Markas Besar TNI buka suara soal Mayjen Novi Helmy Prasetya yang menjabat sebagai Komandan Jenderal (Danjen) Akademi TNI dan Direktur Utama Bulog. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Hariyanto menyebut jabatan Direktur Utama Bulog setara dengan eselon I yang dalam struktur TNI setingkat dengan perwira tinggi bintang tiga. Oleh karenanya,
Mabes Polri mengungkapkan sudah memeriksa Kepala Desa Kohod Arsin (AR) terkait skandal pemagaran laut di kawasan pantai utara Tangerang, Banten. Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigadir Jenderal (Brigjen) Djuhandani Rahardjo Puro mengatakan penyidiknya akan segera melakukan gelar perkara hasil penyidikan untuk mengumumkan tersangka skandal pemalsuan surat-surat kepemilikan tanah
Perihal penggeledahan kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (migas) oleh Kejaksaan Agung RI (Kejagung). Pelaksana tugas Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama ESDM Chrisnawan Anditya menuturkan, pihaknya menghormati langkah hukum yang dilakukan Kejagung. Penggeledahan yang dilakukan pada siang ini, Senin (10/2), terkait dugaan tindak pidana korupsi tata
Imparsial mengkritik penunjukan prajurit TNI aktif Mayjen Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Bulog. Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra mengatakan penempatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil, seperti di Bulog merupakan bentuk ancaman terhadap demokrasi dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia mengatakan hal itu kemudian ditegaskan dalam Pasal
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, belum bisa membawa 11 unit mobil yang disita dari rumah Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Rampasan (Rupbasan) Cawang, Jakarta Timur. Sebab, KPK mendapat kendala teknis sehingga belum bisa memindahkan kendaraan-kendaraan tersebut. Namun, penguasaan
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan ada 505 kepala daerah mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, selama sepekan. Kegiatan itu berlangsung 21 hingga 28 Februari 2025. Bima memastikan retret kepala daerah di Akmil, Magelang lebih efektif dan efisien karena sarana dan prasarana yang ada sebelumnya
Kejaksaan Agung (Kejagung) menempati posisi tertinggi sebagai lembaga penegak hukum yang dipercaya oleh masyarakat, sebagaimana dipaparkan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI). Dalam survei terkininya, LSI mencatat Kejagung memperoleh angka 77 persen tingkat kepercayaan masyarakat untuk penegakan hukum selama 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. “Kejaksaan Agung di 100 hari pemerintahan
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten Eli Susiyanti mengaku jajarannya akan memberikan dukungan data kepada Bareskrim Polri untuk membantu penuntasan dan pengusutan kasus pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di pesisir Kabupaten Tangerang. Kawasan yang jadi lokasi pagar laut itu kemudian diketahui ternyata sudah memiliki status Sertifikat Hak Guna
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menjelaskan alasan 300 terpidana mati yang belum dieksekusi Kejaksaan Agung (Kejagung). Salah satu kendala ialah terganjal hubungan diplomasi dengan negara lain. Yusril menjelaskan eksekusi hukuman mati, terutama kepada warga negara asing (WNA), berkaitan dengan hubungan Indonesia
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengusulkan agar pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilakukan bersamaan dengan revisi UU Pemilihan Umum (Pemilu) dan UU Partai Politik. Politikus Golkar itu mengatakan, usulan tersebut juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang merekomendasikan
Kasus pagar laut dari bambu sepanjang 30,16 kilometer yang membentang di perairan Kabupaten Tangerang, Banten, dan Bekasi, Jawa Barat, kini semakin kompleks. Pemasangan pagar tersebut dinilai ilegal karena tidak memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dan merugikan para nelayan setempat. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan TNI Angkatan Laut
DPR telah mengesahkan revisi tata tertib nomor 1 Tahun 2020 pada Selasa (5/2). Pengesahan dilakukan dalam rapat Paripurna DPR RI ke-12 Masa Persidangan 2024-2025. Ada dua pasal baru yang masuk dalam Tatib baru DPR. Adanya Pasal baru ini memberikan kewenangan kepada DPR untuk mengevaluasi secara berkala jabatan publik yang diemban
