Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD menilai janggal pernyataan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Mia Amiati, yang menyatakan tak bisa memproses kasasi vonis bebas Ronald Tannur dengan dalih belum menerima salinan putusannya dari Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Padahal, menurut Mahfud, salinan putusan semestinya bisa langsung dimintakan kepada pihak PN Surabaya.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, DPR berkomitmen untuk mengawal kasus Ronald Tannur yang mendapatkan vonis bebas dari majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya sebaik mungkin dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap lembaga yudikatif. Dasco yang juga duduk di Komisi III DPR itu menegaskan kembali komitmen komisinya dalam
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto berharap Panglima TNI dan Kapolri tidak merotasi pejabat hingga Pilkada serentak 2024 selesai dilaksanakan. Alasannya, agar para pejabat bisa melakukan pengamanan Pilkada sesuai rencana dan anggaran yang telah dibuat. Namun, Hadi mengatakan permintaan tidak rotasi itu dikecualikan terhadap pejabat yang memang masuk usia pensiun. Tidak hanya
Sekretaris Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu’ti meminta pembentukan Panitia Khusus Angket Haji 2024 atau Pansus Haji di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bukan untuk kepentingan rivalitas politik semata. Dia menilai sejauh ini pelaksanaan ibadah haji 1445 Hijriah atau 2024 yang diselenggarakan pemerintah berjalan baik dengan sejumlah capaian dan
Anggota Komisi III DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah menyatakan bahwa pihaknya akan memanggil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Ramdhani untuk diminta penjelasannya terkait pernyataannya soal sosok berinisial T yang disebut sebagai aktor pengendali kasus judi online. Komisi III DPR RI, menurut dia, akan menggelar rapat dengan Benny
Rapat audiensi Komisi III DPR dengan keluarga almarhum Dini Sera Afrianti menghasilkan tiga kesimpulan terkait tindak lanjut terdakwa Ronald Tannur yang divonis bebas dalam kasus pembunuhan. Rapat audiensi dihadiri keluarga almarhum Dini yang didampingi kuasa hukum, Dimas Yemahura. Selain pimpinan Komisi III, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad juga hadir
Komisi Yudisial (KY) membuka ruang untuk menerjunkan tim investigasi setelah majelis hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis bebas terhadap Gregorius Ronald Tannur, terdakwa kasus pembunuhan. Meski tidak dapat mengomentari putusan pengadilan, KY menyoroti putusan tersebut dan paham jika akhirnya muncul gejolak di publik. Anggota sekaligus juru bicara KY, Mukti
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencari tahu sosok inisial T yang disebut sebagai pengendali judi online lewat pemanggilan Ketua BP2MI Benny Rhamdani pada Senin (29/7) besok. Sigit mengatakan hal itu diperlukan untuk membuat terang benderang sosok inisial T yang dalam beberapa waktu terakhir telah menghebohkan publik. Ia menjelaskan nantinya penyidik
Anggota Komisi III DPR Hinca Pandjaitan menilai, ada banyak hal yang perlu dipertanyakan dari putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan Gregorius Ronald Tannur dari kasus penganiayaan terhadap pacarnya. Hinca mengatakan, Komisi Yudisial (KY) harus mengusut putusan PN Surabaya tersebut, termasuk kemungkinan adanya kepentingan yang dilayani majelis hakim mengingat ayah Ronald
Setelah lebih dari dua bulan kebijakan pemberian izin pengelolaan tambang untuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan diterbitkan pemerintah, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah akan mengambil sikap. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan, PP Muhammadiyah akan memberikan sikap resminya terkait pengelolaan tambang pada 27-28 Juli 2024. Pengumuman itu akan digelar di
Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengungkapkan sosok inisial T sebagai pihak yang mengendalikan bisnis judi online di Indonesia. Benny mengatakan sosok T ini tak pernah tersentuh oleh hukum di Indonesia meski identitasnya telah diketahui. Benny bilang sosok inisial T ini terungkap setelah BP2MI melakukan penelusuran praktik
Tenaga Ahli Utama Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengingatkan agar semua pihak duduk bersama membicarakan baik-baik mengenai kontroversi revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Menurut Ngabalin, wacana prajurit TNI diperbolehkan terlibat dalam kegiatan bisnis mesti dibicarakan sejelas-jelasnya, baik itu dari sisi terminologi maupun etimologi.
