Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang memanggil Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Dardak usai penggeledahan di ruang kerja keduanya. “Siapapun pasti akan dipanggil sebagai saksi sepanjang diduga mengetahui dugaan perbuatan para tersangka sehingga menjadi makin terang dan jelas,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri
Presiden Joko Widodo memberikan isyarat segera menghentikan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Menurut Presiden, ada kemungkinan pada akhir 2022 ini pemerintah akan memberhentikan kebijakan PPKM yang sudah berlangsung sejak 2021 lalu. Hal tersebut mengingat situasi pandemi di Tanah Air yang saat ini terus membaik. Selain itu, kasus harian Covid-19
Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan, jika menginginkan penindakan hukum seperti operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ingin dikurangi, maka seharusnya upaya pendidikan dan pencegahan korupsi harus diperkuat dan dilakukan lebih giat. Menurut Ma’ruf, menggiatkan pendidikan dan pencegahan mesti dilakukan dengan tujuan tidak ada praktik korupsi yang bisa ditindak
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengantongi informasi adanya interaksi antara Dodi W Leonard Silalahi, seorang jaksa fungsional pada Direktorat Pelanggaran HAM Berat pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus ( Jampidsus ) dengan salah satu pejabat Mahkamah Agung (MA). Untuk mengonfirmasi hal ini, penyidik KPK memeriksa Dodi. Berdasarkan informasi yang dikantongi
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata membenarkan keberadaan mafia hukum. Pernyataan ini disampaikan Alexander Marwata saat menanggapi beberapa dugaan suap pengurusan perkara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana dan Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa Makassar di Mahkamah Agung (MA). Menurut Alex, sebenarnya keberadaan mafia hukum tidak hanya di lingkungan
Laksamana Yudo Margono telah resmi menjabat sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Serah terima jabatan digelar pada Selasa (20/12) kemarin di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Yudo akan menjadi Panglima TNI dengan masa jabatan tersingkat setelah Andika yang mengemban tugas itu selama 13 bulan. Ia akan memasuki masa pensiun
Sejumlah hakim agung dan pegawai Mahkamah Agung (MA) ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan suap penanganan perkara. Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mengaku, tidak memiliki resep atau solusi untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali. Meski demikian, Boyamin menyebut, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh MA untuk
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan bahwa pemerintah tidak akan pernah menutup kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat masa lalu. Mahfud menyebutkan, kasus pelanggaran HAM berat masa lalu merupakan proses yudisial yang tidak bisa dihapus. Menurut Mahfud, tinggal bagaimana Komnas HAM dan Kejaksaan
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengungkapkan, praktik-praktik korupsi sudah terjadi di banyak area, bahkan di perguruan tinggi yang menjadi tempat lahirnya generasi penerus bangsa. Firli mengatakan, korupsi di perguruan tinggi antara lain suap pengadaan barang dan jasa, hingga suap penerimaan mahasiswa baru. Karena itu, terang Firli, KPK berencana
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyatakan keputusan untuk membuat aturan wajib menjalani masa percobaan selama 10 tahun bagi terpidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru merupakan jalan keluar yang diambil buat menengahi antara gagasan pro dan kontra hukuman mati. Aturan tentang hukuman mati diatur dalam Pasal
Mantan Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra menyatakan dukungannya kepada Ketua MA, M Syarifuddin, yang bertekad untuk memberantas makelar kasus (markus) dan menegakkan kembali citra MA sebagai badan peradilan tertinggi di negara ini. Yusril yang sekarang menjadi Advokat mengakui bahwa citra MA kini merosot tajam dengan munculnya putusan-putusan kontroversial
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, turut memberikan komentar mengenai ancaman hukuman mati terhadap Ferdy Sambo. Diketahui saat ini eks Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo tengah menjalani persidangan atas kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Mahfud MD menilai bahwa putusan pada sidang Ferdy
