Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

Presiden Minta Anggaran Diarahkan ke Program Produktif

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengarahkan belanja di kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) agar lebih konkret dan produktif, bukan untuk membiayai program-program yang absurd atau tidak jelas. “Pemberdayaan, pengembangan, istilah-istilah yang absurd, tak konkret. Langsung sajalah, itu untuk modal kerja, untuk beli mesin produksi, untuk marketing, kalau pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kan semestinya ke program untuk pameran, jelas. Ini tugas BPKP, orientasinya ke situ,” kata Presiden Jokowi saat membuka Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 di Jakarta, Rabu (14/6).

Selengkapnya »
15 Juni 2023

Menteri PUPR Bilang Tenaga Kerja Asing di IKN Masih Wacana

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menegaskan, isu pemerintah mempekerjakan tenaga asing di proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih menjadi wacana. “Wah itu baru wacana kan, sebetulnya sudah lama itu saya usulkan dulu,” kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/4/2023). Basuki tidak menjelaskan alasan ia pernah mengusulkan hal itu. Namun, ia membantah anggapan yang menyebut tenaga kerja lokal tidak mampu membangun IKN. “Enggaklah, ini semua pembangunannya juga orang Indonesia, enggak ada orang asing,” ujar Basuki.

Selengkapnya »
14 Juni 2023

Paripurna DPR Setujui Pembahasan Tiga RUU

Rapat Paripurna DPR RI menyetujui perpanjangan pembahasan terhadap tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) yaitu RUU tentang Hukum Acara Perdata, RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi. Setelah itu, seluruh anggota DPR RI yang hadir menyatakan setuju perpanjangan waktu pembahasan ketiga RUU tersebut. Lodewijk menjelaskan bahwa pimpinan Komisi III DPR RI meminta perpanjangan waktu pembahasan ketiga RUU tersebut sampai dengan Masa Persidangan I yang akan datang dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI pada 8 Juni.

Selengkapnya »
14 Juni 2023

Kemenkeu Klarifikasi! Tagihan Utang Ratusan Miliar Tak Terkait Jusuf Hamka

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rionald Silaban meluruskan informasi yang beredar terkait tagihan utang Rp 775 miliar yang ditagih oleh pemerintah. Rio mengatakan, utang yang dimaksud tersebut tidak berkaitan dengan PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) milik Jusuf Hamka. Ia pun menegaskan, utang yang ditagih pemerintah tersebut ditujukan kepada PT Citra Lamtoro Gung Persada. Perusahaan tersebut terafiliasi dengan Siti Hardiyanti Rukmana alias Mbak Tutut. “Kalian mesti ngerti, waktu saya bilang grup citra itu, grup citra yang zaman dulu itu Citra Lamtoro Gung Persada,” ujar Rionald kepada awak media di Kompleks DPR RI, Selasa (13/6).

Selengkapnya »
14 Juni 2023

Presiden Percepat Jangkauan Sinyal 4G di 12.548 Desa

Presiden Joko Widodo (jokowi) mempercepat realisasi infrastruktur digital dengan keterjangkauan sinyal 4G di 12.548 desa atau kelurahan pada akhir 2022 sebagai upaya upaya transformasi digital yang dilakukan pemerintah.”Pada akhir tahun 2022, 12.548 desa/kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032,” kata Presiden Jokowi seperti disaksikan dalam tayangan televisi, Selasa (13/6).

Selengkapnya »
14 Juni 2023

Hilirisasi Tambang Berkontribusi Signifikan pada Neraca Perdagangan

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Septian Hario Seto mengatakan program hilirisasi industri pertambangan memberikan kontribusi signifikan terhadap neraca perdagangan Indonesia. Peningkatan ekspor dari hasil hilirisasi itu telah membantu menciptakan surplus neraca perdagangan dan neraca pembayaran yang berdampak positif pada stabilitas nilai tukar Rupiah dan indikator ekonomi makro.

