Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

Hitung-Hitungan Menkeu Sri Mulyani Terhadap Penarikan Utang Indonesia Hingga Akhir 2023.

Pemerintah memperkirakan realisasi pembiayaan utang dalam APBN 2023 akan mencapai Rp406,4 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa perkiraan realisasi pembiayaan utang tersebut lebih rendah Rp289,9 triliun dari target APBN Tahun Anggaran 2023 yakni sebesar Rp696,3 triliun. Sementara jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun lalu yang mencapai Rp696,0 triliun, pembiayaan hingga akhir 2023 diperkirakan turun sebesar 41,61 persen.

Selengkapnya »
11 Juli 2023

Pemerintah Bakal Setop Ekspor Gas, Ini Penjelasan Luhut

Pemerintah berencana menghentikan ekspor energi gas bumi. Ini merupakan rencana terbaru pemerintah terkait upaya mendorong hilirisasi di Indonesia untuk menggapai negara maju. “Kita mungkin akan menyarankan kepada presiden kita enggak ekspor lagi gas kita keluar,” kata Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan dalam Economy Update 2023, Senin (10/7/2023). Namun implementasi penghentian ekspor gas ini masih belum diketahui kapan keputusannya.

Selengkapnya »
11 Juli 2023

Hadapi El Nino, Presiden Minta Produksi Padi Digenjot

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo, untuk menggenjot produksi padi guna menjaga stok beras nasional menjelang fenomena El Nino atau musim panas abnormal yang diperkirakan terjadi pada kuartal III-2023. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, usai rapat yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/7) mengatakan, Mentan diminta untuk menggenjot produksi, mumpung masih ada hujan, sehingga bisa menanam dan 110 hari ke depan masih mempunyai beras.

Selengkapnya »
11 Juli 2023

Dana Desa Naik 20 Persen, KPPOD: Tak Tepat & Berpotensi Tambah Korupsi!

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) memandang rencana penambahan dana desa tidak tepat dan justru mendorong semakin banyaknya korupsi di tingkat desa. Direktur Eksekutif KPPOD Armand Suparman mengatakan, momentum proses usulan dan pembahasan revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 14 Tahun 2014 tentang Desa atau UU Desa yang di dalamnya membahas penambahan dana desa, tidak tepat mengingat bersamaan dengan tahun politik. Menurutnya, terdapat semacam simbiosis mutualisme antara politisi di Senayan yang ingin menggalakkan hubungan dari ribuan desa itu. Sementara di sisi yang lain, kepala desa dan perangkat desa ingin memanfaatkan peluang itu dengan menuntut beberapa poin tuntutan.

Selengkapnya »
10 Juli 2023

Bunga Pinjaman Online Mematikan Rakyat Kecil

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didesak mengevaluasi tarif bunga pinjaman online (pinjol) karena terlalu tinggi dan mencekik bahkan”mematikan” rakyat kecil. Bunga pinjaman online jauh lebih tinggi dari rentenir. Evaluasi tingkat bunga diperlukan karena peminjam banyak resah, mereka tidak mampu membayar pinjamannya. Rasio kredit bermasalah perusahaan teknologi keuangan atau financial tecnology (fintech) peer to peer (P2P) lending melonjak dan mulai mengkhawatirkan.

Selengkapnya »
10 Juli 2023

Kombinasi Harga Energi dan Pangan Picu Kemiskinan Ekstrem Global

Komunitas intelejen Amerika Serikat (AS) dalam laporan tahunan tentang ancaman di seluruh dunia terhadap keamanan nasional negara itu baru-baru ini menyebutkan kombinasi kenaikan harga energi dan pangan telah meningkatkan jumlah orang yang menghadapi kemiskinan ekstrem dan kerawanan pangan, khususnya di negara-negara berpenghasilan rendah. Negara-negara tersebut akan berjuang untuk membalikkan tren tersebut hingga akhir 2023, sampai harga pangan global stabil. Seperti dikutip dari Kantor Direktur Intelejen Nasional, harga pangan yang tinggi seiring dengan invasi Russia ke Ukraina dan pengurangan ekspor biji-bijian sehingga mengurangi daya beli jutaan rumah tangga dan membatasi kemampuan mereka untuk menyerap kenaikan harga baru.

