadap Roy Suryo selaku pihak terlapor dalam kasus tersebut. Namun, tak
