Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

40% Impor Ilegal Lolos Pajak, Sistem Satu Pintu Mendesak

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mendesak pemerintah untuk segera menerapkan sistem satu pintu, mengingat 40% produk impor ilegal lolos dari pengenaan pajak di Indonesia (underground economy). Hal ini disampaikan oleh Ketua BPKN M. Mufti Mubarok di Jakarta, Kamis (22/8/2024). Mufti mengatakan sistem satu pintu ini akan menyederhanakan proses perizinan, pemeriksaan barang, hingga mengurangi potensi praktik kecurangan dan korupsi. Sehingga, nantinya proses akan lebih terintegrasi dan transparan. “Sistem satu pintu akan memudahkan pengawasan dan memastikan bahwa semua proses terkait barang impor dan ekspor dilakukan dengan lebih terintegrasi dan transparan,” ungkap Mufti Mubarok di Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Selengkapnya »
23 Agustus 2024

Jiwasraya, Asuransi Tertua RI Bubar September 2024, Akhiri Perjalanan 164 Tahun

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) akan dibubarkan pada September 2024. Keputusan pemerintah ini akan menandai berakhirnya perjalanan perusahaan asuransi jiwa tertua dengan usia 164 tahun. “Sesuai dengan POJK, maka dengan ini Jiwasraya akan dibubarkan,” ungkap Staf Khusus Menteri BUMN Arya Mahendra Sinulingga dalam pertemuan terbatas di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, dikutip Kamis (22/8/2024).

Selengkapnya »
23 Agustus 2024

KPU: Putusan MK soal Usia & Threshold Berlaku hingga Penetapan Paslon Kepala Daerah

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat usia calon kepala daerah dan ambang batas (threshold) pencalonan Pilkada 2024 berlaku sampai penetapan pasangan calon pada 22 September 2024. “Berlaku sampai 22 September,” kata Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin dalam jumpa pers, Kamis (22/8) malam. Itu artinya, siapa calon yang ditetapkan sebagai calon kepala daerah pada Pilkada 2024 akan diproses menggunakan kriteria yang diputus MK.

Selengkapnya »
23 Agustus 2024

Revisi UU Pilkada Batal Disahkan DPR, Tetap Pakai Putusan MK!

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memastikan pengesahan revisi UU Pilkada dibatalkan. Dasco menyebut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) lah yang berlaku untuk pendaftaran Pilkada pada 27 Agustus 2024 mendatang. “Dengan tidak jadinya disahkan revisi UU Pilkada pada tanggal 22 Agustus hari ini, maka yang berlaku pada saat pendaftaran pada tanggal 27 Agustus adalah hasil keputusan JR MK yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. Sudah selesai dong,” ujar Dasco kepada Kompas.com, Kamis (22/8/2024).

Selengkapnya »
23 Agustus 2024

“Peringatan Darurat” Garuda Biru Jadi “Trending Topic” di Medsos

Warganet Indonesia di berbagai platform media sosial ramai membagikan gambar lambang burung garuda berlatar belakang warna biru yang bertuliskan “Peringatan Darurat”. Gerakan “Peringatan Darurat” ini membanjiri media sosial di tengah upaya DPR dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah ambang batas syarat pencalonan kepala daerah. Adapun gambar burung garuda berwarna biru tersebut pertama kali diunggah oleh akun kolaborasi @najwashihab, @matanajwa, dan @narasitv di Instagram.

Selengkapnya »
22 Agustus 2024

Para Ahli Hukum Minta DPR Hormati Putusan MK Demi Stabilitas Hukum & Demokrasi

Para ahli hukum tata negara meminta Badan Legislasi DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat batas usia calon kepala daerah, dan tetap menggunakan syarat partai politik dalam mengusung calon demi menjaga stabilitas hukum dan demokrasi di Indonesia. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) Benediktus Hestu Cipto Handoyo mengatakan jika DPR mengabaikan putusan MK maka hal tersbut akan berisko menimbulkan krisis konstitusional serius. Benediktus menjelaskan, dalam konteks hukum tata negara, putusan MK memiliki kekuatan hukum final dan mengikat. Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan ini bukan open legal policy (kebijakan hukum terbuka). Ketentuan ini secara lex scripta dan lex stricta sudah jelas dan pasti tidak perlu ditafsirkan lagi oleh para pembentuk undang-undang. Oleh sebab itu semua pihak, termasuk lembaga legislatif seperti Badan Legislasi (Baleg) DPR, wajib menghormati dan menjalankan putusan MK.

Selengkapnya »
22 Agustus 2024

BI Rate Tetap 6,25%, Bunga Deposito Bank Naik Makin Tinggi

Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate di level 6,25% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode 20—21 Agustus 2024. Meski begitu, tercatat suku bunga deposito perbankan terus menanjak. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan likuiditas yang memadai serta efisiensi perbankan dalam pembentukan harga yang semakin baik sejalan dengan kebijakan transparansi SBDK, berdampak positif pada suku bunga perbankan yang tetap terjaga. “Suku bunga deposito satu bulan dan suku bunga kredit pada Juli 2024 tercatat masing-masing sebesar 4,73% dan 9,23%, relatif stabil dibandingkan dengan level bulan sebelumnya,” ujarnya dalam konferensi pers RDG Bulanan, Rabu (21/8/2024).

