Majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar memutus bebas terdakwa kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat, Mayor Infanteri (Purn) Isak Sattu. Terdakwa dinyatakan tidak terbukti memberi perintah penembakan saat peristiwa “Paniai berdarah” pada 8 Desember 2014 di Lapangan Karel Gobai, Enarotali, Kabupaten Paniai, Papua. Atas dasar itulah, majelis hakim meyakini
Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2022 yang jatuh pada 9 Desember Tahun 2022 ini dibayangi ironi. Tiga hari sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghelat peringatan ini, DPR mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru menjadi UU. Salah satu pasal yang diatur dalam beleid yang akan menggantikan kitab
Amnesti Internasional Indonesia menyayangkan pemerintah dan DPR tetap bersikukuh akan mengesahkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang baru menjadi Undang-undang. Sebab menurut Amnesti, dalam RKUHP masih banyak pasal yang menjadi pukulan mundur nilai Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan salah satu
Majelis hakim Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) pada Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Makassar akan membacakan putusan terhadap Mayor Inf (Purn) Isak Sattu pagi ini, Kamis (8/12). Isak merupakan terdakwa tunggal dalam perkara pelanggaran HAM berat pada Peristiwa Paniai 2014. Agenda pembacaan putusan itu digelar di Ruang Prof Dr Bagir
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron yang jadi tersangka dugaan tindak pidana korupsi dalam lelang jabatan di lingkungan Pemkab Bangkalan, Jawa Timur. Abdul Latif ditahan selama 20 hari, terhitung mulai 7 Desember sampai 26 Desember 2022, di Rumah Tahanan KPK pada Gedung Merah
DPR dan pemerintah resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang. Masyarakat yang keberatan disarankan menempuh jalur hukum. Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan, sebelum disahkan menjadi Undang-Undang, sosialisasi RKUHP sudah berjalan cukup panjang. Tetapi untuk membuat keputusan yang memuaskan banyak orang dengan berbagai macam kepentingan tentu
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengungkapkan, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang telah disahkan menjadi UU akan efektif berlaku setelah tiga tahun resmi diundangkan. Yasonna mengatakan, nantinya pemerintah dan DPR akan melakukan sosialisasi KUHP baru selama tiga tahun itu ke penegak hukum, masyarakat, dan lainnya. Dikatakan
Ismail Bolong masih diperiksa oleh penyidik Bareskrim Polri atas dugaan kasus tambang batu bara ilegal di Kalimantan Timur yang menyeret sejumlah nama petinggi Polri. Ismail Bolong sendiri diperiksa sejak hari Selasa (6/12) hingga Rabu (7/12) dini hari. Informasi tersebut terkonfirmasi oleh kuasa hukum Ismail Bolong, Johannes Tobing saat keluar dari
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mendalami adanya laporan dari masyarakat soal dugaan korupsi dalam penambangan batu bara ilegal di Kalimantan Timur (Kaltim). Kasus ini mencuat lewat pengakuan mantan polisi, Ismail Bolong yang sempat menyebut dugaan keterlibatan petinggi Mabes Polri. “Kami baru menerima laporan, jadi baru. Belum kami mengumpulkan alat bukti,
DPR akan menggelar rapat paripurna dengan agenda pengesahan revisi Kitab Undang-undang Hukup Pidana (KUHP), pada Selasa (6/12) mendatang. Di sisi lain, revisi KUHP dinilai masih terdapat pasal-pasal yang bermasalah dan dipertanyakan publik. Menanggapi hal itu, Menkopolhukam Mahfud Md, menerangkan pihak yang tidak setuju bisa menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mahfud
Anggota Komisi I DPR RII Arwani Thomafi mendorong agar Panglima TNI yang baru, Laksamana TNI Yudo Margono, dapat meningkatkan profesionalisme tentara nasional sebagai pelindung rakyat. Sebab, periode kepemimpinan Panglima TNI yang akan diembannya relatif singkat, namun ada banyak tanggung jawab yang akan dihadapi. Politisi dari Fraksi PPP itu juga memberikan
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai bahwa upaya DPR RI mempercepat pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) merupakan upaya untuk mencegah preseden pada 2019 terulang. Pada 2019, pengesahan RKUHP yang sudah di depan mata akhirnya ditunda karena masifnya gelombang unjuk rasa dari kalangan masyarakat sipil, termasuk di antaranya
