Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

Soal Wacana “Reshuffle” Menteri Nasdem, Pengamat: Kalau PDI-P yang Bicara, Artinya Tak Main-main

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai, wacana reshuffle atau perombakan menteri Partai Nasdem di Kabinet Indonesia Maju kemungkinan besar terealisasi. Sebab, wacana tersebut digulirkan oleh partai penguasa yang juga menaungi Presiden Joko Widodo, PDI Perjuangan. Memang, kata Adi, ihwal reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. Namun, selain dari

Selengkapnya »
29 Desember 2022

KSAL Baru Laksamana Muhammad Ali dan Tantangan Tegakkan Kedaulatan

Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali mendapatkan tugas utama dari Presiden Joko Widodo untuk menjaga kedaulatan negara di wilayah perairan Indonesia. Ali dilantik sebagai KSAL oleh Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/12/2022) kemarin, menggantikan Laksamana Yudo Margono yang kini menjabat sebagai panglima TNI. Secara khusus, Jokowi

Selengkapnya »
29 Desember 2022

KPU Kembali Gunakan Kotak Suara Kardus di Pemilu 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan kembali menggunakan kotak suara berbahan kardus untuk kebutuhan logistik Pemilu 2024. Komisioner KPU RI Yulianto Sudrajat menyebut penggunaan kotak suara berbahan kardus lantaran adanya pertimbangan anggaran. Meski berbahan dari kardus, Yulianto memastikan bahwa kotak suara untuk pemilu akan kuat dan tidak mudah rusak. “Namun dari

Selengkapnya »
29 Desember 2022

KY dan MA Akan Bertemu Bicarakan Reformasi Penegakan Hukum

Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung akan menggelar pertemuan untuk membicarakan reformasi penegakan hukum di Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata dalam konferensi pers capaian tahun 2022 Komisi Yudisial di Gedung Komisi Yudusial, Rabu (28/12/2022). Mukti mengatakan, tidak hanya dengan Mahkamah Agung, Komisi Yudisial juga

Selengkapnya »
29 Desember 2022

Inpres Larangan Ideologi Anti-Pancasila Diharapkan Segera Terbit

Lembaga Persaudaraan Ormas Islam (LPOI) dan Lembaga Persaudaraan Ormas Keagamaan (LPOK) mengharapkan pemerintah menerbitkan inpres (instruksi presiden) tentang pelarangan ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Inpres itu dibutuhkan sebagai payung besar untuk memproteksi keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kiai Said mengatakan kelompok-kelompok pengusung ideologi anti-Pancasila telah nyata-nyata

Selengkapnya »
28 Desember 2022

Mahfud MD Klaim tak Ada Pelanggaran HAM Berat di Tragedi Kanjuruhan

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD menegaskan tidak ada pelanggaran HAM berat dalam tragedi Kanjuruhan. Pernyataan tersebut berdasar pada hasil penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM terhadap kasus kerusuhan yang menewaskan ratusan pendukung Arema FC. Mahfud melanjutkan, tidak menutup kemungkinan adanya pelanggaran HAM biasa dalam kasus tersebut. Meski

Selengkapnya »
28 Desember 2022

KPK Sebut Para Koruptor Telah Pelajari OTT, Kini Ubah Pola dan Hati-hati

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyebut, para pejabat yang melakukan korupsi telah memahami bagaimana KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Menurut Alex, fakta-fakta dan mekanisme KPK melakukan OTT diungkap dalam persidangan sehingga para koruptor mempelajari upaya paksa tersebut. Para koruptor, kata Alex, saat ini lebih berhati-hati dan

Selengkapnya »
28 Desember 2022

Reshuffle Kabinet Jangan Abaikan Kepentingan Nasional, Tantangan Makin Berat

Ketua Umum Forum Cendekiawan Melanesia Republik Indonesia (FORKAMRI), Albert Hama merespon rencana Presiden Joko Widodo untuk melakukan reshuffle kabinet. Albert mengingatkan, reshuffle yang dilakukan harus mengedepankan kepentingan nasional dalam rangka kemajuan bangsa bukan kalkulasi politik semata apalagi saat ini banyak tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang perlu disikapi secara

Selengkapnya »
28 Desember 2022

Kemendagri Serahkan 204 Juta Data Potensi Pemilih Pemilu 2024 ke KPU

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan sudah menyerahkan 204.600.000 Data Penduduk Potensi Pemilih Pemilu (DP4) Komisi Pemilihan Umum (KPU). Data itu disampaikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri. Selain menyerahkan DP4, Zudan mengatakan Kemendagri juga telah Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK),

Selengkapnya »
27 Desember 2022

Lokataru: Berantas Mafia Tanah ibarat Jeruk Makan Jeruk, Menteri Hadi Mampu?

Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Iwan Nurdin mengatakan, mafia tanah tidak hanya melibatkan oknum Badan Pertanahan Nasional (BPN), Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pengacara, serta aparat kelurahan/desa. Akan tetapi, kerap kali juga datang dari pengusaha. Iwan Nurdin mengatakan hal tersebut menanggapi pernyataan Menteri ATR/BPN-RI Hadi Tjahyanto baru-baru ini yang menyatakan bahwa pelaku

Selengkapnya »
27 Desember 2022
Search