Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (HK) disebut menolak berkas perkaranya dilimpahkan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke jaksa penuntut umum (JPU). Hal itu sempat diungkap oleh kuasa hukumnya, Maqdir Ismail. Diungkapkan Maqdir, Hasto menolak karena memiliki hak mengajukan saksi a de charge atau yang meringankan untuk
Sekretaris Jenderal Amnesty International Agnes Callamard mengingatkan Mahkamah Agung bisa menjaga independensi di tengah tren penurunan kualitas demokrasi Indonesia. Kekhawatiran itu disampaikan Agnes dalam pertemuan dengan Ketua MA Sunarto dan hakim agung Nani Indrawati di gedung MA, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis, 6 Maret 2025. Dalam pertemuan yang berlangsung
Pengadilan Negeri (PN) Ipi menjatuhkan vonis pidana mati terhadap tiga terdakwa kasus penyelundupan narkotika 185.500,8 gram di wilayah hukum Aceh Timur. Ketiga terdakwa yang diajukan dalam perkara terpisah (splitsing) yakni Sayed Fackrul bin Sayed Usman dalam berkas perkara: 193/Pid.Sus/2024/PN Idi, Muzakir alias Him bin Adi dalam berkas perkara: 192/Pid.Sus/2024/PN Idi,
Markas Besar (Mabes) TNI menghormati sikap sejumlah pihak yang menolak revisi Undang-Undang TNI (UU TNI) yang telah masuk daftar program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas DPR tahun 2025. Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Hariyanto menilai, penolakan tersebut adalah bagian dari pendapat agar revisi UU TNI sesuai dengan kebutuhan pertahanan negara dan
Penurunan skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi. Berdasarkan rilis tersebut, Indonesia dikategorikan sebagai negara flawed democracy alias demokrasi cacat. Namun, Ketua Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan Hak Asasi Manusia (Pandekha) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yance Arizona menggarisbawahi,
Peneliti Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Delia Wildianti merekomendasikan agar pelaksanaan pemilu serentak di Indonesia dipisahkan menjadi pemilu serentak nasional dan pemilu serentak lokal. Dia menjelaskan pemisahan itu mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 55/PUU-XVII/2019 terkait desain pemilihan umum serentak di Indonesia. “Putusan MK Nomor 55 ini
Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI (Bareskrim Polri) berhasil mengungkap 6.881 kasus tindak pidana narkoba yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia pada periode Januari hingga Februari 2025. Kepala Bareskrim Komisaris Jenderal Wahyu Widada menyatakan pihaknya juga menetapkan ribuan tersangka dan menyita ribuan ton barang bukti. Wahyu mengatakan pihaknya telah menetapkan
Eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong akan menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi impor gula di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Kamis (6/3) ini. Merujuk Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakpus, agenda sidang perdana Tom Lembong ini adalah pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum
Penelitian senior Imparsial, Al Araf mengkritik usul penghapusan Pasal 65 dalam naskah revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang mengatur soal mekanisme peradilan bagi seorang prajurit TNI. Al Araf mengatakan pihaknya kini menolak revisi tersebut salah satunya karena menghapus pasal 65. Padahal, kata dia, pasal yang dihapus mestinya
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi PDIP, Andreas Hugo Pareira, mengkritik revisi UU P2MI yang dinilai sama sekali tak mengatur perlindungan kepada pekerja migran ilegal. Menurut Andreas, keseluruhan poin-poin revisi UU tersebut hanya mengatur soal perlindungan terhadap pekerja migran legal. Sementara itu, tak ada antisipasi terhadap kasus PMI ilegal.
Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyebut perlu kehati-hatian dalam menempatkan TNI aktif di jabatan sipil. Hasanuddin menilai menempatkan TNI di jabatan sipil tidak sesuai dengan fungsinya sebagai alat pertahanan negara. Hasanuddin mengatakan harus selektif menempatkan prajurit TNI aktif di kementerian atau lembaga. Ia mengatakan yang ditempatkan ialah mereka
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia memaparkan tiga isu yang termuat dalam draf Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (RUU PPMI). Isu pertama, kata dia, pelindungan pekerja migran Indonesia itu sendiri dari berbagai tindak kekerasan. Dia
