Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, menilai penerbitan PeraturanPolri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 mengenai penempatan anggota Polri aktif pada 17 kementerian/lembaga merupakan implementasi konstitusional dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Rudianto menjelaskan bahwa Perpol tersebut hadir sebagai wujud tanggung jawab lembaga kepolisian dalam menjawab argumentasi hukum (Ratio
Wacana pemilihan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) tanpa melewati mekanisme uji kelayakan atau kepatutan (fit and proper test) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah menjadi perbincangan publik. Usulan ini pertama kali disuarakan oleh Pusat Purnawirawan (PP) Polri usai bertemu dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri, pada Rabu (10/12/2025). Mantan Kapolri Jenderal
Seusai Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Lampung pada Rabu (11/12/2025), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi pengadaan proyek di lingkungan Pemkab Lampung Tengah, pada Kamis (11/12/2025). “Setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka, yakni AW selaku Bupati Lampung Tengah
Sekretaris Jenderal DPD RI, Mohammad Iqbal, menegaskan bahwa transformasi digital di lembaganya bukan sekadar pengadaan teknologi baru, melainkan perubahan budaya kerja secara menyeluruh. Pesan itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi bertema “Transformasi Digital DPD RI: Membangun Sistem, Menyiapkan Manusia, Menjaga Nurani Institusi” yang digelar di Universitas
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, berawal dari permintaan keterangan kepada beberapa pihak di Jakarta dan Lampung pada Selasa (9/12/2025). Budi mengatakan, KPK menangkap lima orang di Lampung dalam operasi senyap itu, termasuk Ardito Wijaya. Dia menyampaikan bahwa saat
Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung Irfan Wibowo mengungkap motif dugaan korupsi yang dilakukan dua pejabat Kota Bandung yakni Wakil Wali Kota Bandung M Erwin dan anggota DPRD Kota Bandung Rendiana Awangga. Menurutnya kedua pejabat yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka itu berupaya mengarahkan sejumlah paket proyek pengadaan barang dan jasa
Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri resmi menaikkan penanganan temuan kayu gelondongan dalam peristiwa banjir di Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, ke tahap penyidikan. Keputusan itu diambil setelah penyidik Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) menemukan sejumlah indikasi yang dinilai perlu ditelusuri lebih jauh, termasuk dugaan kelalaian hingga kemungkinan keterlibatan korporasi dalam
Komisi Percepatan Reformasi Polri menampung masukan dari sejumlah lembaga dan organisasi profesi dalam tiga sesi audiensi yang digelar secara terpisah di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (9/12). Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, saat jumpa pers selepas pertemuan, menjelaskan masukan dan hasil diskusi yang digelar antara Komisi Percepatan
Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Arif Waluyo Widiarto mengungkapkan upaya pencegahan tidak akan efektif jika tidak memetakan titik rawan korupsi yang mengakar dalam siklus pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM). Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, seperti penerapan sistem merit, digitalisasi melalui SIASN dan CAT, hingga pembangunan zona
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjatuhkan sanksi tegas berupa pemberhentian sementara, selama tiga bulan, kepada Bupati Aceh Selatan Mirwan MS karena melakukan perjalanan umrah tanpa izin saat daerahnya berstatus tanggap darurat bencana. Pemeriksaan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri menyimpulkan bahwa Mirwan melanggar Pasal 76 ayat (1) huruf i Undang-Undang (UU) Nomor 23
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat koordinasi terkait penanganan bencana di Banda Aceh, Minggu (7/12/2025) malam. Dalam arahannya, Presiden menyampaikan bahwa kunjungannya ini merupakan yang kedua ke Aceh untuk meninjau langsung penanganan pasca bencana banjir dan longsor di Sumatera. Presiden juga menyampaikan bahwa sejumlah laporan di lapangan menunjukkan kondisi yang memprihatinkan.
Mantan Wakil Presiden sekaligus Mustasyar PBNU, KH Ma’ruf Amin, menyampaikan sikap tegas Forum Sesepuh dan Mustasyar Nahdlatul Ulama. Menurutnya, Rapat Pleno PBNU untuk menetapkan penjabat ketua umum (PJ Ketum) tidak boleh digelar sebelum seluruh mekanisme organisasi dijalankan. Ma’ruf menegaskan, forum melihat proses pemakzulan Ketua Umum yang muncul belakangan tidak sesuai
