KEGIATAN

Survei: Tren Pemberantasan Korupsi Terus Memburuk

Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil jajak pendapatnya tentang pandangan masyarakat terkait pemberantasan korupsi saat ini. Hasil survei mendapati bahwa tren pemberantasan korupsi dalam satu tahun terakhir terus memburuk. Berdasarkan hasil survei, sebesar 37,6 masyarakat menilai pemberantasan korupsi berjalan dengan buruk pada Juli 2021 sedangkan 27,4 persen menilai baik.

Selengkapnya »

Presiden Jawab Isu Perombakan Kabinet

Presiden Joko Widodo buka suara terkait isu perombakan kabinet yang berembus beberapa hari terakhir. Jokowi mengatakan belum akan melakukan reshuffle dalam waktu dekat. “Belum,” ujar Jokowi di Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (8/6). Kabar terkait bongkar pasang menteri mencuat setelah Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyinggung perihal tersebut beberapa waktu lalu. “Nanti

Selengkapnya »

Soal Kabar Reshuffle Kabinet, Mendag M Lutfi: Itu Prerogatif Presiden

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi enggan berkomentar soal kabar reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Dia pun menyerahkan sepenuhnya keputusan reshuffle kabinet kepada Presiden Jokowi. Lutfi juga tidak berkomentar soal menilai dirinya sendiri atas penanganan minyak goreng. “Jadi saya serahkan sama beliau lah,” kata dia. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno memberikan kode atas

Selengkapnya »

BPIP akan Sosialisasikan Pancasila Melalui Platform Digital

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi akan menerapkan sosialisasi Pancasila dengan cara-cara yang lebih modern. Tujuannya jelas untuk merangkul generasi milenial, Z dan alpha yang akan mendominasi populasi di Indonesia. Demikkan disampaikan Yudian Wahyudi selepas dilantik Presiden Joko Widodo sebagai kepala BPIP periode 2022-2027 di Istana Negara, Jakarta,

Selengkapnya »

Khilafatul Muslimin Sebut Pancasila dan UUD 1945 Tidak Bisa Bertahan Lama

Kepolisian telah menetapkan pimpinan tertinggi Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Hasan Baraja sebagai tersangka terkait provokasi, ujaran kebencian, dan penyebaran berita bohong yang menyebabkan keonaran, serta menganut paham yang bertentangan dengan Pancasila. Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan berdasarkan pemeriksaan dan bukti yang dikumpulkan, Khilafatul Muslimin akan

Selengkapnya »

Kebijakan Jokowi Pindahkan Ibu Kota Dinilai Tepat dan Diapresiasi Masyarakat

Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur banyak mendapatkan apresiasi masyarakat. Kehadirannya mampu mengurai persoalan kepadatan penduduk. Demikian diungkapkan Ketua Badan Kajian Pancasila dan Kenegaraan Universitas Mulawarman Ahmad Naelul Abrori yang juga Ketua Panitia Seminar Ibu Kota Negara bertajuk Negara

Selengkapnya »

Jaksa Ajukan Kasasi Kasus Korupsi ASABRI

Kejaksaan memutuskan untuk mengambil upaya hukum kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memangkas mayoritas hukuman terhadap terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana investasi PT ASABRI (Persero). “PU (Penuntut Umum) menyatakan akan melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan Pengadilan Tipikor pada PT DKI Jakarta tersebut,” kata Kasipenkum

Selengkapnya »

KontraS Minta Ombudsman Berani Ambil Tindakan Terhadap Mendagri

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) meminta Ombudsman RI agar segera mengambil tindakan terhadap Menteri Dalam Negeri terkait dugaan maladministrasi penjabat (Pj) kepala daerah dalam pengangkatan penjabat kepala daerah (Pj Kdh). Hal itu merespons pernyataan Kemendagri yang mengaku siap untuk memberikan penjelasan kepada Ombudsman. “Kami berharap Ombudsman

Selengkapnya »

Pancasila Harus Jadi Dasar Pembuatan Kebijakan Publik

Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Soesatyo mendorong para wakil rakyat menanamkan semangat Pancasila di dalam kebijakan-kebijakan publik yang mereka lahirkan. Jika hal tersebut dilakukan, menurutnya, berbagai peraturan yang ada akan menjadi alat yang ampuh dalam membumikan ideologi bangsa. Itu sekaligus akan menjadi solusi

Selengkapnya »

Pemerintah Bakal Bentuk Tim Penanganan Kasus Tanah yang Telah Divonis

Pemerintah akan membentuk tim lintas kementerian dan lembaga untuk menangani kasus pertanahan yang sudah divonis. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, upaya penanganan kasus tanah yang sudah divonis akan diawali dengan penerbitan peraturan pemerintah (PP). Dalam penanganan kasus pertanahan tersebut, Mahfud telah menggelar rapat

Selengkapnya »
Search