Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengaku memiliki big data yang berbeda dengan yang dipunyai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Diketahui, keduanya sama-sama mengeklaim memiliki big data sebagai justifikasi untuk menunda Pemilihan Umum 2024. Pria yang akrab disapa Cak Imin itu juga mengeklaim bahwa
Komisi III apresiasi Polri yang telah mengungkap dugaan penipuan menggunakan sistem trading ilegal yang bernama binary option. Heru Widodo, anggota komisi III DPR RI, mendukung penuh langkah Polri untuk menuntaskan kasus ini hingga ke akarnya. Menurut Heru, laporan ribuan korban dugaan penipuan berbasis trading di aplikasi binomo ini harus dikawal
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan aset senilai Rp 24,27 miliar yang merupakan aset barang rampasan korupsi kepada empat institusi. KPK berharap, serah terima aset ini dapat memberi manfaat bagi lembaga yang bersangkutan sesuai tugasnya masing-masing dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Lembaga yang menerima hibah tersebut antara lain Kementerian
Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara wajib melaksanakan kewenangan yang diserahkan kementerian/lembaga paling lambat akhir 2022. Hal itu tertuang dalam Pasal 8 ayat (1) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kewenangan Khusus Otorita IKN. Pada ayat (2) beleid yang sama disebutkan, bila kewenangan yang diserahkan belum dapat dilaksanakan, maka kementerian/lembaga
Anggota Komisi III Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Sarifuddin Sudding meminta kejaksaan selektif dalam memilih perkara dengan pendekatan keadilan restoratif. Pasalnya, tak semua kasus pidana diselesaikan dengan mekanisme tersebut. Sementara itu, anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat Santoso mengapresiasi penerapan keadilan restoratif atau restorative justice dalam menyelesaikan perkara tindak
Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejakaan Agung Febrie Ardiansyah mengatakan pihaknya sedang menggodok kriteria baru dalam penuntutan pidana maksimal tindak pidana korupsi. Menurutnya, kriteria tersebut tidak hanya berpatokan pada jumlah hasil korupsi. “Tetapi yang terpenting, kira-kira di area mana yang dia korupsi, itu hukumannya harus dituntut berat,”
Isu reshuffle atau perombakan kabinet mengemuka pada awal Maret. Berdasarkan informasi yang disampaikan sejumlah politisi, Presiden Joko Widodo akan merombak kabinetnya pada akhir Maret ini. Namun, ternyata Presiden Jokowi dipastikan belum akan kembali melakukan perombakan atau reshuffle kabinet. Berdasarkan keterangan sumber Kompas.com dari lingkungan pemerintahan, saat ini jadwal reshuffle belum
Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Hariyono menjelaskan terdapat faktor yang saling berkaitan yang membuat seseorang terpengaruh ideologi terorisme. Di antaranya tingkat pendidikan rendah, merasa termarginalisasi, dan berujung pada ketidakpuasan. Sehingga mudah terprovokasi dengan ujaran-ujaran kebencian. Terlebih doktrin yang dibungkus dengan ajaran agama yang keliru kerap dikaitkan. Guru Besar
Pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari, meminta Anwar Usman melepaskan jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Permintaan disampaikan menyusul rencana Usman menikah dengan Idayati, adik Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Bagaimanapun, kata Feri, Ketua MK akan menyidangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan Presiden dan kepentingan politik presiden Jokowi. Misalnya
Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiayati menjadi tersangka pencemaran nama baik Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. Anggota Komisi III DPR Habiburokhman mendorong kasus ini tetap dalam koridor restorative justice. Habiburokhman mendorong pihak Haris-Fatia dan Luhut berinisiatif mencari solusi damai agar proses hukum hanya dilaksanakan dalam konteks ultimum
Terbengkalainya pembahasan revisi UU ITE dan RUU lain yang dibutuhkan publik mencerminkan pembentuk UU cenderung hanya menjadikan RUU itu sebatas komoditas politik untuk menarik simpati publik. Setidaknya ada tiga rancangan undang-undang (RUU) yang pembahasannya kini mengkrak di DPR. RUU itu adalah revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan
Komisi Pemberantasan Korupsi membentuk satuan tugas untuk mengawasi pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Dengan begitu, diharapkan potensi penyimpangan dalam pembangunan ibu kota negara baru tersebut dapat diminimalkan. Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono, didampingi Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe, datang ke Gedung KPK, Jakarta, Senin (21/3/2022). Kehadiran
