KEGIATAN

WHO: Korban Perang di Gaza Tembus 30.000 Jiwa

Korban perang di Jalur Gaza telah melampaui 30.000 jiwa sejak meletusnya konflik antara Israel dengan Hamas. Mayoritas dari korban jiwa adalah perempuan dan anak-anak, menurut data yang disampaikan Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia Dirjen WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Selengkapnya »

MK Tolak Seluruhnya Uji Formil UU Kesehatan yang Diajukan IDI Dkk

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji formil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang diajukan oleh 5 organisasi profesi. Adapun kelima organisasi profesi itu tersebut yakni Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI). Dalam gugatannya, mereka meminta UU Kesehatan dibatalkan karena tidak memenuhi syarat formil pembentukan UU. “Amar putusan. Mengadili: menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan putusan perkara nomor 130/PUU-XXI/2023 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (29/2/2024).

Selengkapnya »

KPPU Dalami Dugaan Persaingan Tidak Sehat Penyebab Tingginya Harga Beras

Kenaikan harga beras telah menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Inflasi kelompok komponen harga bergejolak pada Februari 2024 diperkirakan masih di kisaran 7 persen secara year on year (yoy). Adapun laju inflasi tahunan atau Februari 2024 dibanding Februari 2023 diperkirakan akan berada pada level 2,6 persen (yoy). Ekonom Mirae Asset Sekuritas, Rully Arya Wisnubroto, di Jakarta, Kamis (29/2), mengatakan kenaikan harga kemungkinan akan dialami oleh bahan pangan termasuk beras, bawang putih, bawang merah, dan gula. Untuk harga beras premium di sejumlah wilayah di RI saat ini sudah mencapai 15.000-16.000 rupiah per kilogram.

Selengkapnya »

MK Kabulkan Permohonan Perubahan Besaran Parliamentary Threshold 4 Persen

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perludem terkait ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4 persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam perkara ini, Perludem menggugat frasa “partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR”. “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (29/2/2024).

Selengkapnya »

RI dan Malaysia Lobi Eropa Tunda UU Antideforestasi hingga 2026

Indonesia dan Malaysia tengah berjuang agar penerapan Undang-Undang Antideforestasi Uni Eropa atau EUDR ditunda hingga 2026. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan, Ad Hoc Joint Task Force yang terdiri atas pihak Indonesia, Malaysia, dan Uni Eropa sudah melakukan pertamuan kedua di Putrajaya, Malaysia untuk membahas tentang keberatan terhadap ketentuan EUDR. Indonesia dan Malaysia, sebagai produsen minyak sawit utama di dunia, meminta Uni Eropa untuk menunda implementasi kebijakan tersebut hingga 2026 dari sebelumnya dijadwalkan berlaku pada Januari 2025.

Selengkapnya »

Ombudsman Ungkap 6 Potensi Malaadministrasi pada Penerbitan Impor Bawang Putih

Ombudsman RI mengungkapkan ada 6 potensi tindakan malaadministrasi yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) dalam proses penerbitan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dan pelaksanaan wajib tanam bawang putih. Ombudsman telah melakukan investigasi atas prakarsa sendiri yang merupakan tindak lanjut dari Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) yang telah diterbitkan Ombudsman RI mengenai Malaadministrasi Pemberian Surat Persetujuan Impor (SPI) bawang putih, pada 17 Oktober 2023. Anggota Ombbudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan, potensi tindakan malaadministrasi itu diduga terjadi pada enam tahapan, yaitu saat pengajuan RIPH, verifikasi dokumen teknis, validasi dokumen teknis, penandatanganan RIPH, pelaksanaan wajib tanam, dan kesengajaan melakukan hambatan dalam proses pemeriksaan Ombudsman RI.

