Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

Neraca Perdagangan Juli 2024 Surplus US$0,47 Miliar, Jaga Rekor 51 Bulan Berturut-turut

Neraca perdagangan Indonesia terus mempertahankan tren surplus, hingga 51 bulan berturut-turut. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa surplus perdagangan Juli 2024 senilai US$0,47 miliar. Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa dengan realisasi itu, neraca dagang Indonesia mencatatkan surplus dalam 51 bulan sejak Mei 2020. “Pada Juli 2024 neraca perdagangan barang tercatat surplus US$0,47 miliar atau turun sebesar US$1,92 miliar secara bulanan. Surplus Juli 2024 ini lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya ataupun dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya,” ujarnya dalam konferensi pers pada Kamis (15/8/2024).

Selengkapnya »
16 Agustus 2024

Ketahanan Pangan Kalah dari Singapura, 45 Juta Warga RI Terancam Kelaparan

Pemerintah mengakui ketahanan pangan Indonesia masih kalah jauh dari negara tetangga, Singapura. Bahkan, isu ketahanan pangan membuat sekitar 45 juta masyarakat Indonesia masih terancam kelaparan. Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Restuardy Daud mengungkapkan bahwa ketahanan pangan Singapura dapat lebih unggul meski negara tersebut tidak memiliki lahan pertanian sebesar Indonesia. “Singapura tidak punya lahan yang cukup seperti kita. Mereka negara pengimpor tapi memiliki ketahanan pangan di atas kita [Indonesia],” ungkapnya dalam acara Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi (GNPIP) Wilayah Jawa, Rabu (14/8/2024). Dalam hal ini, ketahanan pangan diterjemahkan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan.

Selengkapnya »
15 Agustus 2024

INDEF Desak Pemerintah Evaluasi Kebijakan Demi Ketahanan Pangan Nasional

Lembaga pemikir Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mendesak pemerintah untuk kembali mengevaluasi kebijakan di sektor pertanian. Ini dinilai perlu dilakukan demi mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional ke depan. Wakil Direktur INDEF Eko Listyanto menilai pemerintah perlu meninjau ulang kebijakan maupun insentif yang telah diimplementasikan di sektor pertanian. Pasalnya, regulasi dan subsidi yang diterapkan nampaknya belum cukup untuk mendorong sampai ke level ketahanan pangan yang ideal. “Kebijakan pemerintah ke depan ini yang sebetulnya yang saya sampaikan tadi cukup banyak itu perlu disisir lagi ya,” ujar Eko, Rabu (14/8/2024).

Selengkapnya »
15 Agustus 2024

PHK Massal dan Daya Beli Turun, Buruh Menjerit Jelang HUT ke-79 RI

Aktivis Buruh Nasional menyoroti jumlah buruh yang terus menurun akibat terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal dan menurunnya daya beli masyarakat jelang HUT RI ke-79. Aktivis Buruh Mirah Sumirat yang juga merupakan Presiden Women Commitee Asia Pasifik mengungkapkan jumlah buruh yang terus menurun akibat terjadinya PHK massal. Data Dari Kementerian Tenaga Kerja selama periode Januari – Juni 2024, ada 32.064 tetapi Mirah Sumirat meyakini data yang sesungguhnya bisa dua kali lebih besar dari jumlah tersebut. Musababnya karena banyak perusahaan tidak melaporkan jumlah pekerja yang di PHK kepada Dinas tenaga kerja setempat.

Selengkapnya »
15 Agustus 2024

Anggaran IKN Naik Jadi Rp42,5 Triliun, DPR: Inisiatif Pemerintah Sepihak

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyebut adanya penambahan pagu anggaran Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara khusus 2024 dari Rp40,6 triliun menjadi Rp42,5 triliun dilakukan secara sepihak. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani menyampaikan bahwa pihaknya tidak pernah membahas penambahan anggaran untuk IKN. “Setahu saya hal ini tidak pernah dibahas di Banggar. Ini merupakan inisiatif pemerintah secara sepihak,” ujarnya, Rabu (14/8/2024).

Selengkapnya »
15 Agustus 2024

Viral Paskibraka Lepas Jilbab, Cak Imin Desak Kepala BPIP Dicopot

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengusulkan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dicopot dari jabatannya usai viral soal Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) lepas jilbab. Cak Imin yang merupakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyebut kejadian tersebut bisa menjadi preseden yang merusak persatuan dan berisiko

Selengkapnya »
15 Agustus 2024

Inflasi Indonesia 2,1% per Juli 2024, Intip Perbandingannya dengan Negara Lain

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, inflasi Indonesia berada di angka 2,1% pada Juli 2024. Angka inflasi Indonesia tersebut lebih rendah dari banyak negara maju namun masih lebih tinggi dibanding sejumlah negara di Asia lainnya. Sri Mulyani menjelaskan, inflasi Indonesia cenderung relatif stabil beberapa bulan terakhir. Bahkan, menurutnya, jauh lebih baik dari banyak negara lain. “Inflasinya kita [Indonesia] di 2,1%, seperti yang saya sampaikan berkali-kali adalah termasuk negara dengan inflasi yang sangat relatif moderat rendah,” ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2024).

