Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

Anak Muda Banyak Menganggur, di Kota Lebih Sulit Dapat Kerja

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebut generasi muda berusia 15-24 tahun berkontribusi sekitar 42,62% dari total angka pengangguran 7,86 juta penduduk. Adapun, Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya melaporkan terdapat 7,86 juta orang pengangguran atau setara tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 5,32%. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan dari sisi kelompok umur, rentang 15-19 tahun berkontribusi sekitar 25,7% dari total pengangguran, sedangkan usia 20-24 tahun sekitar 16,85%. “Pengangguran kita terbesar pada usia muda sekitar 42,62%,” ujarnya di Cikarang, Rabu (31/1/2024).

Selengkapnya »
01 Februari 2024

Tok! MK Tolak Judicial Review Pemisahan Ditjen Pajak dari Kemenkeu

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Judicial Review terkait penempatan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan yang tertuang dalam UU No. 39/2008. Permohonan Judicial Review diajukan oleh Sangap Tua Ritonga, seorang konsultan pajak. Dia menguji Pasal 5 ayat (2), Pasal 6, Pasal 15 UU No. 39/2008 tentang Kementerian Negara dan norma Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.

Selengkapnya »
01 Februari 2024

Hilirisasi Pangan dan Minerba akan Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Jangka Panjang

Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan berada dalam kisaran 4,7% sampai 5,5% pada tahun 2024 ini. Dalam jangka panjang yaitu di tahun 2024 nanti pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan berada di kisaran 5,3% sampai 6,1%. Untuk mencapai target tersebut pemerintah harus menjalankan hilirisasi pada komoditas pangan dan minerba. Deputi Gubernur BI Aida S Budiman mengatakan strategi hilirisasi pangan dilakukan untuk menjaga stabilitas harga, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan mendorong ekonomi makin inklusif melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Selengkapnya »
01 Februari 2024

Cukai Minuman Berpemanis, Pelaku Usaha Tolak karena Bukan Penyebab Utama Diabetes dkk.

Asosiasi Industri Minuman Ringan (Asrim) tegas menentang pengenaan cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) yang dinilai tak selaras dengan tujuan pemerintah untuk mengendalikan risiko Penyakit Tidak Menular (PTM). Ketua Umum Asrim, Triyono Prijosoesilo mengatakan pemerintah perlu mempertimbangkan ulang terkait wacana penerapaan cukai MBDK tahun ini. Sebab, ada banyak langkah dan kebijakan yang perlu disiapkan sebelum cukai diberlakukan. “Apabila pemerintah tetap menerapkan cukai MBDK ini, maka sudah pasti industri minuman siap saji akan mengalami dampak negatif berupa penurunan penjualan,” kata Triyono kepada Bisnis, Selasa (30/1/2024).

Selengkapnya »
31 Januari 2024

IMF Proyeksi Ekonomi Global Tumbuh 3,1% pada 2024, Soft Landing Makin Dekat!

Dana Moneter Internasional (IMF) merevisi ke atas perkiraan pertumbuhan ekonomi global tahun 2024 dalam outlook ekonomi terbarunya. Dalam laporan World Economic Outlook Januari 2024 yang dirilis Selasa (30/1/2024), IMF merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 3,1% pada 2024. Proyeksi ini naik 0,2 poin persentase dari laporan sebelumnya. Proyeksi pertumbuhan tahun 2024 cenderung stagnan dibandingkan tahun 2023, di mana IMF memperkirakan ekonomi global tumbuh 3,1%. pada tahun 2025, IMF memperkirakan ekonomi tumbuh 3,2%.

Selengkapnya »
31 Januari 2024

RI Masuk Daftar Negara Terburuk Atasi Illegal Fishing, Pengamat: Kebijakan Inkonsisten

Indonesia masuk dalam 10 besar negara dengan kinerja terburuk dalam memerangi illegal unreported unregulated fishing (IUUF), menurut laporan Indeks Risiko Penangkapan IUUF 2023 oleh Global Initiative dan Poseidon. Pengamat Ekonomi Kelautan dan Perikanan Suhana menyampaikan, inkonsistensi kebijakan pemerintah dalam menindak IUUF di perairan Indonesia menjadi penyebab utama Indonesia masuk dalam daftar ini. “Bahkan, untuk beberapa kasus kebijakan pemerintah cenderung ‘menyerah’ terhadap praktik IUUF,” kata Suhana, Selasa (30/1/2024).

