Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan dugaan pelanggaran etik penerimaan fasilitas menonton MotoGP di Mandalika tidak bisa diusut lagi. Kasus itu langsung tutup buku usai Lili Pintauli Siregar menyatakan mundur dari jabatan wakil ketua KPK. “Ketika sudah mundur sebagai pimpinan KPK maka terperiksa bukan lagi menjadi subjek (insan KPK) persidangan dimaksud,”
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk menyelidiki dugaan kasus gratifikasi Suharso Monoarfa. Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi. Dia mengatakan, penyelidikan berkaitan dengan dugaan penerimaan gratifikasi terkait pesawat jet pribadi. Dia melanjutkan, harta kekayaan Menteri Bappenas itu diduga mengalami kejanggalan saat menjadi menteri
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, dirinya tidak akan terburu-buru mengambil langkah untuk menonaktifkan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Irjen Ferdy Sambo usai kasus baku penembakan yang menewaskan Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Listyo sendiri telah membentuk tim gabungan khusus untuk mengusut
Kepolisian Negara Republik Indonesia menaikkan status dugaan kasus penyalahgunaan dana sosial di Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) dari penyelidikan ke penyidikan. “Update kasus penyelewengan dana Yayasan ACT. Perkara ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan,” ucap Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Senin 11
Lili Pintauli Siregar tiba-tiba mundur dari pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lili mundur tepat di hari sidang putusan etik yang digelar oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK untuk dirinya, pada Senin (11/7/2022). Sidang etik dilakukan terhadap Lili untuk menindaklanjuti laporan yang berisi dugaan Lili menerima gratifikasi dari Badan Usaha Milik Negara
Bhayangkara Dua (Bharada) E menembak Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat (J) di rumah dinas salah satu pejabat Polri di Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan pada Jumat, 8 Juli 2022. Anggota yang ditugaskan di Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri itu akan ditindak tegas jika terbukti bersalah. “Ya tentu ya, dalam hal
Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Amiruddin mengamati kasus kekerasan seksual kian bertambah. Ia mendesak para pelaku kekerasan seksual diganjar dengan hukuman maksimal dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Amiruddin mengamati peristiwa penangkapan terduga pelaku kekerasan seksual oleh polisi di Jombang yang sempat buron bertahun-tahun.
Pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ipi Maryati menyampaikan ada potensi bahaya dalam peredaran mata uang kripto. Kripto diyakini bisa menjadi sarana pencucian uang. Berdasarkan pengalaman KPK, modus pencucian uang selalu berkembang mengikuti zaman. Mata uang kripto diyakini bakal menjadi model baru pencucian uang yang
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memastikan maraknya kasus dugaan penyelewengan dana yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) bukan secara tiba-tiba. Informasi itu diklaim untuk melindungi hak masyarakat. “(Pengungkapan kasus ACT) bukan ujug-ujug (tiba-tiba) dan dasarnya sudah jelas,” kata Kepala Biro Humas PPATK M Natsir Kongah. Natsir mengatakan, PPATK hanya
Draft Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) sudah diserahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM kepada DPR. Sejumlah pasal siap dibahas untuk diresmikan menjadi KUHP. Pro kontra terus mengikuti selama pembahasan draft RKUHP ini, khususnya pasal yang mengatur tentang penghinaan terhadap lembaga negara, dan pemimpin negara. Pakar hukum pidana dari
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendukung penuh upaya paksa penangkapan terhadap tersangka kejahatan asusila Moch Subchi Azal Tsani alias Bechidi Pesantren Shiddiqiyyah Jombang, Jawa Timur. “LPSK mengapresiasi upaya paksa yang dilakukan Polda Jatim untuk menangkap Moch Subchi Azal Tsani,” kata Wakil Ketua LPSK Susilaningtias. Kasus kekerasan seksual yang dilakukan
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo memastikan bahwa lembaganya tidak akan melakukan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk menghidupkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam periode ini. “Menghadirkan PPHN melalui ketetapan MPR dengan perubahan terbatas UUD 1945 atau amendemen, kan selama ini dicurigai akan ditunggangi dan lain seterusnya, sehingga saat ini sulit
