Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto kembali mengambil langkah melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan mengajukan kembali gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ronny mengatakan, guguatan praperadilan ini berbeda dari sebelumnya, di mana tim kuasa hukum mengajukan dua permohonan atas dua pasal yang disangkakan KPK yaitu pasal suap dan
Massa mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan elemen mahasiswa dari berbagai wilayah Jabodetabek memadati kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025), menyerukan lima tuntutan dalam aksi unjuk rasa bertajuk “Indonesia Gelap”. Koordinator Pusat BEM SI Satria mengatakan aksi “Indonesia Gelap” merupakan representasi terhadap kekhawatiran,
DPR RI menyepakati membawa Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) pada Rapat Paripurna, Selasa besok, 18 Februari 2025. Persetujuan itu diambil dalam rapat pleno pengambilan keputusan tingkat I di ruang sidang Baleg DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 17 Februari 2025. Rapat diawali dengan pembacaan hasil
Direktur Resnarkoba Polda Riau Kombes Pol Putu Yudha Prawira menyatakan penyidik masih menyelidiki kasus penyelundupan narkoba sebanyak 90 kilogram (kg) yang dibawa ke wilayah Indonesia oleh tersangka JM (35) dan IF (21). Penyidik meyakini ada otak kejahatan di balik aktivitas JM dan IF. Dia menjelaskan JM dan IF yang merupakan
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding akan mengecek penyelidikan terkait penembakan warga negara Indonesia (WNI) oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di Perairan Tanjung Rhu, Selangor pada Jumat, 24 Januari 2025. Namun, Abdul Kadir Karding enggan merinci lebih jauh terkait dengan perkembangan dari penanganan kasus penembakan pekerja
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto melalui tim kuasa hukumnya kembali mengajukan gugatan praperadilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah sebelumnya tidak dapat diterima di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Secara terpisah, kuasa hukum Hasto lainnya, Maqdir Ismail mengatakan, pihaknya mengajukan dua permohonan praperadilan atas dua pasal yang disangkakan KPK.
Presiden RI Prabowo Subianto menyebut tingkat korupsi di Indonesia mengkhawatirkan. Ia pun menegaskan bakal membasmi koruptor yang merugikan negara. Hal ini disampaikannya di forum internasional World Governments Summit 2025 di Dubai, Uni Emirat Arab, yang dihadiri secara virtual, pada Kamis (13/2/2025). Prabowo menilai bahwa korupsi merupakan akar dari berbagai kemunduran
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeklaim tuduhan kriminalisasi dan politisasi kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto telah dipentalkan melalui putusan praperadilan. Penetapan tersangka ditegaskan tidak melanggar hukum. “Bahwa KPK dalam menetapkan hasto sebagai tersangka benar-benar didasarkan pada alat bukti hukum dan bukan kriminalisasi apalagi politisasi,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto melalui
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyesalkan anggaran penegakan HAM yang berkurang drastis pada 2025 hingga 90 persen dibanding tahun sebelumnya. Penurunan itu merupakan imbas dari efisiensi kementerian dan lembaga berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro mengatakan imbas efisiensi itu alokasi anggaran
Polri merespons isu soal organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Masyarakat diminta mewaspadai tindakan radikalisme di mana pun berada. Sandi mengatakan masyarakat perlu mewaspadai keberadaan HTI, agar tidak menjadi rangkaian-rangkaian radikalisme. Di samping itu, Sandi menyebut Korps Bhayangkara menggandeng Lembaga Masyarakat untuk mewaspadai bersama tindakan-tindakan radikal. Terakhir, ia menekankan keberagaman
TNI AL akan menyelesaikan pembongkaran pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten pada hari ini, Kamis (13/2). Pembongkaran awalnya telah dimulai pada Sabtu (19/1). Namun sempat dihentikan sementara. Pembongkaran kembali dilanjutkan pada Rabu (22/1). TNI AL bersama masyarakat nelayan telah berhasil membongkar pagar laut 28,8 Km pada Rabu (12/2), sehingga tersisa
Pemerintah mewacanakan pembentukan satu lembaga nonmiliter untuk menangani keamanan dan menindaklanjuti penegakan hukum di laut. Pembentukan lembaga itu diusulkan oleh Kementerian Koordinator Politik Keamanan dan Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR. Lembaga itu akan diberikan kewenangan untuk menjaga keamanan dan keselamatan di
