Pemohon uji materi Undang-Undang (UU) tentang Pemilihan Umum (Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK) meminta pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih selambat-lambatnya tiga bulan setelah ditetapkan KPU RI. Pemohon Desy Natalia Kristanty mengungkapkan, tidak ada alasan untuk menunda pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih karena penetapan pasangan yang terpilih sudah tidak
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menyepakati akan melakukan clearance atau memprofiling peserta yang mendaftar calon pimpinan (capim). Pemeriksaan rekam jejak itu akan dilakukan setelah panitia seleksi (pansel) mengirimkan data ke Lembaga Antirasuah tersebut. Clearance merupakan salah satu kesepakatan antara KPK dengan pansel capim Lembaga Antirasuah saat melakukan kunjungan, beberapa waktu
Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri sedang mengejar para bandar dengan melacak aset dari hasil perputaran uang pelaku. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Himawan Bayu Aji mengatakan pelacakan aset itu dilakukan berbekal pengungkapan kasus judi online yang telah dirilis sebelumnya. Berdasarkan catatan Medcom.id, Polri sudah menangkap
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menyebut Indonesia mencatat rapor baik dengan nol serangan teroris di tahun 2023. Namun, dia juga menyoroti kajian yang menunjukkan bahwa fenomena radikalisasi justru meningkat. Hal itu diungkap Hadi saat hadir di HUT ke-14 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Sentul, Bogor, Selasa (16/7); Hadi menilai keberhasilan ini
Pemerintah berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online. Langkah ini ditempuh sebagai upaya untuk mencegah dampak penyebaran judi online di Tanah Air. Satgas ini pun hendaknya beroperasi massif secara hirarkis hingga bawah. Menurut Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim, M H Said Abdullah, mustahil membersihkan kotoran dengan sapu yang kotor.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penurunan Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) dan menunjukkan masyarakat makin permisif terhadap korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai solusi jangka pendek terhadap kondisi itu yakni perlunya presiden menyatakan bahwa Indonesia darurat korupsi. “Harus ada pernyataan dari kepala negara bahwa Indonesia darurat korupsi dan memerintahkan seluruh aparat
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mencatat sebanyak 698 orang telah menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhitung sejak 1 Januari -11 Juli 2024. “Korban TPPO untuk periode Januari sampai 11 Juli 2024 ini adalah 698 orang,” ujar Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda
Gagasan buat mengubah penamaan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dianggap merupakan wujud upaya Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapatkan dukungan politik sebesar-besarnya buat pemerintahannya kelak. “Secara personal, revisi aturan ini mengafirmasi gaya politik Presiden terpilih Prabowo, yang ingin merangkul dan memberi ruang yang pas bagi semua presiden-wakil
DPR RI dinilai terlalu buru-buru dalam pembahasan dan pengesahan sejumlah rancangan undang-undang (RUU), yakni RUU TNI, RUU Polri, Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dan Kementerian negara. Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas (Unand) Feri Amsari menyebut pembahasan paket UU yang terlalu cepat melanggar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 serta melanggar
Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi,Hasan Nasbi merespons positif pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto terkait kereta cepat dan keamanan negara. Menurut Nasbi, Prabowo ingin TNI-Polri agar menjalankan peran dan fungsi mereka dalam pembangunan. Oleh sebab itu Nasbi menilai Prabowo tidak ingin sektor pertahanan negara terabaikan di tengah
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman kepada mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) selama 10 tahun penjara. SYL dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) RI. Hukuman itu lebih rendah
Ketua DPR Puan Maharani memperingatkan agar revisi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Adapun DPR telah resmi mengusulkan revisi aturan ini. Nantinya, Wantimpres akan diubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). “Jangan sampai
