Pakar hukum tata negara dari Universitas Indonesia (UI) Qurrata Ayuni mengatakan amicus curiae bukan bagian alat bukti dalam persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut dia, amicus curiae lebih diartikan sebagai sahabat pengadilan dan hanya bersifat dukungan moral terhadap pengadilan sehingga tidak bisa
Para mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang membentuk IM57+ Institute mengkritisi pemberian remisi terhadap 240 narapidana korupsi di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Remisi tersebut dinilai melemahkan semangat pemberantasan korupsi di Tanah Air. Para koruptor mendapat remisi menyangkut hari raya Idul Fitri 1445 H/2024 Masehi. Ketua IM57+, Mochamad Praswad
Mahkamah Konstitusi (MK) merespons Tim Hukum Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang menyoroti surat amicus curiae atau sahabat pengadilan yang dikirim Megawati Soekarnoputri berkaitan dengan pemohon sengketa Pilpres, yakni paslon nomor urut 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud Md. Sebab, Fajar menyebut, penyikapan amicus curiae Megawati–apakah dipertimbangkan atau tidak–merupakan otoritas majelis hakim
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan Bupati Sidoarjo, Jawa Timur, Ahmad Muhdlor Ali sebagai tersangka dugaan korupsi pemotongan insentif di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo. Sosok Gus Muhdlor menjadi sorotan karena sempat “menghilang” saat operasi tangkap tangan (OTT) KPK digelar pada 25 dan 26 Januari. Juru Bicara Penindakan dan
Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, mayoritas partai di parlemen setuju untuk tidak merevisi Undang-Undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Adapun revisi UU MD3 diketahui masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
Para mantan pegawai KPK yang tergabung dalam IM57+ Institute mengkritik pedas wacana peleburan KPK dengan Ombudsman. Wacana tersebut dinilai sebagai upaya menghancurkan KPK. “Wacana peleburan tersebut menunjukan bahwa adanya grand design yang telah dibuat sejak revisi UU KPK untuk menghancurkan KPK benar adanya,” kata Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengemukakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan restu kepada empat menteri di Kabinet Indonesia Maju (KIM) untuk hadir sebagai saksi di sidang sengketa Pilpres 2024. Moeldoko mengatakan bahwa Presiden tidak pernah mempermasalahkan permintaan Mahkamah Konstitusi (MK) menghadirkan sejumlah menteri untuk turut menyampaikan keterangan di sidang sengketa
Hakim Konstitusi periode 2003-2008 Maruarar Siahaan menyebut pemanggilan empat menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) menjadi bukti Mahkamah Konstitusi sangat serius menangani sidang sengketa pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Adapun empat menteri Presiden Joko Widodo yang dipanggil MK untuk dimintai keterangan ialah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy,
Gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dianggap menjadi sinyal bakal total melakukan perlawanan atas hasil pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Menurut rekapitulasi KPU, Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memenangkan Pilpres 2024. “Secara elektoral, perlawanan PDI-P ini mengirimkan pesan kepada basis-basis pendukungnya bahwa partai
Tim Pembela Prabowo-Gibran akan menghadirkan 14 saksi dan ahli dalam sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi atau MK pada hari ini, Kamis, 4 April 2024. Adapun MK besok menggelar sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan pihak terkait yaitu Prabowo-Gibran. Dia mengklaim, seluruh ahli dan saksi yang
Bareskrim Polri resmi menerbitkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap 2 tersangka kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) modus magang (Ferienjob) ke Jerman. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro mengatakan DPO diterbitkan untuk tersangka ER alias AW, petinggi PT SHB dan A alias A, petinggi CV
Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) turut menyoroti kasus dugaan korupsi penambangan timah di lokasi izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk yang merugikan negara hingga ratusan triliun. Jatam menyebut, Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menangani kasus tersebut dapat melakukan tindakan penyitaan terhadap aset milik para tersangka. Selain melakukan bisa melakukan penyitaan aset,
