Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

Menlu Pastikan Penyelidikan Menyeluruh Dilakukan dalam Kasus Penembakan WNI di Malaysia

Menteri Luar Negeri Sugiono menanggapi soal kasus lima warga negara Indonesia (WNI) yang terlibat dalam insiden penembakan di Malaysia. Sugiono mengaku telah menginstruksikan dilakukannya penyelidikan secara penuh.  Saat ditanya mengenai perkembangan terkini, Sugiono tidak memberi keterangan lebih lanjut. Sehingga, hasil dari penyelidikan itu hingga kini masih belum jelas. Diketahui, pada

Selengkapnya »
31 Januari 2025

Penguatan DKPP RI Perlu Diatur dalam Revisi UU Pemilu

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan bahwa penguatan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI perlu diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Rifqinizamy mengatakan bahwa kelembagaan DKPP RI perlu dibuat menjadi independen, atau secara struktur tidak berada di bawah Kementerian Dalam

Selengkapnya »
31 Januari 2025

KPK: Paulus Tannos Gugat Penangkapan Sementara di Pengadilan Singapura

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan buron kasus korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP) Paulus Tannos alias Tjhin Thian Po sedang menguji penangkapan sementara atau provisional arrest di Pengadilan Singapura. Tessa mengatakan proses tersebut masih berjalan. Kendati demikian, KPK, terang dia, tidak ingin hanya menunggu hingga ada putusan pengadilan. Juru bicara berlatar

Selengkapnya »
31 Januari 2025

Hasil Penelusuran, 5 WNI tak Melawan Sebelum Ditembak APMM

Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu) menyatakan tidak ada perlawanan dengan senjata tajam dari WNI yang menjadi korban penembakan oleh aparat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di Malaysia. Menurut keterangan tertulis dari Direktur Pelindungan WNI (PWNI) Kemlu Judha Nugraha, Rabu (29/1), KBRI Kuala Lumpur telah menemui empat WNI korban penembakan yang

Selengkapnya »
30 Januari 2025

DPR Minta Penegak Hukum Usut Kasus Pagar Laut

ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah meminta penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus pemasangan pagar laut yang dianggap telah melanggar banyak undang-undang. Menurut Abdullah, pemilik pagar laut di Tangerang, Banten terdiri dari perusahaan dan pribadi. PT Agung Intan Makmur diketahui memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) sebanyak 234 bidang, lalu

Selengkapnya »
30 Januari 2025

Menkum Segera Serahkan Daftar 44 Ribu Napi Dapat Amnesti ke Prabowo

Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas menargetkan daftar nama 44 ribu narapidana calon penerima amnesti dari Presiden RI Prabowo Subianto rampung pekan depan. Setelah rampung, Supratman menyampaikan akan mengirimkan daftar nama narapidana itu ke Prabowo untuk kemudian ditindaklanjuti. Ia menegaskan bahwa Kemenkum sangat berhati-hati dalam menetapkan sebanyak 44 ribu nama

Selengkapnya »
30 Januari 2025

Paulus Tannos Masih WNI, Segera Diekstradisi ke Indonesia

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan Paulus Tannos alias Tjhin Thian Po masih berkewarganegaraan Indonesia. Ia mengatakan Indonesia menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sehingga Paulus Tannos tidak serta merta mendapatkan kewarganegaraan lain sekalipun memiliki paspor di negara lain. Supratman mengungkapkan Paulus Tannos yang menjadi buron KPK ini telah dua kali mengajukan

Selengkapnya »
30 Januari 2025

Ada Potensi Korupsi pada Penerbitan Sertifikat Izin Pagar Laut, KPK dan Kejaksaan Didorong Selidiki

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, mengatakan kasus pembangunan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di laut utara Tangerang, Banten secara hukum telah memenuhi unsur pidana dan seharusnya tak ada kendala dalam penegakan hukumnya. Selain itu, Fickar juga mendorong aparat penegak hukum khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung

Selengkapnya »
24 Januari 2025

KPK Buka Peluang Periksa Djan Faridz Terkait Kasus Harun Masiku

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang memeriksa mantan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Djan Faridz sebagai saksi usai melakukan penggeledahan di rumahnya yang beralamat di Jalan Borobudur, Menteng, Jakarta Pusat. Djan Faridz akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 yang

Selengkapnya »
24 Januari 2025

BNN Sita Aset Total Rp111 M Hasil TPPU 13 Kasus Narkoba

Kepala BNN RI Komjen Pol Marthinus Hukom menyebut pihaknya telah berhasil menyita aset senilai total Rp111 miliar yang merupakan hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) kasus narkoba sepanjang 2024. Hukum menjelaskan penyitaan aset senilai Rp111 miliar tersebut dilakukan terhadap 15 tersangka dari 13 kasus narkoba yang diproses BNN. Lebih lanjut,

Selengkapnya »
24 Januari 2025

Bos Investasi Bodong Robot Trading Net89 Masih Buron

Tiga orang tersangka kasus investasi bodong robot trading Net89 masih berstatus buronan hingga saat ini. Bareskrim Polri telah menerbitkan red notice karena ketiganya tidak mengindahkan panggilan penyidik maupun Interpol. Mereka yang masih buron adalah Andreas Andreyanto (AA) selaku komisaris PT SMI dan Lauw Swan Hie Samuel (LSH) yang merupakan Direktur

Selengkapnya »
23 Januari 2025

KPK membawa tiga koper dari rumah Djan Faridz terkait kasus Harun Masiku

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa tiga koper dari rumah Mantan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo, Djan Faridz yang berlokasi di Jalan Borobudur, Jakarta Pusat, terkait kasus buronan Harun Masiku. Dari pantauan ANTARA, Kamis, para penyidik KPK keluar dari rumah Djan Faridz pada pukul 01.05 WIB dini

Selengkapnya »
23 Januari 2025

Kontak

  • (021) 3444801
  • support.wantimpres[at]setneg.go.id
  • Jalan Veteran III No 2, Jakarta 10110
map
Search