Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

OJK Sempurnakan SEOJK 6/2017 untuk Atur Tarif Asuransi Kendaraan Listrik

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengkaji dan menyempurnakan aturan terkait dengan penetapan tarif asuransi kendaraan bermotor yang tertuang dalam Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 6 Tahun 2017 supaya menyesuaikan dengan kendaraan listrik.  Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan dalam melakukan penetapan tarif, pihaknya akan mempertimbangkan risiko-risiko khusus yang timbul pada kendaraan listrik.  “Seperti risiko tegangan tinggi, risiko kecelakaan karena less noise pada kendaraan listrik dan risiko kegagalan sistem pada kendaraan listrik,” tutur Ogi dalam jawaban tertulisnya, Rabu (21/2/2024).

Selengkapnya »
22 Februari 2024

Jokowi Terbitkan Perpres Publisher Rights, Google Buka Suara

Google buka suara merespons keluarnya Perpres No. 32/2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital Untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau yang dikenal dengan publisher rights. Aturan yang mengatur hubungan media dan platform digital itu diteken Presiden Joko Widodo Selasa (20/2/2024). Dalam responsnya, Google mengatakan akan mempelajari detil beleid itu yang secara khusus mengatur kewajiban kerja sama antara perusahaan platform digital dan perusahaan pers.

Selengkapnya »
22 Februari 2024

Sejarah Baru, OECD Resmi Mulai Bahas Keanggotaan Indonesia

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) telah resmi memutuskan untuk memulai pembahasan keanggotaan Indonesia. Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann mengatakan keputusan ini merupakan sesuatu yang bersejarah. Menurutnya, ini adalah kali pertama adanya negara Asia Tenggara yang ingin bergabung dengan OECD. Ia pun menilai bahwa Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan di dunia yang memiliki pertumbuhan yang sangat dinamis.

Selengkapnya »
22 Februari 2024

Insentif PPN Berlanjut, Pasar Mobil Listrik Bakal Kembali Bergairah

Pemerintah akhirnya memastikan kebijakan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian mobil listrik kembali berlanjut pada 2024. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 8 Tahun 2024, pemerintah memotong PPN mobil listrik sebanyak 10% dari 11% menjadi hanya 1% dari total harga jual kendaraan tersebut. Mobil listrik yang berhak memperoleh insentif PPN harus diproduksi langsung di Indonesia dengan nilai Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) minimal 40%.

Selengkapnya »
22 Februari 2024

Megawati Restui Hak Angket, Jokowi Pilih Resuffle Kabinet

Berbagai upaya ditempuh kubu Ganjar-Mahfud dan kubu Anies-Muhaimin untuk membuktikan kecurangan terjadi di Pilpres 2024. Terkini, kedua kubu paslon sepakat untuk mendorong DPR RI menggunakan hak angketnya. Ganjar menilai, hak angket DPR bisa jadi salah satu upaya untuk meminta pertanggungjawaban para penyelenggara pemilu ihwal dugaan pelaksanaan Pilpres 2024 yang sarat

Selengkapnya »
21 Februari 2024

Hilirisasi Nikel Disebut Lenyapkan Rp3,64 Triliun Pendapatan Petani & Nelayan

Masifnya hilirisasi mineral dinilai dapat menekan pendapatan petani dan nelayan. Ekspansi pertambangan dinilai memicu kerusakan lingkungan hingga menghilangkan lapangan pekerjaan. Berdasarkan laporan terbaru Center of Economic and Law Studies (Celios), pengoperasian smelter nikel di tiga provinsi utama operasi peleburan nikel, yaitu Sulawesi Tengah, Sulawesi Tengagara, dan Maluku Utara dapat menyebabkan petani dan nelayan kehilangan pendapatan sebesar US$234,84 juta atau Rp3,64 triliun dalam 15 tahun ke depan. Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, perubahan pekerjaan masyarakat menjadi pekerja pengolahan nikel pun tak sebanding dengan profesi sebelumnya. “Hilirisasi naik, tetapi pendapatan yang bekerja sebagai nelayan, bekerja di bidang pertanian dan perhutanan itu mengalami penurunan,” kata Bhima di Jakarta, Selasa (20/2/2024).

