Kejaksaan Agung menyiapkan opsi menggugat pelaku peredaran obat sirop tercemar zat kimia berbahaya yang diduga kuat sebagai penyebab kejadian gagal ginjal akut pada anak di Indonesia. Secara pidana, Kejaksaan Agung mendukung percepatan penegakan hukum agar ada kepastian dan manfaat bagi masyarakat. Ketut menjelaskan, opsi perdata ini bisa dilakukan apabila perkara
Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis mendorong agar pemerintah bertanggung jawab terhadap perlindungan data pribadi masyarakat. Pasalnya, peretas Bjorka kembali beraksi dengan menjual 3,2 miliar data pengguna PeduliLindungi. Sementara itu, Anggota Komisi I DPR Fraksi Golkar Christina Aryani mengatakan, dengan disahkannya UU PDP sudah disahkan, semestinya pemerintah harus menjaga
Keluarga korban ingin Tragedi Kanjuruhan ditetapkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. Pendamping Tim Gabungan Aremania sekaligus Sekjen Federasi KontraS Andy Irfan menyampaikan keinginan keluarga korban itu saat di Komnas HAM. “Serangan itu bukan secara impulsif tapi sistematis,” kata Andy di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat pada Kamis (17/11).
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta Mahkamah Agung (MA) memperbaiki diri pascapenetapan dua hakim agung sebagai tersangka kasus dugaan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menyatakan, tidak ada institusi yang sempurna. Namun, menurutnya, lembaga penegak hukum seperti MA dan Polri harus memperbaiki internalnya. Ia menerangkan, tugas DPR
Bareskrim Polri bakal mengumumkan tersangka terkait dugaan pidana dalam kasus gagal ginjal akut progresif atipikal (GGAPA), pada Kamis (17/11) hari ini. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Pipit Rismanto memastikan pihaknya telah mengantongi tersangka dalam kasus tersebut usai melakukan gelar perkara kemarin. Kendati demikian, dirinya enggan membeberkan lebih lanjut
Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar menilai, saat ini pemerintah tengah memasuki periode krusial dalam penanganan kasus kebocoran data pribadi. Pasalnya, meski Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sudah ada, namun aturan turunannya belum rampung sepenuhnya. Termasuk dalam hal ini, aturan terkait pembentukan lembaga pengawasan data
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebut fenomena korupsi di Indonesia bak gunung es. Masih lebih banyak kasus yang belum dibongkar. “Tindak pidana korupsi yang berhasil dibongkar baru 20 persen saja,” kata Firli dalam sambutannya di Forum Penguatan Integritas Perguruan Tinggi, Hotel Alana, Sleman, DIY, Selasa (15/11). Menurut Firli,
Penangkapan terhadap Hakim Agung Sudrajad Dimyati adalah puncak gunung es dari sengkarut penanganan perkara di Mahkamah Agung. Setelah Dimyati, ketua kamar pidana Mahkamah Agung Gazalba Saleh turut ditetapkan tersangka. Rentetan peristiwa Operasi Tangkap Tangan (“OTT”) dengan penetapan tersangka Gazalba adalah rangkaian peristiwa yang berbeda. Keduanya, sama-sama memainkan peran sebagai hakim
Anggota DPR RI dari Dapil Papua Barat, Rico Sia, terus mendesak pimpinan DPR RI untuk segera mengagendakan pengesahan RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi UU. Ia menegaskan pimpinan DPR tidak boleh menunda proses legislasi yang telah selesai dan disepakati di alat kelengkapan dewan (AKD). Bakal UU untuk daerah otonomi
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menetapkan konflik agraria jadi salah satu dari sembilan prioritas kerja yang akan dikerjakan dalam enam bulak kedepan. Komisioner Komnas HAM bidang Pengkajian dan Penelitian Saurlin P Siagian mengatakan, konflik agraria ini diangkat karena merupakan masalah bersama yang sedang terjadi di Indonesia. Dia mengatakan,
Mahkamah Agung (MA) merespons adanya dua hakim agung yang jadi tersangka kasus korupsi penanganan perkara di MA. Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Andi Samsan Nganro menuturkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang lebih mengetahui terkait kasus yang menimpa dua hakim agung.MA menegaskan akan menghormati proses penyidikan dan proses hukum yang
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membuka penyelidikan baru terkait dugaan penambangan batu bara ilegal di Kalimantan Timur, seperti yang disampaikan mantan anggota Satuan Intelkam Polresta Samarinda Ismail Bolong yang menyebut nama Tan Paulin dan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto. Namun, KPK sifatnya menunggu pengaduan dari masyarakat. “Tentu diawali laporan ya. Silakan
