Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri menegaskan, perkara dugaan korupsi di Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) tidak ada kaitannya dengan situasi politik. Kepala Bagian (Kabag) KPK ini mengatakan, perkara yang terjadi pada 2012 saat Kemenaker masih bernama Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu disidik KPK sejak Juli 2023. “Melalui
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyoroti vonis yang dijatuhkan Mahkamah Agung (MA) kepada dua polisi terdakwa kasus Kanjuruhan yakni mantan Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmadi dan mantan Kabag Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setyo Pranoto. Pasalnya, di tingkat kasasi, Bambang dan Wahyu divonis hanya divonis
Terpidana Ferdy Sambo akhirnya dijebloskan ke penjara seumur hidup di Lembaga Permasyarakatan kelas IIA Salemba, Jakarta Pusat. Selain Ferdy Sambo, terpidana lain Kuat Ma’ruf dan Ricky Rizal Wibowo juga digiring ke lapas. “Hari ini 24 Agustus 2023 telah melaksanakan eksekusi badan terhadap terpidana Ferdy Sambo, Kuat Ma’ruf, dan Ricky Rizal
Bareskrim Polri kembali memeriksa empat orang saksi terkait kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan korupsi dana BOS oleh Panji Gumilang. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan mengatakan pemeriksaan dilakukan terhadap tiga bendahara Madrasah Al-Zaytun berinisial SM, M, NH, pada Rabu (23/8) kemarin. Lebih lanjut,
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mengatakan, Mahkamah Konstitusi (MK) sebaiknya segera memutuskan uji materi gugatan batas usia bagi calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres). Menurut dia, putusan tersebut akan memberikan kepastian dan ketenangan untuk masyarakat. Mardiono melanjutkan, pemerintah tentu ingin masyarakat Indonesia memiliki
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras untuk keluarga penerima manfaat program keluarga harapan (KPM PKH) tahun 2020-2021 di Kementerian Sosial (Kemensos) mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp127,5 miliar. Ada enam tersangka dalam kasus ini. “Akibat dari perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata menyampaikan pendapatnya terhadap usulan pembubaran lembaga antirasuah yang sempat disampaikan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesai Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri. “Barangkali, Ibu Mega (Megawati Sokearnoputri) prihatin, sudah 20 tahun KPK berdiri kenapa korupsi masih terjadi,” ujar Alexander Marwata dalam konferensi pers KPK di
Pemerintah mengusulkan tiga rancangan undang-undang (ruu) baru masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas 2023. Menkumham Yasonna Laoly menyampaikan usulan tersebut dalam rapat bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR, Selasa (22/8). Ketiga RUU itu yakni, RUU Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, RUU Penilai, dan RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional.
Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura beraudiensi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (22/8/2023). Audiensi itu dalam rangka pelaporan Rusdy terkait pemenuhan hak para korban peristiwa 1965-1966 di Sulawesi Tengah. Pada prinsipnya, Rusdy telah melakukan pemenuhan hak korban sejak
Permintaan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri terkait pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan dalih turunnya prestasi dinilai membingungkan. Sebab, partainya penyebab Lembaga Antirasuah melempem. “Dalam hal ini PDIP adalah partai penguasa yang jadi salah satu barisan pelopor untuk melemahkan KPK melalui revisi undang-undang yang melucuti kewenangan KPK,” kata
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal memaksimalkan divisi pencegahan jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Total, ada tiga jurus yang diutamakan. “KPK menyadari sepenuhnya bahwa tahun politik menjadi salah satu periode yang rawan terjadinya korupsi. Dimana proses demokrasi politik dalam perhelatan pemilu, setidaknya melibatkan tiga unsur yakni penyelenggara, peserta, dan pemilih,”
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan jenis sistem dalam dugaan rasuah pada proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI). Program itu merupakan bagian dari upaya pengawasan pemerintah terhadap masyarakat yang mengadu nasib di luar negeri. “Iya untuk mengendalikan, tadi, pengawasan TKI. TKI kan tentu bukan di dalam negeri, ada di luar negeri,” kata
