KEGIATAN

Bertekad Berantas Mafia Tanah, Kementerian ATR/BPN Ungkap Bakal Lakukan Ini

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (Ditjen PSKP) bertekad meningkatkan capaian target operasi dalam penerapan strategi pencegahan dan pemberantasan mafia tanah. Terkait strategi penyelesaian kasus mafia tanah, Staf Khusus Menteri Bidang Penanganan Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang Widodo mengatakan,

Selengkapnya »

Ini Alasan DPD RI Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu

Deputi Bidang Persidangan DPD Oni Choiruddin mengatakan, panitia khusus (pansus) kecurangan Pemilu 2024 dibentuk karena para anggota dewan mendapat laporan dari masyarakat terkait kecurangan pemilu. Oni menyebut anggota DPD mendapat laporan itu ketika sedang berkeliling di masa reses. Oni menjelaskan, atas informasi dari masyarakat tersebut, maka diputuskan perlu ada pansus

Selengkapnya »

Hasil Pemilu Berpotensi Digugat ke MK, KPU Siapkan Pengacara dan Tim Hukum

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeklaim telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi kemungkinan adanya sengketa/perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK). Koordinator Divisi Hukum KPU RI, Mochamad Afifuddin, berujar bahwa pihaknya membentuk tim penyelesaian sengketa pemilu di MK untuk pilpres dan pileg. Pria yang akrab disapa Afif itu menambahkan,

Selengkapnya »

Sirekap Kembali Bermasalah, KPU Dinilai Tak Siapkan Teknologi dan SDM dengan Baik

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati, menilai, sejak awal, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak menyiapkan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dengan baik. Ini terbukti dari banyaknya persoalan yang terjadi pada Sirekap, termasuk tidak sesuainya data Sirekap dengan formulir model C baru-baru ini Namun demikian, Ninis berpandangan,

Selengkapnya »

KPK Tetapkan Sekretaris MA Nonaktif Hasbi Hasan dan Windy Idol Tersangka TPPU

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) nonaktif Hasbi Hasan sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Adapun Hasbi saat ini sedang menjadi terdakwa dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung menyangkut perkara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana. Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri

Selengkapnya »

Tim Hukum Yakin Ganjar-Mahfud Ajukan Sengketa Pilpres ke MK

Tim Pembela Demokrasi Keadilan (TPDK) Ganjar-Mahfud meyakini pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD bakal mengajukan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) setelah penghitungan suara manual selesai dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Adapun PHPU tersebut bakal diajukan Ganjar-Mahfud ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Saya harap

Selengkapnya »

IPW Laporkan Ganjar Pranowo terkait Kasus Dugaan Gratifikasi ke KPK

Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Calon presiden nomor urut tiga itu pun membantah. Sebelumnya, IPW melaporkan Ganjar ke KPK bersama satu orang lain, yakni Direktur Utama BPD Jateng periode 2014-2023

Selengkapnya »

Dugaan Penyebab Ledakan di Asrama Mako Brimob Surabaya

Ledakan terjadi di kawasan Asrama Brimob Jalan Gresik, Krembangan, Surabaya, Jawa Timur, Senin (4/3/2024). Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto mengatakan bahwa ledakan terjadi pukul 10.19 WIB. Lokasi ledakan berada di Kantor Subdensi Detasemen Gegana Sat Brimob Polda Jatim. Imam menyampaikan, tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Namun,

Selengkapnya »

Bawaslu Akui Terima Banyak Info Indikasi Penggelembungan Suara PSI

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mendapatkan informasi yang banyak terkait dugaan penggelembungan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam Pemilu 2024. Hal itu diakui anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty saat ditemui di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin (4/3). Menurut Lolly, pihaknya telah meminta jajaran pengawas di bawah, baik kabupaten/kota maupun provinsi,

Selengkapnya »
Search