Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

Ramadan dan Lebaran 2024 Diramal Tak Signifikan ke Pertumbuhan Ekonomi, Ini Penyebabnya

Dampak dari momentum Ramadan dan Lebaran tahun ini diperkirakan tidak akan memberikan dorongan atau dampak yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto memperkirakan terjadinya anomali pada aktivitas konsumsi masyarakat di momentum Ramadan dan Lebaran tahun ini. Hal ini terutama dipicu oleh daya beli masyarakat yang mulai tergerus akibat lonjakan harga pangan sejak akhir 2023. “Itu menggambarkan potensi laju konsumsi yang meningkat sudah mulai tergerus sejak awal tahun, kita khawatirkan secara musiman pertumbuhan ekonomi di kuartal I/2024 tidak akan setinggi di periode Lebaran tahun lalu,” katanya dałam acara diskusi publikace, Selasa (26/3/2024).

Selengkapnya »
27 Maret 2024

Pengusaha Usul Prabowo Relaksasi Batas Maksimal Defisit Fiskal 5%

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengusulkan pemerintah mendatang untuk merelaksasi batas maksimal defisit fiskal terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi sekitar 3%-5%. Ketua Apindo Shinta W. Kamdani menilai, hal tersebut dapat membantu pemerintah dalam menyediakan dana-dana stimulus untuk pembangunan Indonesia, setidaknya dalam lima tahun ke depan. “Hal yang dapat dipertimbangkan oleh Pak Prabowo selaku Presiden terpilih 5 tahun ke depan adalah merelaksasi batas maksimal defisit fiskal terhadap PDB,” kata Shinta kepada Bisnis, Senin (25/3/2024).

Selengkapnya »
26 Maret 2024

Penerimaan Pajak Turun, Tertekan Penurunan Harga Komoditas

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak hingga 15 Maret 2024 sebesar Rp 342,9 triliun. Angka ini setara 17,2% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Hanya saja, realisasi penerimaan pajak tersebut terkontraksi 3,7% year on year (YoY) dibandingkan dengan realisasi di periode yang sama pada tahun lalu sebesar Rp 356,2 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, penerimaan pajak yang sedikit melambat ini dipengaruhi oleh penurunan signifikan harga komoditas pada tahun 2023 yang akibatnya baru dirasakan pada tahun ini. “Penerimaan pajak kita agak mengalami tekanan karena harga komoditas yang menurun mulai tahun lalu,” ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita, Senin (25/3).

Selengkapnya »
26 Maret 2024

Survei Pembiayaan Februari: Kelompok Pengeluaran Rp3-Rp5 Juta Dominan Berutang

Bank Indonesia (BI) melaporkan rumah tangga dengan tingkat pengeluaran Rp3 juta hingga Rp5 juta per bulan menjadi mayoritas kelompok yang mengajukan pembiayaan pada Februari 2024. Mengutip Survei Penawaran dan Permintaan Pembiayaan Perbankan mencatat kelompok dengan pengeluaran rentang Rp3 juta hingga Rp5 juta mendominasi pengajuan pembiayaan mencapai 40,8%. Namun, angka itu menurun dari 42,1% pada Januari 2024 “Selanjutnya 38,9% rumah tangga dengan tingkat pengeluaran Rp1 juta hingga Rp3 juta per bulan yang mengajukan pembiayaan, namun menurun dibanding Januari [sebesar] 40,9%,” tulis BI yang dikutip Senin (25/3/2024).

Selengkapnya »
26 Maret 2024

Pengusaha Tekstil Minta PPN 12% Ditunda, Bisa Picu Maraknya Impor Ilegal

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) meminta penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12% pada 2025 untuk ditunda. Sebab, kebijakan tersebut dapat berdampak pada turunnya daya saing industri hingga memicu banjir produk tekstil ilegal. Ketua Umum API Jemmy Kartiwa mengatakan, kenaikan PPN secara otomatis akan meningkatkan biaya produksi tekstil dan produk tekstil (TPT) yang berujung pada melonjaknya harga jual produk di pasar. “Kalau tidak ada perlindungan karena PPN makin tinggi dan produk ilegal yang tidak membayar PPN akan makin mematikan industri TPT nasional,” kata Jemmy kepada Bisnis, Senin (25/3/2024).

Selengkapnya »
26 Maret 2024

ICAO Setuju Indonesia Ambil Alih Ruang Udara Natuna dari Singapura

Organisasi penerbangan sipil internasional atau International Civil Aviation Organization) (ICAO) telah menyetujui proposal pengalihan pelayanan ruang udara atau flight information region (FIR) dari Singapura ke Indonesia. “Sedikit informasi, dahulu Singapura memiliki kendali atas ruang udara di atas wilayah Kepulauan Riau dan Natuna pada ketinggian 0-37 ribu kaki,” ujar Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, dikonfirmasi dari Jakarta, Sabtu (23/3).

