KEGIATAN

Inflasi Pangan Tembus 10,33% pada Maret 2024, Dipicu Harga Beras hingga Bawang Putih

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat inflasi tahunan di dalam negeri mencapai 3,05% secara tahunan (year-on-year/yoy). Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, berdasarkan komponennya, harga bergejolak atau volatile food memberikan kontribusi terbesar terhadap inflasi pada Maret 2024. “Inflasi komponen harga bergejolak mengalami inflasi 10,33%. Komponen ini memberikan andil terbesar terhadap inflasi tahunan dengan andil 1,64%,” katanya dalam konferensi pers, Senin (1/4/2024).

Selengkapnya »

Kurs Rupiah Makin Memburuk Tertekan Inflasi

Badan Pusat Statistik (BPS), pada Senin (1/4), merilis data inflasi pada Maret 2024 tercatat 0,43 persen dan secara year to date (ytd) atau Januari-Maret sudah mencapai 0,80 persen. Sedangkan secara tahunan (year on year/yoy) atau inflasi Maret 2023 terhadap Maret 2024 tercatat 3,05 persen. Di Amerika Serikat (AS), Indeks Harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi (PCE, Personal Consumption Expenditures Price Index) yang naik mengindikasikan tren inflasi yang berkelanjutan. PCE Inti berfluktuasi, naik 2,8 persen periode tahunan dan 0,3 persen untuk periode bulanan. Angka tersebut menunjukkan tren inflasi yang berkelanjutan yang berpotensi mendorong bank sentral AS, Federal Reserve (Fed) menahan sebelum mulai menurunkan suku bunga tahun ini. Kondisi ini selanjutnya memberi sentimen positif terhadap mata uang dollar AS.

Selengkapnya »

Hari Terakhir Lapor SPT, Sebanyak 12,3 Juta Warga RI Sudah Lapor

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat 12,7 juta wajib pajak sudah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tahun pajak 2023 per 31 Maret 2024. Angka ini meliputi 12,35 juta wajib pajak orang pribadi dan 348,32 ribu wajib pajak badan. “Sampai dengan tanggal 31 Maret 2024 pukul 11.50 WIB, terdapat sebanyak 12,7 juta SPT Tahunan yang disampaikan atau tumbuh sebesar 4,92% dibanding periode yang sama tahun lalu,” ucap Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti seperti dikutip pada Minggu (31/3/2024).

Selengkapnya »

OJK Hentikan Kebijakan Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengakhiri kebijakan stimulus restrukturisasi kredit perbankan untuk dampak Covid-19 pada hari ini, Minggu (31/3/2024). Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, keputusan ini dilakukan karena status pandemi Covid-19 di Indonesia telah dicabut sejak Juni 2023 dan kondisi ekonomi nasional telah pulih dari dampak pandemi. Lagipula, restrukturisasi kredit yang diterbitkan sejak awal 2020 ini telah banyak dimanfaatkan oleh debitur terutama pelaku UMKM.

Selengkapnya »

Panglima TNI Ungkap Penyebab Kebakaran Gudang Peluru, Ada 65 Ton Amunisi

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengungkapkan benyebab kebakaran gudang peluru atau Gudang Munisi Daerah (Gudmurah) Kodam Jaya, Desa Ciangsana, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menurut Panglima TNI, berdasarkan dugaan sementara, ledakan gudang peluru disebabkan oleh amunisi kedaluwarsa yang sangat sensitif dengan gesekan. “Bisa, bisa dari situ. Sementara bisa dari itu salah satunya [penyebabnya], ya,” kata Agus di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (31/3/2024).

Selengkapnya »

Industri Pinjol Rugi Rp135,61 Miliar Awal 2024, Rasio Kredit Macet 2,95%

Industri financial technology peer-to-peer (fintech P2P) lending atau lebih dikenal dengan pinjaman online (pinjol) kembali membukukan rugi bersih senilai Rp135,61 miliar pada Januari 2024, setelah sepanjang tahun lalu meraup laba bersih. Berdasarkan data Statistik P2P Lending Periode Januari 2024 yang dipublikasikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Senin (25/3/2024), secara akumulasi, industri pinjol di dalam negeri mampu mengantongi laba bersih senilai Rp4,43 triliun sepanjang Januari—Desember 2023. Jika melihat data teranyar, industri fintech P2P lending membukukan rugi bersih Rp135,61 miliar pada Januari 2024. Kondisi jauh berbeda jika dibandingkan periode yang sama 2023 dengan laba bersih Rp50,48 miliar (year-on-year/yoy).