Selengkapnya »
31 Januari 2024

Heboh Pinjol Uang Kuliah, Sri Mulyani Mau Bikin Student Loan Pakai Dana Abadi LPDP

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memberi respons serius mengenai polemik pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) di Institut Teknologi Bandung (ITB) melalui skema pinjaman online atau pinjol yang ditawarkan fintech p2p lending, PT Inclusive Finance Group (Danacita). Dia menerangkan, bersama Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat ini tengah membahas rencana pengadaan pinjaman khusus mahasiswa atau student loan yang bersumber dari dana abadi LPDP.

Selengkapnya »
31 Januari 2024

RI Harus Lebih Diversifikasi Pasar Ekspor dan Impor

Pemerintah diminta terus memperluas hubungan dagang dengan banyak negara, bukan hanya bergantung pada negara-negara tertentu seperti Tiongkok dan Amerika Serikat (AS). Pentingnya memperluas mitra dagang tersebut agar Indonesia tidak mudah tertular dampak dari kondisi perekonomian di negara mitra tersebut. Pengamat ekonomi dari Universitas Airlangga Surabaya, Imron Mawardi, di Surabaya, Senin (29/1), mengatakan Tiongkok memiliki hubungan dagang yang luas termasuk dengan negara-negara berkembang seperti Indonesia sehingga perlambatan yang terjadi di negara mitra akan memberi dampak.

Selengkapnya »
30 Januari 2024

Ahli Tambang Sebut Kerja Sama Baterai LFP Bareng China Bakal Untungkan RI

Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli menilai positif perluasan kerja sama pengembangan baterai berbasis besi atau lithium ferro phosphate (LFP) yang didorong pemerintah bersama dengan China. Rizal berpendapat kerja sama itu bakal menguntungkan kedua belah negara dari sisi rantai pasok bahan baku hingga pasar mendatang. “Walaupun Indonesia sejauh ini tidak memiliki cadangan litium, tapi litium bisa tetap diimpor dari negara lain yang memiliki litium,” kata Rizal saat dihubungi, Senin (29/1/2024).

Selengkapnya »
30 Januari 2024

Sri Mulyani Bakal Terbitkan SBN Senilai Rp666,4 Triliun pada 2024

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan pembiayaan utang yang bersumber dari Surat Berharga Negara (SBN) Rp666,4 triliun seperti tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Jumlah tersebut meningkat hingga 115% dibandingkan dengan realisasi pada 2023 senilai Rp308 triliun. Adapun, jika penerbitan SBN 2024 naik 83,6 persen jika dibandingkan dengan outlook APBN tahun 2023 sebesar Rp362,93 triliun (year-on-year/yoy).

Selengkapnya »
30 Januari 2024

Program Pinjol untuk Biaya Kuliah, Pengamat Pendidikan Duga PTN BH Kesulitan Pendanaan

Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) sekaligus pengamat kebijakan pendidikan Cecep Darmawan menduga perguruan tinggi negeri badan hukum (PTN BH) kesulitan mendapatkan uang untuk pendanaan kampus. Sehingga menggandeng platform pinjaman online (pinjol) menawarkan pinjaman biaya kuliah untuk mahasiswa dan berbunga. “Menurut saya pimpinan PTN BH merasa kesulitan keuangan tapi jangan pakai cara pintas seperti itu (pinjol), memberatkan dan kontraproduktif,” ucap Cecep, Senin (29/1/2024).

Selengkapnya »
30 Januari 2024

Kontak

  • (021) 3444801
  • support.wantimpres[at]setneg.go.id
  • Jalan Veteran III No 2, Jakarta 10110
  • Lapor Insiden Siber
map
Search