Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Agus Subiyanto diusulkan sebagai Panglima TNI. Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan Jenderal Agus memiliki rekam jejak yang baik. Meutya mengatakan Jenderal Agus memiliki sederet rekam jejak baik di bidang militer. Jenderal Agus dinilai paham dengan isu strategis hingga kepemimpinan. Meutya mengatakan Jenderal
Wacara penggunaan hak angket oleh DPR untuk menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat capres dan cawapres dinilai akan dibiarkan sebagai pertempuran PDIP dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Usulan penggunaan hak konstitusional itu awalnya disampaikan Anggota Komisi XI DPR dari fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu. “Ini akan dibiarkan sebagai
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memberi angin segar soal putusannya akan jadi solusi. MKMK mengagendakan pembacaan putusan sebelum batas akhir perubahan paslon peserta Pilpres pada 8 November 2023. Hal tersebut disampaikan Ketua MKMK Prof Jimly Asshiddiqie menyangkut perkara dugaan pelanggaran etik hakim MK yang tengah diusutnya. “Itu harapan kita, melalui
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) mengakui telah mengantongi cukup bukti dan menemukan titik terang berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik para hakim konstitusi yang mereka usut. “Kami sebenarnya sudah lengkap, bukti-bukti sudah lengkap. Cuma kan kita tidak bisa menghindar dari memeriksa mengadakan sidang,” jelas Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie kepada wartawan, Rabu
Mantan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto mencium keanehan terhadap adanya rumah safe house Ketua KPK Firli Bahuri di Jalan Kertanegara Nomor 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Temuan rumah sewa tersebut dinilai semakin menguatkan keterlibatan Firli Bahuri dalam kasus yang saat ini sedang menyeretnya, dugaan pemerasan terhadap eks
Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK Jimly Asshiddiqie mendukung pengajuan hak angket oleh DPR terhadap MK. Pengajuan itu imbas dari putusan MK tentang batas usia capres-cawapres pada 16 Oktober 2023. Jimly mengatakan pengajuan hak angket itu merupakan hal baik, karena memungkinkan DPR mengoptimalkan fungsi pengawasannya. Dia menilai banyak hak-hak
Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo diyakini memiliki bukti kuat atas pertemuan dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri di rumah sewa di Jalan Kertanegara 46, Jakarta Selatan. “Logikanya, tidak mungkin SYL gegabah menyampaikan peristiwa di Kertanegara tanpa bukti yang valid dan kuat,” kata Peneliti Pusat Studi Antikorupsi
Anggota DPR RI Fraksi PDIP Masinton Pasaribu bakal mengumpulkan dukungan atas usulannya menggunakan hak angket guna mengusut putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Ia bakal menjalin komunikasi dengan anggota DPR dari fraksi lainnya pada hari ini, Rabu (1/11). Masinton berharap anggota lain mendukung usulan hak angketnya. Dia yakin banyak yang setuju lantaran
Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie mengungkapkan hakim konstitusi bisa diberi sanksi pemberhentian jika terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku dalam memeriksa dan memutus Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Sanksi tersebut telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2023. Jimly mengatakan, opsi pemberhentian terdiri atas pemberhentian
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata menanggapi soal kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap Syahrul Yasin Limpo alias SYL yang dinilai bisa mempengaruhi proses penegakan hukum di KPK. Menurut Alex, jika ada pimpinan yang mbalelo tidak akan berpengaruh dalam proses di KPK, terutama kasus Kementan, karena pimpinan KPK
Komisi Pemilihan Umum (KPU) digugat Rp 70,5 triliun karena diduga melakukan pelanggaran hukum. Perbuatan melawan hukum itu menjadi dasar gugatan atas lembaga penyelenggara pemilihan umum tersebut. “Kalau nanti sudah ada panggilan sidang, kami akan hadiri sidangnya,” kata Ketua KPU Hasyim Asy’ari kepada wartawan di pelataran gedung KPU di Jalan Imam
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK akan menggelar sidang mulai hari ini, Selasa, 31 Oktober 2023. Rencananya, akan ada pemeriksaan terhadap Ketua MK Anwar Usman soal laporan dugaan pelanggaran etik dalam putusan batas usia capres-cawapres. Selain itu, MKMK juga akan melangsungkan sidang pemeriksaan pendahuluan kepada perwakilan para pelapor. Sidang pemeriksaan
