KEGIATAN

Hasbi Hasan dan Dadan Tri Sering Melakukan Pertemuan di MA

Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan dan mantan Komisaris Wika Beton Dadan Tri Yudianto diduga sering melakukan pertemuan di MA. Informasi itu diulik dengan memeriksa dua staf Hasbi, Tri Mulyani dan Lilis Suryani pada Senin (29/5). “Para Saksi juga dikonfirmasi pengetahuan yang bersangkutan tentang tamu atas nama Dadan Tri Yudianto

Selengkapnya »

Bocornya Putusan MK, Polri Pastikan Usut Bila Ada Indikasi

Polri memastikan akan mengusut dugaan bocornya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan undang-undang (UU) pemilihan umum (Pemilu). Penyelidikan dilakukan bila terdapat indikasi. “Kita akan menelusuri bila ada indikasi tersebut. Artinya apalagi pejabat ya, siapapun yang memberikan informasi terkait adanya sebuah perbuatan atau tindak pidana akan kita tindaklanjuti, nanti kita lihat

Selengkapnya »

Soal Keppres Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, KSP: Kita Tunggu

Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro mengatakan, sebaiknya semua pihak menunggu kapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) baru terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagaimana diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan bahwa masa jabatan pimpinan KPK diperpanjang dari empat tahun menjadi

Selengkapnya »

Mahfud Tegaskan Presiden Tak Pernah Minta Maaf kepada PKI

Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan Presiden Joko Widodo tidak pernah meminta maaf kepada Partai Komunis Indonesia (PKI). Ia mengaku sering mendengar masyarakat di daerah yang mempertanyakan sikap pemerintah lantaran meminta maaf kepada PKI. “Sekarang kalau saya di daerah, ‘pak kenapa PKI dimaafkan?’ Ndak ada, kenapa Presiden minta maaf ke PKI,

Selengkapnya »

Putusan MK soal Sistem Pemilu Diduga Bocor, Mahfud MD Minta Polisi Usut

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD meminta polisi dan Mahkamah Kontitusi (MK) mengusut dugaan kebocoran informasi soal putusan MK terkait sistem pemilihan legislatif (pileg). Sebab, menurut dia, putusan MK yang belum dibacakan masih berstatus rahasia negara. Mahfud bahkan mengatakan dirinya yang pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah

Selengkapnya »

Putusan MK Langsung Berlaku, Masa Jabatan Firli Cs Ditambah 1 Tahun

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan putusan soal gugatan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi lima tahun langsung berlaku. Dengan demikian Ketua KPK Firli Bahuri dan kawan-kawan mendapat penambahan masa jabatan selama satu tahun hingga Desember 2024. “Sebagaimana diatur dalam UU MK, putusan berlaku dan memiliki kekuatan mengikat sejak selesai

Selengkapnya »

Pancasila Jadi Vaksin Ideologi Jaga Keutuhan Bangsa Jelang Pemilu 2024

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sidarto Danusubroto, mengatakan, Pancasila dapat menjadi vaksin ideologi untuk menjaga keutuhan bangsa menyusul dinamika politik nasional yang semakin memanas menjelang Pemilihan Umum 2024. Hal itu diungkapkan Sidarto yang juga pernah menjadi ajudan terakhir Presiden Soekarno (1967-1968) saat menjadi pembicara kunci dalam diskusi kelompok terarah (FGD)

Selengkapnya »

Survei LSJ: Prabowo Puncaki Elektabilitas Capres Jelang Pemilu 2024

Lembaga Survei Jakarta (LSJ) mencatat nama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai sosok calon presiden (Capres) dengan elektabilitas tertinggi jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang. Tingginya elektabilitas Prabowo itu tercermin melalui tiga jenis simulasi, yakni simulasi 10 nama, simulasi 3 nama, dan 2 nama capres. Dalam simulasi 10 nama

Selengkapnya »

KPK Beberkan Alasan Tidak Tahan Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tidak menahan Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan walaupun sudah diperiksa selama 7 jam oleh penyidik. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan keputusan penahanan merupakan wewenang penyidik untuk memastikan suatu penyidikan berjalan efektif dan efisien. Menurut Ghufron tidak ada keharusan bagi penyidik untuk melakukan penahanan terhadap

Selengkapnya »
Search