Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) meminta Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) membangun sistem mencegah korupsi di dunia peradilan. PBHI tak ingin marwah peradilan tercoreng karena ulah segelintir orang. Pernyataan itu disampaikan PBHI merespons KPK yang menambah daftar tersangka Hakim Yustisi di MA berinisial EY. Dia menjadi
Dua tersangka Tragedi Kanjuruhan Malang yakni Panitia Pelaksana (Panpel) Arema Abdul Haris dan Security Officer Suko Sutrisno berharap segera dibebaskan dari tahanan. Mereka meminta itu karena Direktur Utama PT Liga Indonesia Bersatu (PT LIB) Akhmad Hadian Lukita yang juga tersangka sudah dibebaskan dari tahanan. “Ada enam tersangka. Tiga diantaranya adalah
Mabes Polri menerbitkan empat surat telegram rahasia (STR) terkait rotasi jabatan di lingkungan korps Bhayangkara. Adapun empat STR tersebut adalah Nomor ST/2774/XII/KEP./2022 yang isinya soal rotasi 21 personel, Nomor ST/2775/XII/KEP./2022 soal rotasi 162 personel, Nomor ST/2776/XII/KEP./2022 soal rotasi 374 personel, dan Nomor ST/2777/XII/KEP./2022 soal rotasi 147 personel. Dari empat STR
Anggota Komnas HAM, Anis Hidayah menegaskan pentingnya tugas pemajuan HAM yang diampu oleh lembaganya. Hal ini menyusul kasus pelanggaran HAM yang terus terjadi sepanjang tahun. Anis mengungkapkan, Komnas HAM rutin mendapat pengaduan dari masyarakat. Mereka menaruh harapan besar kepada Komnas HAM. Anis menuturkan, untuk menjawab berbagai tantangan pemajuan HAM ke
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang memanggil Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Dardak usai penggeledahan di ruang kerja keduanya. “Siapapun pasti akan dipanggil sebagai saksi sepanjang diduga mengetahui dugaan perbuatan para tersangka sehingga menjadi makin terang dan jelas,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri
Presiden Joko Widodo memberikan isyarat segera menghentikan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Menurut Presiden, ada kemungkinan pada akhir 2022 ini pemerintah akan memberhentikan kebijakan PPKM yang sudah berlangsung sejak 2021 lalu. Hal tersebut mengingat situasi pandemi di Tanah Air yang saat ini terus membaik. Selain itu, kasus harian Covid-19
Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan, jika menginginkan penindakan hukum seperti operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ingin dikurangi, maka seharusnya upaya pendidikan dan pencegahan korupsi harus diperkuat dan dilakukan lebih giat. Menurut Ma’ruf, menggiatkan pendidikan dan pencegahan mesti dilakukan dengan tujuan tidak ada praktik korupsi yang bisa ditindak
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengantongi informasi adanya interaksi antara Dodi W Leonard Silalahi, seorang jaksa fungsional pada Direktorat Pelanggaran HAM Berat pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus ( Jampidsus ) dengan salah satu pejabat Mahkamah Agung (MA). Untuk mengonfirmasi hal ini, penyidik KPK memeriksa Dodi. Berdasarkan informasi yang dikantongi
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata membenarkan keberadaan mafia hukum. Pernyataan ini disampaikan Alexander Marwata saat menanggapi beberapa dugaan suap pengurusan perkara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana dan Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa Makassar di Mahkamah Agung (MA). Menurut Alex, sebenarnya keberadaan mafia hukum tidak hanya di lingkungan
Laksamana Yudo Margono telah resmi menjabat sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Serah terima jabatan digelar pada Selasa (20/12) kemarin di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Yudo akan menjadi Panglima TNI dengan masa jabatan tersingkat setelah Andika yang mengemban tugas itu selama 13 bulan. Ia akan memasuki masa pensiun
Sejumlah hakim agung dan pegawai Mahkamah Agung (MA) ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan suap penanganan perkara. Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mengaku, tidak memiliki resep atau solusi untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali. Meski demikian, Boyamin menyebut, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh MA untuk
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan bahwa pemerintah tidak akan pernah menutup kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat masa lalu. Mahfud menyebutkan, kasus pelanggaran HAM berat masa lalu merupakan proses yudisial yang tidak bisa dihapus. Menurut Mahfud, tinggal bagaimana Komnas HAM dan Kejaksaan
