Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan bahwa pemerintah tidak akan pernah menutup kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat masa lalu. Mahfud menyebutkan, kasus pelanggaran HAM berat masa lalu merupakan proses yudisial yang tidak bisa dihapus. Menurut Mahfud, tinggal bagaimana Komnas HAM dan Kejaksaan
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengungkapkan, praktik-praktik korupsi sudah terjadi di banyak area, bahkan di perguruan tinggi yang menjadi tempat lahirnya generasi penerus bangsa. Firli mengatakan, korupsi di perguruan tinggi antara lain suap pengadaan barang dan jasa, hingga suap penerimaan mahasiswa baru. Karena itu, terang Firli, KPK berencana
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyatakan keputusan untuk membuat aturan wajib menjalani masa percobaan selama 10 tahun bagi terpidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru merupakan jalan keluar yang diambil buat menengahi antara gagasan pro dan kontra hukuman mati. Aturan tentang hukuman mati diatur dalam Pasal
Mantan Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra menyatakan dukungannya kepada Ketua MA, M Syarifuddin, yang bertekad untuk memberantas makelar kasus (markus) dan menegakkan kembali citra MA sebagai badan peradilan tertinggi di negara ini. Yusril yang sekarang menjadi Advokat mengakui bahwa citra MA kini merosot tajam dengan munculnya putusan-putusan kontroversial
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, turut memberikan komentar mengenai ancaman hukuman mati terhadap Ferdy Sambo. Diketahui saat ini eks Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo tengah menjalani persidangan atas kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Mahfud MD menilai bahwa putusan pada sidang Ferdy
Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra, menyayangkan pernyataan Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto yang merasa tidak sanggup memberantas mafia kasus. Padahal MA diharapkan mampu memberantasnya. Azmi merasa pernyataan Sunarto tak sepatutnya dikeluarkan. Sikap itu menurutnya menjadi refleksi ketidakberdayaan pimpinan MA dalam menghadapi lingkungan area terdekat MA yang terperosok
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap tujuh orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Surabaya, Jawa Timur. Salah satu pihak yang ditangkap adalah Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua Simanjuntak (STS). Operasi senyap itu dilakukan di Surabaya pada Rabu (14/12) pukul 20.24 WIB. Dalam pengangkapan itu, KPK mengamankan barang
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Hamonangan Laoly, menyatakan meminta maaf kepada masyarakat jika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru yang disahkan oleh (Dewan Perwakilan Rakyat) dianggap masih belum sempurna dan menuai kritik. Yasonna juga memohon maaf jika selama ini pemerintah dinilai masih kurang dalam melakukan sosialisasi Rancangan Kitab
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata mengatakan, hingga kini, masih ada tambang batu bara ilegal yang beroperasi. Menurut dia, aparat keamanan pun kemungkinan mengetahui hal ini. Padahal, Alex mengungkapkan, pihaknya sudah bekerja sama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memonitor ekspor impor batu bara melalui sistem Simbara. Namun, hal
Hasil uji poligraf atau tes kejujuran para terdakwa pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J diungkap. Dari lima terdakwa, hanya dua yang terindikasi jujur yakni Richard Eliezer atau Bharada E dan Ricky Rizal. Sementara, tiga lainnya yaitu Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, dan Kuat Ma’ruf terindikasi berbohong. Menanggapi ini, Sambo,
Jaksa Penuntut Umum (JPU) bakal menghadirkan lima orang saksi ahli dalam sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J hari ini, Kamis (14/12/2022). Mereka yang dihadirkan Jaksa terdiri dari ahli balistik hingga ahli digital forensik dari Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor Polri). “Pertama saksi Adi Febrianto, Ahli Puslabfor;
DPR menggelar rapat paripurna pengesahan Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI. Yudo akan disahkan sebagai pengganti Jenderal Andika Perkasa yang pensiun Desember ini. Rapat DPR RI Ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 ini dipimpin Ketua DPR Puan Maharani dengan protokol kesehatan ketat. Ia didampingi Wakil Ketua DPR RI Suami
