Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan menyebut jumlah anggota organisasi masyarakat Khilafatul Muslimin mencapai puluhan ribu orang. Hal tersebut diketahui setelah penyidik Polda Metro Jaya menggeledah kantor pusat Khilafatul Muslimin di Bandar Lampung. Zulpan mengatakan berdasarkan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa data induk warga Khilafatul Muslimin yang
Politikus PDIP Masinton Pasaribu menyatakan bahwa isu tiga periode Presiden Joko Widodo yang kembali menguat, telah berseberangan dengan reformasi dan demokrasi di Indonesia. Bahkan, Masinton meminta agar generasi muda untuk melakukan aksi protes ketika isu tiga periode semakin kencang. “Tidak ada kekuasaan yang semena-mena. Kita harus beri kepastian untuk generasi
DPR RI mengusulkan pembuatan kementerian baru yang khusus mengurusi data kependudukan. Pasalnya pembentukan kementerian baru terkait data kependudukan diharapkan menghasilkan satu data yang bisa digunakan untuk semua pihak, termasuk untuk ajang kepemiluan. Menurut Anggota Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, banyak permasalahan yang dikonsultasikan ke Komisi II DPR RI terkait
Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat korporasi yang memberikan suap kepada Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti. Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman menyatakan bahwa hal ini bisa membuat efek jera bagi perusahaan lainnya. KPK sebenarnya telah menetapkan Vice President Real Estate PT Summarecon
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, upaya pelemahan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kian nampak. Hal itu disampaikan Peneliti ICW Kurnia Ramadhana pasca lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil jajak pendapat yang menunjukan bahwa KPK merupakan lembaga penegak hukum dengan tingkat kepercayaan publik paling rendah. Lebih mengagetkan, katanya, jika hasil
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau KontraS meminta agar DPR segera membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa. Wakil Koordinator Eksternal KontraS Rivanlee Anandar menjelaskan bahwa pihaknya berharap penghilangan paksa tidak pernah terjadi kembali. Menurutnya, pembahasan RUU Ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa akan menghidupkan semangat
Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil jajak pendapatnya tentang pandangan masyarakat terkait pemberantasan korupsi saat ini. Hasil survei mendapati bahwa tren pemberantasan korupsi dalam satu tahun terakhir terus memburuk. Berdasarkan hasil survei, sebesar 37,6 masyarakat menilai pemberantasan korupsi berjalan dengan buruk pada Juli 2021 sedangkan 27,4 persen menilai baik.
Presiden Joko Widodo buka suara terkait isu perombakan kabinet yang berembus beberapa hari terakhir. Jokowi mengatakan belum akan melakukan reshuffle dalam waktu dekat. “Belum,” ujar Jokowi di Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (8/6). Kabar terkait bongkar pasang menteri mencuat setelah Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyinggung perihal tersebut beberapa waktu lalu. “Nanti
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi enggan berkomentar soal kabar reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Dia pun menyerahkan sepenuhnya keputusan reshuffle kabinet kepada Presiden Jokowi. Lutfi juga tidak berkomentar soal menilai dirinya sendiri atas penanganan minyak goreng. “Jadi saya serahkan sama beliau lah,” kata dia. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno memberikan kode atas
Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi akan menerapkan sosialisasi Pancasila dengan cara-cara yang lebih modern. Tujuannya jelas untuk merangkul generasi milenial, Z dan alpha yang akan mendominasi populasi di Indonesia. Demikkan disampaikan Yudian Wahyudi selepas dilantik Presiden Joko Widodo sebagai kepala BPIP periode 2022-2027 di Istana Negara, Jakarta,
Kepolisian telah menetapkan pimpinan tertinggi Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Hasan Baraja sebagai tersangka terkait provokasi, ujaran kebencian, dan penyebaran berita bohong yang menyebabkan keonaran, serta menganut paham yang bertentangan dengan Pancasila. Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan berdasarkan pemeriksaan dan bukti yang dikumpulkan, Khilafatul Muslimin akan
Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur banyak mendapatkan apresiasi masyarakat. Kehadirannya mampu mengurai persoalan kepadatan penduduk. Demikian diungkapkan Ketua Badan Kajian Pancasila dan Kenegaraan Universitas Mulawarman Ahmad Naelul Abrori yang juga Ketua Panitia Seminar Ibu Kota Negara bertajuk Negara
