KEGIATAN

Mendikbudristek Akan Lanjutkan PPDB Zonasi

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, menyebut, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) zonasi harus dilanjutkan. Menurutnya, program tersebut mampu mengatasi kesenjangan di antara peserta didik. “Zonasi adalah contoh ‘legacy’ kebijakan pendidikan yang perlu diteruskan dan disempurnakan,” ujar Nadiem, dalam acara Belajaraya, di Jakarta, Sabtu (29/7). Nadiem menerangkan, dahulu, banyak orang tua peserta didik yang mendaftarkan anaknya masuk les agar bisa masuk ke sekolah favorit. Belum lagi, ada juga peserta didik yang secara ekonomi tidak mampu, harus membayar sekolah swasta karena tidak lolos masuk sekolah negeri. “PPDB sistem zonasi ini memperhatikan kebutuhan peserta didik untuk dapat bersekolah di dekat rumahnya,” jelasnya.

Selengkapnya »

Sah! PBB Resmi Dukung Prabowo Subianto Capres 2024

Peta perpolitikan jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 semakin terang. Kali ini, Partai Bulan Bintang (PBB) resmi memberikan dukungannya untuk Ketua Umum (Ketum) Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) di Pilpres 2024. Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra menyatakan dukungan partainya itu tepat pada hari peringatan Milad ke-25 PBB di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Banten, Minggu (30/7/2023). Prabowo sendiri ikut hadir dalam acara yang dihadiri ribuan kader dan simpatisan PBB tersebut.

Selengkapnya »

Koalisi Masyarakat Sipil Minta Dugaan Korupsi Basarnas Diusut Tuntas

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, meminta agar dugaan kasus korupsi Basarnas dituntaskan. Kompetensi peradilan korupsi disebut ada di pengadilan umum bukan pengadilan militer. Hal ini disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, menyikapi polemik penetapan tersangka dan penangkapan Kepala Basarnas, Marsdya Henri Alfiandi dan Letkol Afri Budi Cahyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang kemudian diakui KPK sebagai ada kesalahan prosedur dalam prosesnya.

Selengkapnya »

Aturan Turunan DHE SDA Terbit, Eksportir Nakal Bisa Kena Penangguhan Pelayanan Ekspor

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi menerbitkan aturan turunan dari ketentuan penempatan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam di dalam negeri. Aturan turunan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 Tahun 2023 tentang pengenaan dan pencabutan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan DHE dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan SDA. Aturan turunan ini akan mempertegas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023. Dengan terbitnya PP tersebut, para eksportir diwajibkan menyimpan DHE SDA paling sedikit 30% dalam sistem keuangan Indonesia dengan jangka waktu minimal tiga bulan.

Selengkapnya »

Pemerintah Harus Buat Aturan Tegas soal LPG 3 Kg

Terkait meningkatnya kebutuhan LPG 3 kg di beberapa wilayah baru baru dan saat ini , pengamat kebijakan energi Sofyano Zakaria mengatakan mengimbau Pemerintah membuat ketentuan yang tegas dan rinci dan memiliki sanksi hukum yang jelas terhadap siapa yang berhak atas LPG bersubsidi tersebut, serta jenis sanksi yang diberlakukan jika terjadi pelanggaran.

Selengkapnya »

AB2TI Kritisi Satu Dekade Program Swasembada Pangan Jokowi

Ketua Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI), Dwi Andreas Santosa mengkritisi satu dekade program swasembada pangan yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat 2014-2023 sejumlah komoditas pangan yang dicita-citakan mencapai swasembada nyatanya tak ada satupun yang dicapai.

Selengkapnya »

Bertemu Xi Jinping, Jokowi Minta China Perlebar Akses Pasar Produk Indonesia

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah China atau Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk membuka akses pasar yang lebih besar bagi produk-produk Indonesia. Permintaan ini disampaikan Jokowi dalam pertemuan bilateral dengan Presiden China Xi Jinping di Chengdu, Kamis (27/7/2023) sore waktu setempat. Retno mengatakan, Jokowi juga menyambut baik penandatanganan protokol impor China atas produk-produk dari Indonesia, seperti tepung porang dan bubuk tabasyir.

Selengkapnya »

Data Terbaru! Utang Pemerintah per Akhir Juni Capai Rp7.805 T

Posisi utang pemerintah hingga akhir 30 Juni 2023 adalah Rp7.805,19 triliun. Sementara rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) adalah 37,93% atau berada dalam batas aman sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (60% PDB). “Pemerintah melakukan pengelolaan utang secara baik dengan risiko yang terkendali, antara lain melalui komposisi yang optimal, baik terkait mata uang, suku bunga maupun jatuh tempo,” tulis Kemenkeu dalam buku APBN Kita, Rabu (26/7/2

Selengkapnya »

BPKP Sebut 58 PSN Belum Berjalan, Proyeknya Bakal Mangkrak?

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebut ada 58 proyek strategis nasional (PSN) yang belum dimulai. Padahal masa pemerintah Presiden Jokowi akan berakhir di 2024 nanti. Dalam Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2020, Presiden Jokowi telah menetapkan 201 Proyek PSN dan 10 program PSN. Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo mengatakan, dari 58 PSN itu ada 2 yang dipastikan tidak akan rampung hingga tahun 2024 nanti, yakni Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya dan Pelabuhan Ambon. Sementara sisanya, akan dibahas dahulu dengan Presiden Jokowi dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Selengkapnya »

Lagi! The Fed Naikkan Suku Bunga 0,25 Persen, Tertinggi Sejak 22 Tahun

Bank Sentral Amerika Serikat Federal Reserve (The Fed) menaikkan target suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) atau 0,25 persen ke kisaran 5,25 persen—5,5 persen. Kenaikan suku bunga itu merupakan yang ke-11 kalinya dilakukan The Fed dalam 12 pertemuan terakhirnya. “The Federal Open Market Committee [FOMC] akan terus menilai informasi tambahan dan implikasinya terhadap kebijakan moneter,” kata The Fed seperti yang dilansir dari Reuters pada Kamis (27/7/2023).

Selengkapnya »

Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi Tersangka Suap, Ini Penjelasan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Kabasarnas) Marsekal Madya Henri Alfiandi sebagai tersangka dugaan suap. Henri diduga menerima suap terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Basarnas tahun anggaran 2021-2023. Penatapan Henri berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 11 orang di Jakarta dan Bekasi pada Selasa (25/7/2023). Setelah dilakukan penyidikan, KPK menetapkan lima orang tersangka. Salah satunya adalah Henri yang merupakan perwira tinggi bintang tiga TNI Angkatan Udara itu.

Selengkapnya »

BI Tahan Suku Bunga di 5,75 Persen

Bank Indonesia (BI) menahan suku bunga acuan BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) di level 5,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang berlangsung pada 24-25 Juli 2023. Dengan demikian, suku bunga Deposit Facility tetap sebesar 5 persen, dan suku bunga Lending Facility tetap sebesar 6,5 persen. “Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 24 dan 25 Juli 2023 memutuskan untuk mempertahankan BI 7 Days Reverse Repo Rate sebesar 5,75 persen,” ujar Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam konferensi pers, Selasa (25/7).

Selengkapnya »
Search