Empat petinggi Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang juga merupakan tersangka kasus dugaan penggelapan dana lembaga ACT, akan diperiksa Bareskrim hari ini, Jumat (29/7/2022). Mereka adalah Ahyudin (A) selaku mantan presiden dan pendiri ACT, Ibnu Khajar (IK) selaku presiden ACT saat ini. Kemudian, Hariyana Hermain (HH) selaku Pengawas Yayasan ACT pada
Mantan bupati Tanah Bumbu Mardani Maming akhirnya memenuhi janjinya mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mardani tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (28/7) sekitar pukul 14.00 WIB. Mardani datang ditemani dengan kuasa hukumnya, salah satunya yakni Denny Indrayana. Saat tiba, Mardani sempat menyampaikan kepada awak media bahwa
Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Hendra Utama Sutardodo menjelaskan alasan keputusan menolak gugatan praperadilan mantan bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Mardani Maming. Menurut dia, pemohon tidak dapat membuktikan telah ditetapkan sebagai tersangka. “Tetapi pemohon dalam permohonannya hanya mengatakan bahwa KPK melakukan koordinasi dan supervisi secara melawan hukum,” kata Hendra
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, saat ini tim khusus sedang bekerja dalam menuntaskan kasus kematian Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat. Sigit mengatakan, proses autopsi ulang yang sedang dilakukan akan diumumkan hasilnya setelah dianggap selesai. “Rekan-rekan tentunya sudah melihat ada kegiatan-kegiatan dari timsus yang kemudian mempresentasikan apa yang didapat
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meminta lembaga filantropi dapat bersikap transparan ihwal pendanaan. Hal itu menyusul dugaan penyelewengan dana yang dilakukan Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). “Jadi nanti laporan-laporan keuangannya agar lebih terbuka sehingga tidak ada lagi dugaan-dugaan (penyelewengan),” ujar Ma’ruf, Rabu (27/7). Ma’ruf menjelaskan dengan cara tersebut dapat memberikan
Pakar hukum pidana pencucian uang Yenti Garnasih menyesali kurangnya pengawasan sehingga terjadi penyelewengan dana oleh yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Menurut Yenti, adanya tumpang tindih perundang-undangan di Indonesia membuat pengawasan atau kontrol terhadap suatu lembaga atau organisasi jadi tidak maksimal. Di satu sisi, ACT sudah memiliki izin Pengumpulan Uang dan
Proses ekshumasi makam dan otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J akan dilakukan pada hari ini, Rabu (27/7/2022). Proses ekshumasi dan otopsi ulang terhadap makam dan jasad Brigadir J dilakukan atas permintaan keluarga mendiang. Sebab, sampai saat ini kronologi seputar kematian ajudan Kepala Divisi Profesi dan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang putusan terkait praperadilan pengujian keabsahan penetapan tersangka terhadap mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming, hari ini, Rabu (27/7). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) optimistis menang dalam sidang praperadilan itu. “Tentu kami sangat optimistis permohonan praperadilan yang diajukan oleh tersangka (Mardani) ini akan ditolak hakim,” kata
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memanggil tim forensik Polri yang mengotopsi jasad Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, Senin (25/7/2022). Adapun Brigadir J adalah polisi yang tewas diduga akibat baku tembak dengan Bharada E di rumah dinas Kadivpropam nonaktif Polri Irjen Ferdy Sambo, Jumat, 8 Juli. Dalam pemanggilan
Mahkamah Agung (MA) mengumumkan delapan calon hakim Ad Hoc yang bakal mengadili perkara Hak Asasi Manusia (HAM) berat tahun 2022. Para hakim yang dinyatakan lulus sampai seleksi tahap akhir diumumkan Panitia Seleksi (Pansel) melalui Surat Nomor 004/Pansel-HAM7/2022 tertanggal 25 Juli 2022. “Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc untuk Pengadilan HAM
Mabes Polri menetapkan empat orang sebagai tersangka terkait kasus pengelolaan dana Aksi Cepat Tanggap (ACT). Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomis Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri menetapkan Ahyudin (A), mantan Presiden ACT, dan Ibnu Khadjar (IK), Presiden ACT, sebagai tersangka. Dua tersangka lainnya Heriyana Hermain (HH) dan N Imam Akbari (NIA).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan menjemput paksa mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani H Maming jika yang bersangkutan tidak menghadiri panggilan kedua oleh tim penyidik. “Sesuai dengan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), dua kali dipanggil tidak hadir, ya, kami punya penyidik, penyidik juga punya kewenangan untuk menghadirkan yang bersangkutan
