Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan keikutsertaan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firli Bahauri ke kediaman tersangka kasus korupsi Gubernur Papua, Lukas Enembe. Pada agenda tersebut, banyak pihak termasuk ICW menilai langkah yang dilakukan Firli tersebut cukup dilakukan penyidik dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) saja. Kurnia mengatakan, berdasarkan Undang-Undang KPK baru yang
Sidang kasus dugaan pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J kembali digelar hari ini, Senin (7/11). Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menggelar sidang dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi untuk terdakwa Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E, Bripka Ricky Rizal atau Bripka RR dan Kuat Ma’ruf. Majelis hakim memutuskan
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut perang bintang sedang terjadi di tubuh Polri. Mahfud berkata sejumlah jenderal sedang membuka kartu jenderal lainnya. Ia memberi perhatian khusus terhadap hal ini. “Isu perang bintang terus menyeruak. Dalam perang ini, para petinggi yang sudah berpangkat bintang saling
Peneliti bidang kepolisian dari Institut for Security and Strategic Studies (ISSES) Bambang Rukminto mengatakan, Polri sudah mesti meninggalkan tradisi kolot yang tentang kepatuhan bawahan uang tidak bisa menolak perintah atasan. Pernyataan itu disampaikan Bambang menanggapi dalih sejumlah mantan anak buah Ferdy Sambo yang saat ini menjadi terdakwa dalam kasus dugaan
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebutkan bahwa tidak ada politisasi terhadap kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menyeret nama Gubernur Papua Lukas Enembe. Firli menyebutkan bahwa hal ini murni peristiwa pidana. “Kita ingin sampaikan ini adalah proses hukum. Satu hal yang perlu kita ingat, tidak ada proses lain
Mantan Hakim Asep Iwan Iriawan mengatakan, permintaan maaf yang disampaikan oleh terdakwa dugaan pembunuhan berencana Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi di depan orangtua Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat tidak menjadi alasan meringankan hukuman bagi keduanya. Asep juga menyoroti soal pernyataan Sambo yang tetap berkeras dia marah dan menghabisi Yosua
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi akan menemui Gubernur Papua Lukas Enembe pada Kamis siang ini. Pertemuan akan berlangsung di rumah pribadi Lukas di Koya Tengah, Jayapura. Kapolda Papua menuturkan bahwa Gubernur Lukas Enembe sudah menyatakan kesiapannya untuk menerima tim dan dokter KPK. Menurut dia, dokter independen dari Ikatan Dokter Indonesia
Pihak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan, terdapat pelanggaran HAM dalam tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 lalu yang menewaskan sedikitnya 135 orang. Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan, tragedi Kanjuruhan terjadi karena tata kelola yang tidak menghormati keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan pertandingan sepak bola. Hal ini merupakan
Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan menteri tak harus mundur dari jabatan saat mencalonkan diri sebagai presiden. Amar tersebut tercantum dalam Putusan Nomor 68/PUU-XX/2022 yang dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang digelar di Ruang Sidang Pleno MK, pada Senin, 31 Oktober 2022. Dalam Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengkritik langkah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN) yang mengatur soal Komponen Cadangan (Komcad). Koalisi sipil menilai MK tidak konsisten antara pertimbangan dengan putusan yang diambil. Dalam pertimbangannya,
Kuasa hukum keluarga Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak bakal melaporkan asisten rumah tangga (ART) Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi yang bernama Susi ke pihak Kepolisian. Kamaruddin menilai, Susi telah memberikan keterangan palsu saat dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) sebagai saksi untuk terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan judicial review perkara Undang-undang Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UU PSDN) pada 30 Oktober 2022. MK menyatakan seluruh dalil pemohon tidak bertentangan dengan UUD 1945. Peneliti Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan (Imparsial) Hussein Ahmad menilai bahwa
