Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

OJK Beberkan Penyebab Kredit Macet UMKM Tinggi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan penyebab tingginya rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) di segmen UMKM. Tercatat, per Juni 2024, NPL gross UMKM mencapai level 4,04%, mendekati ambang batas 5%. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan secara umum, risiko yang melekat pada kredit UMKM memang lebih tinggi dibandingkan kredit korporasi maupun rumah tangga. Ini lantaran, bisnis UMKM yang lebih sensitif terhadap perubahan kondisi ekonomi dan daya beli masyakarat. “Selain itu, pertumbuhan kredit UMKM yang mengalami perlambatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, serta berakhirnya relaksasi restrukturisasi kredit terkait pandemi Covid-19, menyebabkan rasio NPL kredit UMKM mengalami peningkatan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (12/8/2024).

Selengkapnya »
13 Agustus 2024

Pembangunan Proyek IKN, Prabowo: Kita Lanjutkan, Kalau Bisa Dipercepat

Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus Presiden Terpilih, Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Senin (12/8/2024), Prabowo menyatakan rasa bangganya terhadap nuansa budaya yang kuat di IKN dan mengapresiasi jerih payah Presiden Joko Widodo beserta jajaran menteri yang telah memulai pembangunan IKN. Dia berjanji untuk mempercepat proses pembangunan IKN, terutama untuk pusat pemerintahan. “Saya bertekad juga untuk tegaskan di sini bahwa kita akan lanjutkan. Kalau bisa kita percepat,” ujar Prabowo dalam keterangan resminya, Selasa (13/8/2024).

Selengkapnya »
13 Agustus 2024

PHK Massal dan Kenaikan Harga Pangan Bikin Daya Beli Masyarakat Turun

Aktivis Buruh Nasional sekaligus Presiden Women Committee Asia Pasifik di UNI Apro Mirah Sumirat mengungkapkan bahwa maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) telah membuat jumlah buruh dan daya beli masyarakat menurun. Mirah Sumirat menyampaikan, masyarakat yang ter-PHK mayoritas beralih menjadi wirausaha skala kecil seperti pedagang kaki lima. Hal ini diperkuat dengan bertambahnya jumlah pekerja di sektor informal di Indonesia dalam lima tahun terakhir di mana jumlahnya meningkat jadi 84,13 juta pada Februari 2024, dari sebelumnya 74,09 juta pada Februari 2019. “Artinya mereka memiliki pendapatan tidak tetap dan cenderung bertambah miskin, sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup layak. Sebagian lagi beralih menjadi driver online, kerja serabutan, dan lainnya,” kata Mirah dalam keterangan resminya, dikutip Minggu (11/8/2024).

Selengkapnya »
12 Agustus 2024

Geger Data 4,7 Juta ASN Bocor dan Dijual Rp 159 Juta

Geger dugaan kebocoran data 4.759.218 milik Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Satu Data ASN yang dikelola Badan Kepegawaian Negara (BKN). Disebut-sebut, data ini diperdagangkan di forum hacker, Breachforums, senilai US$ 10 ribu atau hampir Rp 159,4 juta (kurs Rp 15.949). Dugaan kebocoran data ini sempat diunggah oleh salah satu platform keamanan siber, Falcon Feeds, di media sosial X (dulunya Twitter). Disebutkan, seorang pelaku mengaku telah menjual database yang berisi informasi pribadi 4,7 juta Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Selengkapnya »
12 Agustus 2024

Agung Laksono: Airlangga Mundur dari Ketum Golkar Murni Pilihan Pribadi

Politisi senior Partai Golkar, Agung Laksono memastikan mundurnya Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum bukan disebabkan oleh tekanan dari partai. Agung menyampaikan kembali pernyataan Airlangga, bahwa dia ingin fokus pada pekerjaannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus mengawal transisi pemerintahan Joko Widodo ke Prabowo Subianto, Oktober 2024 mendatang. “Saya kira ya seperti itu dipakai sebagai dasar dan tidak ada tekanan dari partai. Artinya partai tidak menekankan dia, jadi dari keinginan dia sendiri,” katanya kepada wartawan melalui sambungan telepon, Minggu (11/8/2024). Agung yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Golkar itu juga mengungkap bahwa Airlangga tidak berkomunikasi atau berkonsultasi sebelum mengundurkan diri secara resmi, Sabtu (10/8/2024). Agung lalu menyampaikan bahwa partainya akan segera menggelar rapat pleno terkait dengan mundurnya Airlangga.

Selengkapnya »
12 Agustus 2024

Rekomendasi IMF Soal Pajak dan Cukai, Pengamat: Timbulkan Pro dan Kontra

Pengamat pajak menilai rekomendasi Dana Moneter Internasional (IMF) untuk meningkatkan penerimaan negara masih memunculkan pro dan kontra. Beberapa rekomendasi tersebut, seperti penurunan threshold pengusaha kena pajak (PKP), penurunan threshold UMKM, penggantian PPnBM dengan PPN dan cukai kendaraan bermotor, hingga saat ini belum dijalankan oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah juga belum mengimplementasikan rekomendasi IMF dalam Strategi Penerimaan Jangka Menengah (Medium-Term Revenue Strategy/MTRS) 2017, yang mencakup cukai BBM, pajak minimum alternatif, penurunan pajak transaksi properti (PPN dan BPHTB), serta peningkatan pajak properti (PBB).

