Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

Industri Tekstil di Jabar Hampir Mati Akibat Predatory Pricing di Social Commerce

Para pelaku usaha dan industri tekstil di Jawa Barat (Jabar) terancam berhenti berproduksi karena imbas praktik predatory pricing di platform social commerce. Praktik predatory pricing tersebut secara nyata mulai dirasakan khususnya oleh para pelaku usaha tekstil yang mengalami turunnya permintaan sehingga menekan omzet bahkan lebih lanjut berdampak pada penurunan produksi dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi pegawai UMKM. Di kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Jawa Barat misalnya, sebagai kawasan yang penduduknya menjalani usaha pertekstilan pada hari biasa ramai aktivitas produksi. Namun sejak Lebaran hingga saat ini, penurunan produksi terus terjadi hingga beberapa pabrik tak mampu lagi bertahan untuk terus berproduksi.

Selengkapnya »
25 September 2023

Pemerintah Harus Waspadai Perkembangan AI

Pemerintah diminta untuk semakin waspada dengan perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Jika tidak waspada dan hati-hati dalam menyikapinya, manusia akan tergilas oleh teknologi modern ini dan mengancam ratusan juta penduduk Indonesia. “Pemerintah perlu segera mengeluarkan regulasi untuk mengatur AI dalam bentuk UU. Regulasi yang ada dalam UU perlindungan data pribadi belum cukup mengawasi dan mengatur AI,” kata Direktur Celios (Center of Economic and Law Studies), Bhima Yudisthira, pada Koran Jakarta, Minggu (24/9).

Selengkapnya »
25 September 2023

Ancaman Inflasi Impor, Apindo Minta BI Kendalikan Pelemahan Rupiah

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebut tren pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berpotensi mendongkrak inflasi impor. Adapun, rupiah hanya menguat 1,2 persen (year-to-date/ytd) dibandingkan dengan apresiasi 1,78 persen hingga 23 Agustus atau 6 persen pada semester I/2023. “Ini akan memberikan tambahan inflasi impor akibat semakin mahalnya barang-barang yang mesti dibeli oleh Indonesia dari luar negeri,” kata Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani kepada Bisnis, Kamis (21/9/2023). Lebih lanjut, Shinta mengatakan, tingkat inflasi yang terlampau tinggi dapat memberikan tekanan terhadap biaya operasional perusahaan dan menggerus daya beli konsumen.

Selengkapnya »
22 September 2023

Ini Alasan BI Kembali Pertahankan Suku Bunga Acuan 5,75%

Seperti perkiraan, Bank Indonesia (BI) kembali mempertahankan suku bunga acuan BI 7-Days Reverse Repo Rate (BI7DRR) di level 5,75% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI September 2023. Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan, suku bunga acuan pada bulan ini tetap di level 5,75%. “Keputusan mempertahankan ini konsisten dengan stance kebijakan moneter untuk memastikan inflasi tetap rendah dan terkendali dalam kisaran sasaran pada sisa tahun 2023 dan menurun pada tahun 2024,” tutur Perry, Kamis (21/9) di Jakarta.

Selengkapnya »
22 September 2023

Ironi Kereta Cepat: Diklaim B to B, Tapi Minta Jaminan Pemerintah dan APBN

Proyek Kereta Jakarta Bandung (KCJB) kembali jadi sasaran kritik publik. Pemerintah baru-baru ini memutuskan untuk membuka opsi utang yang timbul dari proyek ini bisa dijamin keuangan negara. Keputusan pemerintah Indonesia untuk bisa menjamin pembayaran utang Kereta Cepat Jakarta Bandung disahkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 89 tahun 2023 yang diteken Sri Mulyani. Pemberian jaminan pemerintah untuk utang proyek KCJB sejatinya mengingkari janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya. Pada awalnya, Kepala Negara beberapa kali menegaskan proyek ini dikerjakan dengan skema business to business (b to b) antar-BUMN Indonesia dan China. Di mana negara tidak akan mengucurkan APBN maupun memberikan jaminan dalam bentuk apa pun apabila di kemudian hari proyek ini mengalami permasalahan.

Selengkapnya »
22 September 2023

Waspada, Kenaikan Harga Beras Berpotensi Jadi Bola Panas

Kenaikan harga beras menjadi pembelajaran penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan sektor pangan. Fenomena El Nino yang semakin sering terjadi setidaknya menjadi momentum untuk mengubah arah kebijakan pangan selama ini. Selain mendorong penggunaan benih yang tahan terhadap cuaca kering di tingkat petani, langkah diversifikasi pangan juga harus semakin intens dilakukan. Hal itu sebagai langkah antisipasi ketika harga beras naik, dan masyarakat bisa beralih mengonsumsi sumber karbohidrat yang lain.

