Kepala Satuan Tugas (Satgas) Korsup Wilayah V KPK Dian Patria mengusulkan agar ada larangan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) di pulau-pulau kecil buntut polemik izin pertambangan di sejumlah pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Menurut Dian, pemerintah harus menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor perkara 35/PUU-XXI/2023 sebagai dasar tentang
Presiden RI Prabowo Subianto resmi mengumumkan kenaikan gaji para hakim. Momen pengumuman kenaikan gaji ini disambut sorak sorai dan tepuk tangan meriah oleh para calon hakim yang mengikuti acara pengukuhan di Mahkamah Agung (MA), Jakarta, Kamis (12/6/2025). Prabowo menyatakan, gaji para hakim akan naik secara bervariasi sesuai dengan golongannya. Kepala
Mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim mengatakan bahwa tim dari Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atau Jamdatun ikut mendampingi proses pengadaan laptop Chromebook di kementeriannya, yang saat ini diusut Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung mengusut dugaan korupsi pengadaan laptop, yang menghabiskan anggaran negara Rp 9,9 triliun tersebut. Penyidik
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri, Safrizal Zakaria Ali, menyatakan bahwa Kemendagri siap menerima keputusan apabila status kewilayahan empat pulau di wilayah Tapanuli Tengah yang menjadi polemik antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumu) diuji melalui proses pengadilan. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa kerugian negara dalam kasus dugaan suap dana operasional Papua mencapai Rp1,2 triliun. “Penyidikan terkait dengan penggelembungan dan penyalahgunaan dana penunjang operasional dan program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah Provinsi Papua tahun 2020-2022, perhitungan kerugian negara mencapai Rp1,2 triliun,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan, pertemuannya bersama Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dengan Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat pada Kamis (5/6/2025), tidak membahas tentang reshuffle Kabinet Merah Putih. Hal itu menanggapi rumor PDIP bergabung ke kabinet era Prabowo-Gibran. Usai
Tokoh muda nasional Arief Rosyid Hasan mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) empat tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Ia menilai Prabowo cepat merespons isu yang tengah menjadi perhatian publik tersebut. Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) 2013–2015 itu menjelaskan,
Kejaksaan Agung (Kejagung) memberikan penjelasan ihwal temuan kasus korupsi Program Digitalisasi Pendidikan di Kemendikbud Ristek periode 2019-2022 atau saat era Nadiem Makarim meski sudah dilibatkan untuk pendampingan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar membenarkan apabila pihaknya melalui Jamdatun telah memberikan pendampingan dalam proyek tersebut seperti yang diminta Kemendikbud Ristek.
Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI mengungkapkan sejumlah persoalan serius dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2025, terutama saat memasuki fase puncak ibadah, yakni wukuf di Arafah. Masalah-masalah tersebut dinilai berulang dan menimbulkan dampak langsung terhadap kenyamanan serta kekhusyukan jemaah. Anggota Timwas dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih, menyebutkan bahwa berbagai
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), dianggap telah memberikan sinyal untuk berlabuh ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sinyal itu muncul setelah Jokowi mengaku enggan masuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) setelah santer disebut masuk dalam bursa calon ketua umum (caketum). Menurut Jokowi, di dalam internal PPP masih banyak tokoh yang lebih
Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali memanggil tiga mantan staf khusus (stafsus) mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019—2022. Kapuspenkum mengatakan bahwa penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah melayangkan surat
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dan anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Abidin Fikri mengatakan bahwa Pemerintah bersama DPR RI akan melakukan langkah strategis dengan merevisi dua undang-undang penting terkait haji, yakni Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah serta Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji. Revisi tersebut dinilai menjadi kebutuhan
