Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

Alokasi Subsidi Energi Naik Jadi Rp 189,10 Triliun pada Tahun Depan, Ini Alasannya

Alokasi subsidi energi untuk anggaran 2024 disepakati meningkat dari usulan awal oleh Pemerintah dan Panitia Kerja (Panja) DPR RI. Alokasi anggaran subsidi energi tahun depan ditetapkan Rp 189,10 triliun, naik 1,73% dari usulan RAPBN 2024 sebesar Rp 185,87 triliun. Anggota Komisi II sekaligus anggota Panitia Kerja (Panja) RUU P2 APBN 2024 Nurul Arifin menyampaikan, alokasi subsidi energi tersebut terdiri dari subsidi jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu dan LPG Tabung 3 Kg sebesar Rp 113,2 triliun, meningkat dari usulan awal sebesar Rp 110 triliun. Sementara itu, subsidi listrik disepakati sebesar Rp 75,8 triliun, atau masih sama dengan usulan awal.

Selengkapnya »
20 September 2023

Tidak Ada Penambahan Anggaran Stunting di 2024, BKKBN Siapkan Strategi Refocusing

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat mendorong daerah melakukan konvergensi penganggaran untuk menekan angka stunting di 2024. Hal ini penting dilakukan agar target nasional penurunan angka stunting dapat tercapai, meski 2024 akan menjadi tahun politik dengan beberapa hajat demokrasi besar. Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo mengatakan, anggaran untuk program penanganan stunting di 2024 tidak ada penambahan dan relatif masih sama dengan 2023. Tidak hanya kementerian dan lembaga, pemerintah daerah pun sama terkait dengan anggaran, termasuk bagi program penurunan angka stunting tidak ada penambahan anggaran.

Selengkapnya »
20 September 2023

LKPP Pangkas Skema KPBU Percepat Pembangunan IKN

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI memangkas skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk mempercepat progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim). “Kami lakukan percepatan-percepatan dari persyaratan pengadaan yang ada. Bagaimana dengan model KPBU yang dulunya lama, sampai 3-4 tahun,” kata Kepala LKPP RI Hendrar Prihadi, di Semarang, Jawa Tengah, beberapa hari lalu. Dengan pemangkasan birokrasi, kata mantan Wali Kota Semarang itu, mekanisme KPBU saat ini bisa diselesaikan secara lebih cepat, tetapi tetap berjalan sesuai dengan prosedur. “Kali ini, kami pangkas, simpel, tapi tetap prosedural, 6-9 bulan sudah bisa model KPBU. Investasi juga begitu,” jelasnya.

Selengkapnya »
19 September 2023

OJK Beri Izin BEI sebagai Penyelenggara Bursa Karbon

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan izin usaha Penyelenggara Bursa Karbon kepada PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Keputusan tersebut tertuang melalui KEP-77/D.04/2023 pada 18 September 2023. “Pemberia​n izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Anggota Dewan Komisioner dimaksud,” demikian bunyi pengumuman OJK dalam keterangan pers, Selasa (19/9/2023).

Selengkapnya »
19 September 2023

Luhut Teken RUU Pengadaan Barang dan Jasa, Minta Segera Dibahas di DPR

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menandatangani Rancangan Undang-undang (RUU) Pengadaan Barang dan Jasa Publik untuk segera dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Melalui media sosial Instagram, Luhut memperlihatkan bahwa telah membubuhkan tanda tangannya di RUU tersebut. Sekadar informasi, RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik merupakan salah satu RUU yang diusulkan pemerintah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas.

Selengkapnya »
19 September 2023

Ombudsman RI Beberkan 3 Penyebab Harga Beras Mahal

Ombudsman RI membeberkan tiga penyebab utama yang membuat harga beras mahal yakni permasalahan iklim, permasalahan di hulu, dan permasalahan di hilir. Untuk permasalahan iklim, sebenarnya tidak terlalu berdampak signifikan terhadap kenaikan harga beras. Sebab menurut anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika, meskipun di suatu daerah ada yang mengalami penurunan produksi padi akibat kekeringan, maka produksinya masih bisa dipasok dari daerah lain.

