KEGIATAN

Stok Beras Tersisa 1 Juta Ton, Bulog: Memang Agak Menurun

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan Bulog terus menjaga stabilitas harga beras dengan sejumlah langkah. Salah satunya menjaga ketersediaan stok cadangan beras pemerintah (CBP). “Yang bisa saya konfirmasi per hari ini, beras Bulog sekitar satu juta ton, ini memang agak menurun,” ujar Bayu. Bayu menyampaikan, penurunan stok disebabkan langkah intervensi Bulog dengan melakukan penetrasi ke pasar melalui program Beras Stabilisasi Pasokan Harga Pasar (SPHP) maupun bantuan sosial (bansos) beras 10 kilogram (kg).

Selengkapnya »

Kemenangan Besar dalam Sejarah Rusia, Vladimir Putin Unggul Telak 87,8% di Pemilu

Presiden Vladimir Putin memenangkan kemenangan telak pasca-Soviet yang mencatatkan partisipasi pemilih terbanyak dalam pemilihan Rusia pada hari Minggu, memperkuat cengkeramannya atas kekuasaan meskipun ribuan lawan menggelar protes tengah hari di tempat pemungutan suara dan Amerika Serikat menyatakan bahwa pemungutan suara tersebut tidak bebas dan adil. Bagi Putin, seorang mantan Letkol KGB yang pertama kali naik ke tampuk kekuasaan pada tahun 1999, hasil ini dimaksudkan untuk menunjukkan kepada Barat bahwa para pemimpinnya akan harus menghadapi Rusia yang semakin berani, baik dalam perang maupun dalam perdamaian, untuk bertahun-tahun yang akan datang.

Selengkapnya »

Harga Anjlok, Kementan Minta Bulog Beli 500.000 Ton Jagung Petani

Kementerian Pertanian (Kementan) meminta Bulog dan pengusaha pakan menyerap jagung hasil panen petani. Hal itu seiring harga jagung yang mulai anjlok di tengah produksi yang melimpah saat panen raya. Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementan, Suwandi mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) produksi jagung nasional pada periode Januari – April 2024 diperkirakan mencapai 5,3 juta ton. Adapun, puncak panen raya diprediksi terjadi pada bulan ini yang mencapai produksi 2,3 juta ton di 405.000 hektare.

Selengkapnya »

Peringatan BMKG: El Nino di RI Segera Berakhir, Berganti La Nina

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memproyeksikan fenomena El Nino bakal menuju netral pada periode Mei sampai dengan Juni 2024. Setelahnya, fenomena suhu lautan pasifik itu bakal berganti menuju fase La Nina pada triwulan berikutnya. Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, mengatakan saat ini fenomena El Nino moderat masih berlangsung dengan nilai indeks 1,59 hingga awal Maret 2024. El Nino secara gradual bakal beralih menjadi netral. “Di Samudra Hindia pemantauan suhu muka laut menunjukkan kondisi IOD netral, fenomena El Nino akan segera menuju netral pada periode Mei, Juni, Juli 2024,” kata Dwikorita saat konferensi pers, dikutip Minggu (17/3/2024)

Selengkapnya »

Surplus Neraca Dagang Februari 2024 Susut, Pemerintah Antisipasi Risiko Global

Pemerintah terus mengantisipasi dampak dari perlambatan ekonomi global seiring dengan berlanjutnya penyusutan surplus neraca perdagangan Indonesia. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyampaikan bahwa berlanjutnya surplus neraca perdagangan pada Februari 2024 mencerminkan posisi eksternal Indonesia masih cukup resilien di tengah gejolak perekonomian global yang masih tinggi. Tercatat, surplus neraca perdagangan pada Februari 2024 sebesar US$870 juta, turun dari surplus Januari 2024 sebesar US$2,02 miliar. Secara kumulatif pun, surplus perdagangan pada Januari-Februari 2024 tercatat hanya sebesar US$2,87 miliar, jauh lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama pada 2023 sebesar US$9,28 miliar.

Selengkapnya »

Sri Mulyani Kantongi Pajak Digital Rp22,18 Triliun per Februari 2024

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital mencapai Rp22,18 Triliun. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti menyampaikan bahwa jumlah tersebut berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp18,15 triliun, pajak kripto sebesar Rp 539,72 miliar, pajak fintech (P2P lending) sebesar Rp1,82 triliun. Selain itu, realisasi pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (pajak SIPP) tercatat sebesar Rp1,67 triliun.

