Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

Dilema Relaksasi Impor terhadap PMI Manufaktur Indonesia

Ekonom senior Dradjad Wibowo mengatakan relaksasi impor merupakan masalah dilematis. Pasalnya, relaksasi impor membuat sebagian pelaku industri di dalam negeri kesulitan untuk bersaing hingga purchasing manager’s index (PMI) Manufaktur RI masuk zona kontraksi atau anjlok. “Memang hal tersebut masalah yg dilematis. Tanpa relaksasi impor, kontainer akan menumpuk di gudang pelabuhan. Lalu lintas barang tersendat, inflasi naik. Rakyat sebagai konsumen dirugikan,” kata Dradjad kepada wartawan, Minggu (4/8/2024).

Selengkapnya »
05 Agustus 2024

Ekonom UI Ramal Ekonomi RI Kuartal II/2024 Turun ke Level 4,99%

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh melambat ke level 4,99% (year-on-year/yoy) pada kuartal II/2024. Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky menilai secara umum, ekonomi Indonesia relatif melemah pada April hingga Juni 2024 atau kuartal II/2024 dibandingkan kuartal sebelumnya yang tumbuh 5,11% (yoy). “Pertumbuhan PDB kemungkinan melambat di kuartal II/2024. Kami mengestimasi PDB akan tumbuh sebesar 4,99%,” ungkapnya dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (4/8/2024).

Selengkapnya »
05 Agustus 2024

Harga Beras Melambung Lagi, Ternyata Ini Biang Keroknya!

Harga beras kembali melambung pada paruh kedua 2024 setelah sebelumnya sempat menurun. Perum Bulog pun menjelaskan penyebab tingginya harga beras. Direktur Bisnis Perum Bulog, Febby Novita, mengatakan, harga beras yang tinggi saat ini terjadi lantaran harga gabah kering panen (GKP) yang mulai merangkak naik. Menurutnya, tingginya harga GKP terjadi di pabrik beras Bulog di sejumlah daerah. “Karena sekarang gabah kering panen juga tinggi, walaupun ada panen. Saya tidak mau masuk ke ranah produksi, tapi kami punya pabrik beras yang harganya [GKP] lumayan tinggi,” kata Febby, Minggu (4/8/2024). Harga gabah yang tinggi saat ini juga dipicu oleh persaingan para penggilingan padi untuk mendapatkan bahan baku. Penawaran harga gabah petani akan semakin mahal saat permintaan lebih banyak dibandingkan ketersediaan. “Penggilingan padi banyak di seluruh Indonesia ada 150.000 penggilingan padi, dan tentunya mereka mencari bahan baku buat mereka sustain,” jelasnya.

Selengkapnya »
05 Agustus 2024

BPKH Klaim Dana Haji Masih Sehat Meski Alami Defisit di 2023

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyatakan bahwa dana haji yang dikelola kondisinya masih sehat meskipun mengalami defisit operasional sebesar -Rp317,66 miliar pada 2023. Anggota Badan Pelaksana BPKH, Amri Yusuf, menjelaskan defisit tersebut disebabkan karena ada pencatatan dana penyaluran untuk rekening virtual sebesar Rp1 triliun dalam laporan operasional. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari keputusan pemerintah dan DPR yang tidak memberikan tambahan biaya untuk jemaah haji lunas pada 2020 dan 2022 yang batal melaksanakan haji akibat pandemi Covid-19 yang akhirnya diberangkatkan pada 2023. Apabila dana Rp1 triliun itu tak dimasukkan dalam laporan operasional, semestinya operasional BPKH bisa surplus. “Untuk melihat performa keuangan BPKH apakah sehat, solid, atau stabil, itu gak bisa hanya dilihat dari laporan operaisonal berjalan saja,” kata Amri saat konferensi pers di kantornya, Kamis (1/8/2024).

Selengkapnya »
02 Agustus 2024

PMI Manufaktur RI ke Zona Merah, Ekonom: Impor Barang Jadi Mendesak Diperketat

Produktivitas manufaktur nasional kembali masuk pada zona kontraksi untuk pertama kalinya sejak 3 tahun terakhir. Melemahnya pasar dan pengamanan impor produk hilir yang minim menjadi sorotan. Kondisi industri yang terkontraksi ditunjukkan melalui Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur Indonesia yang merosot ke level 49,3 pada Juli 2024 atau turun 1,4 poin dari bulan sebelumnya 50,7. Executive Director Celios Bhima Yudhistira mengatakan, setidaknya ada dua faktor yang mejadi penyebab utama pelemahan PMI manufaktur. Hal ini menjadi pertanda industri pengolahan sebagai salah satu motor penggerak ekonomi yang membutuhkan perhatian ekstra dari pemerintah. “Yang paling mendesak segera perketat keran impor barang jadi yang memiliki subsitusi lokal, berikan lebih banyak insentif ke industri yang padat karya khususnya tekstil pakaian jadi dan alas kaki,” kata Bhima kepada Bisnis, Kamis (1/8/2024).