Selengkapnya »
19 September 2023

PBB: Jumlah Korban Tewas Banjir Libya Capai 11.300 Orang

PBB mengakui jumlah korban tewas banjir libya di Derna telah mencapai setidaknya 11.300 orang. Hal tersebut diungkapkan oleh laporan PBB yang dirilis pada Sabtu (16/9/2023. Laporan dari Kantor PBB untuk Urusan Koordinasi Kemanusiaan (OCHA) mengungkapkan sebanyak 160 orang terbunuh di luar Derna akibat banjir tersebut.

Selengkapnya »
18 September 2023

Alasan Wiranto Hadiri Pertemuan Prabowo & SBY

Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto, juga eks Menteri Pertahanan Agum Gumelar turut menghadiri pertemuan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang, Minggu (17/9/2023). Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budisatrio Djiwandono, Wiranto dan Agum memang diundang oleh Prabowo untuk hadir. Bagaimanapun, kata Budi, keduanya adalah teman seperjuangan SBY dan Prabowo di dunia militer. “Kami bernostalgia, melepas rindu satu sama lain. Saya rasa ini suatu kebiasaan, bentuk hubungan erat yang sudah terjalin lama,” jelas Budi kepada Bisnis usai pertemuan tersebut, Minggu (17/9/2023).

Selengkapnya »
18 September 2023

Menteri Hadi: Warga Rempang yang Setuju Direlokasi Dapat SHM, Bukan SHGB

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto menjanjikan akan memberikan sertifikat hak milik (SHM) lahan bagi warga di 16 kampung tua yang ada di Pulau Rempan, Galang, Batam, Kepulauan Riau jika bersedia untuk direlokasi. SHM lahan itu akan disamakan dengan 37 sertifikat kampung tua yang sudah diserahkan. “Lahan baru yang akan kami berikan untuk warga yang tinggal di 16 titik kampung tua tersebut merupakan SHM, bukan SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan).” kata Menteri Hadi di Hotel Marriott, Minggu (17/9/2023).

Selengkapnya »
18 September 2023

Pengelola Museum Nasional Gagal Menjaga Warisan Budaya dan Sejarah

Kebakaran di Museum Nasional atau yang dikenal dengan sebutan Museum Gajah pada Sabtu (16/9) malam tidak bisa dipandang hanya sebagai musibah biasa karena letupan pendingin udara (AC), tetapi harus dilakukan investigasi lebih detail sebagai bentuk tanggung jawab atas sikap yang abai dari pengelola gedung yang berakibat kerugian yang tidak ternilai harganya karena kehilangan sejumlah koleksi barang bersejarah. Ketua Umum Pergerakan Advokat, Heroe Waskito, yang diminta pendapatnya, Minggu (17/9), mengatakan musibah itu berdampak sangat serius, tidak hanya dari sudut pandang kerugian materi, tetapi juga dalam konteks keberlanjutan warisan budaya dan nasionalisme.

Selengkapnya »
18 September 2023

Tidak Ada PHK Massal, MenPAN RB Tegaskan Nasib 2,3 Juta Tenaga Honorer Aman

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas angkat suara terkait nasib 2,3 juta tenaga honorer ASN. MenPANRB menegaskan pemerintah tidak akan melakukan pemangkasan tenaga honorer ASN pada November 2023 mendatang. “Pada prinsipnya pertama, tidak ada pemberhentian massal, kedua tidak ada pembengkakan anggaran, dan tidak ada penurunan pendapatan,” ucap Azwar Anas (14/9/2023).

Selengkapnya »
15 September 2023

Kemendag: Pemisahan Izin Media Sosial & E-commerce Masih Dikaji

Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan tidak ada aturan ihwal pemisahan izin media sosial dengan e-commerce dalam revisi Permendag No.50/2020 tentang Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE). Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim membeberkan bahwa pemisahan izin e-commerce dengan media sosial bukan menjadi ranah Kemendag. Menurutnya, revisi Permendag No.50/2020 lebih kepada penegasan definisi social commerce sebagai salah satu PPMSE.

Selengkapnya »
15 September 2023
Search