Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

Rencana Hapus Pertalite Perlu Kajian Mendalam Agar APBN Tak Jebol

PT Pertamina (Persero) berencana untuk menghapus Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan diganti menjadi Pertamax Green 92 mulai tahun depan. Hal ini dinilai bisa berdampak pada subsidi BBM dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan rencana penghapusan ini adalah hasil kajian internal dan akan segera diajukan ke pemerintah. Sebab, sesuai dengan aturan, jenis BBM yang dijual di Indonesia minimal beroktan 91, sedangkan Pertalite beroktan 90. “BBM subsidi kita naikkan dari RON 90 ke RON 92, karena aturan KLHK itu menyatakan oktan number yang boleh dijual di Indonesia itu minum (RON) 91,” ujar Nicke dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (30/8).

Selengkapnya »
31 Agustus 2023

Menkominfo: Indonesia Darurat Judi Online!

Masyarakat diimbau agar selalu berhati-hati tidak terjerat judi online. Peringatan ini diungkapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi. Menurutnya, jika terjerat judi online akan memiliki risiko besar terjerat ke pinjaman online (pinjol) ilegal. Oleh karena itu, pemerintah terus meningkatkan kemampuan teknologi untuk memberantas judi online dan pinjol ilegal. “Kita tahu pekerjaan ini begitu sistematis. Ini kejahatan transaksional, adik-kakak itu, judi online dan pinjaman online, Kita juga berkoordinasi dengan Kepolisian, karena dampaknya sangat buruk, destruktif. Setelah judi online, jadi ke pinjaman online. Rakyat terjebak, kriminalitas jadi tinggi,” ujarnya dalam siaran resminya, Rabu (30/8/2023).

Selengkapnya »
31 Agustus 2023

Menkes Usul Indonesia Tiru China soal Mengatasi Polusi Udara

Polusi udara di Jakarta dan sekitarnya makin memburuk. Buruknya kualitas udara mengancam kesehatan masyarakat. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar meniru China dalam mengatasi permasalahan polusi udara. Ia menerangkan, China bisa menjadi contoh sukses mengatasi buruknya kualitas udara. China mampu menurunkan polusi udara dalam kurun waktu 6 tahun hingga 7 tahun. Jangka waktu tersebut paling cepat dari upaya negara-negara lain dalam menurunkan polusi udara.

Selengkapnya »
31 Agustus 2023

India Kenakan Pajak Ekspor Beras 20 Persen, Ini Dampak Tak Langsung ke RI

Rencana India untuk memungut pajak ekspor beras pratanak (parboiling rice) sebesar 20 persen dinilai tak memberikan dampak besar bagi Indonesia. Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan, sebagian besar impor beras dari India berupa beras patahan (broken rice), yang mana sebagian besar digunakan untuk industri. Oleh karena itu, adanya kebijakan tersebut tidak akan memberikan dampak yang besar bagi Indonesia. “Bagi Indonesia, dampaknya tidak terlalu besar,” kata Khudori kepada Bisnis, Selasa (29/8/2023).

Selengkapnya »
30 Agustus 2023

Sudah Resmi, Pemerintah Beri Subsidi Motor Listrik Rp 7 Juta untuk 1 KTP Per Unit

Pemerintah melalui Kementerian Perindustiran (Kemenperin) mengeluarkan kebijakan perluasan penerima program subsidi pembelian motor listrik roda dua berbasis baterai. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permenperin Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Dua.

Selengkapnya »
30 Agustus 2023

Sri Mulyani Ungkap Penyebab Utang Pemerintah Tumbuh Lebih Pesat dari Aset

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara setelah Badan Anggaran (Banggar) DPR menyoroti laju pertumbuhan utang pemerintah yang lebih pesat dari pertumbuhan aset. Hal ini membuat rasio utang terhadap aset pemerintah terus meningkat. “Aset di dalam neraca kita tidak akan mungkin larinya secepat yang lainnya,” kata dia dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI, Selasa (29/8/2023). Tercatat aset pemerintah sebesar Rp 12.325,5 triliun pada 2022 meningkat 7,6 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 11.454,6 triliun. Sementara itu, kewajiban utang pemerintah meningkat sebesar 18,33 persen secara tahunan menjadi Rp 8.920,6 triliun.