Selengkapnya »
02 Agustus 2024

Deflasi 3 Bulan Beruntun, Bunga Acuan BI Berpotensi Turun Akhir Tahun

Bank Indonesia (BI) diperkirakan memiliki ruang untuk menurunkan suku bunga acuan pada akhir tahun ini. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Juli 2024 mengalami deflasi sebesar -0,18% secara bulanan (month-to-month/mtm). Deflasi pada Juli 2024 melanjutkan tren deflasi pada Mei dan Juni 2024 yang masing-masingnya sebesar -0,03% dan -0,08% mtm.

Selengkapnya »
02 Agustus 2024

Pengangguran Makin Banyak! 32.064 Pekerja RI Kena PHK hingga Juni 2024

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat hingga Juni 2024 setidaknya sebanyak 32.064 orang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Merujuk Satudata Kemenaker, DKI Jakarta menjadi menjadi provinsi dengan tenaga kerja yang paling banyak dirumahkan hingga Juni 2024. “Tenaga kerja ter-PHK paling banyak terdapat di Provinsi DKI Jakarta yaitu sekitar 23,29% dari jumlah keseluruhan kasus yang dilaporkan,” ungkap Kemenaker, dikutip Kamis (1/8/2024).

Selengkapnya »
02 Agustus 2024

S&P Beri Peringkat Kredit RI BBB, Sri Mulyani: Kami Kelola Utang Hati-Hati

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah terus mengelola utang negara secara prudent atau hati-hati dan akuntabel. Hal tersebut terbukti dengan capaian peringkat utang RI dari lembaga pemeringkat Standard & Poor’s Global Ratings (S&P) mempertahankan pada BBB. Sri Mulyani menurutkan hal ini menjadi upaya pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang diharapkan pada level 5,2% pada akhir tahun ini. “Pemerintah mengelola utang secara hati-hati serta akuntabel dengan pemilihan tingkat risiko portofolio yang cermat untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang kuat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (31/7/2024).

Selengkapnya »
01 Agustus 2024

Kemenperin: PP Kesehatan Berdampak ke Industri Rokok hingga Mamin

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkap industri hasil tembakau (IHT) atau rokok dan makanan minuman akan terdampak pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2024 sebagai aturan pelaksana UU 17/2024 tentang Kesehatan. Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan pihaknya mendukung beleid tersebut yang berupaya mengatur kesehatan masyarakat. Namun, tak dipungkiri kebijakan itu akan memberikan dampak ke produksi industri. “Kami pasti dukung. Bahwa itu berdampak terhadap industri sudah pasti berdampak. Cuma sekarang kita bagaimana upayanya agar dampaknya itu terutama terhadap produksi itu minim,” kata Febri di Kantor Kemenperin, Rabu (31/7/2024).

Selengkapnya »
01 Agustus 2024

10 Tahun Pemerintahan Jokowi, Ini Sederet Proyek Infrastruktur yang Dibangun

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggenjot pembangunan membangun sejumlah proyek infrastruktur seperti jalan tol hingga bendungan selama 10 tahun masa kepemimpinannya. Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Endra S. Atmawidjaja, menjelaskan salah satu proyek yang paling signifikan dibangun pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi yakni jalan tol. Pasalnya, hingga akhir 2024 nanti Kementerian PUPR melaporkan jalan tol yang digagas dan dibangun oleh Presiden Jokowi mencapai 2.700 kilometer (km). “Kalau jalan tol, sampai akhir tahun mudah-mudahan ada 2.700-an kilometer tambahan tol baru [yang dibangun Presiden Jokowi selama 10 tahun] terutama di Trans Sumatra IKN itu,” jelasnya saat ditemui di Menara Bank Mega, Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Selengkapnya »
01 Agustus 2024

Utang Pemerintah Rp 8.444,8 Triliun, Dekati Rasio 40% PDB

Realisasi utang pemerintah telah mencapai Rp 8.444,87 triliun hingga akhir Juni 2024. Jumlah utang mayoritas berasal dari instrumen Surat Berharga Negara (SBN). Rasio utang per akhir Juni 2024 yang sebesar 39,13% terhadap PDB, tetap konsisten terjaga di bawah batas aman 60% PDB sesuai UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara. Namun demikian, angka ini mendekati 40% PDB, dibandingkan akhir 2023 lalu yang sebesar 38,6% PDB. “Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik,” kata pemerintah dikutip dari dari dokumen APBN KiTa Edisi Juli 2024 pada Selasa (30/7/2024).

Selengkapnya »
31 Juli 2024

Kontak

  • (021) 3444801
  • support.wantimpres[at]setneg.go.id
  • Jalan Veteran III No 2, Jakarta 10110
map
Search