KEGIATAN

WHO: Panas Ekstrem Bebani Sistem Kesehatan

Gelombang panas ekstrem di belahan bumi utara semakin membebani sistem perawatan kesehatan, memukul mereka yang paling tidak mampu mengatasi yang paling sulit, kata Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organisation/WHO), Rabu (19/7). WHO mengatakan gelombang panas sering memperburuk kondisi yang sudah ada sebelumnya, terutama mengkhawatirkan mereka yang memiliki penyakit kardiovaskular, diabetes dan asma. Para ahli sejauh ini menyalahkan gelombang panas pada perubahan iklim, didorong oleh pembakaran bahan bakar fosil yang melepaskan karbon dioksida gas rumah kaca ke atmosfer.

Selengkapnya »

BPJS Masih Kaji Dampak UU Kesehatan pada JKN

Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, mengatakan dampak adanya Undang-undang (UU) Kesehatan terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih dipelajari. Terkait beredarnya isu-isu yang muncul terkait program JKN, pihaknya masih belum bisa menanggapi. “Kami masih harus pelajari Undang-undangnya,” ujar Ghufron usai Public Expose Pengelolaan BPJS Kesehatan tahun 2022 di Jakarta, Selasa (18/7). Ghufron menyebut JKN dan BPJS Kesehatan tidak diatur dalam UU Kesehatan yang baru. Adapun keduanya diatur dalam UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU 24/2022 tentang BPJS serta peraturan turunan lainnya.

Selengkapnya »

ADB Ramal Ekonomi RI Tumbuh 4,8 Persen Tahun ini, Inflasi Turun ke 3,8 Persen

Asian Development Bank (ADB) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat menjadi 4,8 persen pada tahun ini. Sebagaimana diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I/2023 tercatat sebesar 5,03 persen secara tahunan, sedikit meningkat dari pertumbuhan pada kuartal IV/2022 yang sebesar 5,01 persen secara tahunan. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2023 tersebut masih lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi triwulanan sebelum pandemi sebesar 5,3 persen.

Selengkapnya »

Data Dukcapil Dirumorkan Bocor, Elsam: Pemerintah Harus Serius Lindungi Data!

Isu kebocoran data kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) membuat pemerintah harus mengambil langkah serius agar insiden serupa tidak benar-benar terjadi. Sejauh ini, pemerintah dinilai selalu abai terkait pengawasan serta penegakkan hukum. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) pun meminta Kemendagri untuk segera melakukan investigasi internal untuk mengidentifikasi sumber kegagalan perlindungan dan standar perlindungan, membuat sistem penanganan insiden, serta melakukan pengawasan dlebih ketat. Sementara itu, Elsam juga meminta Kemenkominfo melaksanakan kewenangan pengawasan yang dimilikinya dan melakukan proses investigasi pada kebocoran data. Hal ini diharapkan untuk dilakukan mengingat data yang tersimpan di Dukcapil juga tidak sedikit.

Selengkapnya »

Jangan Impor Pangan, Banyak Solusi Hadapi El Nino

Pemerintah memfokuskan penguatan stok pangan dan stabilisasi harga sebagai salah satu langkah strategis dalam mengantisipasi dampak El Nino. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan puncak cuaca ekstrem tersebut berlangsung Agustus hingga September mendatang. Upaya penguatan stok pangan dan stabilisasi harga dalam mengantisipasi dampak El Nino memang perlu dilakukan, namun itu jangan sampai menjadi alasan untuk melakukan impor yang berlebihan. Di saat seperti inilah, di saat El Nino mengancam beberapa kawasan negara di dunia, ketahanan pangan yang berasal dari produk dalam negeri sangat diperlukan. Sehingga jika negara pemasok pangan mengalami masalah di dalam negeri karena El Nino, Indonesia tidak mengalami kesulitan.

Selengkapnya »

Rusia Mudur dari Kesepakatan, Ketahanan Pangan Global Terancam

Rusia pada Senin (17/7) memgumumkan menarik diri dari kesepakatan biji-bijian Laut Hitam. Kesepakatan ini terobosan masa perang sehingga Ukraina bisa mengekspor gandum dan produk pertanian lain ke negara-negara di Afrika, Timur Tengah, dan Asia, tempat kelaparan jadi ancaman dan harga pangan tinggi mendorong lebih banyak orang ke dalam kemiskinan. Dilaporkan oleh Associated Press (AP), juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan Rusia akan menangguhkan Inisiatif Butir Laut Hitam sampai tuntutannya untuk mendapatkan makanan dan pupuknya sendiri ke dunia terpenuhi. Sementara Moskow mengeluhkan pembatasan pengiriman dan asuransi telah menghambat ekspor pertaniannya, Rusia telah mengirimkan gandum dalam jumlah yang mencapai rekor.

