Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Pekanbaru, Riau. Adapun pejabat negara yang ditangkap petugas adalah Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa yang baru menjabat sekitar enam bulan di sana. Mengutip dari detikSumut, pada Senin malam ini, mereka yang terkena OTT KPK di wilayah Provinsi Riau
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding mengungkapkan, ada lebih dari 5 juta warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja di luar negeri (PMI) dengan status ilegal. “(Jumlah TKI yang ilegal) Lebih dari 5 juta,” kata Abdul Kadir Karding di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024). Karding menyatakan,
Sekjen Pimpinan Pusat GP Ansor, A Rifqi al Mubarok, dengan tegas menolak setiap upaya atau wacana penggabungan kembali institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) ke dalam institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dia menegaskan, langkah tersebut bertentangan dengan amanah reformasi 1998 yang tertuang dalam TAP MPR Nomor VI dan VII Tahun
Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Al-Habsyi menolak wacana mengembalikan Polri di bawah kendali Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurutnya, itu adalah sebuah gagasan yang membawa kemunduran besar dalam reformasi Polri. Ia mengatakan Polri dipisah dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pada tahun 2000 dan dari Kemendagri pada tahun 1946
Polisi secara total telah menangkap dan menetapkan 26 orang sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan wewenang pemblokiran situs judi online melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Dari puluhan tersangka itu, 24 di antaranya lebih dulu ditangkap dan telah ditampilkan dalam konferensi pers pada Senin (25/11) lalu. Beberapa tersangka itu di
Kasus penembakan terhadap Ajun Komisaris Polisi (AKP) Ryanto Ulil Anshar oleh AKP Dadang Iskandar di Polres Solok Selatan menambah deretan panjang kejadian polisi tembak polisi. Tragedi ini membuat Polri menuai sorotan, bukan saja melanggar etik, kasus ini juga mencoreng nama baik lembaga penegak hukum tersebut. Menanggapi kejadian miris itu, Kapolri
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan belum ada negosiasi yang dilakukan antara Indonesia dengan Prancis mengenai rencana pemindahan tahanan (transfer of prisoner) warga negara asing tersebut. Yusril menyatakan pihak Prancis baru hanya mengirim surat permintaan pemindahan tahanan saja. Ia pun mengaku sudah membaca surat
Sebanyak 960 ribu pelajar dan mahasiswa terlibat judi online. Dari banyaknya pengguna judi online di Indonesia, sebesar 60 persen dari angka tersebut merupakan generasi milenial dan generasi Z. Studi membuktikan 82 persen orang yang mengakses internet pernah melihat iklan judi online. “Faktor utama penyebab maraknya perjudian online di kalangan generasi
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyelidiki dugaan pelanggaran HAM terkait dengan penembakan anggota kepolisian dari Polres Semarang Bripka R terhadap siswa SMKN 4 Semarang berinisial GRO. “Langkah-langkah Komnas HAM: Melakukan pemantauan oleh Tim Kerja Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM dengan meminta keterangan atas peristiwa tersebut kepada Kapolri, Irwasum,
Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri menyinggung ancaman besar terhadap sistem demokrasi dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Sebab menurut dia, terdapat pihak-pihak yang dianggap berupaya meraih kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. Salah satunya adalah penggunaan dan pengerahan sumber daya negara. Menurut Megawati, praktik tersebut jelas terlihat di sejumlah wilayah, di antaranya
Polisi mengungkapkan sebanyak 24 tersangka baru kasus judi online yang melibatkan oknum Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto menyebut sebanyak empat orang berinisial A, B, N dan J yang berperan sebagai bandar atau pengelola situs judi online. Kemudian, tujuh lainya berinisial B, BS, HF, BK,
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menyita amplop berlogo pasangan cagub-cawagub Bengkulu, Rohidin-Meriani dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah (RM). Hal itu menjadi bukti bahwa hasil dugaan korupsi oleh Rohidin akan digunakan untuk ‘serangan fajar’. “Isi nominal dari keterangan saksi Rp 50 ribu, tapi masih belum