Selengkapnya »
10 Juli 2023

Rating Kredit RI Stabil, Kemenkeu: Cermin Progresivitas Perbaikan Fiskal

Lembaga pemeringkat S&P mempertahankan peringkat atau rating kredit Indonesia di posisi BBB outlook stabil. Kementerian Keuangan alias Kemenkeu menilai hal ini menjadi cerminan kesuksesan Indonesia dalam mencapai konsolidasi fiskal. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan raihan itu didukung oleh pertumbuhan solid dari pendapatan negara, serta kebijakan yang terkalibrasi secara baik. “S&P melihat adanya perbaikan yang signifikan dalam kondisi fiskal Indonesia. Hal ini didorong oleh beberapa faktor positif, termasuk kenaikan harga komoditas yang menguntungkan, kondisi ekonomi domestik yang semakin membaik, serta komitmen yang kuat terhadap pelaksanaan kebijakan fiskal yang berkelanjutan,” ujarnya dalam siaran pers, Kamis (6/7/2023).

Selengkapnya »
07 Juli 2023

Cadangan Sangat Besar, Gas Bumi Makin Strategis di Masa Transisi Energi

Purnonomo Yusgiantoro, Menteri ESDM periode tahun 2000-2009, mengatakan bahwa proses transisi energi membutuhkan waktu dan keterlibatan semua stakeholder. Untuk menuju optimalisasi pemanfaatan energi baru terbarukan secara optimal, pada fase transisi energi, peran gas bumi menjadi sangat strategis. Apalagi, Indonesia memiliki cadangan yang masih sangat besar di sejumlah wilayah kerja migas, baik yang sudah maupun belum di eksplorasi dan berproduksi.

Selengkapnya »
07 Juli 2023

Pengawasan OJK Lemah, Kredit Bermasalah “Fintech” Melonjak

Kredibilitas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas lembaga jasa keuangan, baik bank dan nonbank, semakin diragukan. Setelah sederet kasus asuransi yang bermasalah serta investasi ilegal, terkini rasio kredit bermasalah perusahaan teknologi keuangan atau financial tecnology (fintech) peer to peer (P2P) lending melonjak dan mulai mengkhawatirkan. Berdasarkan data OJK, outstanding pembiayaan yang disalurkan industri fintech peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol) memang terus meningkat. Posisi Mei 2023, total pembiayaannya sudah mencapai 51,46 triliun rupiah atau tumbuh 28,11 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy).

Selengkapnya »
07 Juli 2023

Ridwan Kamil: Pembinaan Santri Al Zaytun Akan Diambil Alih oleh Kementerian Agama

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengungkapkan bahwa Kementerian Agama akan mengambil alih proses pembinaan ribuan santri dan pelajar yang belajar di Pondok Pesantren Al Zaytun, Gantar, Indramayu, Jawa Barat. “Dalam hal ini, ribuan santri akan diserahkan kepada Kementerian Agama karena mereka adalah anak-anak bangsa yang harus terus belajar. Namun, tentu saja mereka akan mengikuti pola belajar dan kurikulum yang telah disepakati,” kata Ridwan Kamil setelah menghadiri acara Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) di Yogyakarta pada hari Rabu (5/7/2023).

Selengkapnya »
06 Juli 2023

34 Juta Data Paspor Diduga Bocor, Kemenkominfo Buka Suara

Jutaan data paspor diduga bocor dan diperjualbelikan. Informasi itu disampaikan oleh akun Twitter @secgron, Rabu (5/7/2023). Data yang dibocorkan diduga berisi data identitas pemilik paspor. “Buat yang udah pada punya paspor, selamat karena 34 juta data paspor baru aja dibocorkan & diperjualbelikan. Data yg dipastikan bocor diantaranya no paspor, tgl berlaku paspor, nama lengkap, tgl lahir, jenis kelamin dll. Ini @kemkominfo sama @BSSN_RI selama ini ngapain aja ya?” tulis akun tersebut. Disebutkan juga bahwa pada portal tersebut, pelaku juga memberikan sampel sebanyak 1 juta data. “Jika dilihat dari data sampel yang diberikan, data tersebut terlihat valid. Timestampnya dari tahun 2009 – 2020,” tulis pengunggah. Pihak penjual data tersebut, di mana tertera nama Bjorka, mengeklaim mengumpulkan 34,9 juta data paspor WNI yang ukurannya sekitar 4 GB dalam kondisi terkompres. Data dalam format CSV itu dijual 10.000 dollar Amerika Serikat.

Selengkapnya »
06 Juli 2023
Search