Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPK dapat diisi oleh orang-orang yang independen, objektif, dan memahami tantangan pemberantasan korupsi ke depan. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menjelaskan pemberantasan korupsi harus dipastikan dapat ditegakkan independensinya agar efektif memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat, dengan tidak ada benturan
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Guspardi Gaus mempertanyakan alasan urgensi revisi Undang-undang Kementerian Negara yang justru dilatarbelakangi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2011. Ia heran mengapa putusan yang sudah dikeluarkan oleh MK pada 2011 baru dieksekusi oleh DPR dan Pemerintah saat ini. Guspardi mengaku tidak tahu detailnya karena baru
Kantor Staf Presiden (KSP) mengungkapkan, sembilan nama anggota panitia seleksi (pansel) calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029 harus sudah di meja Sekretariat Negara (Setneg) akhir Mei 2024. Sebab, pada Juni 2024, mereka akan langsung bekerja melakukan seleksi capim KPK. Tenaga Ahli KSP Yusuf Gumilang menyebut ada faktor
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Hak Guna Usaha (HGU) oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI. Mereka ialah Direktur PTPN XI Tahun 2016 Mochamad Cholidi; Kepala Divisi Umum, Hukum dan Aset PTPN XI Tahun 2016 Mochamad Khoiri; dan Komisaris Utama PT Kejayan Mas
Netralitas aparatur sipil negara (ASN) mendapat sorotan tersendiri jelang penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 pada November mendatang. Konflik di daerah bakal muncul jika daerah yang dipimpin oleh seorang penjabat (pj) kepala daerah mengerahkan mobilisasi kepada ASN demi kepentingan politis tertentu. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak
Sejumlah pasal dalam Rancangan Undang-Undang tentang Penyiaran mendapat kritik dari pelbagai kalangan. Sebabnya, beberapa pasal dalam draft RUU Penyiaran itu dinilai berpotensi memberangus kebebasan pers. Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Dewan Pers, Yadi Hendriana, mengatakan larangan untuk menyiarkan konten eksklusif jurnalisme investigasi sebagaimana yang dimuat pada Pasal 50 B
Penurunan kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara terus menerus dinilai sebagai alarm yang berbahaya. Lembaga Antirasuah tidak akan memiliki sandaran dari serangan elit politik jika ditinggal masyarakat. “Kalau kepercayaan publik turun, itu praktis KPK tidak punya lagi sandaran untuk bergantung dari serangan elit, karena dari awal elit tidak
Politisi Partai Golkar Dhifla Wiyani menilai gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terkait adanya perbuatan melawan hukum penguasa (PMHP) Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada sidang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta sulit dibuktikan. Alasannya, kata dia, terdapat lima unsur yang harus terpenuhi bersifat kumulatif agar gugatan PMHP tersebut bisa
Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana membentuk presidential club sebagai forum berkumpulnya para mantan presiden. “Insya Allah pada waktunya, Pak Prabowo pasti bertemu secara bersamaan, duduk bersama dengan Pak Jokowi, Pak SBY, dan Bu Megawati,” ujar kata juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, Jumat (3/5/2024). Dahnil mengatakan, Prabowo ingin para mantan
Tim jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengupayakan menghadirkan Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni dalam sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan atau penerimaan gratifikasi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Jaksa KPK Meyer Simanjuntak mengatakan pemanggilan tersebut dengan mempertimbangkan timeline persidangan. Apabila masih cukup waktu, ia memastikan akan memanggil Sahroni
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana terkait gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, hari ini, Senin (6/5). Ahmad Muhdlor menggugat pemberian status tersangka yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dirinya.KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus pemotongan dana ASN di Sidoarjo. Mereka yakni Ahmad Muhdlor Ali, Kepala BPPD
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029 pada 24 April 2024. Pembicaraan kini mengarah kepada pembentukan kabinet seraya menanti waktu pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2024. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat disebut
