Persoalan hukum yang menyeret Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Marsdya Henri Alfiandi pun sampai ke telinga Presiden Joko Widodo (Jokowi). Polemik itu bermula setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 25 Juli 2023 lalu. Saat itu penyidik KPK yang sudah mengawasi menangkap Koordinator Administrasi
Komnas HAM diharapkan memberi dukungan terhadap upaya memerangi kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang diduga menimpa Dede Asiah, pekerja migran Indonesia (PMI) asal Karawang, Jawa Barat.Hal itu disampaikan aktivis PMI Rieke Diah Pitaloka saat berkunjung ke Kantor Komnas HAM di Jakarta, Senin (31/7). Momentum ini sekaligus sebagai rangkaian peringatan
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mengungkap berbagai modus kejahatan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ke luar negeri yang kini marak terjadi di Indonesia. Modus TPPO ini bermacam-macam mulai dari magang kerja hingga tawaran beasiswa. Selain itu mayoritas korban atas tindak pidana tersebut adalah perempuan dan anak-anak. “Indonesia merupakan
Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI mempunyai pekerjaan rumah (PR) besar terkait transparansi penanganan kasus Kepala Basarnas Marsdya Heri Alfiandi yang terjerat kasus dugaan suap. Pasalnya, publik selama ini beranggapan bahwa TNI sulit tersentuh hukum apabila terdapat personelnya terbukti melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, transparansi penanganan kasus yang menjerat Henri pun
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjelaskan alasan pihaknya tidak hadir dalam sidang perdana gugatan yang dilayangkan Pemimpin Pondok Pesantren Al Zaytun Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (26/7). Wasekjen Bidang Hukum dan HAM MUI, Ikhsan Abdullah, membenarkan bahwa kuasa hukum lembaganya itu memang tidak mengikuti sidang
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal bertemu dengan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono untuk membahas kasus suap pengadaan barang dan jasa yang menjerat Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Henri Alfiandi. Pembahasan dijadwalkan pekan depan. “Minggu depan kami akan agendakan bertemu dengan Panglima TNI untuk membahas persoalan ini,” kata Wakil Ketua KPK
Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri akan memanggil dua komisaris PT Samudera Biru Mangun Kencana untuk dimintai klarifikasi dugaan tindak pidana pencucian uang dengan terlapor Panji Gumilang. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Ahmad Ramadhan, mengatakan dua orang yang akan diklarifikasi berinisial MYR selaku komisaris utama
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggelar operasi tangkap tangan di dua wilayah Jakarta dan Bekasi pada Selasa, 26 Juli 2023. Operasi tangkap tangan atau OTT senyap yang digelar KPK itu dilakukan pada pukul 14.00 WIB. Di Jakarta, penangkapan dilakukan di daerah Cilangkap, Jakarta Timur. Sedangkan di Bekasi, penangkapan dilakukan di
Kejaksaan Agung (Kejagung) mengaku tidak menutup kemungkinan akan kembali memanggil Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di kasus korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) dan turunannya pada periode 2021-2022. Hal tersebut disampaikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi usai melakukan pemeriksaan selama 12 jam terhadap
Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate membantah menerima uang Rp500 juta terkait dugaan korupsi pembangunan BTS 4G. Saksi sekaligus Kepala Divisi Lastmile atau Backhaul pada Bakti Kominfo Muhammad Feriandi Mirza diklaim menguatkan bantahannya. “Kan tidak menyebut saya (yang menerima) tadi,” kata Johnny di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Presiden Joko Widodo buka suara terkait pemeriksaan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai saksi kasus dugaan korupsi ekspor minyak sawit. Jokowi meminta semua pihak menghormati proses hukum yang berjalan. Sebagaimana diketahui, Airlangga Hartarto diperiksa Kejaksaan Agung sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi persetujuan ekspor minyak
Jaksa Agung ST Burhanuddin menilai proyek pembangunan menara BTS 4G Bakti Kominfo sudah bisa dilanjutkan kembali lantaran perkara korupsi yang melibatkan eks Menkominfo Johnny G Plate telah rampung. Burhanuddin pun mendorong pelaksanaan proyek pembangunan BTS Bakti Kominfo agar dipercepat. Hal tersebut ia sampaikan ketika menerima kunjungan Menteri Komunikasi dan Informatika