Selengkapnya »
22 Agustus 2024

Bahlil Lahadalia Resmi Jadi Ketua Umum Partai Golkar

Pimpinan Musyawarah Nasional (Munas) XI Partai Golkar resmi menetapkan Bahlil Lahadalia sebagai ketua umum Partai Golkar, Rabu, 21 Agustus 2024. Bahlil merupakan calon tunggal terpilih melalui proses aklamasi atau penunjukan langsung. Selain menjadi ketua umum, Bahlil resmi ditunjuk sebagai formatur tunggal yang berwenang penuh untuk menyusun kepengurusan Partai Golkar. “Mengangkat dan mengesahkan Saudara Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar periode 2024-2029, sekaligus memberikan mandat kepada yang bersangkutan untuk menjadi formatur tunggal,” kata Sekretaris Dewan Pimpinan Munas Golkar Ace Hasan di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, pada Rabu, 21 Agustus 2024.

Selengkapnya »
22 Agustus 2024

Bappenas Akui Rencana Food Estate Kerap Tak Nyambung Kondisi Lapangan

Kementerian Perencanaan Pembanguna Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) menjelaskan tugasnya dalam pembangunan food estate atau Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP). Hal ini dilakukan guna menjaga ketahanan pangan. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam (KSDA) Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati mengatakan, peran Bappenas dalam pembangunan food estate adalah menyiapkan masterplan atau rencana induk yang telah dipersiapkan sejak dua tahun terakhir. Adapun rencana induk food estate yang dimaksud itu telah diimplementasikan ke berbagai wilayah, seperti Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, dan Kabupaten Keerom yang saat ini yang ini sedang difinalisasikan. “Harapannya penyusunan masterplan dengan pendekatan socio ecological system ini bisa menjadi fondasi prinsip keberlanjutan, integratif, inklusif juga tentunya modern,” ujar Vivi.

Selengkapnya »
21 Agustus 2024

LPEM FEB UI Prediksi BI Tahan Suku Bunga Acuan, Nilai Tukar Rupiah Jadi Sorotan

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) memperkirakan Bank Indonesia (BI) akan mempertahankan suku bunga acuan di angka 6,25% pada Rapat Dewan Gubernur pada 19-20 Agustus 2024 ini. Ekonom makroekonomi dan pasar keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky mengatakan meskipun inflasi menurun, penurunan suku bunga yang terlalu cepat dapat meningkatkan volatilitas nilai tukar rupiah dan berpotensi melemahkan rupiah karena dapat memicu arus modal keluar. Untuk menjaga perbedaan suku bunga dan menstabilkan mata uang, BI perlu menyelaraskan momentum penurunan suku bunga dengan pelonggaran moneter kebijakan bank sentral Amerika Serikat (The Fed).

Selengkapnya »
21 Agustus 2024

Kepala BPOM Blak-blakan Harga Obat di RI: 400% Lebih Mahal!

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar berjanji bakal mengontrol harga obat agar tidak terlalu berbeda jauh dengan negara tetangga. Ikrar mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan arahan agar harga obat di Indonesia dapat ditekan. Pasalnya, harga obat di Tanah Air saat ini mencapai ratusan kali lipat lebih tinggi dibandingkan negara lain. “Hubungannya dengan harga obat yang mahal. Dalam laporan yang Bapak Presiden terima, dibandingkan dengan harga obat yang beredar di negeri kita, bisa sampai dengan 400% lebih tinggi,” kata Ikrar kepada Wartawan usai menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (20/8/2024). Tak hanya itu, Ikrar mengatakan bahwa harga obat bisa dikontrol sehingga serupa dengan harga obat generik atau mirip dengan harga obat di negara tetangga misal di Malaysia, Filipina, atau Singapura.

Selengkapnya »
21 Agustus 2024

Denny Indrayana soal Putusan MK: Anies Melenggang, Kaesang Tumbang

Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana angkat bicara terkait dengan dampak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terbaru terkait dengan Pilkada. Adapun, putusan MK yang dimaksud yaitu putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas pencalonan kepala daerah dan putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang pemaknaan syarat umur. “Meskipun MK menolak permohonan dua mahasiswa dalam Putusan 70. Namun MK memberikan pertimbangan hukum yang tegas, bahwa syarat umur diperhitungkan sejak penetapan pasangan calon kepala daerah, bukan sejak pelantikan,”ujar Denny dikutip dari akun media sosial X, Selasa (21/8/2024). MK, imbuhnya, mengatakan pemaknaan demikian sudah terang benderang dan tidak perlu diberi penguatan dan penafsiran lain. Dengan menggunakan pendekatan historis, sistematis, praktis, dan komparatif, MK menegaskan pemaknaan syarat umur dihitung sejak penetapan pasangan calon, bukan sejak pelantikan.

Selengkapnya »
21 Agustus 2024

Kontak

  • (021) 3444801
  • support.wantimpres[at]setneg.go.id
  • Jalan Veteran III No 2, Jakarta 10110
map
Search