KEGIATAN

Kemenperin Bongkar Data Janggal dari Bea Cukai Soal Kontainer Barang Impor

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membongkar data-data yang dikirimkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait barang-barang impor dalam 26.415 kontainer yang tertahan dan dilepas pada Mei 2024 lalu. Pelepasan kontainer tersebut beriringan dengan terbitnya aturan relaksasi impor melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8/2024 yang diberlakukan langsung pada 17 Mei 2024. Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan kejanggalan pertama yakni bertambahnya jumlah kontainer dalam waktu beberapa malam saja. Awalnya, informasi yang didapatkan Kemenperin terkait jumlah kontainer yang tertahan hanya 4.000 kontainer. Informasi tersebut didapatkan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani beberapa malam sebelum puluhan ribu kontainer dilepas pada 18 Mei 2024 oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Selengkapnya »

Cadangan Devisa RI Meningkat, Pengusaha Harap The Fed Pangkas Suku Bunga Tahun Ini

Kalangan pengusaha berharap adanya pemangkasan suku bunga acuan The Fed di tengah kabar kenaikan cadangan devisa Indonesia. Adapun, teranyar Bank Indonesia mengumumkan cadangan devisa pada Juli 2024 sebesar US$145,4 miliar mengalami kenaikan dibandingkan cadangan devisa pada bulan sebelumnya sebesar US$140,2 miliar. Komite Tetap Kebijakan Publik, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Chandra Wahjudi mengatakan penurunan suku bunga The Fed diperlukan agar cadangan devisa bisa terjaga dengan baik hingga akhir tahun. Menurutnya, peningkatan cadangan devisa sebesar US$5,2 miliar dalam sebulan itu setara dengan pembiayaan impor selama 6,5 bulan. Hal itu, masih di atas standar internasional yakni 3 bulan pembiayaan impor.

Selengkapnya »

Laju Inflasi RI Melandai, Pemerintah Soroti Tiga Risiko Ini

Laju inflasi di dalam negeri terus mencatatkan tren yang melandai hingga Juli 2024. Pada Juli 2024, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Indonesia sebesar 2,13% secara tahunan (year-on-year/yoy), lebih rendah dari bulan sebelumnya 2,51% yoy. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa meski laju inflasi melandai, pemerintah akan tetap mewaspadai berbagai risiko yang akan memberikan tekanan pada laju inflasi. Salah satunya, gejolak harga pangan dan pasokan ke depan, terutama karena masih adanya tantangan cuaca ekstrem berupa musim kemarau yang dapat mempengaruhi stok pangan global dan produksi domestik. “Selain itu, masih terdapat risiko imported inflation yang berasal dari dinamika harga komoditas global serta risiko pelemahan nilai tukar Rupiah yang perlu terus diawasi,” tulis BKF dalam laporannya, dikutip Rabu (7/8/2024).

Selengkapnya »

PPATK: Anomali Lonjakan Transfer Dana Ke Singapura Terindikasi Judi Online

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut terdapat anomali dalam transaksi transfer uang ke Singapura selama April-Mei 2024 terindikasi tindak pidana perjudian online. Menurut Koordinator Kelompok Hubungan Masyarakat PPATK Natsir Kongah, tidak sedikit dari transaksi transfer uang dari RI ke Negeri Singa sepanjang 2 bulan tersebut terindikasi sebagai hasil aktivitas judi online. Di luar tren normal, jelasnya, terekam lonjakan transfer dana dari Indonesia ke Singapura yang cukup signifikan pada Mei 2024 senilai Rp923,6 triliun atau naik 78,89% secara month-to-month (m-t-m). Lonjakan kembali berlanjut pada Juni 2024 menjadi Rp1.792,5 triliun. “PPATK melihat banyak uang hasil judi online yang lari ke Negeri Singa pada periode tersebut,” kata Koordinator Kelompok Humas PPATK Natsir Kongah.

Selengkapnya »

Fluktuasi Harga Komoditas Bikin Belanja Subsidi Energi Bengkak Rp 70 Triliun

Kondisi fluktuasi harga komoditas diperkirakan berdampak pada kelangsungan belanja pemerintah. Khususnya yang terkait dengan belanja subsidi dan kompensasi energi. Kenaikan harga komoditas akan meningkatkan realisasi belanja subsidi dan kompensasi energi hingga Rp 70 triliun. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan saat ini nilai tukar rupiah sudah berada di Rp 16 ribu per dolar AS. Hal tersebut akan menyebabkan belanja subsidi dan kompensasi energi membengkak. Lantaran kurs nilai tukar rupiah dalam asumsi makro APBN 2024 adalah Rp 15 ribu per dolar AS.

Selengkapnya »

Ekonomi Melambat, Ekonom Sarankan Pemerintah Pangkas Tarif PPn jadi 8%

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) menyarankan kepada pemerintah untuk menunda rencana penaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025. Direktur Celios Bhima Yudhistira menilai alih-alih mengerek besaran PPN, pemerintah justru perlu merevisi PPN untuk turun di level 8% – 9%. Hal itu dilakukan guna menstimulus konsumsi domestik. “Tunda dulu kenaikan PPn menjadi 12%. Kalau bisa turunkan PPN menjadi 8%-9% untuk menstimulus konsumsi domestik,” jelasnya dalam Celios Bi Weekly, dikutip Selasa (6/8/2024). Di samping itu, Bhima juga berpandangan pemerintah perlu untuk mempertimbangkan pemberian insentif bebas pajak penghasilan (PPh) bagi sejumlah kalangan. Hal itu dilakukan untuk tetap menjaga pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat.

