KEGIATAN

Mahfud Rekomendasikan Perombakan Divisi Propam Polri agar Tak “Abuse of Power”

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD merekomendasikan perombakan struktural terbatas terhadap Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. Menurut dia, perombakan tersebut supaya kewenangan Divisi Propam Polri terpecah dan tidak menjadi kekuatan yang menakutkan. Mahfud juga mengatakan, perombakan tersebut dilakukan agar tidak menimbulkan “abuse of power”

Selengkapnya »

Lukas Enembe Diminta Berjiwa Besar, Jangan Menghindar dari Hukum

Masyarakat Indonesia khususnya Papua hingga saat ini masih menyoroti kasus korupsi yang diduga melibatkan gubernur Papua Lukas Enembe. Wakil Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Jayapura John Bukwab mengatakan, Lukas Enembe harus memiliki jiwa besar dalam menghadapi dan mematuhi proses hukum yang saat ini menjeratnya. “Tidak ada yang kebal hukum

Selengkapnya »

Wamenkumham: Reformasi Hukum RI Tak Semudah Membalikkan Tangan

Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan reformasi hukum di Indonesia tak semudah membalikkan telapak tangan. Ia memastikan perbaikan tersebut sedang berjalan. “Reformasi hukum di Indonesia ini memang merupakan suatu proses yang tidak semudah untuk membalikkan telapak tangan. Itu ada step by step yang dilakukan, baik

Selengkapnya »

Keppres Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Non-Yudisial Dianggap Tak Sesuai Standar

Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Usman Hamid menilai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2022 terkait Pembentukan Tim Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Non-Yudisial, tidak sesuai dengan standar hukum internasional. Menurut Usman, Keppres tersebut hanya melakukan pendekatan rehabilitasi saja terhadap korban pelanggaran HAM berat. Empat kewajiban negara terhadap penuntasan

Selengkapnya »

Tokoh Adat: Kelompok yang Lindungi Lukas Enembe Nikmati Uang Korupsi

Persoalan korupsi di wilayah Provinsi Papua terus menjadi perbincangan publik, lebih-lebih setelah Korupsi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Papua Lukas Enembe menjadi tersangka.  Masyarakat dan tokoh-tokoh lokal di Papua tampak geram, lantaran gara-gara kasus korupsi, pembangunan di wilayahnya jadi terhambat. Merekapun ramai-ramai mendesak agar Pemerintah dan aparat penegak hukum mengambil

Selengkapnya »

Sambo Cs Segera Disidang, Mahfud MD: Kita Kawal Terus Sampai Akhir

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD beri apresiasi kepada Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) yang sudah bekerja keras. Kejagung sudah menyatakan berkas lengkap atau P21 untuk perkara pembunuhan Novriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Menurut Mahfud, baik Polri dan Kejagung sudah teliti serta profesional dalam

Selengkapnya »

Hadi Tjahjanto Ungkap 5 Oknum Mafia Tanah dari Pusat hingga Desa

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menyebut lima oknum mafia tanah. Mereka berkolaborasi untuk menjadi sindikat terselubung di bidang pertanahan. Hadi menjelaskan mafia tanah biasanya terdiri atas lima oknum yang saling bekerja sama, yakni oknum unsur BPN, oknum pengacara, oknum notaris, oknum kecamatan, dan oknum

Selengkapnya »

Yasonna Tanggapi Soal Kelebihan Kapasitas Ruang Tahanan di Sejumlah Daerah

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly menanggapi persoalan kelebihan kapasitas ruang tahanan di semua lembaga pemasyarakatan (lapas) maupun rumah tahanan (rutan) pada sejumlah daerah di Indonesia. “Langkahnya adalah mengirim (tahanan) ke (lapas) yang tidak padat. Dan kami juga punya program asimilasi integrasi,” ujar Menteri Yasonna, usai

Selengkapnya »

Cegah Korupsi di MA, Firli Bahuri Sarankan Rotasi Pegawai

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyiapkan langkah-langkah sistemik untuk mencegah korupsi di lembaga peradilan, termasuk Mahkamah Agung (MA). Langkah ini merupakan tindak lanjut dari kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA yang menjerat Hakim Agung Sudrajad Dimyati. Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan setidaknya terdapat beberapa upaya yang bisa dilakukan agar

Selengkapnya »

Komnas HAM Diminta Buka Penyelidikan Extrajudicial Killing Brigadir J

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mendorong Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan pro justicia terkait peristiwa extrajudicial killing atau pembunuhan di luar proses hukum dalam kasus Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, jelas Usman, extrajudicial killing termasuk pelanggaran HAM berat. Namun, belum

Selengkapnya »

Majelis Rakyat Papua Minta Lukas Enembe Kooperatif dan Patuhi Proses Hukum

Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Dorince Mehue mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa dugaan korupsi yang dilakukan Gubernur Papua Lukas Enembe. Dukungan Dorince dilatari keyakinannya, bahwa KPK dan PPATK telah mempunyai bukti-bukti yang cukup sebelum menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka. “Sebagai warga masyarakat Papua dari komponen perempuan, saya melihat

Selengkapnya »
Search