Sejumlah mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang diberhentikan akibat tak lolos tes wawasan kebangsaan menggugat pimpinan KPK hingga Presiden Joko Widodo ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Mereka berdalih tindakan para tergugat yang tidak menjalankan rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia melawan hukum. Dalam gugatannya,
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan empat pesan bagi jajaran TNI dan Polri, yaitu jangan undang penceramah radikal, harus menguasai teknologi digital, tidak ikutan berdebat soal perpindahan ibu kota negara, berdisiplin tinggi (di TNI dan Polri tidak ada demokrasi). Presiden mengatakan, aparat TNI dan Polri tidak bisa ikut dalam urusan demokrasi.
Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan TNI dan Polri harus tegak lurus dan konsisten menjaga negara. Oleh karena itu, ia memaklumi jika Presiden Joko Widodo geram lantaran ada personel institusi keamanan yang menolak pemindahan ibu kota secara terang-terangan di ruang publik. Menurutnya, arahan tegas dalam Rapat Pimpinan TNI
Direktur Tindak Pidana Korupsi (Dirtipidkor) Bareskrim Polri, Brigjen Cahyono Wibowo mengatakan masyarakat tidak perlu takut melapor adanya dugaan tindak pidana korupsi, karena peran serta masyarakat dilindungi dalam undang-undang. Hal ini disampaikan Cahyono terkait dengan kasus Nurhayati, Kepala Urusan Keuangan Desa Citemu yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi dana
Pemerintah melakukan serangkaian audiensi untuk menampung masukan dari berbagai elemen terkait revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua. Sejauh ini, opsi revisi yang mengerucut adalah melonggarkan syarat pencairan JHT, menunda masa berlaku Permenaker Nomor 2 Tahun 2022, atau mencabutnya
Wacana penundaan pemilu ini mendapat respons publik yang beragam. Ada yang sepakat, ada pula yang menolak, namun hanya bermuara pada argumentasi politik dan ekonomi. Padahal, pemilu merupakan agenda kenegaraan yang fundamental. Maka, wacana ini seharusnya diposisikan dari perspektif hukum ketatanegaraan. Sehingga, penolakan dan kesepakatan atas wacana ini berkepastian hukum dan
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, status tersangka Kepala Urusan Keuangan Desa Citemu, Cirebon, Jawa Barat, Nurhayati akan segera dicabut atau tidak dilanjutkan. Mahfud menunggu keputusan dari koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan. Pencabutan status tersangka itu, kata dia, hanya menantikan keputusan perihal persoalan teknis,
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengakui adanya permasalahan yang muncul di masyarakat sebagai ekses Program Strategis Nasional (PSN). Salah satunya kasus kekerasan yang menimpa warga Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah yang menolak tambang andesit demi pembangunan Bendungan Bener. Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mendesak Presiden Joko
Adopsi penggunaan sistem komputasi awan atau cloud di institusi layanan publik mengalami tren peningkatan, meski masih muncul kekhawatiran keamanan siber. Regulasi mengenai perlindungan data pribadi yang sekarang beredar dinilai belum memberikan kepastian hukum. Selain berpedoman pada regulasi dari pemerintah pusat, setiap instansi layanan publik pemerintahan disarankan perlu membuat regulasi internal
Dalam perspektif Rusia, operasi militer yang dilancarkan adalah dalam rangka kerja sama pertahanan antara Rusia dengan dua Republik yang baru saja mendapatkan pengakuan dari Rusia atas kemerdekaan dari Ukraina yaitu Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhanks”. Ujar Hikmahanto Juwana. Presiden Putin mengendalikan operasi militer tersebut berdasarkan Pasal 51 Piagam
Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti kasus Nurhayati, seorang pelapor kasus korupsi yang justru ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat hukum. Kasus ini menjadi sorotan karena upaya masyarakat memberantas korupsi justru berbalik menjadi pentersangkaan. Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana menilai upaya perlindungan terhadap pelapor tindak pidana korupsi harus menjadi perhatian publik. Sebab, pemolisian
Transformasi masyarakat dapat dimulai melalui pengembangan kota. Menurut Presiden Joko Widodo, hal itu juga akan diwujudkan melalui pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur. Guna mewujudkan IKN Nusantara ini, Presiden telah menandatangani Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN). Dalam