Selengkapnya »
13 Juni 2023

Kebijakan Pemerintah Mengimpor Beras Membuat Petani Malas Menanam

Ancaman krisis pangan semakin nyata yang terindikasi pada tren kenaikan harga pangan karena produksi menurun. Penurunan produksi di negara-negara penghasil memaksa mereka untuk mengurangi pengiriman atau ekspor ke luar negeri. Negara seperti Vietnam dikabarkan bakal memangkas ekspor beras tahunannya hingga 44 persen mulai 2030 mendatang. Negara eksportir terbesar ketiga itu biasanya mengekspor hingga 7,1 juta ton, dan akan berkurang menjadi empat juta ton per tahun. Pengurangan ekspor mereka lakukan untuk memastikan ketahanan pangan di dalam negerinya, melindungi lingkungan, dan beradaptasi dengan perubahan iklim, serta meningkatkan ekspor beras berkualitas.

Selengkapnya »
13 Juni 2023

Pengembang Properti Masih Ragu Investasi di IKN, Faktor Ini Jadi Ganjalan

Pengembang properti Tanah Air kembali didorong untuk segera menanamkan modal dan membangun proyek di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Meski pemerintah telah menggelontorkan sejumlah insentif kemudahan berusaha, ternyata masih ada ganjalan yang menahan laju investasi di IKN. Sekjen Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Hari Ganie menjelaskan, beberapa persoalan tanah yang masih menjadi pertimbangan besar bagi pengembang properti, di samping menunggu rampungnya infrastruktur dasar.

Selengkapnya »
12 Juni 2023

Tren Kenaikan Harga Indikasi Krisis Pangan Sudah Mulai

Peringatan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) terkait ancaman krisis pangan global harus disikapi cepat oleh semua pihak dengan mengedepankan kolaborasi, terutama untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional melalui peningkatan produksi dengan mengenalkan berbagai pangan ke negara-negara lain sebagai komoditas ekspor. Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat menyampaikan sambutan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pembukaan Penas Tani di Padang, pekan lalu, mengatakan ketegangan politik di berbagai negara dan ancaman perubahan iklim memerlukan peran aktif semua pihak untuk meningkatkan produksi sektor pertanian.

Selengkapnya »
12 Juni 2023

Ungkap Alasan Turunnya Indeks Persepsi Korupsi, Mahfud: Di DPR Terjadi Transaksi Balik Meja

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkap alasan turunnya indeks persepsi korupsi Indonesia di angka 34. Indeks persepsi korupsi (IPK) atau corruption perception index (CPI) Indonesia merosot 4 poin, dari 38 pada 2021 menjadi 34 pada tahun 2022. Selain itu, rangking Indonesia turun 14 tingkat, dari 96 menjadi 110. “Di tahun 2022 indeks persepsi korupsi kita terjun dari 38 ke 34, itu membuat kita kaget. Korupsinya makin menjadi-jadi berarti. Di mana itu, di sektor-sektor mana?” kata Mahfud dalam sambutannya pada acara “23 Tahun KPPU” di Sarinah, Thamrin, Jakarta, Minggu (11/6/2023).

Selengkapnya »
12 Juni 2023

LSI Denny JA: Proposal Damai Prabowo Potensial Dongkrak Elektabilitas

Proposal damai Ukrania – Rusia yang ditawarkan Menhan RI Prabowo Subianto sangat potensial mendongkrak elektabilitasnya sebagai capres. Pasalnya, selain isunya membawa pesan kemanusiaan yang sangat kuat, juga membawa misi negara dan bangsa Indonesia yang cinta damai. Demikian pers rilis yang disampaikan peneliti senior Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Toto Izul Fatah, Senin (12/6). Hal ini menanggapi soal dampak elektoral yang mungkin diterima Prabowo, apakah positif atau negatif, terkait proposal damai Ukrania-Rusia yang sempat kontroversial tersebut.

Selengkapnya »
12 Juni 2023
Search