Selengkapnya »
21 Februari 2024

Sah! Pemerintah Resmi Beri Diskon PPN Mobil Listrik 2024

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi menerbitkan aturan baru mengenai pemberian insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk mobil listrik yang diproduksi lokal. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah.

Selengkapnya »
21 Februari 2024

Harga Minyak Mentah Melemah Terseret Ketidakpastian Kebijakan Moneter Global

Harga minyak mentah berakhir melemah pada perdagangan Selasa (20/2/2024) karena kekhawatiran terhadap ketidakpastikan kebijakan moneter global mengenai suku bunga membebani sentimen dari ketatnya pasar akibat ketegangan di Timur Tengah. Berdasarkan data Bloomberg, harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk kontrak Maret 2024, yang berakhir pada hari Selasa, ditutup melemah 1,3% ke level US$78,18 per barel. Adapun kontrak April yang lebih aktif melemah 1,8% menjadi US$77,04 per barel.

Selengkapnya »
21 Februari 2024

Kementan Heran Stok Beras RI Banyak tapi Harga Tetap Mahal

Kementerian Pertanian (Kementan) heran harga beras di Indonesia tetap mahal, meski stoknya diklaim melimpah. Direktur Serealia Ditjen Tanaman Pangan Kementan Moh. Ismail Wahab menyebut ada limpahan stok beras pada Januari 2024 berkat surplus akhir tahun lalu. Ia mengatakan ada surplus 3 juta ton dari selisih produksi serta impor dengan konsumsi di 2023, yang kemudian di-carryover ke awal tahun ini.

Selengkapnya »
20 Februari 2024

Cegah Predatory Pricing, Menteri Teten Minta Aturan E-Commerce Baru Direvisi

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (MenkopUKM) Teten Masduki mengusulkan agar aturan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.31/2023 tentang Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) direvisi. Teten menjelaskan, dalam beleid tersebut masih belum mengatur soal praktik predatory pricing yang berisiko memukul daya saing produk UMKM di e-commerce. Dia mengusulkan agar dibuat larangan penjualan produk dengan harga di bawah harga pokok produksi (HPP) di e-commerce.

Selengkapnya »
20 Februari 2024

Subsidi Energi 2024 Melonjak Jadi Rp189,1 Triliun, Begini Penjelasan Airlangga

Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk belanja subsidi energi sebesar Rp189,1 triliun untuk tahun ini, meningkat signifikan jika dibandingkan dengan realisasi pada 2023. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja subsidi energi pada 2023 yang sebesar Rp164,29 triliun, alokasi anggaran untuk belanja subsidi pada 2024 naik sebesar 15,1%. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah akan terus memantau perkembangan harga minyak yang berdampak pada anggaran belanja subsidi energi. Selain itu, imbuhnya, pemerintah juga akan mendorong pelaksanaan program BBM satu harga atau tarif flat pada 2024 melalui Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas.

Selengkapnya »
20 Februari 2024

Pemerintah Lanjutkan Pemberian Bantuan Gagal Panen kepada Para Petanit

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyebut pemerintah kembali meneruskan pemberian bantuan kepada para petani yang mengalami gagal panen. Di mana, penggantian biaya produksi gagal panen akibat banjir itu senilai Rp 8 juta per hektarenya. “Menindaklanjuti arahan Presiden, pemerintah melalui BNPB akan memberikan penggantian biaya produksi gagal panen akibat banjir senilai 8 juta rupiah per hektarnya kepada setiap petani yang terdampak,” ucap Muhadjir dalam konferensi pers di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (19/2/2024) lalu.

Selengkapnya »
20 Februari 2024

Kontak

  • (021) 3444801
  • support.wantimpres[at]setneg.go.id
  • Jalan Veteran III No 2, Jakarta 10110
  • Lapor Insiden Siber
map
Search