Selengkapnya »

Tok! Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Impor Bibit dan Benih, Ini Aturannya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menerbitkan aturan baru tentang pembebasan bea masuk atas impor bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian, peternakan, atau perikanan. Regulasi ini telah berlaku pada 3 Agustus 2024. Regulasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.41/2024 itu didasari oleh minimnya pemanfaatan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor bibit dan benih dalam beberapa tahun terakhir. “Meskipun banyak perusahaan yang melakukan importasi komoditas bibit dan benih, tetapi nyatanya pemanfaatan fasilitas pembebasan bea masuk justru belum optimal, padahal sebelumnya fasilitas ini juga telah diatur dalam PMK Nomor 105/PMK.04/2007,” kata Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Encep Dudi Ginanjar dalam keterangan tertulis, Selasa (6/8/2024).

Selengkapnya »

Core: Pembatasan BBM Subsidi Bisa Hemat APBN Rp139 Triliun

Rencana pemerintah untuk membatasi BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran dinilai lebih efektif untuk meningkatkan level kualitas BBM tanpa membebani anggaran pendapatan dan belanja pemerintah (APBN). Pembatasan subsidi BBM pada sebagian jenis kendaraan ini menjadi salah satu dari 3 simulasi skenario dari Center of Reform on Economics (CORE) untuk mewujudkan

Selengkapnya »

Kerusuhan Meluas hingga Hotel Pengungsi Mau Dibakar, PM Inggris Gelar Rapat Darurat

Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengadakan pertemuan darurat dengan para kepala polisi pada Senin (5/8/2024) karena meluasnya aksi protes dan kerusuhan anti-imigran. Para demonstran kini menargetkan gedung-gedung dan kendaraan-kendaraan, serta penginapan yang menampung pengungsi. Melansir Reuters, kerusuhan meluas di berbagai kota dalam sepekan terakhir setelah seorang pemuda menikam tiga orang gadis hingga tewas di Southport di barat laut Inggris. Sejauh ini, polisi telah menangkap 420 orang. Pembunuhan tersebut disalahgunakan oleh kelompok-kelompok anti-imigran dan anti-Muslim untuk menyebarkan berita palsu di dunia maya bahwa tersangka penyerang adalah seorang Islam radikal yang baru saja tiba di Inggris.

Selengkapnya »

Konsumsi Rumah Tangga Melambat di Kuartal II 2024, BPS Ungkap Penyebabnya

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat konsumsi rumah tangga masih menjadi komponen pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II 2024 yang sebesar 5,05 persen. Meski demikian, pertumbuhan konsumsi rumah tangga di kuartal II 2024 hanya tumbuh 4,93 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni 2023 dan 2022 masing-masing sebesar 5,22 persen dan 5,52 persen. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Moh. Edy Mahmud menjelaskan konsumsi rumah tangga tetap tumbuh positif, meski pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. “Konsumsi rumah tangga tetap tumbuh positif 4,93 persen,” ujar Edy dalam konferensi pers, Senin 5 Agustus 2024.

Selengkapnya »

Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II-2024 Turun jadi 5,05 Persen, BPS Beberkan Pemicunya

Badan Pusat Statistik atau BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi RI pada kuartal kedua tahun 2024 mencapai 5,05 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Angka ini sedikit lebih rendah dibanding kuartal pertama yang tumbuh 5,11 persen. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Muhammad Edy Mahmud mengatakan pertumbuhan ditopang oleh aktivitas ekonomi yang tetap kuat, sehingga dianggap masih stabil. “Sumber pertumbuhan terbesar pada triwulan dua 2024, industri pengolahan jadi sumber pertumbuhan terbesar yakni sebesar 0,79 persen,” ujarnya dalam pemaparan rilis Pertumbuhan Ekonomi di laman YouTube resmi BPS, Senin, 5 Agustus 2024.

Selengkapnya »

Jumlah Kunjungan Turis Asing ke RI Masih di Bawah Sebelum Pandemi

Angka kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) atau turis asing ke Indonesia berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) pada semester I 2024 atau Januari-Juni tahun ini terjadi peningkatan dengan mencapai 6.413.201 atau lebih dari 6,4 juta kunjungan. Jumlah tersebut masih belum melampaui angka kunjungan wisman ke Indonesia saat sebelum pandemi Covid atau tepatnya pada tahun 2019, di mana pada semester I 2019 sebanyak 7.715.512 atau lebih dari 7,7 juta kunjungan.Kendati mengalami peningkatan, jumlah kedatangan wisatawan mancanegara di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara tetangga di Asia Tenggara. Thailand menyambut 17,5 juta wisatawan mancanegara pada paruh pertama tahun ini, sementara Vietnam mencatat 8,8 juta, dan Singapura 8,24 juta.

Selengkapnya »
Search