Pemerintah mengeklaim sudah mengantongi identitas peretas data Bjorka. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut, belum ada data rahasia negara yang bocor oleh bjorka. Menko Polhukam menilai motif bjorka membocorkan data adalah faktor ekonomi dan politik. Untuk itu pemerintah meminta masyarakat tetap tenang. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G
Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari mengatakan, tidak lazim seseorang yang sudah menjabat sebagai presiden lantas menjadi wakil presiden pada periode berikutnya. Menurut Feri, mantan presiden tersebut bakal kehilangan nama baik jika lantas menjadi wapres. Pernyataan ini menanggapi wacana Presiden Joko Widodo mencalonkan diri sebagai wapres pada Pemilu 2024. Menurut
Kejaksaan Agung membuka peluang untuk menggabungkan dua perkara yang saat ini membelit mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Irjen Ferdy Sambo dalam satu persidangan. Sebab, dua tindak pidana yang disangkakan terhadap Sambo masih dalam satu rangkaian perisitwa. “Itu bisa digabungkan dalam satu surat dakwaan berdasarkan kewenangan dari
Mantan Hakim Agung Gayus Lumbuun menilai, majelis hakim yang memutuskan sebuah perkara dapat memberi pidana tambahan berupa tidak adanya remisi ataupun pembebasan bersyarat (PB) kepada seseorang yang akan dihukum. Hal itu dapat dilakukan hakim terhadap kasus kejahatan luar biasa atau extraordinary crime seperti kasus korupsi, terorisme, dan narkotika. Pidana tambahan
Ketua Komisi Hak Asasi Manusia, Ahmad Taufan Damanik mengungkapkan bahwa pihaknya menduga bahwa Ferdy Sambo mempunyai masalah kejiwaan hingga melakukan pembunuhan kepada Nofriyansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Masalah kejiwaan yang dimaksud adalah adanya sifat superpower yang dimiliki Ferdy Sambo karena mempunyai jabatan sebagai Kadiv Propam Polri dan juga Ketua
Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian mengatakan klasifikasi serangan siber berupa pencurian data, seperti yang dilancarkan peretas Bjorka masuk dalam kategori intensitas rendah. “Kalau dilihat dari kategori atau klasifikasi serangan yang bersifat pencurian data itu masih intensitas rendah sebenarnya,” kata Hinsa di Kantor BSSN, Depok, Jawa Barat,
Komnas HAM dan Komnas Perempuan secara resmi menyerahkan hasil investigasi dan rekomendasi kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat ke pemerintah melalui Menko Polhukam, Mahfud MD. Penyerahan laporan itu dilakukan di kantor Kemenko Polhukam, Senin (12/9) siang. Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, mengatakan yang diserahkan ialah laporan resmi milik Komnas HAM
Praktisi keamanan siber Pratama Dahlian Persadha menilai jika kasus kebocoran data di Indonesia terus terjadi maka bisa menurunkan tingkat kepercayaan di mata negara lain. “Bila ini (kebocoran data) terus terjadi maka ketidakpercayaan dunia internasional kepada Indonesia akan meningkat,” kata Pratama saat dihubungi Kompas.com, Senin (12/9/2022). “Padahal Indonesia kini ‘pemimpin’ G20,
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan dirinya untuk membentuk tim khusus untuk menangani kebocoran data pribadi dan institusi pemerintah oleh peretas Bjorka. Johnny menyampaikan hal ini usai dipanggil Jokowi ke Istana Negara hari ini. Menurut Johnny G Plate, tim khusus yang terdiri
Wakil Kepala Badan Ekosistem Ekonomi Digital Kadin Indonesia Bidang Kebijakan Publik Zacky Zainal Husein berharap Pemerintah melibatkan pelaku industri dalam menyusun aturan turunan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) setelah disahkan. Pelaku usaha digital, lanjut Zacky, memerlukan waktu untuk membangun kesiapan di internal. Berdasarkan riset dari Indonesia Services Dialogue
Kebenaran dugaan peretasan surat dan dokumen Presiden oleh Bjorka di forum Breached harus dapat dipastikan kembali pemerintah sekaligus melakukan tindakan tegas dalam melakukan perlindungan data agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Pernyataan ini disampaikan anggota Komisi I DPR Rizki Natakusumah saat dihubungi, Minggu (11/9). “Sangat disayangkan peretasan data pribadi seolah
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mengancam para anggotanya yang melakukan pelanggaran dalam penanganan masalah. Salah satu ancamannya yaitu langsung dicopot sebagai anggota Polri. Kata Sigit, pelanggaran-pelanggaran itu tidak hanya mencederai rasa keadilan bagi masyarakat. Tapi juga dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Ketegasan ini disampaikan Jenderal Sigit, karena sangat
