Mahkamah Agung (MA) mengumumkan delapan calon hakim Ad Hoc yang bakal mengadili perkara Hak Asasi Manusia (HAM) berat tahun 2022. Para hakim yang dinyatakan lulus sampai seleksi tahap akhir diumumkan Panitia Seleksi (Pansel) melalui Surat Nomor 004/Pansel-HAM7/2022 tertanggal 25 Juli 2022. “Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc untuk Pengadilan HAM
Mabes Polri menetapkan empat orang sebagai tersangka terkait kasus pengelolaan dana Aksi Cepat Tanggap (ACT). Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomis Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri menetapkan Ahyudin (A), mantan Presiden ACT, dan Ibnu Khadjar (IK), Presiden ACT, sebagai tersangka. Dua tersangka lainnya Heriyana Hermain (HH) dan N Imam Akbari (NIA).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan menjemput paksa mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani H Maming jika yang bersangkutan tidak menghadiri panggilan kedua oleh tim penyidik. “Sesuai dengan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), dua kali dipanggil tidak hadir, ya, kami punya penyidik, penyidik juga punya kewenangan untuk menghadirkan yang bersangkutan
Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra, mengkritisi, gagalnya jemput paksa Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena ada kebocoran informasi. Padahal, Ricky tengah dalam proses pemeriksaan dugaan korupsi suap dan gratifikasi. Azmi mensinyalir, kaburnya Ricky menjadi bukti kian lemahnya KPK. Kebocoran informasi ini menunjukkan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah dua kali angkat suara dan memberikan peringatan terkait kasus penembakan terhadap Brigadir J yang terjadi di kediaman Kadiv Propam Polri nonaktif, Irjen Ferdy Sambo. Jokowi pertama kali membahas hal ini pada Selasa (11/7) atau sehari berselang setelah kasus penembakan itu terungkap ke publik. Kala itu,
Habib Rizieq Shihab (HRS) bebas bersyarat dari Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Polri, Rabu (20/7/2022). Tim kuasa hukum HRS, Aziz Yanuar mengatakan kliennya telah menjalani 2/3 masa tahanan sehingga berhak ikut program bebas bersyarat. Hal itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4471 K/Pid.Sus/2021 tertanggal 15 November 2021 yang telah berkekuatan
Mahkamah Konstitusi (MK) mewajibkan pemerintah untuk segera melakukan penelitian atas manfaat ganja medis bagi kesehatan. Perintah ini dikeluarkan MK usai menolak gugatan legalisasi ganja medis. Hal itu dinyatakan MK dalam putusan perkara nomor 106/PUU-XVIII/2020. MK menolak uji formil Undang-Undang Narkotika tentang pasal-pasal larangan penggunaan narkotika golongan I. “Mahkamah berpendirian agar
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pengujian formil Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) terhadap UUD 1945 yang diajukan sejumlah pihak. Adapun tiga perkara pengajuan formil yang ditolak, yakni perkara Nomor 25/PUU-XX/2022 yang diajukan oleh Abdullah Hehamahua. Lalu, perkara Nomor 36/PUU-XX/2022 yang diajukan oleh Guru Besar
Indonesia Police Watch (IPW) mengapresiasi kerja cepat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menonaktifkan Karo Paminal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan dan Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budhi Herdi Susianto dari jabatannya dalam kasus tewasnya Brigadir Yoshua alias Brigadir J. “Sudah saatnya penanggung jawab Tim Khusus Polisi Tembak Polisi,
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta Tim Gabungan Khusus, dan Polda Metro Jaya melakukan kerja cepat dalam pengungkapan, dan proses penyidikan insiden tembak-menembak di rumah Inspektur Jenderal (Irjen) Ferdy Sambo, eks Kepala Divisi (Kadiv) Propam Mabes Polri. Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, perintah cepat tersebut agar kasus
Komisi Pemberantasan Korupsi membantah rencana penangkapan Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak bocor. Menurut KPK, tersangka memang kerap mengindar dengan berbagai cara. “KPK memastikan isu lolosnya tersangka dari upaya penjemputan paksa oleh tim penyidik karena adanya kebocoran informasi adalah tidak benar,” kata plt juru bicara KPK Ali Fikri, Selasa, 19
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mendorong terbentuknya payung hukum bersama terkait penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif atau restorative justice (RJ). Sebab, mekanisme itu tidak hanya diatur oleh Kejaksaan, tapi juga lembaga hukum lain seperti Polri maupun Mahkamah Agung. Menurut Burhanuddin, saat ini belum ada keseragaman mengenai pendekatan RJ dalam sistem
