Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkap sederet tantangan yang timbul usai Bank Indonesia (BI) mengerek suku bunga acuan atau BI Rate ke level 6,25%. Analis Kebijakan Ekonomi Apindo Ajib Hamdani menyampaikan, dengan kebijakan moneter yang cukup agresif ini, secara umum akan menimbulkan dampak tantangan ekonomi. Setidaknya ada tiga hal yang akan menjadi tantangan.
Perum Bulog menyebut depresiasi nilai Rupiah memberikan dampak langsung terhadap biaya importasi beras dan jagung. Hal tersebut disampaikan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi di sela-sela kegiatan Halal Bihalal di Kantor Perum Bulog, Kamis (25/4/2024). “Jadi tonase dikali dengan harga dikali dengan kurs. Kalau kursnya naik 10% maka total kebutuhan biaya untuk membayar impor naik 10%. Itu langsung sifatnya,” ungkap Bayu, Kamis (25/4/2024). Adapun asumsi dolar yang digunakan dalam perhitungan biaya Bulog adalah asumsi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melaporkan kepada Presiden Joko Widodo ada 2.086 hektare lahan di Ibu Kota Nusantara bermasalah. Tanah itu belum bisa digunakan untuk pembangunan kawasan ibu kota. “Di antara sejumlah hal tadi tentu kita menyoroti ada bidang tanah utamanya 2.086 hektare yang saat ini belum bisa dikatakan clear untuk bisa digunakan pembangunan IKN,” kata AHY usai Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan, Rabu (24/4/2024). AHY mengatakan tanah yang dimaksud masih diduduki oleh masyarakat sekitar. Sehingga harus ada mekanisme atau prosedur untuk memitigasi dampak sosial hingga skema penggantian kepada warga yang telah menghuni di lahan tersebut.
Fenomena judi online yang marak beredar di Indonesia menjadi perhatian khusus pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan beberapa lembaga lain. Dalam keterangan resminya, Kemenkominfo mengatakan ada 2,7 juta warga RI yang terlibat judi online. Angka itu didominasi oleh anak muda di rentang usia 17-20 tahun. “Indonesia sudah darurat judi online dengan transaksi Rp 327 triliun [sepanjang 2023],” kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dalam keterangan video yang diunggak Kemenkominfo, dikutip Rabu (24/4/2024).
Kebijakan Bank Indonesia (BI) untuk menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate ke level 6,25% dinilai tidak ideal bagi pelaku usaha. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani, menyampaikan, naiknya BI Rate berpotensi semakin membebani beban usaha dan perluasan kinerja usaha. “Kebijakan ini memang tidak ideal bagi pelaku usaha,” kata Shinta dalam keterangan tertulisnya, Rabu (24/4/2024).
Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan (BI rate) sebesar 25 basis poin menjadi 6,25% dalam rapat dewan gubernur (RDG) Bank Indonesia April pada Rabu (24/4). BI juga menaikkan suku bunga deposit facility sebesar 25 bps menjadi 5,5% dan suku bunga lending faciity sebesar 25 bps menjadi 7%. Ini merupakan kenaikan BI rate yang pertama tahun ini, setelah terakhir kali BI menaikkan suku bunga pada bulan Oktober 2023. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, kenaikan BI rate tersebut dilakukan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. “Ini untuk memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak meningkat ketidakpastian global,” tegas Perry dalam konferensi pers, Rabu (24/4).
Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada hari Selasa (23/4), melaporkan Asia adalah wilayah yang paling terkena dampak bencana iklim dan cuaca pada tahun 2023, dengan banjir dan badai sebagai penyebab utama jatuhnya korban jiwa dan kerugian ekonomi. Suhu global mencapai rekor tertinggi tahun lalu, dan badan cuaca dan iklim PBB mengatakan Asia mengalami pemanasan dengan sangat cepat. Organisasi Meteorologi Dunia atau World Meteorological Organisation (WMO), mengatakan dampak gelombang panas di Asia menjadi lebih parah, dengan mencairnya gletser yang mengancam keamanan air di kawasan itu di masa depan.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan keputusan Mahkamah Konstitusi tentang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) Tahun 2024 menjadi angin segar bagi perekonomian nasional. Dari hasil keputusan Mahkamah Konstitusi akan memberikan dampak positif untuk investasi dan dunia usaha. Jika dilihat secara paralel, kondisi geopolitik dan kebijakan ekonomi global sedang tidak mendukung. Konflik antara Iran-Israel yang terus memanas, tidak bisa diprediksikan kapan bisa mereda. Kebijakan moneter global yang dipicu tingginya tingkat suku bunga acuan The Fed juga memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pemerintahan pada 2025 membutuhkan total investasi yang mencapai Rp7.417 triliun. Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar menyampaikan hal tersebut diperlukan untuk menunjang target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan yang dicanangkan pada rentang 5,3% hingga 5,6%. “Untuk kita bisa mencapai pertumbuhan 5,3% sampai 5,6%, dibutuhkan investasi sebesar Rp7.329-7.417 triliun dan tentunya dukungan terbesar adalah dari swasta,” ujarnya, dikutip Selasa (23/4/2024).
Laporan Talent Acquisition Insights 2024 oleh Mercer Mettl mencatat 69% perusahaan di Indonesia setop rekrut karyawan pada 2023, angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata global sebesar 50%. “Hal ini didorong karena kekhawatiran akan Pemutusan Hubungan Kerja [PHK],” demikian isi laporan yang dikutip Rabu (24/4/2024). Adapun, di antara perusahaan-perusahaan ini, organisasi besar menyumbang 67% dari pembekuan perekrutan. Industri perbankan, perhotelan, dan farmasi menjadi tiga sektor teratas di Indonesia yang membekukan perekrutan pekerja pada 2023.
Pemerintah diminta untuk lebih berhati-hati dalam pengelolaan anggaran negara terkait potensi pelemahan ekonomi akibat konflik di Timur Tengah. Apalagi dalam waktu bersamaan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) diperkirakan akan terus melemah. Terbaru, kementerian ESDM mengungkapkan bahwa pemerintah akan menaikkan impor BBM menjadi 850 ribu barel per day akibat penurunan produksi migas nasional. Beberapa kebijakan yang dinilai menjadi beban pemerintah adalah program harga gas murah untuk industri yang dikenal sebagai Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).
Tuduhan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan paslon 02 pada Pilpres 2024 tidak dapat dibuktikan dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024. Hal ini menjadi alasan Mahkamah Konstitusi (MK) menolak semua gugatan yang diajukan paslon 01 dan paslon 03. “Cawe-cawe dan nepotisme Presiden, politisasi bansos, pengerahan aparat keamanan dan perangkat pemerintahan untuk pemenangan Prabowo-Gibran semuanya sudah clear. Tidak benar karena tidak terbukti di MK. Sekali lagi, tidak terbukti. Tolong dicatat,” ujar R Haidar Alwi kepada wartawan, Senin (22/4/2024).
