Tim khusus Bareskrim Polri kembali memeriksa istri mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri Irjen Ferdy Sambo, Putri Candrawathi serta asisten rumah tangganya, Susi, menggunakan lie detector pada Selasa, 6 September 2022. Pemeriksaan dengan cara itu dimaksudkan untuk melihat tingkat kejujuran Putri dan Susi dalam memberi keterangan. Direktur Tindak
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan pihaknya mendalami kemungkinan kerugian negara pada penyelidikan kasus Formula E. Alex mengatakan tim KPK belum menerima informasi terkait tindak pidana suap dalam kasus ini. “Ketika ada peraturan yang dilanggar atau penyalahgunaan kewenangan, apakah ada kerugian negara, kan begitu,” ujar Alex di
Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan melantik Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Rabu (7/9/2022). Sumber Kompas.com dari pemerintahan mengatakan, pelantikan digelar pukul 13.30 WIB. Adapun Abdullah Azwar Anas dikenal luas oleh publik sebagai Bupati Banyuwangi yang menjabat sejak
Anggota polisi menembak seorang polisi terjadi di Lampung. Aipda A Karnain (39 tahun), anggota Polsek Way Pengubuan Polres Lampung Tengah, ditembak rekan sesama polisi dan bertugas yang sama Aipda Rudy Suryanto (41) pada Ahad (4/9/2022) malam. Korban meninggal dunia dengan luka tembak di dada sebelah kiri. Kabid Humas Polda Lampung
Tim khusus (Timsus) Polri mendalami isu ataupun dugaan keterlibatan tiga kepala kepolisian daerah (kapolda) terkait kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Selain itu, Timsus Polri juga mendalami adanya komunikasi antara para kapolda dengan mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. “Nanti didalami ya (terkait komunikasi Sambo dengan
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyari menyatakan, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) sudah selesai dibahas oleh Panitia Kerja (Panja) DPR RI. Rencananya, rancangan itu akan dibahas dalam Rapat Kerja (Raker) bersama pemerintah pada Rabu (7/9/2022), sebelum dibawa ke pengambilan keputusan tingkat II dalam Rapat Paripurna.
Deputi V Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah berulang kali menyatakan bahwa masa jabatan hanya berlangsung selama dua periode. Sehingga tidak ada wacana lain untuk meneruskannya. “Tidak ada perpanjangan jabatan, tidak ada penundaan pemilu, (Presiden Jokowi) juga tidak tiga periode. Hanya dua periode jabatan,” ujar
Pakar hukum dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) soal dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J terhadap istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Candrawathi di Magelang bisa membantu Polri mengungkap kasus tersebut. “Agar dapat membantu mengembangkan pemeriksaan kasusnya dan tidak mustahil akan
Tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi mengalami kenaikan dalam dua bulan terakhir. Dalam rilis survei terbaru yang digelar oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 13-21 Agustus 2022, tingkat kepuasan terhadap Jokowi mencapai 72,3 persen. “Tingkat kepuasan terhadap Presiden ada peningkatan selama enam bulan terakhir. Itu tingkat kepuasan masyarakat dari 66
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate meminta masyarakat berhati-hati dalam menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK untuk mencegah kebocoran data pribadi. Johnny mengingatkan, NIK hanya diberikan untuk keperluan yang benar-benar bisa dipercaya dan dibutuhkan. “Sehingga harus ada tanggung jawab kita untuk jaga NIK kita sendiri,” kata Johnny, dikutip
Pakar Siber dari Lembaga Riset Siber Indonesia CISSRec Pratama Dahlian Persadha menyinggung rentetan kebocoran data yang terjadi di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Mulai dari data perusahaan baik negara maupun swasta seperti PLN, Indihome, hingga terbaru dugaan kebocoran 1,3 miliar data registrasi kartu SIM masyarakat di Indonesia. Pratama pun mengatakan,
Pemerintah menargetkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua bisa tuntas di bulan Oktober. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengatakan penerbitan Perppu dilakukan sebagai dasar hukum pelaksanaan Pemilu di 3 povinsi baru di Papua. “Selesai sebelum Oktober. Sederhana hanya lampira I,
