Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan seluruh pihak mulai dari masyarakat hingga pelaku usaha untuk menghentikan seluruh aktivitas pembakaran lahan yang bisa memantik karhutla di Riau. Hal itu disampaikan Kapolri usai meninjau langsung situasi Karhutla di Rokan Hulu dan Rokan Hilir, Riau, melalui udara, pada Kamis (24/7) hari ini. Ia
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap penyelidikan dugaan korupsi pengadaan layanan Google Cloud di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) berkaitan dengan kebutuhan mendesak saat pandemi Covid-19. Pengadaan tersebut dilakukan untuk menunjang proses pembelajaran daring di seluruh Indonesia. Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu,
Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat akan pembacaan vonis atau putusan perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto hari ini, Jumat (25/7). PN Jakpus juga akan menyiarkan sidang pembacaan putusan terkait kasus anak buah Megawati Soekarnoputri itu secara
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman membantah revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) akan menghapus sifat lex specialis tindak pidana korupsi. Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali merupakan asas hukum yang mengandung arti ‘aturan yang sifatnya khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum.’ Dalam konteks ini, UU Tipikor dianggap sebagai aturan
Kejaksaan Agung (Kejagung) mengatakan bahwa jaksa penuntut umum (JPU) resmi mengajukan banding atas vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta kepada Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong). Dia mengatakan, salah satu alasan JPU mengajukan vonis lantaran adanya perbedaan pendapat terkait kerugian negara. Dalam sidang vonis pada
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI Prasetyo Hadi menjelaskanm, desain logo hari ulang tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia yang diluncurkan di Istana Negara, Jakarta, pada hari ini adalah pilihan langsung Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, karya itu sudah melalui proses penjurian tahap akhir dan penentuan pemenang sayembara. Dalam proses penilaian tahap akhir
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta konsep maupun rancangan tentang Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dikaji ulang dan disempurnakan. Adapun PPHN menjadi salah satu pembahasan yang didelegasikan pimpinan MPR RI 2019-2024 kepada MPR RI periode 2024-2029. Haluan negara tersebut disebut sebagai panduan menjalankan pembangunan
Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan, saat ini fokus penyidik masih tersentral pada penguatan bukti untuk empat tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop chromebook di Kemendikbudristek 2020-2022 yang sudah diumumkan. Hingga kini belum ada tanda-tanda dari penyidik untuk meningkatkan status hukum mantan mendikbudristek Nadiem Makarim yang
Transparency International Indonesia (TII) sepakat ada sejumlah pasal bermasalah dalam Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Bahkan, berpotensi melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia. Sahel mengatakan, KPK bakal menjadi penegak hukum paling berdampak atas calon aturan baru itu. Sebab, Lembaga Antirasuah berpegang pada KUHAP, Undang-Undang KPK, dan Undang-Undang Tindak Pidana
Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan tersangka baru kasus korupsi PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex. Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Nurcahyo Jungkung Madyo mengatakan, ada delapan orang yang ditetapkan menjadi tersangka baru, salah satunya mantan Direktur Keuangan PT Sritex, Allan Moran Saverino (AMS).
Pertarungan Menteri Perdagangan (Mendag) 2015-2016, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong melawan jaksa penuntut umum (JPU) berlanjut hingga ke tingkat banding. Baik Tom Lembong maupun jaksa, sama-sama keberatan atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat yang menghukum mantan anak buah Presiden RI Ke-7, Joko Widodo (Jokowi) tersebut. Pihak
Praktisi hukum Ifdhal Kasim menilai Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang saat ini tengah dibahas tidak progresif. Ifdhal menyoroti pengawasan terhadap kinerja aparat penegak hukum oleh pengadilan atau judicial scrutiny yang justru menghilang. Demikian disampaikan Ifdhal dalam agenda ‘Akademisi dan Praktisi Menggugat RKUHAP 2025: Revisi KUHAP untuk Siapa?’
