Ahli hukum tata negara dari Themis Indonesia, Feri Amsari menilai, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tak paham konsep putusan peradilan. Hal ini berkaitan dengan Tito yang mengatakan pembentukan peraturan pelaksana khusus mengenai pengangkatan penjabat kepala daerah hanya pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK), bukan amar putusan yang harus dilaksanakan. Dia menjelaskan,
Manajer Advokasi Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Busyrol Fuad menyinggung adanya paradoks dalam pemerintahan terait kebijakan agraria. Pernyataan ini diungkapkannya dalam merespons penangkapan 40 anggota Perkumpulan Petani Pejuang Bumi Sejahtera (PPPBS) Kecamatan Malin Deman, Mukomuko, Bengkulu. “Di satu sisi pemerintah sangat getol, bahkan menggaungkan pencapaian agenda reforma agrarian, misalnya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman terkait dugaan pencucian uang Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono, hari ini, Selasa (17/5). Lembaga Antikorupsi itu sudah menyiapkan sejumlah bukti untuk dikonfirmasi ke Boyamin. Sebelumnya, KPK membeberkan alasan baru memanggil Boyamin Saiman dalam dugaan pencucian uang Budhi Sarwono.
Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin memastikan jajarannya bakal menuntaskan kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya sampai ke pengadilan. Kejaksaan Agung juga akan menjatuhkan hukuman secara adil. Hal itu disampaikan Burhanuddin dalam menanggapi hasil survei nasional 5-10 Mei 2022, dengan 68,7 persen responden yakin Kejaksaan
Ketua Bidang Hukum Pembelaan dan Pembinaan Anggota (BHP2A) IDI Beni Satria mengatakan, pihaknya akan mendukung revisi Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran selama dilakukan untuk kepentingan dan keselamatan rakyat. Beni mengatakan, revisi UU tersebut dapat dilakukan dengan melihat
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengingatkan para menteri-menterinya agar fokus bekerja dan tidak meninggalkan pekerjaan. Hal ini merespons pertanyaan adanya isu bahwa menteri-menteri Jokowi-Ma’ruf Amin mulai fokus pada Pemilu 2024 mendatang. “Belum (ada menteri yang kampanye), yang penting seperti Presiden bilang, fokus pekerjaan, tetap fokus, itu jangan tinggalkan pekerjaan. Makasih,”
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan masih bisa mengusut dugaan rasuah pengadaan helikopter Augusta Westland (AW)-101. Kasus itu tidak dihentikan meski Puspom TNI menghentikan perkara serupa. “Tentu penghentian proses penyidikan itu tidak mutlak, dalam arti bahwa pasti ada klausul jika kemudian ditemukan ada bukti-bukti baru dan ada indikasi menguat di dalam
Peringatan 24 tahun Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 digelar di kampus Universitas Trisakti, Jakarta dengan sederhana dan khidmat. Rangkaian upacara dimulai pukul 08.15 WIB, dipimpin langsung Rektor Universitas Trisakti Prof Dr Kadarsyah. Dalam acara ini, Ketua Umum Ikatan Alumni Trisakti Silmy Karim mengajak civitas academica untuk melanjutkan semangat dan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan penyelidikan dugaan rasuah dalam ajang balap Formula E masih berjalan. Pengusutan kasus itu bukan didasari atas desakan. “KPK bekerja tentu bukan atas dasar ada desakan siapa pun,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Kamis (12/5). Ali mengatakan KPK bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Proses penanganan perkara didasari dengan kecukupan bukti yang ditemukan penyelidik.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa empat tersangka, termasuk Bupati nonaktif Bogor Ade Yasin, untuk mendalami awal mula pembahasan temuan tim pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan pada beberapa proyek di Dinas PUPR Kabupaten Bogor. Selain tersangka Ade Yasin, tersangka lain yang diperiksa tersebut ialah Sekretaris Dinas Kabupaten Bogor Maulana Adam (MA), Kasubid Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor Ihsan Ayatullah (IA), dan pejabat pembuat komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Bogor Rizki Taufik (RT).
Hari ini tepat 24 tahun lalu terjadi Tragedi Trisakti yang memilukan. 4 Mahasiswa Universitas Trisakti tewas akibat ditembak aparat keamanan ketika hendak membubarkan diri usai menggelar aksi unjuk rasa damai karena dampak krisis finansial sepanjang 1997 sampai 1999. Kematian keempat mahasiswa Trisakti itu kemudian memantik peristiwa Reformasi 1998 yang membuat Presiden Soeharto memutuskan berhenti dari jabatannya. Akan tetapi, di sisi lain pergantian rezim dari Orde Baru juga diwarnai aksi kerusuhan yang meletup di DKI Jakarta, yang menewaskan ribuan orang.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut pembuatan Undang-Undang (UU) tidak bisa sekadar berbasis kuantitas, tapi soal kualitas. Proses pembuatan UU lebih penting difokuskan pada mekanisme yang benar serta bermanfaat untuk masyarakat. Merespons hal itu, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya mengungkapkan kuantitas produk perundangan memang selalu menjadi