Selengkapnya »
25 Maret 2024

Perlu Penyederhanaan Evaluasi RKAB Pertambangan Minerba

Sektor pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) sampai dengan triwulan 1-2024 ini masih mengalami stagnasi, khususnya pada proses evaluasi Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB), setidaknya dari sekitar 2.500-an IUP (1.285 Mineral, 1.099 Batubara, 6 IUPK, 31 KK, 65 PKP2B) yang melakukan proses evaluasi RKAB di Ditjen Minerba, baru 191 IUP Mineral dan 587 IUP Batubara yang disetujui. Artinya masih ada sekitar 70% IUP Minerba di Indonesia yang belum memiliki persetujuan RKAB 2024 – 2026, padahal RKAB adalah dokumen wajib yang harus disetujui sebelum melakukan produksi seusai dengan UU Minerba dan aturan turunannya.

Selengkapnya »
25 Maret 2024

Barang Bawaan Luar Negeri Dibatasi, APPBI: Celah Impor Ilegal Justru Makin Luas

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menilai aturan soal pembatasan jumlah barang impor bawaan penumpang dari luar negeri, termasuk jasa titip (jastip) justru akan memperluas celah bagi impor ilegal masuk ke pasar Indonesia. Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja menyampaikan, lewat Permendag Nomor 36 Tahun 2023 yang sebelumnya direncanakan akan mulai berlaku pada Maret 2024 ini, pemerintah justru membatasi aktivitas impor resmi yang telah taat pajak dan aturan di dalam negeri.

Selengkapnya »
25 Maret 2024

Mau Dipangkas, Ini Daftar 32 Bandara Internasional di Indonesia

Pemerintah tengah membahas rencana pengurangan bandara internasional di Indonesia yang jumlahnya mencapai 32 bandara per Februari 2023. Data dari laman Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan yang diakses, Minggu (24/3/2023), tercatat ada sebanyak 438 bandara yang di seluruh Indonesia. Jenis bandara tersebut mencakup satuan kerja (satker) kelas I, kelas II, kelas III, dan nonkelas. Dari jumlah tersebut, 32 di antaranya menyandang status bandara internasional. Beberapa bandar udara di Indonesia yang berstatus internasional adalah Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng, Bandara Sultan Hasanuddin di Makassar, Bandara Kertajati Jawa Barat, dan lainnya.

Selengkapnya »
25 Maret 2024

Rupiah Melambung Setelah The Fed Tahan Suku Bunga FFR

Mata uang rupiah pada akhir perdagangan Kamis (21/3) melambung terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Ini juga merupakan imbas The Federal Reserve (The Fed) menahan suku bunga acuan atau Fed Funds Rate (FFR) pada kisaran 5,25% hingga 5,50%, seperti disampaikan Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede. Nilai tukar rupiah turun 54 poin atau 0,35% ke level Rp 15.669 per dolar AS dibandingkan sebelumnya bertengger di level Rp 15.723 per dolar AS. “Sesuai perkiraan, Fed kembali mempertahankan Fed Funds Rate di level 5,255 sampai dengan 5,50% pada rapat Federal Open Market Committee bulan Maret 2024,” ujar Josua.

Selengkapnya »
22 Maret 2024

Ekonom Usul Pemerintah Segera Revisi HET Beras Premium

Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economic (Core) mengusulkan pemerintah untuk meninjau kembali urgensi menaikkan harga eceran tertinggi (HET) untuk beras premium sementara hingga April 2024. Alih-alih menaikkan HET untuk beras premium, Eliza melihat pemerintah perlu menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah di petani oleh Bulog, untuk menyesuaikan dengan biaya produksi terkini. “Sebelum merevisi HET, semestinya revisi dulu harga pembelian gabah petani,” kata Eliza, Kamis (21/3/2024). Menurutnya, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak mengerek naik HPP petani. Faktanya, kata dia, para petani menjual rugi ke Bulog.

Selengkapnya »
22 Maret 2024

Kemenaker Segera Bahas Aturan THR Ojol, Pakar Usulkan Skema Ini

Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Airlangga Hadi Subhan buka suara ihwal rencana Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk menyusun regulasi tunjangan hari raya (THR) hingga pelindungan pekerja platform digital seperti pengemudi ojek online (ojol) dan kurir logistik. Terkait pengaturan THR bagi pengemudi ojol dan kurir, Hadi mengusulkan agar skema pemberian THR dibedakan dengan pekerja yang memiliki hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). “Karena ukuran upahnya [pengemudi ojol dan kurir] tidak ada,” kata Hadi, Kamis (21/3/2024). Selain itu, dia mengusulkan agar bentuk THR yang diberikan kepada ojol dan kurir dibedakan. Misalnya, dalam bentuk poin, uang digital, atau dalam bentuk lainnya.

Selengkapnya »
22 Maret 2024

Kontak

  • (021) 3444801
  • support.wantimpres[at]setneg.go.id
  • Jalan Veteran III No 2, Jakarta 10110
  • Lapor Insiden Siber
map
Search