Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

BKPM: Kebutuhan Investasi 2020-2024 Capai Rp 5.900 Triliun

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengatakan kebutuhan investasi di dalam negeri untuk periode 2020-2024 sebesar Rp 5.800-Rp 5.900 triliun. Investasi ini menjadi kunci untuk pertumbuhan dan pemulihan ekonomi Indonesia. “Kami sampaikan bahwa kebutuhan investasi tahun 2020-2024 ini sebesar antara Rp 5.800-Rp 5.900 triliun,” kata Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal BKPM Riyatno dalam acara Indonesia Re International Conference (IIC) 2023 di Jakarta, Rabu (5/7/2023).

Selengkapnya »
06 Juli 2023

Pemerintah Diminta Terus Kurangi Kebergantungan pada Utang

Pemerintah diminta terus mengurangi kebergantungan pada utang dalam mengelola keuangan negara setiap tahunnya. Harapan itu disampaikan setelah pemerintah mengurangi jumlah penerbitan utang mulai pada 2022 dan diperkirakan juga berlanjut tahun ini. Pengamat ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Achmad Maruf, pada Rabu (5/7), mengatakan kalau dua tahun ini pemerintah bisa mengurangi penarikan utang dari target, diharapkan dalam APBN berikutnya bisa zero deficit, bahkan mencatat surplus. Pemerintah seperti cuitan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, berencana mengurangi penerbitan utang tahun ini sebesar 289,9 triliun atau berkurang 41,6 persen dari target sebelumnya 696,3 triliun rupiah.

Selengkapnya »
06 Juli 2023

Tingkat Inflasi Melambat, Perbankan Masih Susah Turunkan Bunga Kredit

Laju pertumbuhan inflasi secara tahunan sudah mulai landai di level 3,52% pada Juni 2023. Namun, kondisi tersebut tampaknya belum terlalu kuat bagi perbankan untuk menurunkan bunga kreditnya. Jika mengacu data Bank Indonesia (BI) di April 2023, suku bunga kredit memang masih memiliki tren pertumbuhan secara tahunan. Ambil contoh, bunga kredit modal kerja di periode tersebut ada di level 8,92%, lebih tinggi dari bulan yang sama di tahun lalu berada di level 8,49%.

Selengkapnya »
05 Juli 2023

Irwan Hermawan Masih Takut Buka-Bukaan Identitas Markus Rp 27 Miliar di Kasus Korupsi BTS

Terdakwa kasus korupsi BTS 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika Irwan Hermawan mengaku masih takut untuk mengungkap sosok makelar kasus yang diduga menerima duit Rp 27 miliar dalam perkara ini. Hal tersebut diungkapkan oleh pengacara Irwan, Maqdir Ismail seusai kliennya menjalani sidang pembacaan dakwaan. “Itu yang selama ini menjadi masalah, dia punya ketakutan,” kata Maqdir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa, 4 Juli 2023.

Selengkapnya »
05 Juli 2023

Tak Semua Masukan RUU Kesehatan Diterima, Menkes: Wajar, Namanya Juga Demokrasi

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, tidak seluruh masukan untuk Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan bisa diterima oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Bisa saja, kata Budi, dari 100 masukan yang masuk dari organisasi profesi (OP) dan stakeholder lainnya, hanya 40 masukan yang diterima. Menurutnya, hal itu wajar dalam demokrasi. Adapun pernyataan ini menanggapi banyaknya pihak yang merasa kepentingan dan usulannya tidak diakomodir dalam rancangan UU terbaru itu. Mereka lantas meminta agar pembahasan RUU Kesehatan dihentikan.

Selengkapnya »
05 Juli 2023

Soal Usulan Bekukan Ponpes Al Zaytun, Mahfud MD: Kita Tampung Dulu

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil beberapa waktu lalu sempat mengusulkan kepada pemerintah untuk membekukan aktivitas Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun di Indramayu. Namun hingga kini, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan, pemerintah pusat belum memutuskan sampai pada pilihan tersebut. Mahfud mengemukakan, pemerintah masih menampung usulan Ridwan Kamil terlebih dahulu. “Kita tampung dulu. Sebagai masukan bagus karena beliau yang tahu di daerah. Beliau tahu di lapangan Jawa Barat,” katanya usai melaporkan penanganan polemik Al Zaytun kepada Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (4/7/2023).

