Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menilai perlu ada langkah tegas dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terhadap jajarannya yang terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Hal itu semata-mata untuk meraih lagi kepercayaan publik terhadap Korps Bhayangkara. Ma’ruf mencontohkan langkah tegas dapat dimulai dengan mendalami secara tuntas kasus judi daring yang
Baru-baru ini Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan mengatakan telah lama mengusulkan agar UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) diubah. Luhut pun menjelaskan tujuan UU TNI diubah supaya perwira aktif TNI dapat ditugaskan di kementerian/lembaga tanpa harus menunggu jadi purnawirawan atau dipurnawirawankan. Usulan
Aliansi BEM Nusantara meminta pemerintah segera mengganti KUHP produk kolonial dengan konstitusi yang lebih modern. Pemerintah kini memang tengah menggodok RKUHP pengganti KUHP yang digunakan saat ini yang merupakan peninggalan Belanda. “Jadi, RKUHP yang sedang digodok saat ini sudah cukup ideal dan merupakan produk hukum nasional yang perlu kita dukung
Kebijakan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dalam menertibkan administrasi agraria berhasil mengurai benang kusut pertanahan yang sudah lama berlangsung. kini, jutaan rakyat mendapat sertifikat yang menjadi dasar legalitas kepemilikan tanah mereka. Akademisi Universitas Cendana (Undana), Siprianus Suban Garak, mengatakan konflik agraria di tengah masyarakat perlahan bisa diredam. Sebab pemerintah hadir langsung
Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menyebut pihaknya akan mengajak organisasi masyarakat sipil untuk membahas Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Rencana, Komisi III DPR akan mengajak masyarakat membahas RKUHP dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU), di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (25/8) mendatang. Arsul menuturkan penyerapan aspirasi melalui RDPU
Anggota Komisi I DPR, Christina Aryani menyoroti temuan dugaan kebocoran data pribadi pelanggan IndiHome. Ia mengingatkan pemerintah agar serius memastikan keamanan data warga negaranya. Menurut Christina, hal tersebut dinilai penting bagi pemerintah, apalagi menjelang Presidensi G20 Indonesia yang salah satu isu prioritas pembahasannya terkait tranformasi digital dan ekonomi. “Kami menyayangkan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Rektor Universitas Lampung (Unila) Karonami (KRM) dan tiga orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait penerimaan calon mahasiswa baru tahun 2022. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron sangat menyayangkan adanya dugaan praktik suap tersebut karena telah mencoreng muruah dunia pendidikan. Sementara, Forum Rektor menyatakan
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, terkait Keppres Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu, merupakan sebuah perintah perundang-undangan. “Dulu MPR membuat perintah, kemudian ada Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR),” ujar Mahfud MD dalam siaran pers, Kamis (18/8/2022). Menurutnya, dalam penyelesaian permasalahan HAM pada masa lalu dilakukan melalui dua jalur,
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengajak semua pihak menaruh perhatian terhadap pengadilan pelanggaran HAM berat Paniai berdarah. Komnas HAM mengingatkan, peristiwa yang terjadi pada 2014 itu bukanlah kasus kejahatan biasa. “Kita mesti bersama menyadari bahwa pengadilan HAM Paniai adalah peristiwa hukum yang sangat penting. Ini bukan pidana main-main.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan jajarannya untuk meraih kembali kepercayaan masyarakat yang mulai menurun sejak insiden pembunuhan Brigadir J, dengan cara menghindari berbagai pelanggaran yang dapat mencoreng citra institusi. “Ini terkait dengan masalah kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri dan ini menjadi pertaruhan kita bersama. Oleh karena itu, hal ini
Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDIP Ahmad Basarah berharap pembentukan Panitia Adhoc yang akan menyusun substansi Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN) bisa bekerja dengan baik. Panitia Adhoc mampu membuat dokumen kenegaraan yang menjadi acuan Pemerintah dan DPR untuk merevisi Undang-Undang Nomor 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (UU RPJPN)
Publik yang diwakili Koalisi Masyarakat Sipil (Kontras) mempertanyakan Keputusan Presiden (Keppres) terkait Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu. Presiden Joko Widodo pun diminta untuk membatalkan pemberlakuan keppres tersebut, karena dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang (UU). “Kami mendesak Presiden membatalkan Keppres tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM
