Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil jajak pendapatnya tentang pandangan masyarakat terkait pemberantasan korupsi saat ini. Hasil survei mendapati bahwa tren pemberantasan korupsi dalam satu tahun terakhir terus memburuk. Berdasarkan hasil survei, sebesar 37,6 masyarakat menilai pemberantasan korupsi berjalan dengan buruk pada Juli 2021 sedangkan 27,4 persen menilai baik.
Presiden Joko Widodo buka suara terkait isu perombakan kabinet yang berembus beberapa hari terakhir. Jokowi mengatakan belum akan melakukan reshuffle dalam waktu dekat. “Belum,” ujar Jokowi di Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (8/6). Kabar terkait bongkar pasang menteri mencuat setelah Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyinggung perihal tersebut beberapa waktu lalu. “Nanti
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi enggan berkomentar soal kabar reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Dia pun menyerahkan sepenuhnya keputusan reshuffle kabinet kepada Presiden Jokowi. Lutfi juga tidak berkomentar soal menilai dirinya sendiri atas penanganan minyak goreng. “Jadi saya serahkan sama beliau lah,” kata dia. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno memberikan kode atas
Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi akan menerapkan sosialisasi Pancasila dengan cara-cara yang lebih modern. Tujuannya jelas untuk merangkul generasi milenial, Z dan alpha yang akan mendominasi populasi di Indonesia. Demikkan disampaikan Yudian Wahyudi selepas dilantik Presiden Joko Widodo sebagai kepala BPIP periode 2022-2027 di Istana Negara, Jakarta,
Kepolisian telah menetapkan pimpinan tertinggi Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Hasan Baraja sebagai tersangka terkait provokasi, ujaran kebencian, dan penyebaran berita bohong yang menyebabkan keonaran, serta menganut paham yang bertentangan dengan Pancasila. Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan berdasarkan pemeriksaan dan bukti yang dikumpulkan, Khilafatul Muslimin akan
Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur banyak mendapatkan apresiasi masyarakat. Kehadirannya mampu mengurai persoalan kepadatan penduduk. Demikian diungkapkan Ketua Badan Kajian Pancasila dan Kenegaraan Universitas Mulawarman Ahmad Naelul Abrori yang juga Ketua Panitia Seminar Ibu Kota Negara bertajuk Negara
Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono merespons adanya gugatan masyarakat sipil terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi soal kelangkaan minyak goreng di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Sebelumnya, gugatan diajukan oleh Sawit Watch bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil pada Kamis, 2 Juni 2022. Selain Jokowi, mereka juga menggugat
BEM Nusantara menggelar kegiatan temu nasional ke-XIII, di Yogyakarta. Kegiatan ini dihadiri oleh ratusan mahasiswa dari ratusan universitas di Indonesia. Kegiatan ini bertema BEM Nusantara Sebagai Inkubasi Pemimpin Bangsa yang Ideal Berlandaskan Nilai Pancasila Guna Menjawab Tantangan Era Society 5.0. Pembicara dalam kegiatan ini selaku Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Kejaksaan memutuskan untuk mengambil upaya hukum kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memangkas mayoritas hukuman terhadap terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana investasi PT ASABRI (Persero). “PU (Penuntut Umum) menyatakan akan melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan Pengadilan Tipikor pada PT DKI Jakarta tersebut,” kata Kasipenkum
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) meminta Ombudsman RI agar segera mengambil tindakan terhadap Menteri Dalam Negeri terkait dugaan maladministrasi penjabat (Pj) kepala daerah dalam pengangkatan penjabat kepala daerah (Pj Kdh). Hal itu merespons pernyataan Kemendagri yang mengaku siap untuk memberikan penjelasan kepada Ombudsman. “Kami berharap Ombudsman
Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Soesatyo mendorong para wakil rakyat menanamkan semangat Pancasila di dalam kebijakan-kebijakan publik yang mereka lahirkan. Jika hal tersebut dilakukan, menurutnya, berbagai peraturan yang ada akan menjadi alat yang ampuh dalam membumikan ideologi bangsa. Itu sekaligus akan menjadi solusi
Pemerintah akan membentuk tim lintas kementerian dan lembaga untuk menangani kasus pertanahan yang sudah divonis. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, upaya penanganan kasus tanah yang sudah divonis akan diawali dengan penerbitan peraturan pemerintah (PP). Dalam penanganan kasus pertanahan tersebut, Mahfud telah menggelar rapat