Selengkapnya »
05 Juli 2023

Kepala BKPM Bahlil: Hilirisasi Bukan Hanya Nilai Tambah, Tetapi Kedaulatan

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan fokus hilirisasi yang ditempuh pemerintah bukan hanya soal nilai tambah, tetapi juga sebagai bentuk kedaulatan negara. Hal ini disampaikan Bahlil sebagai respons atas laporan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF), yang meminta pemerintah Indonesia, untuk mempertimbangkan penghapusan pembatasan ekspor komoditas secara bertahap. “Hilirisasi tidak hanya pada konteks nilai tambah, tetapi ini juga menyangkut kedaulatan. Tidak boleh negara kita diatur oleh negara lain,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, pekan lalu.

Selengkapnya »
04 Juli 2023

Unesco: Sebanyak 763 Juta Orang Dewasa Kekurangan Literasi Digital

Unesco melaporkan sebanyak 763 juta orang dewasa di dunia ternyata kekurangan literasi akan digitalisasi. Chair of the Governing Board Unesco Institute for lifelong Learning Daniel Bariel mengatakan hampir setengah dari orang dewasa di seluruh dunia saat ini tidak melek digital. “Dunia kita keluar jalur. Sebanyak 763 juta orang dewasa kekurangan literasi dasar digital,” kata Baril pada media di konferensi pers Inclusive Lifelong Learning Conference (ILLC), di Bali, Senin (3/7)

Selengkapnya »
04 Juli 2023

Stabilitas Harga Pangan Jadi Faktor Penjaga Inflasi

Inflasi tahunan pada Juni tercatat sebesar 2,58 persen. Stabilitas harga pangan menjadi salah satu faktor pendukungnya. Badan Pangan Nasional berkomitmen jaga rantai pasok pangan untuk menjaga capaian ini. Kepala NFA Arief Prasetyo Adi menjelaskan untuk mempertahankan tren tersebut, NFA akan semakin menggencarkan kerja sama lintas sektor untuk memperkuat konektivitas pangan antar daerah, sehingga mendorong pemerataan stok, stabilitas harga, dan meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat.

Selengkapnya »
04 Juli 2023

Pemerintah Perlu Evaluasi Mashariq Secara Menyeluruh

Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Hamid Noor Yasin menilai pemerintah perlu mengevaluasi mashariq atau penyedia layanan haji bagi jemaah Indonesia secara menyeluruh karena adanya sejumlah layanan haji yang terganggu dan tidak terpenuhi. Hamid, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (3/7), mengungkapkan sejumlah layanan haji yang terganggu dapat dilihat dari banyaknya jamaah tidur di luar tenda di tengah kondisi cuaca panas yang mencapai suhu 42 derajat Celcius sehingga mereka mengalami kekurangan minum, makan, kekurangan kebutuhan air untuk mandi, cuci, dan kakus. “Komitmen tidak dilaksanakan dengan baik oleh mashariq sehingga banyak jamaah haji Indonesia yang terlunta-lunta dan tersiksa,” kata dia saat memantau perkembangan kondisi jamaah haji di Mekkah, Arab Saudi, Minggu (2/7).

Selengkapnya »
04 Juli 2023

Jokowi Ingatkan Polri Jangan hanya Tajam ke Bawah, tapi Tumpul ke Atas

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan jajaran Polri untuk tidak hanya “tajam ke bawah tapi tumpul ke atas” dalam menegakkan hukum. “Kewenangan Polri itu besar, kekuatan Polri juga besar. Ini harus digunakan secara benar. Jangan ada yang disalahgunakan, jangan ada lagi persepsi hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas,” kata Presiden Jokowi saat menjadi Inspektur Upacara Peringatan ke-77 Hari Bhayangkara di Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (1/7).

Selengkapnya »
03 Juli 2023

Solusi Anggaran Minim, KUR Pertanian Digenjot

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih dianggap sebagai solusi alternatif pembiayaan dalam mengejar target produksi pangan di tengah minimnya ketersediaan anggaran negara di sektor pertanian. Karena itu, pemerintah terus menerapkan sejumlah terobosan guna menggenjot serapan KUR, khususnya di sektor pertanian, di antaranya dengan memangkas bunga dan menaikkan plafon pinjaman. Per 26 Juni 2023, penyaluran KUR pertanian mencapai Rp 30,42 triliun, atau 30,42% dari target tahun ini sebesar Rp 100 triliun.

Selengkapnya »
03 Juli 2023
Search