Selengkapnya »

Ini Masukan Pengusaha Perjalanan Wisata soal Aturan Bawaan dari Luar Negeri

Pemerintah akan merevisi ketentuan pembatasan barang bawaan dari luar negeri. Agar aturan tersebut nantinya saat implementasi tidak memicu polemik, pelaku usaha perjalanan wisata memberikan beberapa masukan, antara lain perlu dilakukan sosialisasi masif ke semua pemangku kepentingan terkait. Di sisi lain, ketentuan itu hendaknya tidak tebang pilih atau berlaku bagi semua warga Indonesia yang hendak pulang ke Tanah Air, sehingga misi penguatan pengendalian impor efektif tercapai. Ketentuan pembatasan barang bawaan dari luar negeri diatur dalam Permendag No 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sebagaimana telah diubah menjadi Permendag No 3 Tahun 2024, yang berlaku per 10 Maret 2024.

Selengkapnya »

Awas! Fenomena La Nina Mengancam Komoditas Pangan RI

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyiapkan langkah antisipasi untuk mengamankan komoditas pangan, utamanya hortikultura dalam menghadapi fenomena cuaca La Nina. Untuk itu, Bapanas akan berkomunikasi dengan Kementerian Pertanian (Kementan) agar masa tanam hingga panen produk hortikultura ini tepat waktu, sesuai dengan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). “Termasuk bagaimana menjadwalkan agar tanam dan panennya tepat berdasarkan peta-peta yang sudah di prediksi BMKG,” kata Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama, dan Humas Bapanas, Budi Waryanto dalam diskusi publik bertajuk ‘Ketersediaan dan Keterjangkauan Harga Pangan Jelang dan Pasca Lebaran 2024’, Rabu (27/3/2024).

Selengkapnya »

BI Blak-blakkan Soal 3 Risiko yang Bayangi Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia

Bank Indonesia (BI) menyampaikan bahwa stabilitas sistem keuangan Indonesia masih menghadapi tiga tantangan besar. Deputi Gubernur BI Juda Agung menuturkan tantangan pertama yaitu masih tingginya ketidakpastian ekonomi dan pasar keuangan global. Di satu sisi, suku bunga negara maju, terutama di Amerika Serikat (AS) diperkirakan akan mulai turun pada semester kedua 2024. Namun demikian, kepastian kapan dan besarnya ruang penurunan suku bunga di AS masih menimbulkan volatilitas sehingga terus menekan aliran masuk modal asing ke pasar emerging market, termasuk Indonesia. Ketegangan geopolitik di berbagai belahan dunia juga belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Kondisi ini pun diperparah dengan terjadinya fragmentasi perdagangan global. Apalagi, imbuh Juda, kebijakan politik global bisa berubah drastis mengingat lebih dari 50 negara di dunia akan melangsungkan pemilihan umum, termasuk di AS.

Selengkapnya »

HIPPINDO dan APPBI Kompak Keberatan Tarif PPN Naik 12%, Ini Alasannya

Dua asosiasi ritel di Indonesia, Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) dan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) secara kompak menyuarakan keberatan atas keputusan pemerintah menaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12%. Ketua HIPPINDO Budihardjo Iduansjah mengatakan, pihaknya berharap kebijakan ini bisa ditunda oleh pemerintah. Sebab kenaikan PPN akan otomatis berdampak pada kenaikan harga dan membuat daya beli masyarakat menurun.

Selengkapnya »

KPPU Ungkap Perkembangan Dugaan Monopoli Logistik di Shopee

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyebut kasus dugaan monopoli logistik yang dilakukan oleh PT Shopee Indonesia masih belum ditemukan alat bukti, sehingga belum ada indikasi bahwa perusahaan melakukan pelanggaran persaingan usaha. Wakil Ketua KPPU Aru Armando mengatakan investigator masih mengkaji keberadaan minimal dua alat bukti yang mengindikasi perusahaan melakukan monopoli dan tengah melaporkannya ke rapat komisioner. “Nanti kita akan melihat dalam prosesnya, kalau memang ada alat bukti yang didapatkan KPPU bahwa mereka diduga melakukan suatu pelanggaran, itu akan kita proses,” ujar Aru kepada wartawan saat ditemui di Cikini, Senin (25/3/2024).

Selengkapnya »

Kemenaker: THR untuk Ojol dan Kurir Logistik Bentuknya Tak Harus Uang

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) buka suara ihwal imbauan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) untuk pengemudi ojek online dan kurir logistik. Direktur Jenderal Pembinaan hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker, Indah Anggoro Putri menerangkan bahwa imbauan pemberian THR ini dibolehkan dalam bentuk selain uang. Menurutnya, perusahaan logistik maupun perusahaan penyedia jasa ojol diperkenankan memberi tunjangan lain seperti layanan service motor hingga pemberian THR dalam bentuk barang.

Selengkapnya »
Search