Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid heran dengan pernyataan Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD soal Indonesia bersih dari masalah Papua. Padahal, di awal Juni, Amnesty mendapat laporan penggunaan kekuatan berlebihan terhadap pengunjuk rasa damai di berbagai kota dan kabupaten wilayah Papua dan Papua Barat, saat
Ketua Pengarah Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Mahfud MD mengatakan telah menyita tanah obligor atau debitur BLBI seluas 22,33 ribu meter persegi yang diperkirakan bernilai 22,67 triliun rupiah sampai 21 Juni 2022. Nilai tersebut mencakup tanah seluas 89,01 hektare senilai sekitar 2 triliun rupiah yang terkait dengan obligor PT
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Supardi mengatakan penyidik sejauh ini belum menemukan adanya bukti atau fakta bahwa mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi diduga menerima suap dari pengusaha sawit. Menurut Supardi, selama menjalani pemeriksaan sebagai saksi, Muhammad Lutfi sudah terbuka dalam menjawab pertanyaan penyidik yang menyangkut
Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partainya memiliki prinsip untuk tidak memberikan toleransi terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan, meskipun itu dilakukan oleh kader partainya. Hal itu disampaikan Hasto merespons politisi PDI-P Mardani H Maming yang dicegah bepergian ke luar negeri dan dikabarkan berstatus tersangka. Hasto melanjutnya, prinsip itu
Koalisi Selamatkan Mahkamah Konstitusi (MK) selaku salah satu penggugat UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi menilai putusan MK pada Senin (20/6) sarat kepentingan politik. Anggota koalisi dari KoDe Inisiatif Violla Reinida mengatakan putusan MK yang membatalkan Pasal 87 huruf a memperlihatkan bahwa mayoritas hakim konstitusi ingin memperebutkan posisi
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini membuka peluang Komisioner Komnas HAM ada di setiap provinsi. UU HAM ini digugat oleh Pemohon I, yakni dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta yang juga Ketua Bidang Hukum Forum Ulama dan Habaib
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Mardani Maming tidak menggiring opini. Hal tersebut disampaikan KPK lantaran mantan bupati Tanah Bumbu mengaku dikriminalisasi terkait status tersangka dan pencekalan. “KPK berharap pihak-pihak tertentu tidak menghembuskan opini tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan,” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri di Jakarta, Selasa (21/6/2022).
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Supardi mengungkap pihaknya akan mendalami peran mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dalam perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan produk turunannya. Penyidik telah memanggil Lutfi untuk diperiksa sebagai saksi, hari ini, Rabu (22/6), sekitar
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meminta Direktorat Jendral Imigrasi Kemenkumham untuk mencekal dua orang terkait kasus dugaan rasuah. Salah satu yang dicekal adalah Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Bendum PBNU), Mardani Maming. “Benar, KPK telah mengajukan permohonan cegah ke pihak imigrasi terhadap dua orang terkait dugaan korupsi,” kata Plt
Mahkamah Konstitusi (MK) mengungkapkan sejumlah alasan saat mengabulkan uji materi UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK. Putusan yang dikeluarkan MK menyatakan Ketua MK Anwar Usman harus mundur dari posisi ketua MK saat ini. MK memutuskan bahwa pasal 87 huruf a UU MK bertentangan dengan UUD 1945. Keputusan tersebut membuat
Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Edmon Makarim menolak pendapat yang menyerukan negara-negara tak lagi perlu memiliki ideologi. Apalagi, untuk Indonesia yang memiliki Pancasila sebagai ideologi negaranya. Pancasila justru harus menjadi landasan konkret Indonesia dalam mengejawantahkan jati diri bangsa sekaligus bekal membangun negara. Pancasila, sambung Edmon, tak hanya menginternalisasi nilai-nilai
Komnas HAM RI tengah menyiapkan Pusat Sumber Daya HAM Nasional (Pusdahamnas). Pusdahamnas ditujukan sebagai rujukan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya HAM untuk peningkatan kesadaran HAM aparatur negara dan masyarakat secara nasional serta mendukung pengambilan keputusan HAM berbasis pada bukti. Komisioner Komnas HAM Sandra Moniaga mencermati realita permasalahan hak asasi
