Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana membantah Presiden Joko Widodo (Jokowi) cuci tangan dengan keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hal ini buntut Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pemindahan Ibu Kota ke Nusantara yang akan disahkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ari menjelaskan pembangunan Ibu Kota tidak bisa dilakukan dalam
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menjadwalkan sidang pembacaan putusan terkait permohonan PDI Perjuangan (PDIP) yang mempersoalkan penetapan hasil Pilpres dan Pileg 2024, Kamis (10/10). Pelaksanaan sidang perkara nomor: 133/G/TF/2024/PTUN.JKT sudah berlangsung empat bulan lebih dengan sidang perdana pada Kamis, 30 Mei 2024. Laman SIPP PTUN Jakarta tidak menampilkan komposisi
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto menyoroti kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Asia Tenggara. Menurut dia, terjadi peningkatan korban TPPO di kawasan Asean tersebut. Hal itu dia sampaikan saat menjadi delegasi Republik Indonesia dalam pertemuan ASEAN Political Security Community Council ke-28 di Vientiane, Laos
Menjelang pelantikan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming sebagai presiden dan wakil presiden 2024-2029, berbagai bocoran soal komposisi susunan menteri mulai semakin tampak. Kabinet Prabowo akan diisi oleh banyak nama yang kini menjabat sebagai menteri di kabinet Presiden Joko Widodo. Selain itu, PDI-P yang menjadi rival Prabowo pada Pilpres 2024 pun disebut-sebut akan
Presiden Joko Widodo makan malam bersama Presiden terpilih, Prabowo Subianto di Plataran, kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024) malam. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, kebersamaan kedua tokoh bangsa ini diperlukan untuk memastikan proses transisi berjalan dengan lancar. Ia menuturkan, Kepala Negara memang selalu menjalin
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menyebutkan masih banyak temuan pelanggaran pada Pilkada 2024 di beberapa daerah, terutama terkait dengan netralitas ASN dan kepala desa. Menurut dia, pada Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Pilkada menyangkut beberapa poin pelanggaran, terutama terkait netralitas aparatur sipil negeri (ASN) dan kepala desa. Selain itu,
Bareskrim Polri telah mengajukan pemblokiran 52 ribu situs hingga konten terkait judi online ke Kementerian Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Aji mengatakan langkah ini dilakukan sebagai komitmen memberantas praktik judi online yang tengah menjadi perhatian dan fokus lembaga penegak hukum belakangan ini. Dia mengatakan
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kalimantan Selatan pada Minggu, 6 Oktober 2024. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan OTT KPK kali ini terkait perkara pengadaan barang dan jasa (PBJ), yakni proyek gedung olahraga dan samsat periode 2024-2025. Alexander mengatakan belum menemukan solusi jitu untuk
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang memberikan penuntutan hukuman mati untuk tersangka kasus dugaan rasuah pengadaan alat perlindungan diri (APD) di Kementerian Kesehatan. Unsur pasalnya diupayakan dilengkapi. Asep menjelaskan hukuman mati bisa diterapkan karena dugaan korupsi ini menyangkut bencana yang terjadi di Indonesia. Sebab, APD yang dibeli Kemenkes digunakan untuk
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menaruh harapan tinggi kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2024-2029, yang telah dilantik pada hari ini, Selasa, 1 Oktober 2024. KPK berharap DPR periode baru bisa menguatkan upaya pemberantasan korupsi, salah satunya melalui pembahasan RUU Perampasan Aset. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, mengatakan pihaknya berharap
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan empat tersangka di kasus dugaan korupsi pengadaan CCTV dan penyedia jasa internet dalam program Bandung Smart City. Penyidik pun membeberkan konstruksi perkara tersebut, mulai dari pengaturan anggaran APBD hingga bisa dinikmati dari anggota DPRD. Para tersangka yang ditahan adalah Ema Sumarna (ES) selaku mantan Sekda
Ahli pertahanan Andi Widjajanto mengemukakan pembentukan angkatan siber sebagai matra tersendiri di luar TNI-AD, TNI-AL, dan TNI-AU kemungkinan memerlukan waktu sampai tujuh tahun. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) periode 2022-2023 ini menjelaskan tahapan membentuk matra baru itu, di antaranya mencakup penguatan satuan siber di tiap matra, kemudian membentuk komando gabungan
