Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

Perintah Prabowo Agar Ormas Tak Memalak, Pemerintah Ingatkan Potensi Pembubaran

Presiden Prabowo Subianto meminta organisasi kemasyarakatan (ormas) tidak mengganggu apalagi melakukan pemalakan yang dapat mengganggu dunia usaha. Perintah Prabowo itu disampaikan Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional Jenderal (Purn) TNI Dudung Abdurachman usai sidang kabinet yang digelar Senin (5/5/2025). Dudung mengatakan, ormas dapat dimanfaatkan dalam memberi masukan dan mendorong pembangunan.

Selengkapnya »
06 Mei 2025

Bareskrim Blokir 865 Rekening Penampung Judol, Sita Uang Rp194,7 M

Bareskrim Polri memblokir total 865 rekening perbankan yang digunakan sebagai tempat penampungan uang hasil tindak pidana judi online (Judol). Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada mengatakan pemblokiran rekening itu dilakukan usai menerima Laporan Hasil Analisis (LHA) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Ia menjelaskan pemblokiran itu dilakukan setelah penyidik

Selengkapnya »
05 Mei 2025

DPR Dukung Pendataan Ormas yang Dianggap Meresahkan

Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal mendukung langkah pemerintah untuk mendata sejumlah organisasi masyarakat (ormas) yang meresahkan dan dianggap mengganggu aktivitas perekonomian. Cucun menyebut peran ormas seharusnya menjadi komunitas kepanjangan tangan untuk menyukseskan program pemerintah. Dia menegaskan negara tidak akan memberi ruang untuk ormas yang melakukan aksi kekerasan dan premanisme

Selengkapnya »
05 Mei 2025

Komisi I DPR RI: Belum Ada Rencana Revisi UU ITE Pascaputusan MK

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengecualian bagi pemerintah, korporasi dan profesi dan jabatan dalam melaporkan kasus pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dave menilai bahwa dirinya menghargai putusan MK yang bersifat

Selengkapnya »
02 Mei 2025

Didukung Prabowo, Akankah RUU Perampasan Aset Berhasil Disahkan?

Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi segera disahkan. Kepala Negara menegaskan, tidak boleh ada kompromi terhadap para koruptor yang tidak mau mengembalikan uang hasil kejahatannya. Sebab kenyataannya, sejak 2008, pembahasan RUU Perampasan Aset mandek di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Selengkapnya »
02 Mei 2025

MK Putuskan UU ITE Tak Berlaku untuk Pemerintah, Ini Daftar Lengkapnya

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menetapkan keputusan penting terkait ketentuan pencemaran nama baik dalam UU ITE. Dalam putusan terbaru yang dibacakan Selasa (29/4/2025) dalam Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024, MK menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU ITE tidak berlaku untuk lembaga pemerintah, institusi, profesi, korporasi, jabatan, serta

Selengkapnya »
30 April 2025

Kemenkomdigi Bakal Buat Aturan Setingkat Perpres Atur pengembangan AI

Pemerintah tengah menyiapkan regulasi setingkat Peraturan Presiden (Perpres) guna mengatur perkembangan teknologi kecerdasan artifisial (AI) secara lintas sektor. Langkah ini diambil sebagai respons atas pesatnya perkembangan AI dan meningkatnya kekhawatiran global terhadap potensi dampaknya. “Mungkin akan dibuat satu peraturan setingkat Perpres yang mungkin agar bisa mengatur lintas sektor perkembangan AI

Selengkapnya »
30 April 2025

Kinerja Ormas Menandakan Lemahnya Profesionalisme Aparat Penegak Hukum

Ahli Hukum Pidana Universitas Trisakti Azmi Syahputra menyebut kinerja organisasi masyarakat (Ormas) menandakan lemahnya profesionalisme aparat penegak hukum (APH). Diketahui, marak oknum melakukan aksi premanisme ormas. “Ormas yang tertata harus menjadi image positif dalam masyarakat ini harus jadi prasyarat karena ini merupakan kunci kepercayaan masyarakat. Sebab regulasi negara sudah cukup

Selengkapnya »
29 April 2025

Soal Pencopotan Gibran, MPR Tegaskan Pegang Teguh Putusan KPU

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Eddy Soeparno menyatakan, MPR berpegang teguh pada keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terkait usul mencopot Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang datang dari Forum Purnawirawan TNI. Keputusan KPU yang dimaksud Eddy adalah keputusan KPU yang menyatakan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka

Selengkapnya »
29 April 2025

Sederet Pernyataan Tokoh Soal Forum Purnawirawan TNI Minta Gibran Dicopot

Seratusan pensiunan TNI menyampaikan delapan tuntutan politik. Salah satu yang diusulkan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu mengusulkan pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Poin tuntutan itu ditandatangani oleh Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI

Selengkapnya »
28 April 2025
Search