KEGIATAN

KPK Belum Jadwalkan Pemeriksaan Wali Kota Semarang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Ita dan suami. Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan tim penyidik hingga saat ini masih melakukan serangkaian kegiatan di Semarang. KPK saat ini sedang mengusut tiga kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot)

Selengkapnya »

Kejaksaan Agung Pulihkan Keuangan Negara Rp1,3 Triliun di Semester I 2024

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengungkapkan pihaknya telah melakukan pemulihan keuangan negara sebesar Rp1,3 triliun sepanjang Semester I 2024. Penyelamatan uang negara itu didapat dari bidang tindak pidana khusus. Pada bidang ini, Burhanuddin menuturkan Kejaksaan Agung juga sedang mengungkap penanganan perkara mega korupsi tata kelola pertambangan timah. Total kerugiannya kerugian total

Selengkapnya »

Mangkir Panggilan KPK, Hasto Bantah Terlibat Korupsi Proyek DJKA

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto membantah keterlibatannya dalam kasus dugaan korupsi pembangunan dan perawatan jalur kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub). Awalnya, dia menjelaskan alasan dirinya tak menghadiri panggilan pemeriksaan dari KPK pada Jumat (19/7.2024). Dia mengaku, baru mengetahui adanya surat panggilan dari penyidik KPK tersebut. “Saya

Selengkapnya »

KPK Respons PDIP soal Kasus Walkot Semarang: Bekerja Berdasarkan Hukum

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penyidik bekerja berdasarkan prosedur dan hukum yang berlaku, termasuk saat menangani kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang. Penegasan itu disampaikan Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto merespons pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengenai penanganan kasus yang diduga menyeret kader

Selengkapnya »

Kritik Bivitri soal Pencabutan Larangan Tentara Berbisnis di RUU TNI

Pakar hukum tata negara Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, mengkritik revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI. Dia menolak pencabutan larangan bagi prajurit untuk berbisnis dalam perubahan aturan itu. Adapun perubahan Pasal 39 menghapus larangan berbisnis bagi prajurit TNI. Wacana ini

Selengkapnya »

Kerugian Negara di Kasus Korupsi 109 Ton Emas Antam Sekitar Rp1 Triliun

Kejaksaan Agung (Kejagung) menaksir kerugian negara dalam kasus korupsi pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas Antam Tahun 2010-2022 sebanyak 109 ton mencapai Rp1 triliun. Angka itu baru perkiraan sementara Korps Adhyaksa. Harli mengatakan penyidik Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung disebut tengah berkoordinasi dengan ahli. Khusunya, untuk menghitung

Selengkapnya »

Durasi Pembahasan RUU TNI Terbatas, Imparsial Khawatir Transaksional

Direktur Imparsial Gufron Mabruri menilai subtansi usulan revisi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI masih bermasalah. Karena itu, ia mendesak agar pembahasan RUU TNI tidak dilanjutkan. Terlebih lagi, ujar dia, waktu pembahasan RUU TNI terbatas. Ia khawatir dalam proses pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR ada upaya lobi

Selengkapnya »

Gugat KPU ke PTUN, Pengacara PDIP Sebut Gibran Bisa Tak Dilantik

Tim kuasa hukum PDIP mengatakan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka berpotensi batal dilantik apabila gugatan yang pihaknya layangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dikabulkan. PDIP menggugat KPU terkait dugaan melakukan perbuatan melawan hukum karena tetap menerima pendaftaran Gibran sebagai bakal cawapres di Pilpres 2024 lalu. “Yang bermasalah

Selengkapnya »

KPK Usut 3 Kasus Korupsi di Pemkot Semarang, Wali Kota Dicegah ke LN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka penyidikan terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang. Tim penyidik KPK selama satu hari kemarin, Rabu (17/7), melakukan serangkaian penggeledahan. Saat ini, Wali Kota Semarang dijabat oleh Hevearita Gunaryanti Rahayu yang biasa disapa Ita. Secara paralel, tim penyidik KPK lainnya juga menggeledah

Selengkapnya »
Search