Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan kepolisian bakal membongkar tuntas kasus kematian diplomat muda ahli Kementerian Luar Negeri, Arya Daru Pangayunan alias ADP (39). Sigit pun meminta jajarannya untuk bergerak maksimal jika juga sudah mengantongi bukti-bukti terkait kasus kematian tersebut. Diplomat muda ahli Kemenlu RI Arya Daru ditemukan tewas dengan
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk menangani persoalan Papua. Sejumlah masalah krusial pun kini menjadi sorotan, mulai dari konflik bersenjata, pelanggaran HAM, eksploitasi alam dan hutan, pendidikan, kesehatan, hingga korupsi. Kepala Sekretariat Komnas HAM Papua, Frits Ramandey menilai Gibran perlu mengevaluasi kinerja Badan
Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi sasaran kritik tajam dalam rapat kerja Komisi III DPR RI pada Rabu (9/7/2025). Para anggota dewan mengecam putusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah mulai 2029. Mereka menilai putusan itu menimbulkan kegaduhan dan menunjukkan inkonsistensi MK. Padahal rapat yang turut diikuti oleh Mahkamah Agung (MA)
DPR dan pemerintah bersepakat bahwa kasus penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) dapat diselesaikan melalui mekanisme restorative justice (RJ), atau penyelesaian perkara di luar pengadilan. Kesepakatan tersebut pun dimuat dalam Draft Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang kini sedang dibahas DPR bersama pemerintah. Ketua Komisi
Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Soejanto Tjahjono menyebutkan ada tiga tahapan investigasi untuk mengungkap penyebab pasti tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali, pada Rabu, 2 Juli 2025. Dalam investigasi pada fase pertama yang dilakukan lembaga non-struktural itu, lanjut Soejanto Tjahjono, selain mewawancarai penumpang dan kru selamat juga
Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menegaskan tidak ada rencana melakukan revisi UU Mahkamah Konstitusi (MK). Pernyataan itu merespons polemik putusan MK terkait pemisahan pemilu nasional dan daerah atau lokal. “Undang-Undang MK tidak ada revisi, kan itu sudah direvisi periode anggota DPR yang lima tahun yang lalu,” kata Adies di
Badan Legislasi (Baleg) dan Komisi VIII DPR RI menyetujui hasil harmonisasi draf Revisi Undang-Undang (RUU) tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dalam rapat yang digelar, pada Selasa (8/7/2025). Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan mengungkapkan, seluruh fraksi di Baleg dan perwakilan Komisi VIII telah menyatakan setuju terhadap hasil harmonisasi tersebut.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengingatkan pentingnya perbaikan budaya politik dalam sistem pemilu di tanah air, selain perbaikan soal aturan kepemiluan. Hal itu disampaikan Rifqi dalam rapat Komisi II DPR RI bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dengan agenda pembahasan Rencana Kerja Anggaran
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan terkait dugaan korupsi penentuan kuota haji dalam penyelenggaraan haji 2024 di Kementerian Agama (Kemenag). Budi mengatakan, KPK juga membuka kemungkinan akan memanggil eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk dimintai keterangan dalam perkara tersebut. Dia juga menekankan bahwa kasus
Partai Nasdem minta MPR untuk menyikapi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 terkait pemisahan pemilu nasional dengan pemilu daerah. Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya mengatakan polemik putusan MK itu perlu original intent atau penafsiran resmi dari MPR RI. Dia bilang putusan tersebut bisa menyebabkan deadlock atau kebuntuan konstitusi. Ia
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengaku bakal berkonsultasi dengan Presiden Prabowo Subianto terkait siapa sosok yang akan mengisi jabatan Wakapolri. Kendati demikian, Sigit tak membahas lebih jauh ihwal sosok perwira tinggi (pati) Polri yang berpeluang mengisi jabatan Wakapolri. Ia justru melemparkan candaan dengan menunjuk beberapa jenderal bintang 3 yang saat
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu untuk pengisian anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota yang dapat diselenggarakan antara dua tahun hingga dua tahun enam bulan setelah pelantikan presiden, wakil presiden, DPR, dan DPD. Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi
