Gagasan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo alias Jokowi maupun penundaan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 kembali mencuat. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD sebelumnya menyebut pemerintah tidak bisa menghalangi aspirasi perpanjangan masa jabatan Presiden, kendati telah menyiapkan kebutuhan Pemilu 2024. Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Benny
Anggota Komisi III DPR sekaligus Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid mengaku tidak mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas anjloknya indeks persepsi korupsi (IPK) ke angka 34. Sebagai informasi, IPK atau corruption perceptions index (CPI) mengukur persepsi korupsi di sektor publik. CPI dirilis oleh Transparency International Indonesia (TII) dengan mengurutkan
Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah menggodok rumusan peraturan KPU (PKPU) terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Menteri yang boleh mencalonkan diri menjadi presiden atau wakil presiden tanpa harus mundur. PKPU tersebut dibuat dalam rangka menindaklanjuti Putusan MK No. 68/PUU-XX/2022 terkait menteri maju capres-cawapres tak perlu mundur dari jabatannya. Komisioner KPU RI
Sebanyak enam orang anak buah mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Ferdy Sambo bakal menjalani sidang dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pleidoi, Jumat (3/2/2023). Mereka adalah Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rachman Arifin, Chuck Putranto, Baiquni Wibowo, dan Irfan Widyanto. Keenamnya terjerat kasus obstruction of justice
Partai Buruh dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) mengeklaim bakal menggelar aksi besar-besaran pada 6 Februari 2023 di sejumlah kota. Di Jakarta, aksi disebut akan dipusatkan di DPR RI melibatkan ribuan buruh dari Jabodetabek. Selain di Jakarta, aksi juga diklaim bakal dihelat serempak di berbagai kota industri, antara lain
Bareskrim Polri membuka kembali penyelidikan untuk kasus baru Koperasi Simpan Pinjam atau KSP Indosurya sebagai wujud perlawanan negara terhadap pelaku kejahatan investasi yang merugikan masyarakat banyak. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan mengatakan bahwa pihaknya sudah memulai penyelidikan baru KSP Indosurya tersebut sesuai dengan arahan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai, turunnya skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2022 dari 38 menjadi 34 merupakan sebuah ironi. Hasil tersebut pun dinilai menjadi bukti bahwa lembaga antirasuah ini tidak bisa bekerja sendiri untuk memberantas korupsi. Ghufron mengatakan, dibutuhkan pembenahan sistem dan integritas untuk memperbaiki IPK Indonesia selanjutnya.
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2022 mengalami penurunan empat angka menjadi 34 poin. Ketua Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada atau Pukat UGM Totok Dwi Diantoro mengatakan hal tersebut menunjukkan lemahnya komitmen pemberantasan korupsi dari pemerintah. Totok menilai lemahnya komitmen tersebut dapat terlihat dari sejumlah kebijakan yang kontraproduktif dengan semangat
Pakar hukum kepemiluan Universitas Indonesia (UI), Titi Anggraini menilai, penghapusan pilkada gubernur dan jabatan gubernur belum diperlukan. Menurut dia, persoalan yang disoroti Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau Cak Imin soal efektivitas kewenangan gubernur dapat diselesaikan melalui perbaikan undang-undang. Titi mengatakan, perihal kewenangan gubernur diatur dalam Undang-undang tentang Pemerintahan
Indonesia berhasil mengundangkan KUHP baru, menggantikan KUHP lama peninggalan pemerintah kolonial Belanda, 2 Januari lalu. Dengan keberhasilan ini, menurut Guru Besar Hukum Pidana UI Prof Dr Harkristuti Harkrisnowo SH MA, Indonesia segera memasuki era hukum pidana yang lebih sesuai dengan kepribadian dan jati diri Bangsa. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
Deputi Transparency International Indonesia (TII) Wawan Suyatmiko membeberkan alasan mengapa Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada tahun 2022 merosot 4 poin. Wawan mengatakan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia tidak efektif. Menurutnya, revisi undang-undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2019 sejatinya itu merupakan strategi pemerintah untuk
Mahkamah Konstitusi mengumumkan pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konsituti (MKMK) untuk mengusut dugaan pengubahan Putusan Nomor 103/PUU-XX/2022 yang menguji secara materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK (UU MK) seputar pencopotan Hakim Agung Aswanto. “Keputusan tersebut diambil lewat Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang digelar pada Senin, 30 Januari 2023,” kata