Selengkapnya »

Laju Inflasi Diproyeksi Meroket pada April 2024, Terkerek Momentum Lebaran

Tekanan inflasi di dalam negeri diperkirakan naik signifikan pada April mendatang, yang salah satunya dipengaruhi oleh momentum Lebaran. Berdasarkan Survei Penjualan Eceran Bank Indonesia (BI), Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) April 2024 tercatat sebesar 165,9, melonjak drastis dari 137,2 pada periode sebelumnya. “IEH April meningkat didorong kenaikan harga seiring HBKN [Hari Besar Keagamaan Nasional] Idulfitri 2024,” tulis BI dalam laporan Survei Penjualan Eceran, Kamis (14/3/2024). Sejalan dengan itu, tekanan inflasi pada Juli 2024 juga diperkirakan meningkat, dengan IEH tercatat sebesar 146,7, naik dari 125,8 pada bulan sebelumnya. Peningkatan IEH pada Juli 2024 terutama didorong oleh liburan sekolah dan dimulainya tahun ajaran baru.

Selengkapnya »

Kadin soal Tarif PPN 12% di 2025: Daya Beli Masyarakat Bisa Turun

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebut, kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% di 2025 akan memengaruhi daya beli masyarakat. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Sarman Simanjorang, menyampaikan, kenaikan tarif PPN tersebut otomatis akan mengerek biaya operasional perusahaan lantaran pembelian bahan baku juga turut dikenakan pajak. Akibatnya, harga jual di tingkat konsumen ikut terkerek. “Mau tidak mau akan memengaruhi daya beli masyarakat kita dengan adanya kenaikan ini,” kata Sarman kepada Bisnis, Kamis (14/3/2024).

Selengkapnya »

Kemenkominfo Ancam Blokir Agoda Cs, PHRI: Level Playing Field Harus Sama

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) merespons ancaman Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk memblokir enam online travel agent atau OTA lantaran belum memiliki izin sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Keenam OTA tersebut yaitu Booking.com, Agoda.com, Airbnb.com, Klook.com, Trivago.co.id, dan Expedia.co.id. Kendati begitu, Ketua Umum PHRI Hariyadi B. Sukamdani menyampaikan bahwa persoalannya tidak hanya pada pendaftaran perizinannya saja, tapi juga terkait penarikan pajak.

Selengkapnya »

Perubahan Iklim di Indonesia Picu Suhu Naik 0,30 Celsius dan Curah Hujan Turun 3 Persen

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyatakan perubahan iklim telah mengancam ketersediaan air dan lahan, sehingga perlu kolaborasi global untuk menghadapi dampak tersebut ke depan. Deputi bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, Mego Pinandito, dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 bertajuk “Riset dan Inovasi Solusi Krisis Air” di Jakarta, Rabu (13/3), mengatakan di Indonesia perubahan iklim menimbulkan dampak yang signifikan pada kenaikan suhu 0,3 derajat Celsius dan penurunan curah hujan setiap tahun sebesar 2-3 persen.

Selengkapnya »

Nasib Pupuk Subsidi 9,5 Juta Ton Masih “Gelap”

Peningkatan kuota pupuk bersubsidi sebesar 9,55 juta ton telah mendapat persetujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun sayangnya, realisasinya nol sampai saat ini. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa upayanya untuk menambah subsidi pupuk menjadi 9,55 juta ton belum mendapat titik terang, meskipun sudah diberi lampu hijau oleh Presiden Joko Widodo. Amran merasa prihatin karena kebutuhan pupuk petani belum juga terpenuhi meskipun kondisi pertanian negara sedang lesu akibat El Nino.

Selengkapnya »

SKK Migas: Target 1 Juta Barel Minyak Molor 3 Tahun

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) tengah mengevaluasi realisasi capaian program jangka panjang atau long term plan (LTP) 1 juta barel minyak per hari (bopd) dan 12.000 juta kaki kubik per hari gas (MMscfd). Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan lembagannya bakal memundurkan target jangka panjang itu dua tahun sampai tiga tahun dari target LTP yang ditenggat pada 2030 saat ini. Alasannya, realisasi lifting migas yang direncanakan dalam LTP yang disusun pada 2019 lalu terdampak pandemi selama hampir 3 tahunan. Dwi menuturkan sebagian proyek hulu migas strategis belakangan mengalami kemuduran akibat pandemi sejak 2020. Dengan demikian, beberapa rencana yang menjadi bagian dari proyek LTP tidak sesuai dengan target.

Selengkapnya »
Search