Selengkapnya »
14 Agustus 2024

Sri Mulyani Buka-bukaan 4 Industri Babak Belur saat PMI Kontraksi

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan Purchasing Manager Index (PMI) Manufaktur yang merosot ke zona kontraksi sejalan dengan sejumlah industri yang ‘babak belur’. Meski permintaan masih memadai, namun Bendahara Negara tersebut mengamini bahwa terjadi kompetisi perdagangan dari impor yang membuat industri tersebut tertekan. Sri Mulyani mengungkapkan setidaknya terdapat empat industri paling tertekan pada Juli 2024. “Demand memang masih memadai tapi kompetisi dari impor. Menperin dan Mendag meminta dan sekarang dalam proses dalam bentuk apakah anti dumping, apakah bea masuk untuk menjaga proteksi industri dalam negeri,” tuturnya dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (13/8/2024).

Selengkapnya »
14 Agustus 2024

KPPU Desak BPH Migas Revisi Aturan Penyediaan Avtur

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk merevisi aturan terkait penyediaan dan distribusi bahan bakar minyak, khususnya avtur untuk pesawat. Beleid yang dimaksud, yaitu Peraturan BPH Migas No. 13/P/BPH Migas/IV/2008 tentang Pengaturan dan Pengawasan atas pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak penerbangan di bandar udara. Anggota KPPU Budi Joyo Santoso mengatakan, revisi aturan tersebut untuk mendukung tindak lanjut usulan yang tengah digodok pemerintah dalam rangka menekan harga tiket pesawat yang mahal karena ongkos avtur yang tinggi.

Selengkapnya »
14 Agustus 2024

Plt Ketum Golkar Agus Gumiwang Umumkan Tak Maju Jadi Caketum di Munas

Plt Ketua umum (ketum) Partai Golongan Karya (Golkar) Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) menuturkan bahwa dirinya tidak akan maju menjadi calon Ketua Umum (Caketum) di Munas pada 20 Agustus 2024 nanti. “Saya tidak maju,” jelasnya dalam konferensi pers mengenai Rapat Pleno yang digelar pada Selasa (13/8/2024). Kala ditanyakan mengenai alasan ia tidak maju dalam munas, Agus menuturkan bahwa keputusannya merupakan keputusan pribadi. Ia juga menuturkan bahwa tak ada tekanan yang membuatnya tidak mau untuk mencalonkan diri. “Nggak ada tekanan mana yang bisa menekan, mana bisa Golkar ditekan-tekan,” jawabnya.

Selengkapnya »
14 Agustus 2024

Apindo Sarankan 3 Langkah Jitu Perbaikan Laju Manufaktur RI

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memberikan sejumlah opsi yang dapat menjadi langkah jitu untuk mengerek naik tren Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur RI yang terpantau merosot ke level kontraksi 49,3 pada Juli 2024. Tren penurunan PMI manfaktur nasional terlihat sejak April yang berada di posisi 52,9 turun dari 54,2 pada Maret. Indeks produktivitas industri itu juga kembali turun pada Mei 2024 ke level 52,1 dan turun menjadi 50,7 pada Juni lalu. Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan, ada banyak upaya konkret yang dapat mendongkrak kinerja sektor manufaktur nasional. Apalagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja memberikan arahan langsung untuk mengantisipasi dan mendalami kontraksi manufaktur.

Selengkapnya »
13 Agustus 2024

Anggota DPR Desak Pemerintah Bentuk Lembaga Pelindungan Data Pribadi

DPR mendesak pemerintah agar memiliki regulasi yang mengatur keamanan dan ketahanan siber (KKS) agar ada sanksi dan efek jera bagi penjahat siber. Anggota Komisi I DPR Sukamta menyebut bahwa kasus kebocoran data pribadi ASN yang terjadi kemarin telah memperpanjang sejarah bocornya data pribadi Indonesia ke tangan peretas. Dia menilai bahwa kasus kebocoran data sudah sering terjadi. Namun sayangnya, menurut Sukamta, belum ada penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan siber. “Kebocoran data sudah sering terjadi, tapi kita belum bisa menegakkan hukum tentang pelindungan data, karena lembaganya belum ada,” tuturnya di Jakarta, Senin (12/8/2024).

Selengkapnya »
13 Agustus 2024

Kontak

  • (021) 3444801
  • support.wantimpres[at]setneg.go.id
  • Jalan Veteran III No 2, Jakarta 10110
map
Search