Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan pihaknya membutuhkan kepastian berkaitan dengan sistim proporsional tertutup atau terbuka yang akan diimplikasikan dalam Pemilu. Komisioner KPU RI, Idham Holik mengatakan kepastian sistim pemilu ini diperlukan KPU mengingat implikasinya nanti tak hanya untuk parpol semata. Lebih dari itu, kepastian sistim pemilu juga berkaitan dengan
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan TNI dan Polri untuk menjaga keberlangsungan hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam di dalam negeri. “Tugas TNI, Polri adalah menjaga agar namanya industrialisasi, hilirisasi itu berjalan dengan baik di lapangan, tidak terjadi gangguan-gangguan,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan setelah menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) TNI
Mahkamah Konstitusi (MK) akan kembali menggelar sidang lanjutan pengujian materiil Undang-Undang No.7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) mengenai sistem proporsional terbuka, di Gedung MK, Jakarta, Kamis (9/2) pukul 10.00 WIB. Pada sidang tersebut, Mahkamah akan mendengarkan pihak terkait dalam pengujian Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat
Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI), kembali menyosialisasikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah disahkan pada 2 Januari 2023 sebagai UU Nomor 1/2023 Tentang KUHP Kali ini Mahupiki bekerja sama dengan Universitas Negeri Papua (Unipa) guna mengedukasi masyarakat secara lebih luas. Rektor Unipa, Dr Meky Sagrim SP M
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Gerard Plate menyatakan siap memenuhi panggilan Kejaksaan Agung (Kejakgung) untuk diperiksa terkait kasus dugaan korupsi BTS 4G BAKTI Kemenkominfo. Namun, kemungkinan dirinya tak dapat hadir sesuai jadwal yang ditentukan tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pada hari ini, Kamis (9/2). Johnny
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin memastikan penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan tower base transceiver station atau korupsi BTS di Badan Aksesbilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika akan terus dikembangkan. Burhanuddin membuka peluang untuk memeriksa Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate. Burhanuddin pun menyebut satu tersangka baru juga
Pemerintah menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja masih relevan untuk diberlakukan. Pasalnya, ungkap Wakil Presiden Ma’ruf Amin, saat ini Indonesia masih menghadapi ancaman resesi ekonomi dunia. Bagi Ma’ruf, keberadaan Perppu tersebut hanya sebagai back-up pemerintah untuk menghadapi berbagai ancaman tersebut. Apabila langkah tersebut dinilai bermasalah, pemerintah menunggu respon
Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya dan aparat penegak hukum untuk melakukan berbagai langkah perbaikan setelah Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia anjlok. Ia meminta seluruh jajaran pemerintahan, baik di pusat maupun daerah, agar memperbaiki sistem administrasi pemerintahan dan sistem pelayanan publik yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Jokowi juga mengingatkan aparat penegak
Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal Polri memulai penyelidikan baru kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya. Bareskrim memanggil sejumlah saksi untuk diminta keterangan dan klarifikasi. Whisnu menambahkan saksi-saksi yang diperiksa, diantaranya para korban, pengurus, serta anggota Indosurya Inti Finance. Selain meminta keterangan saksi, penyidik juga melakukan penyelidikan dengan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan jajarannya dari Menko Polhukam Mahfud MD, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Ketua KPK Firli Bahuri membahas penurunan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut, penurunan IPK dari sebelumnya berada di
Gagasan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo alias Jokowi maupun penundaan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 kembali mencuat. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD sebelumnya menyebut pemerintah tidak bisa menghalangi aspirasi perpanjangan masa jabatan Presiden, kendati telah menyiapkan kebutuhan Pemilu 2024. Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Benny
Anggota Komisi III DPR sekaligus Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid mengaku tidak mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas anjloknya indeks persepsi korupsi (IPK) ke angka 34. Sebagai informasi, IPK atau corruption perceptions index (CPI) mengukur persepsi korupsi di sektor publik. CPI dirilis oleh Transparency International Indonesia (TII) dengan mengurutkan
