Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku masih membutuhkan keterangan para saksi untuk melengkapi kasus dugaan tindak pidana korupsi suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA). Para saksi itu mulai dari hakim, anggota TNI, hingga jaksa. Para saksi dimaksud oleh Asep ini adalah jaksa Dody W Leonard Silalahi, kemudian anggota TNI sekaligus
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof Indriyanto Seno Adji optimistis judicial review (JR) terkait kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyelidikan perkara korupsi akan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini karena MK sebelumnya sudah beberapa kali memutus perkara dengan materi yang sama dan menolak atau menyatakan tidak menerima gugatan permohonan
Menjelang Pemilu 2024, berbagai lembaga survei di Indonesia gencar melakukan survei terhadap elektabilitas para elite politik yang digadang-gadang akan menjadi calon wakil presiden (cawapres). Terdapat sejumlah nama yang muncul seperti Sandiaga Uno, Ridwan Kamil (RK), dan Erick Thohir. Hasil dari setiap lembaga survei tersebut tidak sama. Misalnya Indikator Politik Indonesia
Tawuran mencekam antar suporter pendukung PSIM Brajamusti dengan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) di Taman Siswa, Jogja, beberapa hari lalu sudah terselesaikan. Dua pihak tersebut sudah sepakat berdamai. Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Nugroho Arianto mengatakan tawuran tersebut dipicu indisen pengeroyokan terhadap anggota PSHT di Bantul, beberapa waktu lalu.
Lima perwakilan organisasi profesi kesehatan, yakni Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) beraudiensi dengan DPR ihwal tuntutan penolakan pembahasan RUU Kesehatan. Perwakilan lima organisasi profesi itu dipersilakan masuk setelah dua
Beberapa hari ke belakang muncul isu Mahkamah Konstitusi (MK) membuat keputusan untuk mengubah sistem pemilu 2023 menjadi proporsional tertutup bagi anggota legislatif. Sebelumnya, sistem pemilu Indonesia menganut sistem proporsional terbuka. Isu itu juga menggugah pakar hukum dan dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Sidik Sunaryo memberikan penjelasan. Dalam Undang-Undang
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di bawah koordinasi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Kadiv Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho menjelaskan, Satgas TPPO dipimpin Wakil Kepala Bareskrim (Wakabareskrim) Polri Irjen Asep Edi Suheri. Sandi menyebutkan Satgas TPPO dibentuk langsung oleh
Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana menyatakan bakal mengikuti proses hukum setelah ia dilaporkan ke polisi karena mengunggah informasi soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sistem pemilihan umum (pemilu). Denny mengatakan, proses hukum itu bakal ia jalani asalkan tidak disalahgunakan untuk membungkam kebebasan berbicara dan berpendapat,
Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani mendukung restrukturisasi Satuan Tugas Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dikendalikan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dengan menekankan penegakan hukum terhadap pelaku TPPO. Menurut Christina, keputusan Presiden memerintah Listyo Sigit sebagai ketua pelaksana harian di Satgas Pemberantasan dan Pencegahan
Meninggalnya warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) mendapat sorotan pemerintah. Ketua Badan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengungkapkan, dalam satu tahun, ada 1.900 jenazah WNI yang dipulangkan kembali ke Indonesia. Mereka sebelumnya merupakan korban TPPO yang kemudian dipekerjakan secara ilegal di
Mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa mengajukan banding terhadap putusan sidang etik yang memberikan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Karo Penmas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan permohonan banding tersebut disampaikan langsung oleh Teddy Minahasa dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang dilaksanakan pada Selasa (30/5). Sebelumnya tim KKEP
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih menunggu sikap resmi pemerintah terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang perpanjangan masa jabatan komisioner KPK. Anggota Komisi III DPR Habiburokhman saat ditemui di gedung DPR, Selasa (30/5) mengatakan pihaknya sedang menunggu dua hal dari pemerintah dan keberlakuan serta rasionalitas masa aktif para pimpinan KPK. Menurut