Selengkapnya »
22 September 2023

The Fed Pertahankan Suku Bunga Acuan, Perketat Sikap Hawkish

The Fed mempertahankan suku bunga tetap stabil pada Rabu (20/9/2023). Tetapi memperkuat sikap hawkish-nya. Dengan proyeksi kenaikan suku bunga lagi pada akhir tahun dan kebijakan moneter tetap diperketat secara signifikan hingga 2024 dibandingkan perkiraan sebelumnya. Seperti yang dilaukan pada Juni, para pengambil kebijakan The Fed masih memperkirakan suku bunga acuan bank sentral akan mencapai puncaknya tahun ini pada kisaran 5,50%-5,75%. Angka itu hanya seperempat poin persentase di atas kisaran saat ini, yaitu 5,25%-5,5%.

Selengkapnya »
21 September 2023

Warga Rempang Batal Direlokasi ke Pulau Galang, Bahlil Beberkan Opsi Pabrik Xinyi

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan merelokasi warga Pulau Rempang ke Pulau Galang. Bahlil menuturkan, warga lokal yang terkena dampak dari rencana investasi produsen kaca asal China, Xinyi Group, hanya akan digeser ke daerah lain yang masih dalam satu kawasan Pulau Rempang. “Itu bukan relokasi karena kalau dari Rempang ke Pulau Galang itu kan relokasi beda pulau, tapi kalau dari Rempang ke Rempang itu bukan rekolasi, itu pergeseran,” kata Bahlil saat ditemui di Nusa Dua, Bali, Rabu (20/9/2023).

Selengkapnya »
21 September 2023

Izin Operasional Kereta Cepat Terbit Minggu Depan, Beroperasi Penuh 1 Oktober 2023

Hingga saat ini, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) masih belum menerbitkan izin operasional kereta cepat Jakarta-Bandung. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pihaknya akan menerbitkan izin operasional kereta cepat Jakarta-Bandung pada pekan depan. Dia juga memastikan kereta cepat Jakarta-Bandung ditargetkan dapat beroperasi secara penuh pada 1 Oktober mendatang. “Minggu depan (izin operasional keluar). (Operasional penuh) 1 Oktober,” ujar Menhub saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (20/9/2023).

Selengkapnya »
21 September 2023

Sri Mulyani: APBN 2023 Surplus Rp 147,2 Triliun

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 mengalami surplus Rp 147,2 triliun hingga 31 Agustus 2023, surplus 0,7% dari produk domestik bruto (PDB). Sementara itu keseimbangan primer dalam posisi surplus Rp 422,1 triliun per 31 Agustus 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan total pendapatan negara hingga akhir Agustus 2023 mencapai Rp 1.821,9 triliun. Angka ini menunjukan bahwa Kemenkeu telah mengumpulkan 74% dari target penerimaan yang sebesar Rp 2.463 triliun. Adapun penerimaan negara terbagi dalam penerimaan perpajakan sebesar 1.418,5 triliun dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 402,8 triliun.

Selengkapnya »
21 September 2023

Persoalan Rempang Dibahas di Munas PBNU, Ini 4 Poin Rekomendasinya

Nahdlatul Ulama (NU) merekomendasikan agar penggunaan pendekatan keamanan dan kekerasan oleh pemerintah terhadap masyarakat Rempang, Batam terkait sengketa proyek strategis nasional (PSN) Eco City harus dihentikan. Hal ini merupakan salah satu hasil Komisi Rekomendasi dalam Munas Alim Ulama dan Kombes NU tahun 2023 di Asrama Haji Jakarta, Selasa (19/9). “Sikap kita dalam kasus Rempang ini penggunaan pendekatan keamanan dan kekerasan dalam sengketa tanah rakyat harus dihentikan,” kata Ketua PBNU Ulil Abshar Abdalla membacakan hasil rekomendasi tersebut.

Selengkapnya »
20 September 2023

Pemerintah Jaminkan APBN di Proyek Kereta Cepat, Pengamat: Melenceng Jauh, Jadi Beban Pembayar Pajak

Pemerintah Indonesia memastikan akan bertindak sebagai penjamin Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung. Dalam hal ini, biaya pembangunan kereta cepat yang sebelumnya menjadi kewajiban dari PT KAI telah diambil-alih tanggungjawabnya oleh pemerintah pusat Keputusan ini telah diterbitkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani baru-baru ini menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 89 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung.

Selengkapnya »
20 September 2023
Search