Selengkapnya »
12 Agustus 2024

Gaspol, Pemerintah Kekeh Naikkan Tarif PPN Jadi 12% pada Tahun 2025

Pemerintah kekeh akan terapkan penerapan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada tahun 2025 nanti. Kenaikan tarif PPN dijalankan berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. “Kan di Undang Undang sudah jelas, kecuali ada hal yg terkait dengan UU, jadi kita monitor saja catatan di nota keuangan,” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di kantornya pada Kamis (8/8/2024). Dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan pasal 7 disebutkan bahwa tarif PPN yaitu sebesar 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022. Sedangkan tarif PPN sebesar 12% mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.

Selengkapnya »
09 Agustus 2024

Terungkap! Ini Alasan Jumlah Petani di RI Semakin Berkurang

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengungkapkan bahwa jumlah petani di Indonesia terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Perencana Ahli Madya di Direktorat Pangan dan Pertanian Bappenas, Zulfriandi, menyampaikan terdapat sejumlah alasan mengapa semakin sedikit masyarakat yang menggeluti bidang pertanian. Salah satunya, upah harian yang cukup rendah yakni sekitar Rp55.503 per hari. “Perbandingan untuk upah hariannya, memang pertanian itu paling bawah, makanya banyak alasan kenapa anak muda itu tergantikan untuk menggeluti bidang petani ini,” kata Zul dalam diskusi pameran teknologi pangan dan pertanian AFTEA 2024, Kamis (8/8/2024). Alasan lainnya, lanjut Zul, yakni tidak adanya pengembangan karier, penuh risiko, penghasilan yang rendah, tidak dihargai, hingga tidak menjanjikan.

Selengkapnya »
09 Agustus 2024

Swasembada Pangan Belum Terwujud Jelang Jokowi Lengser, Ini Biang Keroknya!

Pemerintah terus berupaya untuk mencapai swasembada pangan menjelang berakhirnya masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Perencana Ahli Madya di Direktorat Pangan dan Pertanian Bappenas, Zulfriandi, menyampaikan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya melalui perluasan area tanam, peningkatan penggunaan benih, hingga mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk pangan yakni sebesar Rp7 triliun di 2024. “Kami alokasikan untuk memperkuat padi dan jagung lebih kurang Rp7 triliun yang kami refocusing anggaran untuk Kementerian Pertanian (Kementan) dengan harapan terjadi peningkatan [produksi padi dan jagung],” kata Zul kepada Bisnis, Kamis (8/8/2024). Namun, dia mengakui tidak mudah untuk mencapai swasembada pangan. Apalagi, saat ini Indonesia dihadapkan dengan berbagai tantangan salah satunya perubahan iklim yang sangat berpengaruh terhadap pertanian dan produksi dalam negeri. “Dengan kondisi tantangan yang berat itu menurut kami kita harus berusaha,” ujarnya.

Selengkapnya »
09 Agustus 2024

Serapan Tenaga Kerja Tekstil Merosot Meski RI Banjir Investasi Asing, Kok Bisa?

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat serapan tenaga kerja industri tekstil turun 7,5% dan pakaian jadi mengalami penurunan 0,89% saat ini jika dibandingkan dengan tahun 2023. Berdasarkan data yang dihimpun Kemenperin, tenaga kerja industri TPT sebanyak 957.122 orang, sedangkan industri pakaian jadi saat ini mencapai 2,91 juta pekerja. Jumlah pekerja tekstil juga merosot dibandingkan satu dekade lalu yang mencapai 1,24 juta pekerja. Sementara itu, buruh industri pakaian jadi mengalami kenaikan dari 2,16 juta pada 2015.

Selengkapnya »
09 Agustus 2024

IMF Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi di Pemerintahan Prabowo Stagnan di 5,1%

Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sepanjang pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto stagnan di level 5,1% atau dari 2025-2029. Pernyataan ini tertuang dalam Article IV Consultation_ tahun 2024 Edisi Agustus 2024, yang terbit, Rabu (7/8). Meski begitu, IMF tidak menjelaskan secara gamblang terkait alasan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 2029 mendatang. Akan tetapi IMF merekomendasikan sejumlah langkah-langkah jangka pendek yang dapat diatasi oleh pemerintahan mendatang yang akan dimulai pada akhir 2024.

Selengkapnya »
09 Agustus 2024

Kelas Menengah RI Banyak yang Turun Kasta

Laporan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI menunjukkan populasi kelas menengah terus menurun sejak 2018. Hal ini mencerminkan porsi masyarakat yang sebelumnya terhitung kelas menengah mengalami penurunan kesejahteraan. Pada 2023, kelas menengah di Indonesia mencakup sekitar 52 juta jiwa dan mewakili 18,8 persen dari total populasi. Namun, jumlah penduduk kelas menengah baru-baru ini mengalami penurunan. Kelas menengah memegang peran penting bagi penerimaan negara, menyumbang 50,7 persen dari penerimaan pajak. Sementara calon kelas menengah menyumbang 34,5 persen. Kontribusi ini penting untuk mendanai program pembangunan publik, termasuk investasi infrastruktur dan sumber daya manusia.

Selengkapnya »
08 Agustus 2024

Kontak

  • (021) 3444801
  • support.wantimpres[at]setneg.go.id
  • Jalan Veteran III No 2, Jakarta 10110
map
Search