Selengkapnya »

Kemiskinan Turun tapi Kesenjangan Meningkat

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat seluruh pulau di Indonesia mengalami penurunan persentase penduduk miskin, kecuali Pulau Sulawesi. Tapi BPS juga mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran yang diukur menggunakan rasio gini naik menjadi 0,388 pada Maret 2023. Demikian dikatakan Sekretaris Utama BPS, Atqo Mardiyanto dalam rilis BPS yang dipantau secara daring di Jakarta. “Pada Maret 2023, hanya Pulau Sulawesi yang menunjukkan peningkatan persentase kemiskinan, yaitu dari 10,06 persen pada September 2022 menjadi 10,08 persen, atau mengalami peningkatan sebesar 0,02 persen,” kata Atqo, di Jakarta, Senin (17/7). Menurut Atqo, peningkatan penduduk miskin di Sulawesi disebabkan rendahnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

Selengkapnya »

Resmi Dilantik, Jokowi Minta Menkominfo Utamakan Penyelesaian Program BTS

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang baru dilantik yakni Budi Arie Setiadi untuk mengutamakan penyelesaian pembangunan Program Penyediaan Base Transceiver Station (BTS) 4G di daerah daerah terdepan, terpencil dan tertinggal (3T). Ia menegaskan, meski penyelesaian hukum terhadap kasus korupsi BTS 4G berjalan, penyelesaian program BTS juga harus tetap dilanjutkan. “Kita hanya punya waktu yang sangat pendek, satu setengah tahun kurang, sehingga saya ingin yang pertama di Kominfo penyelesaian BTS itu harus diutamakan, penyelesaian hukum silakan berjalan kita hormati proses hukum tapi penyelesaian BTS tetap harus berjalan,” jelas Jokowi di Istana Negara, Senin (17/7).

Selengkapnya »

BI Beri Catatan soal Surplus Neraca Dagang Rekor 38 Bulan Beruntun

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia pada Juni 2023 surplus sebesar US$3,45 miliar. Surplus tersebut meningkat jika dibandingkan dengan surplus pada Mei 2023 sebesar US$440 juta. Bank Indonesia (BI) memberi catatan soal surplus neraca dagang yang mencetak rekor 38 bulan beruntun. Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menyampaikan bahwa perkembangan tersebut positif bagi upaya untuk terus menjaga ketahanan eksternal perekonomian Indonesia. “Ke depan, BI terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah dan otoritas lain guna terus meningkatkan ketahanan eksternal dan mendukung pemulihan ekonomi nasional,” katanya melalui keterangan resmi, Senin (17/7/2023).

Selengkapnya »

Curhat Industri Perikanan Terancam Tutup, Apa Biang Keroknya?

Industri perikanan mengaku terancam tutup imbas diterbitkannya Peraturan Pemerintah No.36/2023 tentang Devisa Hasil Ekspor yang mewajibkan eksportir untuk menyimpan devisa hasil ekspor paling sedikit 30 persen minimal 3 bulan. Ketua Umum Asosiasi Produsen Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I) Budhi Wibowo menyampaikan, industri perikanan yang terancam tutup tersebut lantaran modal kerja mereka tergerus dengan adanya aturan ini.

Selengkapnya »

Dana Hasil Ekspor SDA Wajib Disimpan Minimal 30 Persen Selama 3 Bulan

Pemerintah mewajibkan para eksportir yang memiliki nilai ekspor hasil sumber daya alam minimal 250 ribu dollar AS untuk menyimpan devisa hasil ekspor (DHE) paling sedikit 30 persen dalam sistem keuangan Indonesia dengan jangka waktu minimal tiga bulan. Sebagaimana salinan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang DHE dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam, yang diperoleh dari laman resmi Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) di Jakarta, Jumat, pemerintah mengatur bahwa eksportir yang wajib menempatkan DHE Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia yakni dari sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan dan perikanan.

Selengkapnya »

Mahfud MD Sebut Penundaan Pilkada 2024 Tidak Relevan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut usulan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI terkait opsi penundaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024 dinilai tidak relevan. “Tidak relevan. Kalau ada kesulitan lalu pilkada atau pemilu mau ditunda ya tidak akan pernah ada pemilu,” kata Mahfud di Yogyakarta, kemarin (16/7).

Selengkapnya »
Search