Selengkapnya »
30 Agustus 2023

Luhut Ditunjuk Jokowi Pimpin Penanganan Polusi Udara di Jakarta

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dipercaya oleh Presiden Joko Widodo untuk memimpin operasi penanganan polusi udara di Jakarta dan sekitarnya. Hal ini diungkap oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar usai rapat bersama presiden dan menteri terkait di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/8/203). “Secara keseluruhan, koordinasi operasional ini dipimpin Menko Marinves,” kata Siti dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

Selengkapnya »
30 Agustus 2023

Media Asing Sorot RI Tak Gabung BRICS Sekutu Rusia, Kenapa?

Indonesia sering disebut tampak cocok untuk bergabung dengan BRICS. Ini merujuk blok ekonomi negara berkembang yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (Afsel).
Namun, saat Presiden Afsel Cyril Ramaphosa mengumumkan perluasan keanggotaan BRICS di Johannesburg pekan lalu, Indonesia tidak ada dalam daftar tersebut. Hanya ada Argentina, Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Padahal, jelang KTT BRICS, sekitar 40 negara tampaknya telah menyatakan minatnya untuk bergabung dengan kelompok tersebut, termasuk Indonesia. Namun, setelah menghadiri pertemuan di Johannesburg, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa ia sedang mempertimbangkan untuk menjadi anggota namun tidak ingin terburu-buru.

Selengkapnya »
29 Agustus 2023

Bulog Pastikan Tak Ada Impor Beras Tambahan di 2023

Perum Bulog memastikan tidak ada penambahan impor beras tambahan di luar penugasan Badan Pangan Nasional (Bapanas) yakni 2,3 juta ton hingga akhir 2023. Adapun, 2,3 juta ton tersebut terdiri atas 300.000 ton dari sisa penugasan 2022 dan 2 juta ton dari penugasan 2023. Direktur Umum Perum Bulog, Budi Waseso alias Buwas, menyampaikan, saat ini beras impor telah terealisasi sebanyak 1,6 juta ton. Sisanya, yakni 400.000 ton, sebagian sudah masuk ke sejumlah wilayah di Indonesia, dan sebagian lagi masih dalam perjalanan. “Enggak lah [nggak nambah impor lagi]. Pokoknya itu sudah kuota kita yang harus kita selesaikan. Itu sudah cukup,” kata Buwas kepada awak media usai meninjau harga beras di Pasar Perumnas Klender, Senin (28/8/2023).

Selengkapnya »
29 Agustus 2023

KPK Ungkap Anggaran dan Program Pengentasan Kemiskinan Pemda Kerap Meleset

Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan menyebut pemerintah pusat berdebat alot mencari penyebab angka kemiskinan ekstrem sulit ditekan. Namun, kata Pahala, pihaknya belakangan mengetahui ternyata pemerintah daerah (Pemda) hanya menganggarkan sedikit uang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mengatasi kemiskinan ekstrem. Pernyataan tersebut disampaikan Pahala saat menyoroti anggaran sejumlah pemerintah kabupaten (Pemkab) dengan anggaran untuk pengentasan kemiskinan ekstrem dengan prosentase minim. “Di pusat sibuk berdebat kenapa kemiskinan ekstrem susah turun, berdebat data, ternyata Pemda menganggarkan sedikit,” ujar Pahala saat dihubungi Kompas.com, Senin (28/8/2023).

Selengkapnya »
29 Agustus 2023

Menteri LHK Ungkap Penyebab Polusi Udara di Jabodetabek dan Sekitarnya

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI mengungkapkan sumber pencemaran atau polusi udara di Jabodetabek. KLHK pun menjatuhkan sanksi administrasi kepada 11 industri yang dinilai menjadi sumber pencemaran udara di Jabodetabek dan sekitarnya. “Yang sudah dilakukan kemarin sampai dengan tanggal 24 Agustus dan sudah dikenakan sanksi administrasi yaitu 11 entitas,” ucap Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar dalam keterangan pers secara virtual yang dkutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin, 28 Agustus 2023.

Selengkapnya »
29 Agustus 2023

Perketat Ekspor Beras, India Tetapkan Harga Dasar US$1.200 per Ton

Eksportir beras terbesar di dunia, India, kembali menerapkan pengetatan terhadap ekspor beras. Langkah itu diprediksi akan makin menekan pasokan bahan pangan pokok global. Dilansir dari Bloomberg Senin (28/8/2023) dinihari, pemerintah India akan menetapkan harga dasar senilai US$1.200 per ton untuk ekspor beras basmati menurut otoritas perdagangan setempat. Kebijakan ini diambil

Selengkapnya »
28 Agustus 2023
Search