Menteri Keuangan sekaligus Anggota Tim Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) Sri Mulyani disebut telah mengkonfirmasi hadir pada rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Komisi III DPR. Pemanggilan Sri Mulyani terkait transaksi mencurigakan berupa TPPU senilai lebih dari Rp349 triliun. Sri Mulyani rencananya akan
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi mengatakan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) diharapkan mampu mengurangi kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Anwar mengatakan banyaknya pekerja sektor domestik Indonesia yang akhirnya bekerja di luar negeri, menjadi penyebab utama kasus TPPO. Sementara itu, koalisi sipil mendesak Pemerintah segera mengeluarkan
Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan, laporan yang diajukan Brigjen Endar Priantoro saat ini tengah dipelajari. Endar Priantoro sebelumnya melaporkan Ketua KPK Firli Bahuri dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK, Cahya H. Harefa atas dugaan pelanggaran etik. Cahya menerbitkan surat pemberhentian dengan hormat atas nama
Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyambut baik pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi undang-undang. Menurutnya, dengan pengesahan tersebut, empat daerah otonom baru (DOB) Papua secara sah bisa mengikuti Pemilu 2024. Dia mengatakan empat DOB
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menerima kunjungan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mohammad Mahfud MD di kantor PP Muhammadiyah jl. Cik Ditiro pada Senin (3/4). Selain menjalin silaturahim dengan keluarga besar Muhammadiyah, kunjungan tersebut juga membahas berbagai isu-isu keumatan dan kebangsaan. Pertama, membahas seputar persiapan Pemilihan
Mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo terancam hukuman pidana maksimal 20 tahun dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi yang menjeratnya. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebut Rafael resmi menahan Rafael di Rutan KPK Gedung Merah Putih selama 20 hari ke depan atau hingga 22 April 2023. Firli menyebut
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan akhirnya buka suara soal ‘nyanyian’ dugaan tindak pidana pencucian uang dan transaksi mencurigakan Rp189 triliun terkait penjualan emas batangan impor yang diungkap oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Mahfud MD beberapa waktu lalu. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani mengatakan asal-usul transaksi
Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari mengatakan bahwa hingga saat ini pemerintah belum menyampaikan Naskah Akademik dan Draft RUU Perampasan Aset. Lantas, dorongan untuk mempercepat pembahasan RUU tersebut seyogyanya diarahkan kepada pemerintah. Politisi NasDem itu menyebut bahwa RUU tersebut statusnya adalah usulan pemerintah. Meski demikian DPR juga ikut mengusulkan.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Ciptaker) akhirnya disahkan menjadi Undang-undang. Ketok palu pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-19 masa sidang IV tahun sidang 2022-2023 di kompleks parlemen, Selasa (21/3/2023) lalu. Namun hingga kini masih terjadi pro dan kontra terkait pengesahan Perppu Cipta Kerja
Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengungkapkan, pihaknya akan berkoordinasi soal aliran dana mencurigakan sebesar Rp349 triliun seperti diungkap Menkopolhukam Mahfud MD. Hal itu dilakukan untuk memperjelas perbedaan data. Hal itu berkaitan dengan mengemukanya perbedaan data yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat rapat bersama
Koalisi Masyarakat Sipil merespons soal kekerasan dan pembubaran demonstrasi mahasiswa yang menolak UU Cipta Kerja. Mereka mendesak Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk memberikan peringatan keras terhadap Kapolri atas kejadian tersebut. Terdapat 10 organisasi sipil yang tergabung dalam koalisi ini, yaitu YLBHI, Walhi, Centra Initiative, PBHI Nasional, Public Virtue, Amnesty
Irjen Teddy Minahasa hanya terdiam seribu bahasa saat mendengar pembacaan tuntutan pidana mati yang disampaikan jaksa penuntut umum (JPU). Tuntutan itu disampaikan JPU dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Kamis (30/3/2023). Berdasarkan pantauan Kompas.com, Teddy duduk di kursi persidangan sebagai terdakwa kasus peredaran narkotika jenis sabu.