Selengkapnya »

Beri Pangkat Jenderal Kehormatan, Jokowi Dinilai Mesti Cabut Keppres Pemberhentian Prabowo yang Diteken Habibie

Politikus PDI Perjuangan TB Hasanudin menyatakan, Presiden Joko Widodo semestinya mencabut keputusan presiden (keppres) tentang pemberhentian Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dari institusi TNI, yang sebelumnya diteken oleh Presiden BJ Habibie. Hasanudin mengatakan, keppres pemberhentian Prabowo itu mesti dicabut terlebih dahulu sebelum Jokowi mengeluarkan keppres yang memberikan pangkat jenderal kehormatan kepada Prabowo. “Kebetulan saya ajudannya Pak Habibie, ketika Pak Prabowo itu diberhentikan sebagai prajurit TNI, seorang perwira tinggi itu diberhentikan dengan keppres,” kata Hasanudin di kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (28/2/2024).

Selengkapnya »

Bulog Ungkap Penyebab Stok Beras SPHP Belum Merata di Ritel Modern

Perum Bulog menyatakan distribusi beras Stabilisasi Pasokan Harga Pasar (SPHP) belum merata di beberapa ritel modern. Seperti diketahui, beras itu dikemas Bulog guna mengantisipasi tingginya harga beras di pasaran. Direktur Bisnis Perum Bulog Febby Novita menjelaskan, manajemen ritel perlu waktu untuk mendistribusikan beras tersebut. Bulog, lanjut dia, sebenarnya sudah melaksanakan tugasnya menyalurkan beras SPHP, namun memang tidak sampai ke ritel modern. Dijelaskan, Bulog menyalurkan beras ke gudang ritel modern. Ia mencontohkan, ritel Alfamart membutuhkan waktu tiga sampai empat hari guna mendistribusikan beras Bulog ke berbagai ritelnya.

Selengkapnya »

Utang Pemerintahan Jokowi Tembus Rp8.253,09 Triliun, Ekonom Wanti-Wanti Soal Rasio

Posisi utang pemerintah tercatat mencapai Rp8.253,09 triliun per Januari 2024. Jumlah utang pemerintah di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu setara 38,75% produk domestik bruto dan tertinggi sepanjang massa. Posisi utang pemerintah pada Januari 2024 tersebut meningkat jika dibandingkan dengan posisi pada akhir Desember 2023 yang sebesar Rp8.114,69 triliun atau dengan rasio 38,56% terhadap PDB.

Selengkapnya »

Bank Dunia Komentari Program Makan Siang Gratis yang Bakal Masuk APBN

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Satu Kahkonen menilai Program Makan Siang Gratis perlu direncanakan dengan matang, khususnya pada aspek anggaran. Menurutnya, pemerintah perlu terlebih dahulu menetapkan dengan pasti bentuk dan sasaran program tersebut, kemudian membandingkannya dengan sumber daya yang dimiliki saat ini. “Tergantung program seperti apa yang akan dilaksanakan dan bentuknya apa. Semua rencananya harus benar-benar dipersiapkan dan biayanya juga dipersiapkan,” kata Satu Kahkonen di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (28/2/2024).

Selengkapnya »

Impor Beras Meroket 613,61 Persen, Terbesar Lima Tahun Terakhir

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor beras sepanjang 2023 merupakan yang terbesar selama lima tahun terakhir yakni sebesar 3,06 juta ton, meroket 613,61 persen dibandingkan 2022. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, dalam berita resmi Statistik di Jakarta, Senin (15/1), mengatakan pada 2022 impor beras Indonesia hanya 429,21 ribu ton, naik dibanding impor tahun 2021 sebesar 407,74 ribu ton. Sedangkan pada 2020, impor beras sempat berada pada angka 356,29 ribu ton. Nilai tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 444,51 ribu ton.

Selengkapnya »

Pemerintah Beberkan Alasan Tambah Impor Beras 1,6 Juta Ton

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo menyatakan, tambahan impor beras sebanyak 1,6 juta ton bertujuan untuk mencegah risiko kekurangan beras. “Kenapa 1,6 juta (ton) tambahan, ini yang namanya early warning system, jangan sudah kejadian (beras langka), kita enggak punya stok atau baru nyari-nyari. Nanti harga beras yang di dunia itu angkanya akan tinggi,” ujar Arief di Depok, Jawa Barat, dikutip dari Antara, Rabu (28/2/2024).

Selengkapnya »
Search